Batam (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau sebagai pintu masuk internasional di Indonesia bagian barat.

Usai kunjungan kerja, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Batam, Kamis mengatakan Imigrasi Batam telah berhasil meningkatkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2024 yaitu sebesar Rp143 miliar.

“Dan luar biasa, kami mendapatkan temuan PNBP naik jadi kita berterima kasih kepada pihak imigrasi mampu menaikkan pendapatan negara tentu juga memberikan pelayanan yang sangat tinggi. Itu menjadi catatan dan perhatian kita,” kata Willy.

Dalam pertemuan bersama Imigrasi, DPR RI juga menyinggung soal peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Kata Willy, pemberian penghargaan kepada petugas imigrasi yang melakukan pelayanan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar juga diperlukan, salah satunya dengan memberikan upah yang memadai.

“Jangan kita melakukan pelanggaran HAM ringan, (petugas) yang memberikan pelayanan di pulau-pulau tapi gajinya tidak memadai. Jadi itu catatan kami bagaimana peningkatan penghargaan bagi mereka yang bekerja di pulau-pulau, itu kami bahas,” ujar dia.

Untuk peningkatan infrastruktur, terdapat beberapa hal yang dilakukan perbaharuan untuk menunjang kelancaran dalam proses keimigrasian.

“Terakhir infrastruktur, ada beberapa temuan, kapal patroli, data base, ini akan kita coba diskusikan, kami dalami mana yang sesuai dengan kebutuhan dan mana yang sesuai dengan zaman. Sekarang zaman sudah bergerak digital, ini sudah Artificial Intelligence (AI), tentu beberapa peralatan kita yang membutuhkan pergantian, pembaharuan itu kita lihat nanti,” kata Willy.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menyampaikan pihaknya terus berupaya mengoptimalkan pengawasan melalui inovasi-inovasi yang dihadirkan, salah satunya dengan pemasangan pintu perlintasan keimigrasian otomatis (autogate) di pintu masuk internasional.

“Kita sedang melengkapi segala macam infrastruktur yang ada, kita akan tingkatkan autogate di semua terminal, dan tentunya mengkoordinasikan dengan para pengusaha pelabuhan untuk mengoptimalisasikan pelayanan imigrasi di pelabuhan, serta dengan pengawasan WNA yang datang,” ujar Godam.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Helen Dian Krisnawati alias Helen dan Didin alias Diding, dua tersangka lapak narkoba di Jambi langsung ditahan usai menjalani rekonstruksi. Keduanya dititipkan di lembaga permasyarakatan (Lapas) di Jambi.

Tersangka Didin dititipkan ke Lapas Kelas II A Jambi, sementara tersangka Helen dititipkan ke Lapas Perempuan Muaro Jambi.

"Iya, untuk tersangka D (Didin) dititipkan di Lapas Jambi. Sementara, untuk tersangka H (Helen) di Lapas Muaro Jambi," kata Direktur Resnarkoba Polda Jambi, Kombes Ernesto Saiser, Kamis (6/2/2025).

Ernesto mengatakan penitipan tersangka dilakukan sampai penyidik melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Adapun rekonstruksi yang dilakukan hari ini, juga bagian dari melengkapi berkas tersangka.

"Rekonstruksi juga untuk kelengkapan berkas perkara yang akan diajukan ke Kejaksaan Tinggi Jambi," ujarnya.

Rekonstruksi yang digelar penyidik hari ini, dilakukan di dua lokasi, yakni, Pulau Pandan, Kecamatan Danau Sipin, dan rumah sekaligus tempat gym milik Helen di Jalan H. Syamsudin Uban, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung.

"Ada 2 TKP, yang pertama di Pulau Pandan. Di situ ada sekitar 12 kegiatan episode dan TKP 2 di rumah H, disini ada 13 episode untuk rekonstruksi," ucapnya.

Dalam rekonstruksi di Pulau Pandan, tersangka Didin memperagakan adegan saat menerima 4 kilogram sabu. Dia kemudian menyimpan sabu itu ke semak-semak sebelum edarkan kepada pengguna.

Selanjutnya, rekonstruksi dilakukan di rumah Helen. Di mana tersangka Didin mengantar uang Rp 3 miliar kepada Helen menggunakan 3 buah kantong besar.

Video: Tangis Keluarga Wanita yang Dibunuh di Sorong Pecah saat Rekonstruksi

Video: Tangis Keluarga Wanita yang Dibunuh di Sorong Pecah saat Rekonstruksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemindahan terpidana kasus pemerkosaan berantai asal Indonesia dari Inggris baru sebatas permohonan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan permohonan pemindahan tahanan penjara seumur hidup itu dimintakan oleh keluarga dengan alasan psikologis dan kemanusian.

“Kita masih pada tahap awal mendiskusikan masalah itu. Kami sedang pelajari, dan sedang mendalami. Dan dari pihak keluarga yang bersangkutan itu sudah datang ke kami, dan kami juga mendengar apa permohonan mereka (pihak keluarga),” kata Yusril saat ditemui di Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (6/2/2025).

Yusril menerangkan, masalah pemindahan Reynhard dari penjara Inggris ke Indonesia saat ini memang ada jalurnya. Pemerintah, kata Yusril melalui kementeriannya sedang menjalankan program transfer of prisoners, pemindahan terpidana warga negara asing yang menjalani pidana di Indonesia ke negara asalnya. Atau melalui mekanisme transfer of prisoners, pertukan tahanan.

Dalam kasus Reynhard, kata Yusril mekanisme paling memungkinkan adalah dengan tukar-menukar tahanan antara terpidana warga negara Indonesia yang dipidana di Inggris dengan terpidana warga negara Inggris yang dipenjara di Indonesia.

“Nah jadi apakah dengan Inggris nantinya akan diputuskan bukan transfer of prisoners. Tetapi adalah exchange of prisoners. Itu nanti yang akan kami bahas lebih mendalam,” ujar Yusril.

Akan tetapi, kata Yusril, masalah Reynhard ini bukanlah perkara yang gampang. Menurut dia, ada sejumlah potensi permasalahan di dalam negeri sendiri yang bakal mengundang pro maupun kontra jika Reynhard dipindahkan ke Indonesia. Belum lagi, kata Yusril, masalah keamanan bagi Reynhard sendiri jika melanjutkan pemidanaannya di Indonesia.

“Kami menyadari tanggapan-tanggapan akan orang awam terhadap pembahasan Reynhard ini jika dikembalikan ke Indonesia. Ada yang mengatakan, dia (Reynhar) itu kan predator (penjahat seksual), ngapain dibawa pulang ke sini?,” kata Yusril.

Namun kata Yusril, ada juga yang menanggapi berbeda dengan pertimbangan hak asasi, dan kemanusian, serta perlindungan terhadap warga negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Hingga saat ini, Reynhard, meskipun berstatus terpidana kasus pidana berat di Inggris, tetapi tetap merupakan warga negara Indonesia.

“Sebagai negara, betapapun warga negara Indonesia itu bersalah, kita harus bertindak atas nama negara. Bukan atas nama pribadi. Kalau pribadi, kita boleh suka atau tidak suka, kesal karena dia (Reynhard) ini kan dipidana karena terbukti (oleh pengadilan Inggris) memperkosa laki-laki pula. Tetapi secara negara kita juga berkewajiban melakukan pembelaan secara proporsional terhadapnya,” kata Yusril.

“Negara tidak bisa mentang-mentang ada yang tidak suka, lalu negara tidak mau mengurusi warga negaranya. Itu tidak bisa,” ujar Yusril, menambahkan.

Karena itu, Yusril memaklumi alasan permohonan dari pihak keluarga yang meminta agar pemerintah bersedia membantu Reynhard melanjutkan penghukumannya dari penjara Inggris ke Indonesia. Permasalahan lainnya kata Yusril terkait dengan kondisi, serta keamanan Reynhard sendiri jika Inggris setuju melakukan pertukaran tahanan.

Yusril menjelaskan, Reynhard adalah terpidana hukuman kejahatan berat. Bahkan menurut Yusril perbuatan pidana yang dilakukan Reynhard merupakan jenis kejahatan yang tak terampuni oleh pemerintahan Inggris.

“Kasus Reynhard Sinaga itu, orang yang diadili dan dihukum yang paling berat dalam sejarah hukum (modern) Inggris,” kata Yusril.

Karena statusnya sebagai pelaku tindak pidana berat, otoritas di Inggris menjebloskan Reynhard pada sel penjara dengan keamanan yang paling maksimal, tanpa bisa berinteraksi dengan terpidana lainnya. Menurut Yusril, jika penahanannya dipindahkan ke Indonesia, infrastruktur yang mendukung untuk melanjutkan pemenjaraan Reynhard di Indonesia tak memadai.

“Dan yang ada untuk itu hanya di (penjara) Nusakambangan,” ujar Yusril.

Akan tetapi menurut Yusril, menempatkan Reynhard di sel Penjara Nusakambangan juga berisiko. Karena bakal mengundang persoalan lainnya lagi. Terutama faktor keamanan bagi Reynhard sendiri.

Menurut Yusril, di Penjara Nusakambangan masih memungkinkan Reynhard bisa berinteraksi dengan tahanan-tahanan lainnya. Kondisi tersebut, pun yang menurut Yusril tak memungkinkan menempatkan Reynhard di penjara paling maksimal di Indonesia tersebut.

“Jadi memang masalah Reynhard ini tidak mudah,” kata Yusril.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Inipas) bersama PT PLN (Persero) bekerja sama meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah.

Melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan fly ash dan bottom ash (FABA) bagi warga binaan Lapas Nusakambangan. Nantinya, warga binaan akan diberikan pelatihan dan pendampingan untuk memanfaatkan limbah PLTU ini menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan PLN memiliki produk FABA yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Limbah PLTU ini bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

"Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan. Ini adalah langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2/2025).

Agus pun mengapresiasi peran PLN untuk meningkatkan keterampilan warga binaan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi ketika kembali ke masyarakat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan lapas.

"Seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Darmawan.

Ke depannya, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

"Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," tegas Darmawan.

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang pertukaran legislasi dan kerja sama teknis sistem informasi hukum di kota Sejong, Korsel pada Kamis (06/02/2025).

MSP diteken oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, serta Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea, Lee Wan-Kyu, sebagai perwakilan pemerintah Republik Korea.

Supratman mengatakan kerja sama ini dilakukan karena perlunya pemanfaatan sistem informasi hukum untuk menyediakan layanan informasi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas tinggi.

"MSP ini penting untuk membangun kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan melalui pertukaran keahlian dan berbagi informasi di bidang pembentukan legislasi dan pemanfaatan teknologi sistem informasi hukum," kata Supratman dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kamis (6/2).

Ia menjelaskan kerja sama ini meliputi sejumlah kegiatan, di antaranya pembangunan sistem informasi hukum, penguatan kapasitas legislatif, pembagian informasi hukum secara waktu nyata, hingga penyelenggaraan konferensi internasional.

"Beberapa bentuk kerja sama Indonesia dan Korsel adalah kunjungan timbal balik delegasi kedua negara, peningkatan kapasitas dan pengalaman, pertukaran informasi dan dokumen hukum, serta penelitian bersama ataupun konferensi dan seminar," ujarnya.

Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini berharap kerja sama selama lima tahun dengan pemerintah Korsel ke depan akan meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi sehingga berkontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia.

"Indonesia akan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari pelatihan. Kami akan memastikan bahwa pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari kerja sama berkontribusi terhadap pengembangan hukum dan informasi di Indonesia," tutur Supratman.

Adapun delegasi Indonesia yg hadir bersama Menteri Hukum adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra; Kepala Biro Hukum, Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun; dan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul, Zelda Wulan Kartika.

Sementara itu hadir mendampingi Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea adalah Direktur Jenderal Biro Perencanaan dan Koordinasi, Choi Young Chan; Direktur Divisi Inovasi Data Hukum, Lee Young Jin; Direktur Divisi Pertukaran Legislatif dan Kerja Sama, Park Ji Eun; serta Direktur Sistem Informasi Hukum Korea, Jung Man Seok.

Setelah itu, barulah 60 hari kemudian Presiden Filipina dapat mengambil keputusan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan Presiden Filipina sampai saat ini belum memberikan putusan mengenai status pidana terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso yang dipindahkan dari Indonesia.

Yusril menjelaskan hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah Filipina yang mewajibkan narapidana yang dipulangkan terlebih dahulu ditempatkan di penjara selama 60 hari.

"Setelah itu, barulah 60 hari kemudian Presiden Filipina dapat mengambil keputusan," kata Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Filipina tak lagi mengakui hukuman mati di negaranya sehingga terdapat kemungkinan besar bahwa status pidana Mary Jane akan diubah oleh Presiden Filipina setelah dipindahkan dari Indonesia, salah satunya menjadi seumur hidup.

Menko Kumham Imipas menuturkan bahwa pemerintah Indonesia terus diberi tahu mengenai perkembangan kondisi terbaru Mary Jane hingga saat ini oleh pemerintah Filipina.

Pada saat ini Mary Jane ditempatkan di Penjara Mandaluyong, Manila, Filipina.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada bulan April 2010.

Ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada bulan Oktober 2010. Mary Jane dipulangkan dari Indonesia ke Filipina pada pertengahan Januari 2025.

Pemulangan Mary Jane merupakan bagian dari kesepakatan penting antara pemerintah Indonesia dan Filipina melalui penandatanganan pengaturan praktis atau practical arrangement oleh Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugusan Penghubung Filipina Raul Vasquez pada 6 Desember 2024.

Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen kedua negara terhadap nilai-nilai diplomasi, kerja sama internasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan hukum masing-masing negara.

Adapun terdapat empat ketentuan penting dalam practical arrangement itu. Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan hukum.

Dalam ketentuan itu, kedua belah pihak menegaskan penghormatan terhadap sistem hukum masing-masing negara. Dengan demikian, kesepakatan tersebut tidak mengurangi kedaulatan hukum Indonesia, termasuk putusan pengadilan Indonesia yang berlaku dalam kasus Mary Jane.

Ketentuan kedua, pelaksanaan hukuman. Setelah dipindahkan ke Filipina, Mary Jane akan melanjutkan pelaksanaan hukuman sesuai dengan hukum dan prosedur Filipina.

Dengan ketentuan tersebut, pemerintah Filipina memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, remisi, atau amnesti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Ketentuan ketiga, yakni larangan masuk kembali ke Indonesia. Setelah pemindahan, Mary Jane akan dimasukkan dalam daftar tangkal untuk masuk wilayah Indonesia, sesuai dengan hukum nasional Indonesia.

Ketentuan keempat, yaitu akses informasi. Pemerintah Filipina berkomitmen memberikan akses informasi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan pelaksanaan hukuman Mary Jane setelah dipindahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

KPK menyita uang senilai Rp 56 miliar dari rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno yang digeledah terkait kasus Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Selain itu KPK juga menyita 11 mobil.

"Penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda empat, uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp 56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025), dikutip dari detikNews.

Tessa menjelaskan bahwa penggeledahan itu berlangsung dari pukul 17.00 WIB sampai 23.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah rumah Japto Soerjosoemarno di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kukar Rita Widyasari. KPK belum mengungkap kaitan Japto dengan Rita.

Sementara itu Pemuda Pancasila (PP) menyatakan Japto menghormati proses hukum yang sedang berjalan. PP juga menyebut Japto telah memerintahkan kader PP agar tidak bereaksi berlebihan terkait proses hukum tersebut.

Adapun Rita sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017. Dia kemudian diadili dalam kasus gratifikasi. Pada 2018, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Saat itu Rita juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara.

Rita kemudian melawan vonis itu. Tapi upayanya kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada 2021. Rita telah dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu.

Di sisi lain, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. KPK pada Juli 2024 lalu mengungkapkan bahwa Rita juga menerima duit dari pengusaha tambang.

Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Rita mendapat gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Rita memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga kemungkinan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan. Penempatan itu apabila disetujui pemulangannya ke Indonesia oleh pemerintah Inggris.

"Orang ini harus dimasukkan ke dalam lapas dengan maximum security dan itu hanya ada di Nusakambangan, karena kalau diperlakukan seperti narapidana biasa akan menimbulkan masalah baru lagi," ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Yusril menjelaskan saat ini pihaknya baru melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah Inggris mengenai rencana pemulangan Reynhard ke Indonesia. Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard, baik melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.

Pasalnya, kata Yusril, terdapat pula warga negara (WN) Inggris yang saat ini sedang menjalani hukuman di Indonesia. Ia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengenai rencana pemulangan itu.

Adapun upaya pemulangan Reynhard, kata dia, salah satunya berasal dari permintaan keluarga Reynhard kepada pihaknya. Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynhard, Menko menekankan bahwa Negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadap warganya yang dipidana di negara lain.

"Tidak bisa mentang-mentang kita tidak suka dengan orangnya, lalu tidak kami urus. Kami bertindak atas nama negara, bukan pribadi," tuturnya.

Reynhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 silam oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

Baru-baru ini, Reynhard diserang oleh narapidana lain di penjara Inggris, yang mengancam hidupnya. Adapun narapidana yang menyerang Reynhard itu kini sedang diadili oleh Pengadilan Manchester.

Israel akan keluar dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Human Rights Council (UNHRC) mengikuti sekutu dekatnya Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyampaikan rencana itu pada Rabu (5/2) di platform X.

"Israel mengikuti Amerika Serikat dan tak akan berpartisipasi di UNHRC," kata Sa'ar dikutip Times of Israel.

Sa'ar juga mengatakan UNHRC selama ini melindungi pelanggar hak asasi manusia dengan membiarkan mereka sembunyi dari kawasan.

Tak cuma itu, Sa'ar tak terima anggota badan PBB tersebut menjelek-jelekkan Israel.

"Badan ini fokus menyerang negara demokrasi dan menyebarkan antisemitisme, alih-alih memperjuangkan hak asasi manusia," kata dia.

Sa'ar menganggap Israel adalah satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah.

Dewan HAM PBB, lanjut dia, mengeluarkan lebih dari 100 resolusi kecamanan terhadap Israel.

"Israel tak akan menerima diskriminasi lagi," kata Sa'ar.

Israel dan AS saat ini bukan anggota Dewan HAM PBB. Namun, sebagaimana seluruh anggota PBB lain, mereka menyandang status observer dan kursi di ruang pertemuan dewan.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump meneken perintah eksekutif yang menarik mencabut keanggotaan AS dari UNHRC dan Badan bantuan Utama PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Trump menganggap badan PBB tak dijalankan dengan baik padahal punya potensi luar biasa. Dia juga menyoroti soal pendanaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyitaan barang bukti sebesar Rp 56 miliar dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjoesoemarno. Penyitaan tersebut merupakan buntut dari penggeledahan rumah orang nomor satu di PP itu.

Selain uang, penyidik KPK sudah menyita sebelas mobil dari hasil penggeledahan rumah Japto. Mobil yang disita itu di antaranya merek Jeep Gladiator Rubicon dan Land Rover Defender.

"Penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda empat, uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp 56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (6/2/2025)

Tessa menerangkan penggeledahan itu berlangsung selama enam jam sejak pukul 17.00 WIB. Tessa menjamin penggeledahan berhubungan perkara korupsi eks Bupati Kertanegara Rita Widyasari.

"Penyidik menilai diperlukan adanya tindakan-tindakan penyidikan, dalam hal ini penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam perkara tersebut," ujar Tessa.

Tessa juga menerangkan penggeledahan dilakukan guna menemukan alat bukti tambahan dan pemulihan aset dalam perkara Rita Widyasari. Tapi Tessa masih merahasiakan rincian hal tersebut.

"Penyidik juga melakukan tindakan tersebut dalam rangka asset recovery. Jadi asset recovery-nya dalam model seperti apa secara detail saya belum bisa mengungkapkan karena ini masih tahapan penyidikan dan masih didalami," ucap Tessa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyitaan barang bukti sebesar Rp 56 miliar dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjoesoemarno. Penyitaan tersebut merupakan buntut dari penggeledahan rumah orang nomor satu di PP itu.

Selain uang, penyidik KPK sudah menyita sebelas mobil dari hasil penggeledahan rumah Japto. Mobil yang disita itu di antaranya merek Jeep Gladiator Rubicon dan Land Rover Defender.

"Penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda empat, uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp 56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (6/2/2025)

Tessa menerangkan penggeledahan itu berlangsung selama enam jam sejak pukul 17.00 WIB. Tessa menjamin penggeledahan berhubungan perkara korupsi eks Bupati Kertanegara Rita Widyasari.

"Penyidik menilai diperlukan adanya tindakan-tindakan penyidikan, dalam hal ini penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam perkara tersebut," ujar Tessa.

Tessa juga menerangkan penggeledahan dilakukan guna menemukan alat bukti tambahan dan pemulihan aset dalam perkara Rita Widyasari. Tapi Tessa masih merahasiakan rincian hal tersebut.

"Penyidik juga melakukan tindakan tersebut dalam rangka asset recovery. Jadi asset recovery-nya dalam model seperti apa secara detail saya belum bisa mengungkapkan karena ini masih tahapan penyidikan dan masih didalami," ucap Tessa.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendapat kunjungan Komisi XIII DPR RI. Kedatangan anggota dewan ini dalam rangka kunjungan spesifik pengawasan pelayanan di tengah efisiensi anggaran.

"Kunjungan Ini bagian dari tugas Komisi XIII DPR RI untuk melakukan kunjungan spesifik pengawasan, kami ingin melihat dengan adanya efisiensi apa dampaknya pada pelayanan pada imigrasi di kantor imigrasi Batam," kata Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, Kamis (6/2/2025).

Willy mengatakan dalam catatan pihaknya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merupakan kantor terpadat kedua setelah Bali. Menurutnya imigrasi Batam merupakan salah satu wajah pelayanan terdepan di perbatasan.

"Imigrasi Batam merupakan kantor imigrasi tersibuk kedua setelah Bali. Tentu ini menjadi halaman depan dari negara kita, bagaimana halaman depan ini benar-benar mencerminkan pelayanan seperti apa, itu yang kami dalami tadi," ujarnya.

Willy mengungkapkan dalam kunjungan pihaknya itu, Komisi XIII DPR RI menemukan peningkatan pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2024 imigrasi Batam mengumpulkan PNBP sebesar Rp 143.190.347.003 dari target yang ditentukan sebesar Rp 59.353.300.000,

"Luar biasa kami mendapatkan temuan, PNBP naik, kita berterima kasih kepada imigrasi mampu menaikkan pendapatan negara. Ini perhatikan dan catatan kita, kita harus memberikan infrastruktur yang memadai, peningkatan sumberdaya manusia," ujarnya.

Willy juga menyebut perlunya peningkatan kesejahteraan petugas imigrasi yang berada di perbatasan seperti Batam. Menurutnya jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sama saja dengan pelanggaran HAM ringan.

"Jangan sampai Kita melakukan pelanggaran Ham ringan, mereka melakukan pelayanan di pulau terluar tapi gajinya tak memadai. Itu jadi catatan kami, untuk memberikan peningkatan penghargaan," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja komisi XIII DPR RI itu juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur pelayanan mulai dari kapal patroli peningkatan data base. Ia juga menyebut beberapa peralatan pelayanan imigrasi juga perlu adanya peningkatan.

"Infrastruktur mulai dari kapal patroli dan data base kita coba diskusikan dan dalami sesuai kebutuhan dengan zamannya. Tentu beberapa peralatan perlu pergantian hingga pembaharuan tentu kita berikan yang terbaik," ujarnya.

Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam pada kunjungan komisi XIII DPR RI pihaknya mendapat masukan peningkatan inovasi pelayanan. Seperti pengawasan orang asing menggunakan satelit.

"Kita akan tindak lanjuti, salah satunya adalah inovasi, saran bagaimana mengoptimalkan pengawasan dengan inovasi satelit yang ada di Kepri," sebut Saffar.

Saffar menyebut peningkatan infrastruktur pelayanan juga menjadi salah satu perhatian khusus. Mulai dari peningkatan jumlah autogate hingga peningkatan pelayanan imigrasi di pelabuhan di Batam.

" Seperti peningkatan auto gate di semua terminal tentunya mengkoordinasikan semua pengusaha pelabuhan untuk memaksimalkan pelayanan imigrasi juga disertai pengawasan terhadap WNA yang datang," ujarnya.

Video: DPR Gelar Paripurna Pembentukan Timwas, 289 Anggota Dewan Hadir

Video: DPR Gelar Paripurna Pembentukan Timwas, 289 Anggota Dewan Hadir