JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) mengusulkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengatur bantuan hukum kepada terpidana dalam tingkat peninjauan kembali (PK).

Usulan itu menanggapi bahwa KUHAP saat ini hanya mengatur bantuan hukum yang terbatas pada perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Dengan kata lain, bantuan hanya diberikan kepada tersangka hingga terdakwa.

"Jika pada tahap penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan, atau persidangan sampai pada tingkat kasasi telah dijamin adanya bantuan hukum berdasarkan KUHAP, hendaknya pada saat pengajuan PK juga perlu diberi jaminan tersebut," kata Anggota KY Joko Sasmito dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2024).

Ia menuturkan bahwa bantuan diberikan karena terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme peninjauan kembali atau PK.

Hal ini juga mempertimbangkan kemampuan para terpidana untuk menyediakan sendiri sang pembela.

"Mengingat tidak semua terpidana memiliki kemampuan untuk menyediakan sendiri penasihat hukumnya," ucap dia.

Ia lalu mencontohkan kasus yang pernah viral pada tahun lalu, yaitu Vina Cirebon.

Dalam kasus itu, terpidana merasa putusan pengadilan telah salah, sehingga ia mengajukan PK untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

"Jika tidak ada penasihat hukum yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana seperti mereka," jelasnya.

Sebagai informasi, DPR RI sedang dalam proses penyusunan draf revisi KUHAP dan naskah akademik.

Komisi III DPR menargetkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dapat berlaku pada 1 Januari 2026, bersamaan dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang direvisi pada 2022.

"Masa sidang berikutnya, akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Politikus Partai Gerindra ini menilai pengesahan KUHAP penting karena merupakan hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil.

Ia menyatakan bahwa KUHP baru mengandung semangat perbaikan revolusioner yang mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif sebagaimana diatur dalam KUHP.

"Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," kata dia.

Agus Hartono, narapidana kasus korupsi yang tepergok jalan-jalan saat masa penahanan, ternyata punya hukuman pokok 25 tahun 10 bulan dalam beberapa kasus. Dia juga harus membayar uang pengganti (UP) kerugian negara Rp 67 miliar.

Kasi Intel Kejari Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto, menjelaskan ada tiga kasus Agus yang ditangani Kejaksaan Negeri Semarang. Pertama yaitu terkait kredit macet Bank BJB cabang Semarang dan diadili 18 Juli 2023 dengan hukuman 10,5 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsidair 3 bulan.

Dia juga harus membayar uang pengganti Rp 14,7 miliar subsidair 4 tahun penjara.

"Perkara AH yang BJB itu inkrah, di tingkat banding hukuman menjadi 9 tahun 6 bulan penjara. Uang Pengganti Rp 14,7 miliar," kata Cakra di kantornya, Semarang, Senin (10/2/2025).

Agus Hartanto juga terjerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di bank yang sama dengan putusan 1 tahun penjara. Namun jaksa penuntut umum (JPU) melakukan banding dan di tingkat Pengadilan Tinggi dijatuhi vonis lebih tinggi.

"Hukumannya naik menjadi 8 tahun penjara seperti tuntutan JPU, Pengadilan Tinggi memperbaiki dari putusan Pengadilan Tipikor," ujarnya.

Agus bermasalah dengan pinjaman bank lain yaitu kredit macet di BRI Agroniaga cabang Semarang tahun 2016. Awalnya dia dijatuhi hukuman 7 tahun, namun di tingkat MA dinyatakan ontslag van recht vervolging atau putusan lepas.

"Ontslag di kasasinya, terdakwa lain, Donny dijatuhi hukuman 6 tahun," ujarnya.

Kasus berikutnya yaitu tindak pidana korupsi terkait kredit macet di bank Mandiri sekaligus kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia dan rekannya, Donny, dituntut 19 tahun dan uang pengganti Rp 89,2 miliar subsidair 9,5 tahun.

Kemudian putusan di tingkat pertama Agus divonis 2 tahun, dan Donny 1 tahun penjara. Jaksa kemudian mengajukan banding.

"Putusan Pengadilan Tingginya Agus 8 UP Rp 52,3 miliar subsidair 1,5 tahun, Donny 7 tahun, UP Rp 41,9 miliar subsidair 1,5 tahun. Kita upayakan kasasi," tegasnya.

Terpisah, Agus Hartanto di Salatiga juga terlibat kasus pemalsuan dokumen dan dituntut 5 tahun penjara. Dia divonis hukuman 10 bulan penjara, namun di tingkat Pengadilan Tinggi menjadi dihukum 4 bulan penjara.

Dari data tersebut, jika dijumlah, Agus saat ini mendapat vonis penjara 25 tahun 10 bulan. Kemudian jika tidak membayar uang pengganti, total menjadi 31 tahun 4 bulan. Kemudian uang pengganti yang harus dibayar Agus yaitu Rp 67 miliar.

Sebagai informasi, Agus Hartono tepergok makan dengan keluarganya di sebuah restoran di Semarang, padahal dia seharusnya menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Semarang Kedungpane. Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso membenarkan hal itu dan tindakan sudah dilakukan dengan memindahkan Agus ke lapas dengan pengamanan ketat di Nusakambangan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangan menanggapi peristiwa Agus yang bisa jalan-jalan meski dalam masa tahanan, Sabtu (8/2).

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Dari catatan detikJateng, Agus Hartono pada Desember 2022 sempat bikin heboh, dia mengaku diperas jaksa saat diperiksa. Kejaksaan Agung langsung turun tangan dan menyatakan pernyataan Agus Hartono tidak terbukti.

Video: Kodam IV Diponegoro Tinjau Makan Gratis di Sejumlah Sekolah di Semarang

Video: Kodam IV Diponegoro Tinjau Makan Gratis di Sejumlah Sekolah di Semarang

Beijing (ANTARA) - Israel dan Hamas pada Sabtu (8/2) menyelesaikan pertukaran tahanan-sandera yang kelima dalam fase pertama perjanjian gencatan senjata Gaza yang sedang berlangsung, menurut sejumlah sumber Israel dan Palestina.

Berikut kronologi peristiwa penting terkait proses pertukaran itu sejak Israel dan Hamas menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza pada Januari.

-- Pada 19 Januari 2025, kesepakatan gencatan senjata Gaza mulai berlaku. Yang pertama, fase 42 hari dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang difasilitasi oleh Mesir dan Qatar dengan dukungan dari Amerika Serikat (AS), menetapkan bahwa Hamas akan membebaskan 33 sandera, sementara Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestina.

-- Pada hari yang sama, tiga wanita Israel, yang dibebaskan dari penahanan Hamas di Gaza, tiba di Israel pada hari pertama perjanjian gencatan senjata mulai berlaku.

-- Pada 20 Januari 2025, Israel membebaskan 90 tahanan Palestina dari penjara Ofer, yang terletak di sebelah barat Ramallah di Tepi Barat, hanya beberapa jam setelah tiga sandera Israel kembali ke Israel pascapembebasan dari penahanan Hamas di Gaza.

-- Pada 25 Januari 2025, Gaza menyaksikan pertukaran sandera kedua saat Hamas membebaskan empat tentara wanita Israel dengan imbalan 200 tahanan Palestina. Tak lama setelah itu, Dinas Penjara Israel mengumumkan bahwa seluruh 200 tahanan Palestina yang akan dibebaskan telah dilepaskan.

-- Pada 30 Januari 2025, Israel setuju untuk membebaskan 110 tahanan Palestina, termasuk 30 anak di bawah umur, yang membatalkan keputusan sebelumnya untuk menunda pertukaran. Langkah tersebut menyusul pembebasan tiga sandera Israel dan lima sandera Thailand oleh Hamas dalam gencatan senjata Gaza yang sedang berlangsung.

-- Pada 1 Februari 2025, Hamas membebaskan tiga sandera Israel dalam gelombang keempat dari tahap pertama pertukaran tahanan dan kesepakatan gencatan senjata. Sebagai balasannya, Israel membebaskan 183 tahanan Palestina dan mengizinkan 50 warga Palestina yang terluka dan sakit meninggalkan Gaza untuk menjalani perawatan medis di luar negeri.

-- Pada 4 Februari 2025, Hamas mengatakan pembicaraan tentang tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza dengan Israel telah dimulai, dengan fokus pada tempat berlindung, bantuan, dan rekonstruksi di daerah kantong Palestina yang hancur.

-- Pada 8 Februari 2025, dalam pertukaran tahanan-sandera kelima, tiga sandera Israel yang sebelumnya ditawan oleh Hamas dipindahkan dari Gaza tengah ke Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) dan Badan Keamanan Israel dan menyeberangi perbatasan ke Israel, kata IDF dalam sebuah pernyataan. Sebagai bagian dari pertukaran tersebut, Israel juga membebaskan 183 tahanan Palestina dari penjara Israel pada hari yang sama sesuai kesepakatan.

Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Razman Arif Nasution kecewa dengan langkah Mahkamah Agung (MA) yang meminta Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk melaporkan kericuhan yang terjadi di dalam sidang perkara dirinya.

Perintah ini disampaikan MA setelah adanya kericuhan dalam sidang dugaan pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025 lalu.

“Saya baru baca siaran pers bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi,” kata Razman di Gedung MA, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Dengan nada tinggi, Razman meluapkan kekecewaan terhadap langkah MA yang memerintahkan PN Jakarta Utara melaporkan peristiwa kericuhan ke polisi.

Razman lantas menyentil kasus eks Pejabat MA yang terlibat kasus suap saat memberi putusan bebas terhadap Ronald Tannur.

“Apakah kalian tidak malu wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum, apakah bapak ibu tidak malu melihat hakim Zarof Rp 1 triliun,” kata Razman sambil terlihat emosi.

“Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tannur, yang ternyata di-OTT Kejaksaan, kalian masih semangat kebersamaan, Ikatan Hakim, tapi kelakuan kalian bobrok, bobrok, dan bobrok!” ucapnya dengan nada tinggi.

Razman menegaskan, dirinya tidak takut dengan apapun demi perbaikan hukum di Indonesia.

Ia tidak ingin para pengacaranya, M Firdaus Oiwobo ataupun Elida Netti, diseret-seret dalam kericuhan tersebut.

“Kalau ini kalian suruh tangkap, saya, jangan salahkan ini (tepuk Firdaus), jangan salahkan ini (tepuk Elida Netti), saya tangkap! Dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia,” kata Razman.

Adapun Razman, M Firdaus Oiwobo, dan Elida bersama rombongannya menyambangi Gedung Mahkamah Agung pukul 13.32 WIB. Ketiganya tampak mengenakan toga advokat.

Kedatangan mereka dilakukan untuk meminta MA mengganti Ketua Majelis Hakim perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Razman.

“Kami meminta agar Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengganti hakim yang bersangkutan,” ujar Razman.

Razman menuding, Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkaranya tidak netral dalam persidangan.

Oleh sebab itu, dia meminta MA memerintahkan Ketua PN Jakarta Utara untuk mengganti majelis hakim tersebut.

Tidak ada penasihat hukum yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) RI mengusulkan agar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ikut memasukkan aturan terkait jaminan penyediaan bantuan hukum bagi terpidana.

"Tidak ada penasihat hukum yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana," kata anggota Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Sebab, kata dia, penyediaan bantuan hukum di dalam persidangan sejauh ini peruntukannya masih sebatas untuk pendampingan dalam perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi.

Dia menyebut bahwa ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 54 KUHAP, hanya mengatur bahwa bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa.

"Sedangkan, untuk terpidana tidak diatur," ucapnya.

Padahal, lanjut dia, terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme peninjauan kembali (PK).

"Jika pada tahap penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan atau persidangan sampai pada tingkat kasasi telah dijamin adanya bantuan hukum berdasarkan KUHAP, hendaknya pada saat pengajuan PK juga perlu diberi jaminan tersebut," tuturnya.

Hal tersebut, tambah dia, diperlukan mengingat tidak semua terpidana memiliki kemampuan untuk menyediakan sendiri penasihat hukumnya.

Dia lantas mencontohkan sejumlah terpidana kasus "Vina Cirebon" yang mengajukan permohonan PK ke ke Mahkamah Agung (MA), dan diputuskan ditolak pada Desember 2024 lalu.

"Kasus yang pernah viral pada tahun lalu di Cirebon menjadi salah satu contoh para terpidana merasa putusan pengadilan telah salah sehingga ia mengajukan PK untuk membuktikan dirinya tidak bersalah," kata dia.

Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan RUU KUHAP yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025.

DPR menargetkan KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026.

Hal tersebut didasarkan pada semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Sosok Agus Hartono, seorang narapidana kasus korupsi menjadi sorotan usai kepergok jalan-jalan keluar dari Lapas Kedungpane, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dalam sebuah video yang beredar, Agus Hartono terlihat berjalan bersama keluarganya dan berkunjung ke sebuah restoran.

Kejadian ini cukup mengejutkan, mengingat Agus adalah seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman terkait tindak pidana korupsi. Setelah itu, Agus langsung dipindahkan dari Lapas Kedungpane ke Lapas Nusakambangan. Petugas di Lapas Kedungpane yang terlibat pun ikut disanksi. 

Agus Hartono adalah seorang mafia tanah dan pelaku korupsi kasus kredit macet. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat perbuatannya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. 

Melihat ke belakang, Agus ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis, 22 Desember 2024.

Penangkapannya terjadi tak lama setelah dia mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta. Sebelum itu, Agus ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Perseroda) Tbk atau BJB cabang Semarang tahun 2017.

Pada proses pengajuan, dia disebut menggunakan Purchase Order (PO) palsu guna mendapatkan pencairan. Selain kasus korupsi, Agus juga menjadi mafia tanah. Dia diduga terlibat dalam aksi penipuan bersama dua rekannya, yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.

Pada proses hukum yang berlangsung, Agus diketahui sempat melaporkan dua jaksa Kejati Jawa Tengah. Dia menuding keduanya telah melakukan pemerasan sebagai bayaran menghapus Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas namanya. 

Selanjutnya, Agus kemudian dinyatakan bersalah dan ditahan. Adapun vonis dari beberapa kasus yang menjeratnya itu mencapai 19 tahun penjara. Terbaru, Agus Hartono dikabarkan kepergok keluar tempat penahanan tanpa sebab. 

Akibat insiden itu, sejumlah pejabat utama di Lapas Semarang diganti. Tak hanya itu, Agus kemudian juga dipindahkan. Dia dipindah dari Lapas Kelas 1 Semarang, Kedungpane ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan. Demikian ulasan mengenai profil Agus Hartono, tahanan kasus korupsi yang kepergok makan di resto bareng keluarga.

Editor : Ahmad Antoni

Coretax adalah sistem inti perpajakan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Ditjen Pajak

Jakarta (ANTARA) - Tax ratio, atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), merupakan indikator penting yang mencerminkan efektivitas sistem perpajakan suatu negara.

Tax ratio adalah perbandingan penerimaan pajak suatu negara dengan Produk Domestik Bruto yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa efektif suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari aktivitas ekonominya.

Di Indonesia, rasio penerimaan pajak ini masih berada di bawah standar internasional. Pada tahun 2022, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat tax ratio Indonesia sebesar 12,1 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata 36 negara Asia Pasifik yang mencapai 19,3 persen.

Berdasarkan data Bank Dunia, tax ratio Indonesia dalam periode 2022 hingga 2024 tercatat berturut-turut 8,33 persen, 10,31 persen, dan 10,08 persen. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2023, angka tersebut masih di bawah standar minimal 15 persen yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF) untuk memastikan kemampuan pembiayaan pembangunan secara mandiri.

Selanjutnya tax ratio perpajakan terhadap produk domestik bruto pada 2024 tercatat hanya 10,08 persen. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi tax ratio tahun sebelumnya yang mencapai 10,31 persen.

Berdasarkan analisis lembaga riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), kinerja penerimaan pajak 2024 lebih berat dibandingkan tahun 2023. Pengamat pajak CITA Fajry Akbar menjelaskan bahwa penerimaan PPh Badan pada 2023 masih terbantu dari adanya booming harga komoditas tahun 2022.

Sebaliknya, kinerja korporasi 2023 yang memburuk menjadi beban kinerja penerimaan PPh Badan 2024 sehingga terkontraksi sampai 18,1 persen. Beruntung, kata Fajry, penerimaan pajak tahun lalu terdorong kinerja penerimaan PPh 21 yang tumbuh 21,1 persen.

Ditjen Pajak menyatakan akan terus fokus dalam mengumpulkan penerimaan pajak dengan menempuh berbagai upaya, termasuk perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berupa edukasi perpajakan, pengawasan pajak dan law enforcement.

Strategi meningkatkanTax ratio

Untuk mencapai target peningkatan tax ratio pada tahun 2025, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penegakan hukum yang tegas dan penguatan literasi perpajakan di kalangan masyarakat.

Penegakan hukum dalam bidang perpajakan bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah praktik penghindaran serta penggelapan pajak. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi pertama, pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara. Lembaga khusus ini bertanggung jawab atas penerimaan negara yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak.

Kedua, implementasi sistem perpajakan berbasis risiko. Menggunakan data dan teknologi untuk mengidentifikasi wajib pajak yang berisiko tinggi melakukan pelanggaran, sehingga pengawasan dapat lebih terfokus dan efektif.

Ketiga, penerapan Pajak Minimum Global. Mulai 1 Januari 2025, Indonesia telah mengeluarkan regulasi untuk menerapkan pajak minimum korporasi sebesar 15 persen, sesuai dengan kesepakatan global yang dipimpin oleh OECD. Langkah ini bertujuan untuk mencegah praktik pengalihan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak rendah.

Sementara itu, penguatan literasi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan dapat mendorong kepatuhan sukarela. Strategi yang dapat diterapkan antara lain dengan edukasi publik, integrasi kurikulum perpajakan, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Program edukasi publik dilakukan dengan menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat pajak bagi pembangunan nasional.

Untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini, perlu memasukkan materi perpajakan dalam kurikulum pendidikan formal.

Strategi lain adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan mengembangkan platform digital yang memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Reformasi Sistem Perpajakan

Para ahli menekankan pentingnya reformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan tax ratio. OECD menyoroti bahwa tax ratio Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Untuk meningkatkan tax ratio di Indonesia salah satunya juga dengan memberlakukan reformasi sistem perpajakan.

Reformasi yang dilakukan di antaranya dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, memanfaatkan teknologi, mengurangi penghindaran pajak, serta meningkatkan transparansi, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sehingga negara memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai pembangunan nasional dan mengurangi kebergantungan pada utang.

Saat ini transformasi sistem inti administrasi perpajakan melalui aplikasi coretax merupakan bagian yang penting dari reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Coretax adalah sistem inti perpajakan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Ditjen Pajak untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia.

Sistem ini merupakan bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang bertujuan untuk mendigitalisasi dan menyederhanakan proses perpajakan guna meningkatkan kepatuhan dan tax ratio.

Selain itu aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas basis pajak, dan meningkatkan tax ratio melalui teknologi digital. Melalui transformasi dan implementasi yang optimal, coretax dapat membantu Indonesia mencapai sistem perpajakan yang lebih modern, adil, dan berkelanjutan.

Meningkatkan tax ratio di Indonesia pada tahun 2025 memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum yang tegas dan penguatan literasi perpajakan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat mencapai tax ratio yang lebih tinggi, sehingga mampu membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam rangka mendukung penegakan hukum yang tegas dan penguatan literasi perpajakan Ditjen Pajak juga perlu melakukan peningkatan kerja sama perpajakan internasional serta optimalisasi kegiatan joint audit, analisis, investigasi, hingga intelijen. Hal ini penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mencegah penghindaran pajak, serta meningkatkan penerimaan negara.

*) Dr M Lucky Akbar SSos MSi adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sangat penting dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang bersih.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dalam Workshop and TECHNICAL Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Toward Accession OECD Anti-briberry Convention, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Dia menambahkan, kolusi dan penyuapan adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial.

"Menghancurkan integritas institusi publik, dan menghalangi pembangunan yang berkelanjutan," kata Yusril.

Yusril mengatakan, Indonesia perlu melakukan penguatan langkah hukum dalam memberantas korupsi, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Setiap upaya dalam memperkuat langkah hukum dan sistem peradilan, guna pemberatasan korupsi adalah langkah yang sangat penting bagi tercapainya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan," kata dia.

"Indonesia sangat berkomitmen untuk menghapuskan praktik korupsi dan penyuapan dari berbagai sektor, baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat swasta," lanjut Yusril.

Indonesia, kata Yusril, terus-menerus melakukan pembaruan legislasi dan anti korupsi untuk menjawab tantangan baru dalam praktek korupsi dan penyuapan.

"Sebagai mana kita ketahui, pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi antar sektor yang kuat, antar pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, bahkan kerjasama internasional," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan tiga pejabat Lapas Semarang telah dicopot, terkait narapidana kasus korupsi kedapatan pelesiran. Ketiga pejabat yang dimaksud, sebut Agus, adalah Kepala Lapas, Kepala Pembinaan dan Kepala Ketertiban Lapas.

"Kalapas, Kepala Pembinaan dan Kepala Ketertiban sudah saya copot," kata Agus kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Agus menyebut ketiganya diperiksa. Agus berujar ketiganya diperiksa di Kanwil Permasyarakatan Jateng.

"Dalam rangka pemeriksaan, posisi di Kanwil Pas Jateng," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan terpidana kasus korupsi, Agus Hartono, kepergok makan bareng keluarga di restoran. Agus kini dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Semarang, Kedungpane, ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan.

"Narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso dalam keterangannya, dilansir detikJateng, Sabtu (8/2).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut terdampak pemangkasan anggaran imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Akibatnya, upaya perlindungan terhadap korban dan saksi pun bakal terdampak.

LPSK semula punya pagu anggaran Rp 220 miliar. Tapi Kementerian Keuangan meminta LPSK melakukan efisiensi sebesar Rp 144 miliar atau 62 persen dari pagu semula. Sehingga tersisa Rp 88 miliar dari pagu anggaran yang dapat digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

"Minimnya anggaran pascaefisiensi, kami mengingatkan pimpinan untuk berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan kepada publik. Mengingat, sisa anggaran yang sangat terbatas untuk melakukan layanan publik," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana pada Senin (10/2/2025).

Ikatan Pegawai LPSK sudah menemui pimpinan untuk membahas situasi terkini di area pelataran Gedung LPSK pada hari ini. Dalam pertemuan itu, Ikatan Pegawai LPSK menitipkan sejumlah pesan kepada jajaran Pimpinan LPSK. Salah satunya LPSK akan kesulitan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dengan anggaran yang tersisa.

"Jika dipaksakan pun, dengan segala keterbatasan, dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan mengurangi kualitas perlindungan," ujar Tomy.

Tomy juga meminta pimpinan LPSK segera menerapkan work from anywhere (WFA) bagi pegawai. Karena dampak dari efisiensi membuat sejumlah fasilitas kerja di kantor dikurangi seperti listrik.

"Efisiensi anggaran ini jangan sampai menyentuh isu pengurangan pegawai maupun hak-hak mereka, termasuk mereka yang merupakan pegawai kontrak dan outsourcing," ujar Tomy.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara. Rencana itu adalah komitmen Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi lintas negara.

Yusril mengatakan rencana Indonesia bergabung dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Anti Bribery Convention tak sekadar bergabung, tapi juga turut berpartisipasi aktif terkait pemberantasan korupsi.

"Melalui aksesi terhadap konvensi antisuap OECD, yang memperkuat komitmen kami dalam menegakkan hukum dan kolaborasi dalam berbagai informasi serta teknologi untuk mencegah penyuapan yang melibatkan aktor lintas negara," kata Yusril dalam sambutannya di acara Pembukaan Lokakarya dan Pertemuan Teknis OECD Anti Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Yusril menjelaskan Indonesia memahami bahwa penyuapan merupakan tindakan yang dapat menjadi kejahatan yang tidak mengenal batas-batas negara. Maka kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum, pertukaran informasi dan pembentukan mekanisme hukum yang lebih kuat sangatlah penting

"OECD memberikan pedoman yang sangat berguna dalam upaya menciptakan integritas sistem hukum kita agar semakin kuat dan dapat menangani praktik penyuapan dengan cara yang lebih efektif," ungkap Yusril.

Indonesia berupaya memperkuat sistem hukum untuk menangani suap lintas negara. Dia menjelaskan, sejauh ini Indonesia telah melakukan pembaruan aturan antikorupsi, termasuk di antaranya penyempurnaan undang-undang yang tidak terbatas pada tidak pidana korupsi saja melainkan dalam konteks perdagangan.

"Pengaruh korupsi yang melibatkan sektor swasta, dan kini kita sedang berusaha memastikan kriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing," ujarnya.

Kemudian dia juga menyebut pembaharuan ini termasuk peninjauan dan penyempurnaan regulasi keuangan dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara dan memperketat pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan.

"Meningkatkan aksesibilitas publik untuk mengambil peran antikorupsi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pelaporan dan perlindungan whistleblower sehingga masyarakat memiliki saluran yang aman untuk melaporkan kasus-kasus penyuapan yang terjadi di masyarakat," tutur Yusril.

Selain itu dia mengatakan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pemberdayaan lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan serta Pengadilan juga termasuk langkah pembaharuan yang akan dilakukan. Dia juga menyebut pemerintah melakukan pembaharuan dalam sistem audit dan pengawasan.

"Penguatan sistem audit dan pengawasan, meningkatkan fungsi audit, baik eksternal maupun internal dalam mengawasi aliran keuangan dan kegiatan administratif dalam pemerintahan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Tiga pejabat Lapas Semarang dicopot oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Pencopotan Kepala Lapas, Kepala Pembinaan, dan Kepala Ketertiban Lapas, itu buntut dari kejadian narapidana kasus korupsi tepergok jajan di resto.

"Kalapas, Kepala Pembinaan dan Kepala Ketertiban sudah saya copot," kata Agus kepada wartawan, Senin (10/2/2025), dikutip dari detikNews.

Agus mengatakan ketiganya menjalani pemeriksaan di Kanwil Permasyarakatan Jateng.

"Dalam rangka pemeriksaan, posisi di Kanwil Pas Jateng," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang terpidana kasus korupsi, Agus Hartono, tepergok makan bareng keluarganya di salah satu restoran di Semarang. Agus kini dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Semarang, Kedungpane, ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan.

"Narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso dalam keterangannya, Sabtu (8/2) pekan lalu.

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip