Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kocok ulang (reshuffle) Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih masih fokus membantu Prabowo menjalankan seluruh program kerja yang dijanjikan.

"Reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum, belum," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2).

Di sisi lain, Prasetyo menjelaskan evaluasi secara berkala biasa dilakukan Prabowo terhadap Kabinet Merah Putih sesuai dengan pakta integritas yang telah diteken.

"Biasalah dievaluasi terus itu," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku siap dengan kemungkinan adanya reshuffle.

Ia menegaskan dirinya sebagai menteri hanya bertugas untuk membantu Prabowo menjalankan seluruh tugas yang diberikan.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden," kata Ara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.

"Begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," tegasnya.

Namun, pada kesempatan itu Prabowo tak menjawab tegas apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemulangan terpidana seumur hidup kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris menjadi sorotan publik, mengingat belum ada undang-undang khusus yang mengatur pemulangan narapidana.

Meski demikian, Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas Ahmad Usmarwi menyatakan bahwa proses pemulangan Reynhard dilakukan melalui pertukaran narapidana dengan Inggris.

"Proses di sini adalah pertukaran narapidana, itu yang kita inginkan," kata Usmarwi melalui keterangannya pada Selasa (4/2/2025), dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, proses pengembalian Reynhard ke Indonesia berbeda dengan pemulangan narapidana yang dilalukan Indonesia ke Australia, Filipina, dan Perancis.

Diketahui, pemerintah sudah memulangkan sejumlah terpidana kasus narkotika ke negara tersebut, meski belum ada warga negara Indonesia yang dipulangkan ke Indonesia dari tiga negara itu.

Usmarwi menjelaskan, pemulangan Reynhard didorong oleh permohonan dari keluarga Reynhard agar bisa menjalani hukuman di Indonesia.

"Permintaan dari orangtua itulah yang memperkuat kita untuk melakukan repatriasi," ujarnya.

Ia juga menambahkan, dalam waktu dekat, pemerintah akan bernegosiasi dengan Kedutaan Besar Inggris untuk membahas rencana pemulangan tersebut.

"Mudah-mudahan kita bisa mengembaliannya," ucap Usmarwi.

Kasus Reynhard Sinaga

Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris, pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris, dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

Dikenal sebagai predator seksual paling kejam dalam sejarah hukum Inggris, Reynhard menjalani hukumannya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire, yang memiliki tingkat keamanan maksimum.

Penjara ini menampung sekitar 800 penjahat dengan kasus kejahatan berat.

Baru-baru ini, Reynhard dikabarkan menjadi target serangan narapidana lain karena perbuatannya yang mengerikan.

Seperti diberitakan BBC pada Minggu (15/12/2024), ia mengalami luka serius akibat insiden kekerasan yang terjadi di dalam penjara.

"Reynhard sombong dan dibenci secara universal. Ia menjadi target yang jelas di penjara karena kejahatannya yang bejat," ujar seorang sumber kepada wartawan.

Serangan tersebut akhirnya dihentikan oleh petugas penjara sebelum Reynhard mengalami luka yang lebih parah.

Reynhard Sinaga lahir di Jambi pada 19 Februari 1983.

Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Indonesia pada 2006 sebelum melanjutkan studi ke Inggris.

Reynhard memperoleh gelar S-2 dari Universitas Manchester dalam bidang tata kota pada 2009 dan sosiologi pada 2011.

Ia juga sempat mengambil program S-3 di Universitas Leeds dalam bidang geografi manusia, tetapi tidak menyelesaikannya.

Kasusnya terungkap pada Juni 2017 ketika salah satu korbannya tersadar saat tengah diserang dan berhasil melawan Reynhard.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia sedang mengkaji penempatan atase hukum di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, Korea Selatan, seiring banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di negara tersebut, khususnya di Kota Seoul.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan atase hukum nantinya bertugas melakukan koordinasi kerja sama di bidang hukum, perlindungan WNI di bidang kewarganegaraan, serta pendampingan dalam proses hukum.

"Kehadiran pemerintah Indonesia di Seoul ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum," kata Supratman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, terkait kunjungan kerjanya ke Seoul, Korea Selatan, Rabu (5/2) kemarin.

Supratman menjelaskan saat ini Indonesia baru memiliki atase hukum di dua negara, yaitu Malaysia dan Arab Saudi.

Atase hukum, kata dia, akan memastikan perlindungan hukum bagi WNI khususnya tentang kewarganegaraan, memberikan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus di setiap tingkatan pengadilan, serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh.

Adapun kedatangan delegasi Indonesia ke KBRI Seoul bertujuan membahas peningkatan pelayanan hukum kepada WNI yang saat ini berdomisili di Negeri Ginseng. Kehadiran delegasi Indonesia yang dipimpin Menkum Supratman di Korea Selatan, disambut oleh Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika.

Zelda mengatakan KBRI Seoul senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah Korea Selatan untuk melindungi kepentingan WNI di sana, termasuk kepentingan di bidang hukum.

Selain itu, KBRI Seoul juga siap mendukung segala bentuk kerja sama yang akan dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan.

Ia berharap kedatangan delegasi Menkum RI akan meningkatkan kolaborasi, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik di kedua negara, khususnya bagi WNI yang ada di Korea Selatan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menkum RI didampingi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama.

Turut hadir dari KBRI Seoul, yaitu atase pertahanan, koordinator fungsi politik dan organisasi internasional, dan jajaran staf KBRI Seoul.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Masalah internal pengurus organisasi OI sudah terjadi sejak 4 tahun lalu. Semula, istri Iwan Fals, Rosanna Listanto, melaporkan KS ke Polda Metro Jaya pada 4 November 2021 dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik

KS adalah kuasa hukum salah satu pendiri OI, Indra Bonaparte. KS disebut mengatakan Iwan Fals dan istrinya memalsukan surat dan merombak keanggotaan OI.

KS dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang Undang ITE dan atau Pasal 310 dan 311 KUHP.

Laporan Iwan Fals dan istrinya teregister dalam STTLP/B/5511/11//II/2021/SPKT/Polda Metro Jaya. Pada 6 November 2021, kasus itu dilimpahkan ke Polres Depok.

Pada Januari 2022, Indra Bonaparte melalui kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak, melaporkan soal dugaan pemalsuan akta komunitas Orang Indonesia (OI), perkumpulan penggemar Iwan Fals. Indra Bonaparte membuat laporan tersebut di Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan.

Kamarudin Simanjuntak pada 5 November 2021 menegaskan tidak ada kisruh dalam ormas OI. Sebelum melaporkan, Kamarudin Simanjuntak mengatakan sudah lebih dulu mensomasi pihak Iwan Fals, tapi tak digubris.

"Jadi tahun 2017 ada akta dikeluarkan oleh Kemenkumham yang menyatakan IB adalah ketua Tim Pengawas OI dan Iwan Fals adalah sebagai Ketua Badan Pengurus OI," kata Kamarudin Simanjuntak.

"Tetapi di sisi lain ada yang mengaku ketua badan pengurus OI, namanya Rosana Listanto. Maka pertanyaannya siapa yang jadi ketua dan ketua pengawas?" sambungnya.

Pada 4 Februari 2025, Iwan Fals dan istri terlihat datang ke Polres Jakarta Selatan. Kedatangan Iwan Fals dan istri disebut mempunyai tujuan untuk beriktikad baik memberikan klarifikasi untuk penyelidikan yang dibutuhkan.

"Jadi Om Iwan dan tante Yos, beriktikad baik memberikan klarifikasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan perkara yang sebelumnya dari tahun 2021 kalau nggak salah. Ya alhamdulillah, semua sudah diberikan dari keterangan yang diperlukan sisanya tinggal kita tunggu saja dari penyidik," kata kuasa hukum Iwan Fals, Andhika.

Musisi senior berusia 63 tahun itu, berharap masalah ini bisa cepat selesai. Terlebih sudah berjalan selama 4 tahun.

Penjelasan Polisi dan Status Hukum Iwan Fals serta Istri

Kasi Humas Polres Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi, Rabu (5/2/2025) mengatakan masalah ini bermula ketika Rosana menjabat sebagai Ketua Umum OI periode 2013-2021. Namun, ada salah satu dokumen penting menyoal status badan hukum OI tidak ditemukan.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Rosana disebut meminta bantuan RE untuk membuat ulang dokumen yang hilang.

Persoalan muncul ketika Indra Bonaparte mendapati namanya tertera sebagai Ketua Pengawas OI dalam SK tersebut, meskipun ia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan atau diminta persetujuan sebelumnya.

"Jadi, karena memang di situ tercantum nama dari IB sebagai pengurus. Dia lihat salinan SK Menkumham. Dia merasa tidak dihubungi, tidak dikonfirmasi, atau tidak dibicarakan ada namanya di situ," lanjut Nurma.

Polisi menyebut dalam kasus yang dilaporkan oleh Indra Bonaparte ini, polisi sudah memeriksa 7 saksi, termasuk Iwan Fals dan istri.

"Untuk saat ini, IF masih berstatus saksi. Kami telah memeriksa tujuh saksi terkait kasus ini," tegas Kompol Nurma Dewi.

Bernostalgia di Konser Iwan Fals

Bernostalgia di Konser Iwan Fals

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mobil dinas RI 24-15 viral di lini masa X lantaran diduga melanggar lalu lintas menerobos jalur Transjakarta. Video tersebut viral di media sosial X, pada Selasa (4/2). Hanya saja, tidak disebutkan kapan tepatnya kejadian itu berlangsung.

Dalam video tersebut, terlihat mobil Toyota Alphard putih melaju di busway Transjakarta dengan pengawalan motor polisi. Sejumlah warganet pun dalam komentarnya di X mengaitkan jika mobil dinas RI 24-15 adalah milik Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai.

Pun ada juga media daring yang memberitakan mobil RI 24 dengan kode 15 angka kecil di pojok bawah dikendarai Pigai. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta membantah bahwa mobil Toyota Alphard berwarna putih berplat nomor RI 24-15 milik Menteri Pigai. Menurut dia, Menteri Pigai menggunakan mobil dinas RI 23-5.

"Meluruskan berita yang beredar, baik melalui media online, maupun media sosial yang disebar secara masif, kami tegaskan bahwa tidak benar mobil Aplhard Putih dengan Nomor Polisi RI 24 yang masuk ke jalur busway adalah mobil yang digunakan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai," kata Thomas kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Thomas menegaskan, mobil dinas yang digunakan Menteri Pigai adalah Toyota Alphard berwarna hitam, bukan putih sebagaimana melanggar masuk busway. "Adapun mobil dinas yang digunakan oleh Menteri Hak Asasi Manusia adalah Mobil Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi RI 23.5," ucap Thomas.

Dia pun mengimbau masyarakat atau warganet untuk tidak gegabah dan berhati-hati menggunakan media sosial. "Kami minta masyarakat untuk tidak gegabah dan lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial apalagi menyebarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Thomas.

Banyuwangi (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menjalin sinergitas dengan Pemkab Banyuwangi khususnya dalam upaya pembinaan warga binaan dan peningkatan kualitas kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi Mochamad Mukaffi mengemukakan sebelumnya telah silaturahmi dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan mengkoordinasikan mengenai program pembinaan warga binaannya.

"Sinergi dan kolaborasi ini semoga terus berlanjut guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kami di lembaga pemasyarakatan," katanya saat dihubungi di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

Mukaffi juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mensukseskan berbagai program pembinaan yang dijalankan di Lapas.

Ia menceritakan, saat pertemuan dengan Bupati Banyuwangi menyampaikan kondisi terkini hunian dan keamanan di Lapas Banyuwangi.

Selain itu, Mukaffi menyampaikan berbagai program pembinaan yang telah ada dan akan dilaksanakan, termasuk program ketahanan pangan yang diharapkan dapat mendorong kemandirian warga binaan.

"Kami mohon dukungan dari Pemkab Banyuwangi dalam melaksanakan berbagai program pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik dan menegaskan komitmen Pemkab Banyuwangi untuk terus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas, khususnya program pembinaan.

"Kami sangat mengapresiasi berbagai program pembinaan yang telah dilakukan di Lapas Banyuwangi. Ini merupakan langkah positif untuk mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang memadai," ujarnya.

"Kami siap mendukung dan melanjutkan sinergi baik ini, karena bagaimanapun warga binaan yang ada di Lapas Banyuwangi merupakan warga kami," kata Ipuk menambahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wahana Musik Indonesia (WAMI) akan mengambil langkah serius tahun ini jika masih ada promotor musik nakal yang tidak membayar royalti musik.

WAMI tidak segan menempuh jalur hukum jika promotor tak menjalankan aturan.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Direktur WAMI, Adi Adrian.

“Di akhir 2024, kita sudah memiliki tim legal. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kita harus mencari tempat aduan, ke mana? Ya, ke penegak hukum,” kata Adi dalam konferensi pers WAMI di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

Adi menegaskan, jalur hukum sebenarnya tidak perlu ditempuh jika promotor bersedia membayarkan royalti.

“Tolong aturannya ditegakkan, agar mereka mau membayar dan tidak harus melalui proses hukum," ucap Adi.

Langkah ini menjadi bukti nyata WAMI menjaga amanah dari para pencipta lagu.

"Ini sebagai bukti bahwa kami menjalankan kewajiban kepada orang-orang yang sudah percaya kepada WAMI. Tujuannya bukan untuk memenjarakan mereka (promotor), tetapi agar mereka mengerti kewajiban membayar royalti,” ungkap Adi.

“Berbagai cara sudah kami coba,” tambah Adi.

Dalam kesempatan itu, Adi juga menjelaskan upaya WAMI dalam memantau konser dan festival musik di berbagai daerah.

“Kami sudah membangun sistem pemantauan konser yang ada di Indonesia. Kami mulai dari mencari Instagram-nya, mencari promotor yang terlibat, melihat agenda showbiz lainnya, hingga mengikuti akun artis terkait,” ungkap Adi.

“Saat ini, ada 10.000 konser yang terpantau. Dari jumlah tersebut, 5.000 memberikan respons, tetapi yang benar-benar membayar royalti hanya sekitar 1.000 pada tahun lalu,” tambah Adi.

Saat ini, WAMI telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperketat pemantauan terhadap konser dan festival musik.

“Jadi, kami bekerja sama dengan agen ada sekitar 20-an di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Papua,” tutur Adi.

Meulaboh (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Aceh Barat melaksanakan eksekusi cambuk terhadap lima orang terpidana judi online, berlangsung di Lapangan Teuku Umar Meulaboh, ibu kota kabupaten setempat.

Ada pun terpidana yang menjalani pidana cambuk tersebut diantaranya Marwan (27) warga Desa Tumpok Ladang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan qubat ta'zir cambuk sebanyak delapan kali cambuk dari total jumlah hukuman sebanyak 10 kali cambuk.

Hukuman terhadap Marwan dikurangi dua kali berdasarkan ketentuan pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa untuk penahanan paling lama 39 hari maka dikurangi kali cambuk.

Terpidana kedua yang dicambuk yaitu Rian Amanda (23), warga Desa Meureubo, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan pidana cambuk sebanyak enam kali.

Terpidana Rian Amanda selama ini telah menjalani penahanan selama 98 hari, sehingga pidana cambuk kepada terpidana dikurang empat hari.

Terpidana ketiga yang dicambuk yaitu Zulkifli (27) warga Desa/Gampong Pasi Teungoh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat yang menjalani pidana cambuk sebanyak delapan kali.

Uqubat cambuk terhadap Zulkifli dikurangi selama dua kali karena yang bersangkutan telah menjalani penahanan selama 39 hari.

Terpidana Munawir (30) warga asal Desa Gintong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, Aceh menjalani pidana sebanyak enam kali cambuk dari total pidana sebanyak 10 kali cambuk.

Ia mendapatkan pengurangan pidana cambuk karena sudah menjalani pidana penjara selama 98 hari, sehingga jumlah pidana cambuk terhadap dirinya dikurang sebanyak empat kali.

Kemudian terpidana Maidin (37 tahun) warga Desa Tumpok Ladang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat menjalani pidana cambuk sebanyak delapan kali pidana cambuk dari total hukuman cambuk yang dijatuhkan majelis hakim sebanyak 10 kali.

Ia mendapatkan pengurangan pidana cambuk sebanyak dia kali karena sudah menjalani kurungan penjara selama 39 hari.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Darma Mustika didampingi Kasi Intelijen Ahmad Luthfi kepada wartawan mengatakan pelaksanaan eksekusi pidana cambuk tersebut sesuai putusan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Aceh Barat yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kelima terpidana dicambuk sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, karena terbukti melakukan tindak pidana jarimah maisir atau perjudian.

Kasi Pidum Darma Mustika mengatakan selama ini eksekusi pidana cambuk yang telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat, didominasi perkara judi daring atau judi online.

Usai menjalani pidana cambuk, kelima terdakwa dinyatakan bebas dan diserahkan kepada masing-masing pihak keluarga.

JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Rapat kerja tersebut membahas masalah kebijakan strategis Kementerian HAM terkait pemberian amnesti, perlindungan HAM terhadap WNI dan pekerja migran di dalam dan luar negeri dan rencana kerja serta anggaran 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP), Japto Soejosoemarno. Penggeledahan itu disebut KPK menyangkut kasus dugaan gratifikasi eks bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Rumah Japto yang digeledah itu terletak di Jalan Benda Ujung Nomor 8, Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penggeledahan terjadi pada Selasa (4/2/2024) sekitar pukul 17.00 hingga 23.00 WIB. Berkat upaya itu, KPK menemukan dan menyita sejumlah barang bukti diduga terhubung dengan kasus Rita.

"Penyidik menyita 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, dokumen, dan barang bukti elektronik lainnya," kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip di Jakarta pada Kamis (6/2/2025).

Penggeledahan KPK tak berhenti di rumah Japto Soejosoemarno. Rumah Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua MPN PP Ahmad Ali jadi sasaran penggeledahan KPK terkait perkara Rita. Di rumah Ahmad Ali, penyidik KPK mendapati barang bukti seperti dokumen, bukti elektronik, uang rupiah dan valas, tas serta jam.

Hingga saat ini, KPK masih merahasiakan peran Japto dan Ahmad Ali dalam perkara Rita Widyasari. KPK berdalih peran kedua orang itu masih ditelusuri. "Belum bisa diungkap saat ini," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.

KPK telah memeriksa sejumlah saksi dalam mengusut kasus dugaan TPPU yang menjerat Rita Widyasari. Salah satunya Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin alias Paulin Tan pada Kamis (29/8/2024).

Banyuwangi (ANTARA) - Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi berkomitmen mewujudkan bersih dari narkoba dan barang terlarang lainnya, dengan rutin melakukan penggeledahan kamar hunian warga binaannya.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi Mochamad Mukaffi di Banyuwangi, Kamis, menyatakan penggeledahan kamar hunian itu guna memastikan lapas bersih dari narkoba, handphone dan obat terlarang lainnya.

Mukaffi menjelaskan penggeledahan kamar hunian dilakukan sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan Lapas yang aman, tertib dan bebas dari handphone serta narkoba.

Selain untuk memastikan bebas dari barang terlarang, lanjut dia, penggeledahan juga dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan setempat.

Banyuwangi (ANTARA) - Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi komitmen mewujudkan bersih dari narkoba dan terlarang lainnya dengan rutin melakukan penggeledahan kamar hunian warga binaannya.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi Mochamad Mukaffi menyatakan bahwa penggeledahan kamar hunian itu guna memastikan sekaligus menegaskan komitmennya bagaimana di Lapas bersih dari narkoba, handphone dan obat terlarang lainnya.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga Lapas Banyuwangi sebagai tempat yang kondusif untuk pembinaan warga binaan," kata dia saat dihubungi di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

Mukaffi menjelaskan bahwa penggeledahan kamar hunian dilakukan sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan Lapas yang aman, tertib dan bebas dari handphone serta narkoba.

Selain untuk memastikan bebas dari barang terlarang, lanjut dia, penggeledahan juga dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan setempat.

"Sehingga langkah pencegahan dapat diambil secara lebih dini dan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan petugas melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban," kata Mukaffi.

Dia menyampaikan, dalam penggeledahan itu petugas tidak menemukan adanya handphone maupun narkoba, baik di dalam kamar hunian warga binaan maupun sekitar area blok hunian.

"Ke depan penggeledahan akan dilakukan dengan memilih kamar hunian secara acak, harapannya ini dapat meminimalisir peluang penyelundupan barang terlarang serta meningkatkan kesadaran warga binaan untuk mematuhi aturan," ujar Mukaffi.