Koba, Babel (ANTARA) - Kepolisian Resor Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan pemeriksaan rutin terhadap kesehatan tahanan, sebagai bentuk komitmen dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

"Pemeriksaan rutin terhadap para tahanan ini dilakukan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Si Dokkes) Polres Bangka Tengah," kata Kasi Humas Polres Bangka Tengah Iptu Erwin Syahri di Koba, Rabu.

Pemeriksaan ini mencakup pengecekan tekanan darah, kondisi fisik, serta pemberian obat bagi tahanan yang memerlukan penanganan medis.

Erwin mengatakan, pengecekan kesehatan rutin ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, meskipun para tahanan sedang menjalani proses hukum.

"Setiap individu, termasuk para tahanan, tetap memiliki hak atas kesehatan yang layak. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk memastikan mereka dalam kondisi baik selama menjalani masa penahanan," ujarnya.

Polres Bangka Tengah, kata dia, tetap mengedepankan sikap humanis dalam setiap aspek tugas, termasuk dalam perawatan tahanan.

Selain sebagai bentuk kepedulian, pemeriksaan kesehatan ini juga bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit di dalam ruang tahanan serta memastikan tidak ada kondisi kesehatan yang membahayakan bagi tahanan maupun petugas jaga.

Jika ditemukan tahanan dengan kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan lebih lanjut, Polres Bangka Tengah akan segera berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat.

Dengan adanya kegiatan ini, Polres Bangka Tengah berharap agar para tahanan dapat tetap menjaga kesehatan mereka selama menjalani proses hukum yang berlaku.

"Polri akan terus berupaya menjalankan tugasnya dengan profesional, humanis, dan tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.

Mentok, Bangka Barat (ANTARA) - Tim kuasa hukum pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bangka Barat Markus-Yus Derahman (MAKnYUS), Ronny Talapessy, mengajak masyarakat bijaksana menanggapi informasi yang berkembang dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini dikatakan Ronny menanggapi keputusan MK yang dikeluarkan pada Selasa (4/2) yang menyatakan untuk melanjutkan persidangan pembuktian atau lanjutan terkait sengketa perselisihan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat 2024.

Tidak lama setelah keputusan tersebut ruang publik dipenuhi pengiringan opini seolah gugatan Paslon Bersanding Agik diterima Hakim MK.

Menurut Ronny, hal ini merupakan bagian dari proses pendidikan politik dan hukum bagi masyarakat Bangka Barat.

"Proses hukum yang tengah berlangsung di MK adalah bagian integral dari penegakan keadilan yang harus kita jalani dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan rasa hormat terhadap supremasi hukum. Hukum bukanlah tempat untuk mencari kemenangan berdasarkan desakan opini, tetapi wadah menemukan kebenaran sesungguhnya, yang hanya dapat tercapai melalui pemeriksaan objektif dan berdasar pada fakta yang ada," katanya.

Ia mengingatkan bahaya penggiringan opini yang belum diputuskan oleh MK, sementara proses hukum masih berjalan dan belum final.

"Saya mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak terjerat dalam arus informasi menyesatkan. Setiap tahapan dalam proses ini harus kita jalani dengan kepala dingin dan jiwa matang, menghargai setiap langkah hukum yang ada, hukum harus dihadirkan sebagai landasan bagi keadilan, bukan alat untuk memperburuk situasi dengan klaim-klaim yang belum tentu benar," kata pengacara yang pernah mendampingi Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Josua tersebut.

Ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap proses hukum.

"Mari kita menjaga martabat dan integritas proses demokrasi, dengan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi mengganggu kedamaian dan stabilitas masyarakat. Keputusan final yang akan diambil MK nantinya akan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang kokoh, bukan pada kepentingan atau opini sesaat," katanya.

Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muslim Ansori mengatakan persidangan merupakan bagian dari prosedur konstitusional dan bukan keputusan konstitusional sebab proses hukum masih berjalan.

"Bahasanya bukan menerima, tapi melanjutkan persidangan ke tahap selanjutnya sesuai aturan yang ada. Semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti dan argumen masing-masing," katanya.

Ia mengatakan hingga ada putusan final dari MK, maka keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat yang sudah ditetapkan sebelumnya tetap sah dan berlaku.

Menurut dia, tidak ada alasan untuk menyebarkan informasi keliru yang justru memperkeruh situasi.

"MK masih akan menggelar persidangan dari tanggal 7 hingga 17 Februari 2025 untuk mendengarkan seluruh keterangan dan melakukan pemeriksaan bukti sebelum memutuskan perkara. Oleh karena itu, masyarakat kami imbau tidak mudah percaya dengan narasi yang sengaja dikembangkan untuk menggiring opini publik," katanya.

Ia meminta seluruh elemen masyarakat Bangka Barat tidak terpancing propaganda menyesatkan yang sengaja dibangun.

"Demokrasi sejati dibangun atas dasar penghormatan terhadap hukum dan keadilan, bukan dengan cara mengadu domba atau menyesatkan opini publik. MK adalah lembaga independen, dan keputusannya akan didasarkan pada fakta serta hukum yang berlaku," kata Muslim.

Sementara itu, secara terpisah Ketua KPU Bangka Barat Darjiono menegaskan dilanjutkannya sengketa Pilkada Kabupaten Bangka Barat ke sidang pembuktian merupakan hal lumrah karena selisih perolehan suara yang disengketakan di bawah ambang batas dua persen.

"Itu wajar karena selisih perolehan suara di bawah ambang batas dua persen, rata-rata yang dismissal kemarin itu di atas dua persen," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada sembilan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus disabilitas.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias menjelaskan, terdapat delapan korban dan satu saksi dalam kasus Agus disabilitas.

"Sejak 23 Januari 2025, perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak prosedural, seperti pendampingan dalam persidangan serta layanan medis dan psikologis," kata Susilaningtias di kantornya, Rabu (5/2/2025).

Susilaningtias menjelaskan, perlindungan dilakukan LPSK ketika saksi dan korban menghadiri persidangan.

"Menghadapi persidangan kasus kekerasan seksual, korban rentan mengalami trauma psikologis. Untuk itu, LPSK memberikan pendamping psikologi," ungkap Susilaningtias.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan psikologi sebelum menjalani persidangan sebagai saksi dan korban.

Sementara itu, saksi dan korban tidak mengajukan restitusi kepada LPSK terkait kasus Agus disabilitas.

Sebelumnya diberitakan, Wayan Agus Suartama alias Agus disabilitas (22), terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, menghadapi ancaman hukuman berat.

Pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/1/2025), jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Agus dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

JPU Dina Kurniawati menyebut Agus didakwa melanggar Pasal 6A dan/atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain hukuman penjara, Agus juga menghadapi denda sebesar Rp300 juta.

SURABAYA, KOMPAS.com - Sidang perdanakasus perundungan siswa SMA Kristen Gloria 2 digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (5/2/2025).

Terdakwa Ivan Sugianto hadir dengan gaya rambut baru.

Jika sebelumnya Ivan selalu tampil dengan rambut klemis, kini dia tampil dengan rambut tipis seperti habis dicukur gundul.

Datang ke ruang sidang, Ivan dalam posisi tangan diborgol, mengenakan rompi tahanan berwarna merah, baju putih, dan celana hitam.

Hingga usai sidang, dia enggan menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam sidang tersebut, Ivan mendengarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Galih Riana Putra dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Ivan didakwa dengan dua dakwaan.

Pertama, Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah tentang perubahan kedua atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, Pasal 335 KUHP Ayat (1) butir 1 KUHP.

"Terdakwa dinilai menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak," kata Galih.

Menanggapi hal itu, penasihat hukum Ivan, Billy Handiwiyanto mengaku akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan untuk membantah dakwaan jaksa.

"Kami mengajukan eksepsi Yang Mulia," kata Billy menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Abu Achmad Sidqi Amsya.

Dalam sidang tersebut, JPU menjelaskan kronologi perundungan terhadap siswa SMA Kristen Gloria 2.

Bermula saat anak Ivan, EL, dan ditemani DEF mendatangi korban EN di SMA Kristen Gloria 2 untuk menyelesaikan suatu masalah pada Senin, 21 Oktober 2024.

Keduanya kemudian bertemu Ira Maria dan Wardanto, orang tua EN.

"EL mau menanyakan maksud perkataan EN yang menyebut EL seperti anjing pudel," kata Galih.

Singkat cerita, EL dan DEF menghubungi terdakwa Ivan.

Setibanya di lokasi kejadian, Ivan tersulut emosi dan memaksa serta mengintimidasi EN untuk meminta maaf dengan bersujud dan menggonggong.

"Terdakwa lalu menyuruh EN untuk bersujud dan menggonggong dengan berkata, ‘Minta maaf! Sujud! Sujud!’ sebanyak tiga kali," kata Galih.

Karena ketakutan, EN kemudian mau bersujud di depan Ivan, EL, dan kerumunan orang.

Namun, saat ia hendak menggonggong, ayah EN berusaha membangkitkan anaknya.

"Namun tindakan orangtua korban itu dihalangi oleh terdakwa. Lalu terdakwa kemudian mengintimidasi saksi Wardanto sembari menengadah dahinya ke kepala saksi Wardanto," katanya.

Atas perbuatan terdakwa itu, berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik RS Bhayangkara Surabaya, korban EN mengalami gangguan kecemasan hingga depresi.

REPUBLIKA.CO.ID, BLORA -- Ormas Pemuda Pancasila (PP) dikabarkan menolak rencana penamaan ruas jalan baru di Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng), menggunakan nama sastrawan Pramoedya Ananta Toer. Rencana tersebut sebelumnya telah disampaikan Pemkab Blora dan peresmiannya diagendakan bakal dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam rangkaian acara "Seabad Pramoedya Ananta Toer".

Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabupaten Blora telah menyurati Bupati Blora tentang penolakan mereka atas gagasan penamaan ruas jalan baru menggunaman nama Pramoedya Ananta Toer. Surat MPC PP Kabupaten Blora dengan nomor 221.020/MPC-PP/BLA/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 itu telah tersebar di media sosial.

Dalam surat tersebut, MPC PP Kabupaten Blora menyampaikan bahwa mereka menyambut agenda kunjungan Menteri Kebudayaan ke Blora pada 6-8 Februari 2025. "Namun di balik giat besok pada 6-8 Februari 2025, kami Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora mohon atas kegiatan pemberian nama jalan baru di Kabupaten Blora dengan nama Jalan Pramoedya Ananta Toer, sehubungan dengan itu agar ditunda dulu untuk dikaji ulang dengan hal-hal yang perlu dipertimbangkan keutamaannya," tulis MPC PP Blora dalam suratnya.

"Kami Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora yang berideologi Pancasila dan UUD 1945 menolak adanya rencana penamaan jalan di Wilayah Kabupaten Blora dengan nama Tokoh Radikal Kiri," tambah MPC PP Blora pada suratnya.

Surat tersebut ditandatangani Ketua MPC PP Blora Munaji dan Sekretaris MPC PP Blora Nur Hasim. Republika telah berupaya menghubungi Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Tengah Bambang Eko Purnomo untuk mengklarifikasi soal surat yang dirilis MPC PP Blora. Meski sudah dikontak via telepon dan pesan singkat, hingga berita ini ditulis, Bambang belum memberikan respons.

Pemkab Blora berencana meresmikan Jalan Pramoedya Ananta Toer pada kegiatan peringatan “Seabad Pramoedya Ananta Toer” yang berlangsung pada 6-8 Februari 2025. Kegiatan tersebut rencananya akan turut dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Jalan baru yang rencananya menyandang nama Pramoedya Ananta Toer adalah penghubung Jalan Cendana/Gunandar atau perbatasan Kelurahan Mlangsen dan Kelurahan Beran, Kecamatan Blora, menuju Jalan Mr. Iskandar Blora. Jalan dengan panjang 1,7 kilometer dan lebar 12 meter itu disebut sebagai jalan alternatif menuju Pasar Rakyat Sido Makmur Blora.

Bupati Blora Arief Rohman memproyeksikan Jalan Pramoedya Ananta Toer menjadi pusat kebudayaan di wilayahnya. "Jalan Pramoedya yang berada di jalan baru itu, justru akan kita desain, kita rencanakan pusat kebudayaan dan sebagainya,” kata Arief pada Selasa (4/2/2025).

“Jadi dari ide berbagai kalangan, nantinya kita akan bangun jalan itu yang insyaallah akan menjadi tempat yang strategis untuk pemajuan kebudayaan sastra di Kabupaten Blora,” tambah Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah mempertanyakan sikap Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terhadap berbagai isu yang diduga berkaitan pelanggaran HAM, termasuk polemik pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi.

Dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Kementerian HAM, politikus PDI-P itu menilai bahwa Natalius Pigai belum menunjukan kinerja yang jelas setelah lebih dari 100 hari menjabat.

Padahal, Siti mengaku bahwa dirinya memiliki harapan besar terhadap Pigai yang selama ini dikenal sebagai pegiat HAM. Namun, dia merasa kecewa karena belum melihat tindakan konkret.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah.

Siti juga menyinggung anggaran Kementerian HAM yang diajukan sebesar Rp 20 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan yang terlihat sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Udang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Dalam kesempatan itu, Siti Aisyah juga menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk konflik di Rempang dan pembangunan pagar laut di Tangerang serta Bekasi.

Dia mempertanyakan mengapa Natalius Pigai tidak terlihat dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti Aisyah.

Lebih lanjut, dia berharap Natalius Pigai dapat kembali menunjukkan sikap kritis dan memberikan solusi konkret, seperti yang dilakukan saat menjadi Komisioner Komnas HAM.

"Kami ingin Pak Pigai yang dulu. Mungkin ada kendala, mungkin ada gesekan, tetapi kami ingin melihat solusi yang lebih baik dari Kementerian HAM," ujar Siti Aisyah.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi kini memasang QR code (kode QR) khusus di konter pemeriksaan imigrasi bandara dan pelabuhan internasional utama. Tujuannya untuk menyampaikan pengaduan masyarakat.

Pengaduan yang masuk dari QR code ini akan langsung diterima dan ditindaklanjuti oleh tim dari Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ditjen Imigrasi.

• Kronologi 2 WNA China Diamankan Usai Viral Video Dugaan Suap Petugas Imigrasi
• Ditjen Imigrasi Tangkap 2 WN China Pembuat Video Selipkan Uang Rp 500.000 di Paspor

"Apabila penumpang di bandara maupun pelabuhan melihat ada indikasi pelanggaran dalam proses pemeriksaan Imigrasi oleh petugas, atau mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, silakan sampaikan pengaduan melalui QR code yang tertera di konter pemeriksaan Imigrasi. Tim kami akan melakukan pengecekan berdasarkan laporan tersebut," ujar Plt Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam lewat siaran resmi, Selasa (04/02/2025).

Meskipun demikian, kata Godam, aduan harus disampaikan dengan bertanggung jawab.

Artinya, pemohon pengaduan dapat membuktikan bahwa dirinya berada di area kedatangan atau keberangkatan pada tanggal dan waktu tersebut, apabila dimintai keterangan.

Shutterstock/scorpeow Daftar negara bebas visa bagi paspor Indonesia.

"Imigrasi tentu berusaha sebaik-baiknya untuk semakin transparan dan akuntabel dalam melayani masyarakat. Namun, kami juga harus adil dalam mengelola pengaduan," katanya.

Jangan sampai, sambungnya, fasilitas QR Code pengaduan masyarakat ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin mencederai nama baik seseorang yang bertugas di tempat pemeriksaan Imigrasi.

• Permintaan Maaf Turis China Usai Viral Video Dugaan Penyuapan Petugas Imigrasi
• Imigrasi Promosi Golden Visa Indonesia di Konferensi Internasional di Singapura

Guna meningkatkan transparansi dan integritas layanan Imigrasi di perlintasan, Ditjen Imigrasi juga mengawasi area konter pemeriksaan paspor dengan kamera CCTV.

Selain itu, di atas setiap konter dipasangkan peringatan untuk tidak memberikan tip (no tipping) dalam tiga bahasa yakni Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Mandarin.

Plt Dirjen Imigrasi juga mengarahkan agar penumpang yang melewati area pemeriksaan Imigrasi untuk menggunakan autogate.

"Autogate bisa digunakan oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang menggunakan e-visa. Fasilitas tersebut memberikan pengalaman pemeriksaan Imigrasi yang lebih cepat dan nyaman, hanya 15-20 detik per perlintasan," pungkas Godam.

• Perpanjang Visa on Arrival, WNA Wajib Dapat Verifikasi Kantor Imigrasi
• Imigrasi Gandeng VFS Global Terbitkan Electronic Visa on Arrival, Jangkau Lebih Banyak Turis Asing

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Kota Gorontalo (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Gorontalo melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air minum yang dihasilkan oleh alat penyaring air hexagonal milik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo, Rabu.

Kepala Lapas Gorontalo Sulistyo Wibowo mengatakan, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh warga binaan memenuhi standar kesehatan.

"Lapas Gorontalo telah dilengkapi dengan alat penyaring air modern yang menggunakan teknologi reverse osmosis dan hexagonal," ucap dia.

Teknologi tersebut kata Kepala Lapas, mampu menghasilkan air minum yang bersih dan sehat. Namun, untuk memastikan kualitas air tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala.

"Kami sangat mengapresiasi kunjungan dari Dinas Kesehatan. Pemeriksaan kualitas air ini sangat penting untuk memastikan kesehatan warga binaan kami. Kami optimistis bahwa hasil pemeriksaan akan menunjukkan kualitas air yang baik," ujar Sulistyo Wibowo.

Tim dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium akan diketahui dalam beberapa hari ke depan.

Namun, kata dia, berdasarkan teknologi penyaringan yang digunakan dan hasil pengamatan awal, tim optimistis bahwa kualitas air minum yang dihasilkan oleh Lapas Gorontalo sudah sangat baik.

Ia menambahkan, dengan adanya pemeriksaan kualitas air secara berkala, Lapas Gorontalo semakin memastikan bahwa seluruh warga binaan mendapatkan air minum yang bersih dan sehat. Hal itu merupakan bagian dari upaya Lapas Gorontalo untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan.

"Alat penyaring air yang digunakan oleh Lapas Gorontalo sudah sesuai dengan standar dan sama dengan alat yang digunakan di lapas-lapas lain di seluruh Indonesia. Kami yakin bahwa air yang dihasilkan oleh alat ini aman untuk dikonsumsi," kata salah seorang petugas dari Dinas Kesehatan.

Di bursa transfer musim dingin, West Ham United mendatangkan Evan Ferguson. Hal itu terindikasi punya kaitan dengan kegagalan menggaet Endrick.

Menjelang penutupan bursa transfer, the Hammers mengumumkan bergabungnya Ferguson. Penyerang 20 tahun itu didatangkan dari Brighton dengan status pinjaman sampai akhir musim.

Hal itu tampaknya menjadi usaha West Ham menambah daya gedor setelah cuma mampu bikin 29 gol di Premier League musim ini, hanya lebih subur dibandingkan enam tim lain.

Dan, jika merujuk laporan talkSport, Evan Ferguson bukan cuma menjadi satu-satunya pemain depan yang berupaya didatangkan West Ham pada pertengahan musim ini.

Disebutkan dalam laporan itu, para petinggi klub London tersebut sebenarnya sudah menjalin komunikasi dengan Real Madrid mengenai kemungkinan meminjam Endrick.

Sejak resmi bergabung dengan Madrid musim panas lalu, Endrick memang masih minim menit bermain. Dari 14 penampilannya di LaLiga, penyerang 18 tahun itu total baru beraksi 89 menit.

Pendekatan tersebut, masih menurut laporan dari talkSport, dilakukan West Ham karena merasa sudah mendapatkan "angin" dari Real Madrid.

Namun, pada akhirnya, Real Madrid tidak bersedia melepas Endrick untuk dipinjam oleh West Ham. Dan Evan Ferguson-lah yang kemudian menjadi tambahan amunisi West Ham di lini depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menilai bahwa kehadiran pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan adalah suatu hal yang biasa.

Diketahui, Hasto menggugat KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada perkara eks calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku.

“Biasa saja,” kata Ronny saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (5/2/2024).

Ronny mengaku tidak melihat kejanggalan dengan hadirnya Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rudi Setiawan dan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini berharap, sidang tetap berjalan dengan mengedepankan argumentasi hukum dalam pembuktian gugatan yang dilayangkan.

“Kami berharap, seperti juga harapan Yang Mulia Hakim yang mengadili persidangan ini, semoga persidangan ini dapat menjadi persidangan yang berisi perdebatan rasional, argumentatif, dan mencerahkan publik,” ujar Ronny.

“Kami sudah menyampaikan argumentasi kami tadi dalam persidangan, tentang ketidakadilan dan pelanggaran hukum acara pidana terhadap penetapan tersangka Mas Hasto dan kita akan dengar sama-sama tanggapan KPK dalam sidang besok,” katanya lagi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Rabu (5/2/2025) sekitar pukul 09.50 Deputi Penindakan dan Dirdik KPK Asep Guntur Rahayu terlihat berada di area ruang sidang Utama PN Jakarta Selatan.

Dirdik KPK tampak mengenakan kemeja putih. Sementara, Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan datang mengenakan batik corak berwarna hijau. Mereka datang ketika tim pengacara Hasto tengah doorstop atau wawancara dengan awak media.

Kepada Kompas.com, Asep Guntur mengaku, hanya ingin melihat proses jalannya sidang.

Sementara itu, Deputi Penindakan KPK tampak masuk ke ruang sidang untuk memantau langsung jalannya sidang.

Itu hak dari penggugat, kalau dia mau ajukan kita siap

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, Ani menyebut gugatan perdata yang diajukan tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan, Arif Nugroho yang juga anak petinggi Prodia dan Muhammad Bayu Hartanto penuh fitnah.

"Kalau kita lihat konteks gugatan awal itu penuh fitnah dan untuk menghancurkan nama baik Kepolisian," kata Ani kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Ani menyebut gugatan itu juga untuk menghancurkan nama baik Kepolisian.

Kemudian, dia mengatakan penambahan jumlah pihak tergugat dalam gugatan perdata merupakan hak pemohon.

Maka itu, pihaknya siap menghadapi gugatan perdata yang nantinya akan diajukan lagi Arif dan Bayu ke PN Jaksel.

"Itu hak dari penggugat, kalau dia mau ajukan kita siap," ujarnya.

Tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan Arif Nugroho yang juga anak petinggi Prodia dan Muhammad Bayu Hartanto mencabut gugatan perdata terhadap eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan (Polres Jaksel) AKBP Bintoro.

Alasannya lantaran ingin menambahkan para pihak maupun ada alamat yang kurang tepat sehingga pencabutan bersifat sementara.

Gugatan perdata ini teregister dengan nomor perkara 30/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL. Gugatan itu didaftarkan ke PN Jaksel pada Selasa (7/1).

Penggugat dua orang atas nama Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Sedangkan yang tergugat adalah AKBP Bintoro, AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, Evelin Dohar Hutagalung, dan Herry, serta turut tergugat Dika Pratama. Gugatan itu diklasifikasikan ke dalam perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu menggelar sidang gugatan perdata kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro terhadap dua tersangka kasus pembunuhan.

Selain bergulir di PN Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya juga bakal menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro atas dugaan pemerasan terhadap pelaku pembunuhan pada Jumat (7/2).

Sidang tersebut bakal menghadirkan lima oknum yang terlibat, yaitu AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, anggota Polres Metro Jakarta Selatan berinisial Z, ND dan M.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Menteri HAM Natalius Pigai dicecar oleh anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah terkait banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Siti menyebut kerja Pigai tidak terlalu terlihat di 100 hari pertama kerja.

Perihal itu dilontarkan oleh Siti saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengatakan yang terlihat adalah program amnesti narapidana, yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.

Pigai menjelaskan Kementerian HAM, jika bersuara atas konflik tersebut tanpa melakukan audit, akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya menangani kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini