JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum selebgram Isa Zega, Pitra Romadoni, mengungkap adanya komunikasi antara dirinya dan kliennya yang saat ini tengah ditahan.

Pitra bahkan menyebut, Isa Zega sempat menerima pesan dari beberapa orang, namun ia enggan mengungkap isi pesan tersebut.

“Dia berpesan kepada saya kemarin, ada beberapa orang yang menghubunginya,” kata Pitra saat ditemui di kantor Komisi Yudisial, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Namun, Pitra tidak ingin membeberkan isi pesan tersebut lebih lanjut.

“Karena itu sifatnya sangat pribadi, saya rasa tidak perlu disampaikan. Nanti akan saya pertimbangkan apakah perlu saya ungkap atau tidak,” tambah Pitra.

Saat ditanya apakah ada ancaman dalam komunikasi yang diterima Isa Zega, Pitra memilih untuk tidak memberikan detail.

“Kalau soal ancaman, terus terang dia memang merasa terancam karena ditahan. Hak-haknya terancam, dia tidak bisa bebas, tidak bisa menjalankan aktivitasnya, termasuk mencari nafkah,” tutur Pitra.

Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Isa Zega telah melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait kasus yang menjeratnya.

Menurut Pitra, Isa Zega seharusnya tidak perlu ditahan, karena kasus dugaan pencemaran nama baik ini tergolong dalam tindak pidana ringan.

Adapun gugatan tersebut telah didaftarkan dengan nomor 04/Pid.Pra/2025/PN.Surabaya, dan sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari 2025.

Sebagai informasi, Isa Zega resmi ditahan oleh Polda Jawa Timur pada 23 Januari 2025 atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari.

Isa Zega ditahan saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

TUBAN, KOMPAS.com - Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tuban, Jawa Timur, meninggal akibat terserang penyakit tuberkulosis (TBC), dan henti jantung.

Warga binaan tersebut bernama Barno (52), asal Margorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, narapidana kasus pencurian dengan vonis 1,6 bulan penjara.

Kepala Lapas Kelas II B Tuban, Edi Kuhen membenarkan terkait beredarnya kabar adanya warga binaan kasus pencurian yang meninggal di Lapas.

Warga binaan tersebut diketahui sejak awal masuk menjadi tahanan sudah menderita penyakit TBC, dan sering sakit-sakitan.

"Korban beberapa kali kami rawat dalam ruang khusus," kata Edi Kuhen kepada Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (5/2/2025), petugas Lapas membawanya ke RSUD dr Koesma Tuban, lantaran korban tidak sadarkan diri dan ditemukan bercak darah pada bajunya.

Setibanya di rumah sakit, tim medis menginformasikan korban sudah meninggal dengan diagnosis mengalami henti jantung.

"Diagnosanya korban mengalami henti jantung karena penyakit paru," ujar dia.

Selanjutnya, jenazah warga binaan tersebut diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampungnya.

Direktur RSUD dr Koesma Tuban, dr Masyhudi menjelaskan, korban diantarkan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) oleh petugas Lapas dalam keadaan sudah tak sadarkan diri dan mengalami pendarahan.

"Penyebabnya kemungkinan jantung dan darah tinggi," kata Masyhudi.

Melbourne -

Lily Lumintang sedang membaca berita di ABC tentang permohonan keluarganya untuk bisa menetap di Australia, ketika pengacaranya menelepon dan mengatakan kalau Departemen Dalam Negeri Australia sudah mengabulkan permohonan mereka menjadi penduduk tetap di Australia.

(nvc/nvc)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi sejumlah risiko pada pelaksanaan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT) tahun 2024.

"(Beberapa) di antaranya terkait pinjaman luar negeri dan hibah, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, serta mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA),” ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entrymeeting pemeriksaan atas LK BNPT tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data MonSAKTI (Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Kementerian Keuangan per 3 Januari 2025, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BNPT mencapai Rp1,78 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran BNPT tahun 2024 sebesar Rp456,22 miliar atau 55 persen dari total anggaran Rp827,14 miliar.

“Rendahnya realisasi belanja disebabkan dana pendamping pinjaman luar negeri yang belum terealisasi,” kata dia.

Kendati demikian, BPK mengapresiasi sejumlah prestasi BNPT sepanjang tahun 2024, termasuk penghargaan K/L Awards dalam kategori “Kolaborasi dan Kemitraan”, serta keberhasilan dalam program pencegahan ekstremisme dan pengamanan objek vital.

Nyoman juga menekankan urgensi peran inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal proses perbaikan yang berkesinambungan.

"Kerjasama dan koordinasi yang intensif antara kementerian dan lembaga terkait, seperti BNPT dan Polri, sangat penting dalam memberantas terorisme di Indonesia," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, ditetapkan fokus pemeriksaan pada LK BNPT tahun 2024 mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, aset tetap, dan kas.

Pihaknya disebut menjadikan tahun 2024 sebagai baseline dalam mengimplementasikan AstaCita, yang mencakup delapan misi penting di berbagai sektor, seperti ideologi, pertahanan, pendidikan, dan ekonomi demi mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

"Hal ini selaras dengan harapan Presiden Prabowo, yang menginginkan hasil pemeriksaan BPK mampu mengarahkan belanja negara agar menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menarik investasi, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional," ucapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita uang senilai Rp56 miliar dari kediaman Ketua Umum (Ketum) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

Penyitaan tersebut merupakan hasil dari penggeledahan yang dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2025 terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

"Uang (yang disita) dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/2/2025).

Sebelumnya, dalam penggeledahan tersebut KPK mengungkapkan menyita 11 mobil dari kediaman Japto. "11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, 5 Februari 2025.

Blitar -

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Blitar menggagalkan upaya penyelundupan kering tempe yang telah dicampur dengan pil dobel L. Kering tempe itu dikemas dalam plastik berukuran kecil.

"Kami berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba oleh warga binaan. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, bahwa dalam kering tempe ini terkandung pil dobel L. Dicampur dijadikan satu," kata Kalapas Blitar Romi Novitrion kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

Romi menyebut, awalnya petugas curiga dengan kiriman kering tempe untuk salah seorang warga binaan. Sebab, sempat terjadi upaya penyelundupan narkoba pada kering tempe beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, petugas memutuskan untuk mencicipi kering tempe tersebut sebelum diberikan kepada warga binaan. Namun, tak lama berselang, petugas merasakan efek samping setelah mencicipi kering tempe tersebut.

"Karena sebelumnya ada kasus serupa kering tempe berisikan pil dobel L, makanya petugas curiga. Setelah ada efek samping, petugas langsung melacak kiriman kering tempe itu kepada warga binaan," terangnya.

Lanjut Romi, warga binaan dengan inisial SPN mengakui bahwa kering tempe itu mengandung campuran pil dobel L. Selanjutnya, kering tempe rasa pil dobel L itu dibungkus dengan ukuran kecil dan dijual ke warga binaan lainnya.

"Dari pengakuan yang bersangkutan, kering tempe campuran pil dobel L itu dijual warga binaan dengan harga Rp 40 ribu satu bungkus, " katanya.

Romi menegaskan, petugas telah melakukan tes urine kepada warga binaan tersebut, namun hasilnya negatif. Meski demikian, Lapas Blitar berkoordinasi dengan Satnarkoba Polres Blitar Kota untuk tindak lanjut upaya penyelundupan narkoba itu.

"Untuk sementara warga binaan itu kami pindahkan ke sel isolasi dan dicabut haknya. Kami juga koordinasi dengan kepolisian untuk tindak hukum lebih lanjut," tandasnya.

(hil/iwd)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mendeportasi Warga Negara Asing (WNA) asal China berinisial MX pada 5 Februari 2025.

Tindakan deportasi ini setelah MX mengganggu ketertiban umum di villa sekitar kawasan objek wisata Watu Paris, Kabupaten Gunungkidul.

"Sebelum dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, kami lakukan langkah pendalaman yang komprehensif terhadap laporan yang kami terima," ujar Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Tedy Riyandi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/02/2025).

WNA asal China inisial MX tiba di Indonesia pada 23 Januari 2025 dengan Visa Kunjungan. Saat menginap di villa sekitar objek wisata Watu Paris, Gunungkidul, MX menganggu ketertiban umum dengan mencopot pakaiannya, merusak meja dan merusak cendela.

Polsek Purwosari yang mendapat laporan dari masyarakat lantas mengamankan MX. Setelah itu Polsek Purwosari menyerahkan Warga Negara Asing (WNA) asal China berinisial MX ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada 30 Januari 2025.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta kemudian melakukan pemeriksaan terhadap MX.

Hasil pemeriksaan diputuskan MX dikenakan tindakan administratif Keimigrasian beupa deportasi dan masuk ke dalam daftar penangkalan sesuai Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Tedy menuturkan, langkah-langkah pendalaman yang dilakukan antara lain pemeriksaan intensif para pihak, penyusunan berita acara dan koordinasi dengan aparat terkait serta Ditjen Imigrasi Pusat.

"Sehingga Kami memiliki cukup bukti dalam memutuskan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum," ucapnya.

Proses deportasi Warga Negara Asing (WNA) asal China berinisial MX berjalan dengan lancar. Tim Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta membawa MX ke Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah itu tim mendampingi MX dalam proses check-in dan penyelesaian administrasi deportasi di Kantor Riksa III Imigrasi Soekarno Hatta.

MX kemudian diterbangkan ke Xiamen, Tiongkok, sebelum melanjutkan penerbangan domestik ke Wuhan.

Kegiatan ini kami ditandai dengan mendirikan bangunan rumah hijau di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi

Tanjung Selor (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan mendirikan green house atau rumah hijau hidroponik dalam rangka melaksanakan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan bagian upaya mendukung ketahanan pangan nasional.

"Kegiatan ini kami ditandai dengan mendirikan bangunan rumah hijau di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE)," kata Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan Sutarno, di Tarakan, Kamis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-403.PK.01.04.04 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di Lembaga Pemasyarakatan, SAE merupakan tempat narapidana mengaktualisasikan dirinya dalam proses asimilasi dan tempat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pembinaan narapidana.

Sutarno menerangkan pihaknya berkomitmen penuh secara proaktif dalam mendukung program ketahanan pangan sebagaimana yang dicanangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada 13 program akselerasi, yang salah satu poinnya ialah pemberdayaan warga binaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Kepala Subseksi (Kasubsi) Kegiatan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Adipta Yudha Wardana mengungkapkan pihaknya tengah gencar mengembangkan beragam produk pertanian dan perkebunan salah satunya dengan metode hidroponik.

"Pelaksanaan SAE di Lapas Tarakan hingga saat ini berjalan dengan sangat baik dan kondusif, kami turut memberdayakan WBP yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sebagai peserta Asimilasi Kerja Luar yang dalam kesehariannya melakukan penanaman bibit, perawatan harian, hingga panen," ujarnya.

Secara teknis Lapas Tarakan telah menyiapkan 570 lubang pot untuk penanaman bibit dan produk, yang nantinya akan dihasilkan antara lain sawi pakcoy hingga selada, yang berkualitas.

Pemanfaatan lahan SAE di lingkungan lapas diyakini mampu mengoptimalkan pembinaan kemandirian dengan membaurkan narapidana ke tengah masyarakat dan membuka peluang partisipasi.

Selain itu menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang kegiatan dan hasil produk pembinaan kemandirian, sehingga terbangunnya citra positif penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan mampu mendorong pemberdayaan WBP dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, KOMPAS.com - Seorang narapidana kasus korupsi dan pencucian uang dikabarkan sempat kabur dari Lapas Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang dihimpun, napi tersebut berinisial AH alias Agus Hartono.

Yang bersangkutan keluar dari lapas tanpa izin hingga akhirnya kepergok pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Saat dikonfirmasi, Kasipenkum Kejati Jawa Tengah Arfan Triono membenarkan kejadian tersebut.

Namun, pihaknya enggan menyebut secara spesifik nama tahanan yang kabur itu.

"Pertengahan Januari (kabur)," kata Arfan, Kamis (6/2/2025).

Jejak Agus Hartono

Dia menyebutkan, peristiwa yang diduga menyeret nama narapidana kasus korupsi Agus Hartono itu sudah terjadi cukup lama.

"Sudah lama itu," tambahnya.

Untuk diketahui, Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis (22/12/2025).

Agus ditangkap setelah mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia di kursi 41B

Dia ditangkap sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang.

Ketika itu Agus Hartono duduk di kursi 41B.

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, bersama tim delegasi pemerintah Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan (Korsel). Dalam kesempatan ini, Supratman dan tim delegasi menyambangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul.

Supratman menjelaskan kedatangannya ke KBRI Seoul bertujuan membahas peningkatan pelayanan hukum kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini berdomisili di negeri ginseng itu.

"Ada banyak WNI yang tinggal di Korea, khususnya di Seoul. Kehadiran pemerintah Indonesia di Seoul ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum," ujar Supratman dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan saat ini pemerintah Indonesia tengah melakukan kajian untuk menempatkan atase hukum di KBRI Seoul. Atase hukum ini nantinya bertugas melakukan koordinasi kerja sama di bidang hukum, perlindungan WNI di bidang kewarganegaraan, serta pendampingan dalam proses hukum.

"Saat ini Indonesia baru memiliki atase hukum di dua negara, yaitu Malaysia dan Arab Saudi. Pemerintah sedang mengkaji penempatan atase hukum di Korea Selatan, apalagi banyak WNI di sini," tutur Supratman.

"Atase hukum akan memastikan perlindungan hukum bagi WNI khususnya tentang kewarganegaraan. Kemudian memberikan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus di setiap tingkatan pengadilan, serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh," tambahnya.

Kehadiran delegasi dari Indonesia disambut oleh Kuasa Usaha Ad Interim KBRI di Seoul, Zelda Wulan Kartika.

Zelda mengatakan KBRI Seoul senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah Korsel untuk melindungi kepentingan WNI di Korsel, termasuk kepentingan di bidang hukum. Selain itu, KBRI Seoul juga siap mendukung segala bentuk kerja sama yang akan dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan. Zelda berharap kedatangan delegasi Menteri Hukum akan meningkatkan kolaborasi, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik di kedua negara, khususnya bagi WNI yang ada di Korea Selatan.

Dalam kunker ini, Menteri Hukum didampingi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama. Turut hadir dari KBRI Seoul, yaitu atase pertahanan, koordinator fungsi politik dan organisasi internasional, dan jajaran KBRI Seoul.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Harun Sulianto mengatakan berdasarkan data permohonan apostile ( legalisasi dukumen lintas negara) dari Babel, dokumen terbanyak adalah terkait dengan korea Selatan dari 126 permohonan apotile, sebanyak 50 permohonan terkait ke korea Selatan .

Jakarta -

Isu reshuffle kabinet menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak jajarannya yang tidak sejalan dengan pemerintahan. Namun, ketika ditanya kembali, Prabowo tak menjawab gamblang. Isu reshuffle ini pun sempat dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Dilansir detikNews, dalam Harlah Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) pada Rabu (5/2), Prabowo mengingatkan seluruh jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk bekerja serius demi mewujudkan pemerintahan yang bersih. Bagi yang menyeleweng, Prabowo memastikan tidak akan ragu-ragu menindak.

Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan tanda tanya mengenai potensi reshuffle. Ditanya kembali terkait hal tersebut, Prabowo malah balik bertanya.

"Bahasan Indonesia kan jelas, kan?" katanya usai acara Harlah NU.

"Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha..." lanjutnya disambung tawa.

Prabowo kembali menekankan keinginan rakyat agar pemerintah bekerja dengan bersih. Dia mewanti-wanti jajarannya untuk dapat memenuhi harapan rakyat tersebut.

"Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," terang Prabowo.

Isu reshuffle ini kemudian juga ditanggapi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Menurutnya, sejauh ini belum ada rencana merombak kabinet.

"Reshuffle apa? Nggak ada reshuffle," katanya ditemui usai HUT Gerindra di Gedung DPR Senayan, Kamis (6/2/2025).

Prasetyo menegaskan sejauh ini kabinet masih bekerja sesuai arahan dan koridor yang diinginkan Prabowo. Dia pun menampik adanya menteri yang menyeleweng hingga berpotensi disingkirkan dari gerbong kabinet.

"Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," tegas Prasetyo.

Prasetyo menambahkan soal pakta integritas yang sempat diteken para menteri sebelum dilantik. Menurutnya pakta tersebut terus dievaluasi seiring jalannya kinerja kabinet.

"Biasalah, dievaluasi terus itu," lanjutnya.

(des/des)

Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) bersama PT PLN (Persero) bersinergi untuk memberdayakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, dalam pemanfaatan dan produksi Fly Ash and Bottom Ash (FABA) agar bernilai ekonomis.

"PLN bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berkomitmen meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan dan produksi FABA serta memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga binaan Lapas Nusakambangan dalam memanfaatkan FABA menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

Kolaborasi itu tercermin melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Imipas Agus Andrianto dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Rabu (5/2) di PLTU Adipala, Cilacap.

Agus mengapresiasi penuh peran PLN untuk meningkatkan keterampilan warga binaan sehingga mampu menjadi bekal kemandirian secara ekonomi ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

Menurutnya, PLN memiliki produk FABA yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Produk FABA bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

"Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan," ucapnya.

Baginya, hal itu sebagai langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas utamanya bagi warga binaan Lapas Nusakambangan.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas.

Dia menuturkan bahwa seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Darmawan.

Darmawan menjelaskan FABA adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas.

Ke depannya, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

"Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," kata Darmawan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025