MEDAN, KOMPAS.com – Kepolisian tengah menyelidiki dugaan penyiksaan terhadap Salman Alfaris Siregar yang ditahan di Polrestabes Medan.

Kapolrestabes Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan, menyatakan bahwa rekaman CCTV telah diperiksa, namun belum ditemukan tanda-tanda aksi kekerasan.

"CCTV juga sudah kita lakukan pemeriksaan, belum ada tanda-tanda itu. Makanya kita ingin lebih tahu dari korban. Yang lebih detail kan mereka nanti yang menjelaskan," kata Gidion di Polrestabes Medan, Senin (10/2/2025).

Gidion menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dari empat personel kepolisian terkait kasus ini, termasuk petugas penjaga rumah tahanan polisi (RTP) dan penyidik.

"Yang kita minta keterangan, ada 4 orang (polisi) lah. Ada petugasnya (penjaga RTP), kemudian penyidik juga, bahwa dia tidak pernah memanggil ulang untuk pemeriksaan ketika (Salman) sudah di RTP," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, Salman belum sepenuhnya memberikan keterangan kepada penyidik terkait dugaan penyiksaan yang dialaminya.

"Korban belum full memberikan keterangan. Setelah itu saya akan sampaikan pasti. Saya akan lakukan secara transparan sesuai dengan keterangan dan faktanya," kata Gidion.

Laporan keluarga dan dugaan penyiksaan

Sebelumnya, Salman, warga Kabupaten Deli Serdang, diduga mengalami penyiksaan selama berada di tahanan sejak 21 Januari 2025.

Kuasa hukum korban, Tuseno, menyatakan bahwa keluarga Salman mendapat kabar dari petugas tahanan bahwa Salman dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada 29 Januari.

"Setelah dicek, keadaan korban ada luka lebam di tangan, kaki, dan hidung. Kemudian, ada darah keluar dari air seninya. Sewaktu siuman, korban juga mengalami ketakutan," ujar Tuseno, Senin (10/2/2025).

Menurut dia, Salman mengaku mengalami penganiayaan sebelum tidur malam oleh beberapa orang yang diduga merupakan suruhan pelapor.

"Beberapa orang yang menganiaya sebelum tidur malam. Tapi bukan tahanan. Ya kami duga para pelaku ini orang suruhan dari pelapor," katanya.

Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia Medan, Salman kini telah dirujuk kembali ke RS Bhayangkara untuk menjalani perawatan psikologis.

Menanggapi kasus ini, istri korban telah melaporkannya ke Polda Sumut dengan nomor laporan LP/B/114/I/2025 pada 30 Januari.

"Kami duga ini ada keterlibatan aparat. Karena kami dapati kabar CCTV di lokasi mati. Kita minta dia diproses dan apabila ada yang memerintahkan, juga diusut dan ditangkap," tegas Tuseno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui, selama ini pemerintah Indonesia agak lambat dalam mengimplementasikan ratifikasi konvensi ke dalam aturan yang berlaku.

“Kita ketahui bahwa kita memang agak lambat memperbaiki hukum kita ya, seperti misalnya Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi 2006 sampai sekarang pun belum ada langkah-langkah penyesuaian,” ujar Yusril saat ditemui usai acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Tetapi, Yusril menegaskan bahwa pemerintah yang saat ini berkomitmen untuk mempercepat proses ratifikasi, termasuk untuk menciptakan peraturan-peraturan hukum baru untuk menghadapi pemberantasan korupsi dan penyuapan.

Salah satu konvensi yang dipertimbangkan pemerintah adalah konvensi anti suap atau bribery yang dijalankan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Maka yang sekarang dilakukan untuk kita mengaksesi konvensi OECD tentang penyuapan ini merupakan suatu langkah penting, yaitu kita lakukan untuk memperkuat sistem nasional melawan kolusi dan khususnya melawan penyuapan,” kata Yusril.

Dia mengatakan, konvensi ini penting karena ada aspek-aspek peristiwa korupsi yang belum diatur dalam hukum Indonesia. Salah satunya tindakan suap dan korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pejabat asing.

“Masih banyak aspek-aspek pemberantasan korupsi, termasuk penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan pejabat asing, itu yang belum di-cover oleh hukum kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, ratifikasi konvensi ini juga menjadi salah satu syarat bagi Indonesia yang hendak bergabung menjadi anggota OECD.

Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan sejumlah dokumen untuk mendaftarkan diri sebagai anggota OECD. Salah satu yang disiapkan adalah inisial memorandum.

“Inisial memorandum ini terdiri dari 32 BAB terhadap 239 instrumen hukum yang ada di OECD. Jadi, bagaimana merealign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara.

Inisial memorandum ini ditargetkan selesai pada bulan Maret 2025 sebelum dibawa ke pertemuan Dewan Menteri OECD di Juni 2025.

“Namun, di bulan Maret minggu ketiga akan ada ministerial meeting khusus terkait dengan antikorupsi. Nah, untuk ini mungkin saya berharap tadi Pak Menko Hukum bisa mewakili bersama dengan Ketua KPK karena ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam aksesi ini,” ujar Airlangga.

Dia mengatakan, proses pendaftaran ke OECD ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga sampai tahun.

Untuk mempercepat proses ratifikasi dan implementasi hukum yang berjalan, Airlangga menyebut bahwa Indonesia punya jurus khusus.

“Oleh karena itu beberapa negara memakan waktu yang lebih lama (untuk gabung OECD). Namun kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan, yaitu Omnibus Law,” lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Indonesia bakal mencari peluang untuk bergabung dalam sejumlah organisasi internasional di bidang ekonomi.

Hal ini dikatakannya menjawab kemungkinan posisi Indonesia bergabung BRICS saat tengah menjalani aksesi menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memastikan jika proses penegakan hukum hingga penguatan regulasi yang diatur kementeriannya tidak terpengaruh dengan efisiensi anggaran. Dia menilai kementerian di bawahnya tidak memakan banyak anggaran.

Yusril mengatakan, anggaran kementeriannya terhitung sangat kecil jika dibandingkan dengan kementerian koordinator yang lain. Namun dia menegaskan banyak hal yang bisa dilakukan kementeriannya bahkan tanpa menggunakan anggaran.

“Kalau kemenko saya itu anggarannya itu, iya, memang sangat kecil sekali,” kata Yusril usai acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Meski demikian, Yusril berharap berbagai hal yang dikerjakan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan tetap optimal. Lantaran kementerian di sejumlah sektor itu ia klaim tidak memerlukan banyak biaya karena hanya melakukan rapat koordinasi.

“Tapi banyak sekali hal-hal yang kami kerjakan, itu tidak memerlukan banyak biaya sebenarnya, karena moga rapat-rapat koordinasi dan sebagainya, itu tidak memerlukan biaya,” jelas Yusril.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (Inpres 1/2025) terkait efisiensi belanja pemerintah dalam APBN dan APBD tahun 2025, yang memangkas anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda sebesar Rp 306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran K/L diminta melakukan efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Surabaya -

Prabowo Subianto memberikan penegasan tentang pemberantasan korupsi dalam pemerintahan yang dia pimpin bersama Gibran Rakabuming Raka saat ini. Dia tegaskan tidak ada yang kebal hukum selama dirinya memimpin.

"Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini, di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Kabinet Merah Putih. Tidak ada yang kebal hukum!" kata Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, Senin (10/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa dirinya bersama Gibran dan Kabinet Merah Putih yang dia pimpin tidak akan ragu-ragu memberantas korupsi di Indonesia. Dia siap melawan siapa pun pihak yang melakukan korupsi.

"Percayalah kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya katakan saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia," kata Prabowo

Bukan cuma itu, dia juga menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada KPK, Jaksa Agung, Kapolri untuk menangkap para koruptor dan tidak akan ada jalan damai.

"Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Mbok ya kembaliin, saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini seratus berapa hari ya? Apa boleh buat ya terpaksa lah, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, KPK, silakan," tegasnya.

Di hadapan para emak-emak Muslimat NU, Prabowo juga menegaskan bahwa saat ini rakyat Indonesia semakin cerdas. Ia menyebut rakyat Indonesia sudah tidak ingin membiarkan kekayaan negara diambil.

"Saudara-saudara, benar saya nangkap di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan ke mana-mana menangkap rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi," tandasnya.

(dpe/iwd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka peluang pembaharuan aturan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses kasus penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan pejabat asing.

“Kalau diperlukan adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang KPK dalam menghadapi penyuapan yang dilakukan oleh swasta, menghadapi penyuapan yang dilakukan oleh pejabat asing. Jadi, tentu harus kita perbaharui undang-undang kita sendiri,” ujar Yusril saat ditemui usai acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Yusril juga menyoroti perihal yurisdiksi KPK yang berwenang untuk memproses kasus hukum yang terjadi di dalam negeri atau kasus-kasus nasional.

Tetapi, KPK saat ini tidak berwenang untuk memproses kasus suap yang dilakukan oleh pejabat asing di luar negeri kepada entitas yang ada di Indonesia.

Untuk itu, menurut Yusril, pemerintah juga membuka peluang untuk merumuskan kembali yurisdiksi KPK dalam menghadapi problematika ini.

“Kemudian, yurisdiksi KPK ini juga perlu kita rumuskan ulang dalam menghadapi peningkatan kerja sama apakah antara KPK dan unit yang sama di negara lain atau memang KPK diperluas yurisdiksinya untuk menjangkau setiap tindak pidana, tidak hanya pidana yang terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di luar negeri,” kata Yusril.

Dalam pembukaan acara workshop hari ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto sempat menyinggung soal ketiadaan dasar hukum untuk memproses kasus-kasus suap dan korupsi yang berkaitan dengan pihak swasta dan pejabat asing.

“Kemudian, kita juga memahami bahwa aturan-aturan ini belum ada (terkait suap dari swasta), belum secara regulasinya belum tercantum. Belum ada instrumen hukumnya yang mengatur secara jelas dan tegas,” kata Setyo dalam sambutannya.

Setyo mengatakan, ketiadaan dasar hukum ini membuat KPK menjadi korban dalam penanganan sebuah kasus korupsi terkait dengan proses pembelian mesin pesawat.

“Yang jadi masalah adalah kita pernah menjadi korban dalam perkara korupsi di salah satu maskapai,” ujar Setyo.

Dia tidak menjelaskan nasib dari penyidikan kasus ini. Tapi, dalam prosesnya, terbukti kalau maskapai yang bersangkutan melakukan suap untuk memuluskan proses pembelian mesin hingga pesawat.

Setyo berharap, ketiadaan hukum untuk menjerat suap dan korupsi dari pihak swasta dan pejabat asing ini dapat segera terselesaikan.

Salah satunya dengan meratifikasi konvensi anti suap atau bribery yang dijalankan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Kemudian, kami menganggap bahwa ruh atau tujuan dari konvensi ini pastinya adalah bagaimana untuk bisa memberikan sanksi kepada para pelakunya,” kata Setyo.

Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan sejumlah dokumen untuk mendaftarkan diri sebagai anggota OECD. Salah satu yang disiapkan adalah inisial memorandum.

“Inisial memorandum ini terdiri dari 32 BAB terhadap 239 instrumen hukum yang ada di OECD. Jadi, bagaimana merealign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Inisial memorandum ini ditargetkan selesai pada bulan Maret 2025 sebelum dibawa ke pertemuan Dewan Menteri OECD di Juni 2025.

“Namun, di bulan Maret minggu ketiga akan ada ministerial meeting khusus terkait dengan antikorupsi. Nah, untuk ini mungkin saya berharap tadi Pak Menko Hukum bisa mewakili bersama dengan Ketua KPK karena ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam aksesi ini,” ujar Airlangga.

Dia mengatakan, proses pendaftaran ke OECD ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga sampai tahun.

Untuk mempercepat proses ratifikasi dan implementasi hukum yang berjalan, Airlangga menyebut bahwa Indonesia punya jurus khusus.

“Oleh karena itu beberapa negara memakan waktu yang lebih lama (untuk gabung OECD). Namun kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan, yaitu Omnibus Law,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

Hal ini seiring dengan adanya penggeledahan kantor Ditjen Migas yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, oleh Kejagung pada hari ini, Senin (10/2/2025).

"Kementerian ESDM menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku menyusul adanya kunjungan Kejagung ke kantor Ditjen Migas dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan," ujar Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

Ia pun memastikan Kementerian ESDM siap bekerja sama dengan aparat hukum, namun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kementerian ESDM menyatakan menghormati apa yang dilakukan oleh aparat hukum dan siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata dia.

Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengonfirmasi adanya penggeledahan kantor Ditjen Migas oleh Kejagung. “Infonya begitu,” ujar Harli saat dikonfirmasi wartawan.

Ia mengatakan, proses penggeledahan berlangsung sejak pukul 11.00 WIB.

Namun, saat ditanya secara perinci mengenai kasus apa yang tengah didalami oleh Kejagung, Harli enggan mengungkapkannya. “Kami juga belum ada info. Yang terinfo tadi, di sana ada penggeledahan,” kata dia.

Harli juga belum memastikan apakah Kejagung akan menggelar konferensi pers terkait dengan penggeledahan di Ditjen Migas hari ini. “Saya himpun data dulu,” tegas dia.

Cukup kajian-kajian, cukup. Apa itu FGD? forum group discussion, forum group discussion, mau diskusi apa lagi?

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menyentil oknum-oknum yang tidak menyetujui kebijakan efisiensi anggaran dan merasa kebal hukum menghadapi keputusan-keputusan yang diambil oleh dirinya saat memperjuangkan kemakmuran rakyat.

Dalam sambutan pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin, Prabowo mengatakan dirinya tak masalah dengan pembangkangan tersebut, namun oknum itu harus berani berhadapan langsung dengan rakyat, terutama kalangan ibu-ibu yang disebutnya dengan emak-emak.

"Kau boleh melawan Prabowo, tetapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, dablek!" kata Prabowo dalam siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Di hadapan para Muslimat NU yang merupakan kalangan ibu-ibu, Presiden Prabowo menceritakan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga diambil agar pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan dan berpotensi menjadi ladang korupsi bisa dihilangkan.

Namun, pada praktiknya ada saja pihak-pihak yang kontra dengan keputusan tersebut dan bahkan merasa kebal dari keputusan yang diambil Prabowo itu sehingga mengabaikannya.

"Ada, yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," ujar Prabowo.

Padahal, menurut Prabowo, langkah efisiensi yang diambilnya sudah tepat karena program-program yang terdampak efisiensi merupakan kegiatan bersifat seremonial dan hanya untuk menggugurkan syarat formal di atas kertas.

Presiden mencontohkan beberapa kegiatan yang dirasakan tak perlu dilakukan pada era pemerintahannya sehingga anggaran untuk acara tersebut bisa digunakan untuk menangani persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Cukup kajian-kajian, cukup. Apa itu FGD? forum group discussion, forum group discussion, mau diskusi apa lagi? Itu tuh mengentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat, yang lapar carikan makan, sekolahnya rusak? perbaiki, jalan yang rusak? perbaiki. Diskusi, diskusi. Studi banding, studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia?" kata Prabowo.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Asas dominus litis yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dinilai bisa memberikan kewenangan penuh pada Kejaksaan dan menyebabkan absolutely power.

?Asas dominus litis yang terdapat dalam RUU KUHAP bisa memberikan Kejaksaan kewenangan penuh dalam hal sebuah perkara bisa diajukan dalam persidangan atau tidaknya bisa menghentikan atau menunda,? kata pakar hukum, Andika Hendrawanto dalam keterangannya dikutip Senin (10/2/2025).

Andika berpendapat bahwa bisa saja saat ini Kejaksaan merasa hanya sebagai alat pelengkap dari sub hukum acara yang ada.

Menurutnya, ada jaksa yang merasa akan oknum Kepolisian yang bermain dengan memaksakan berkas perkara mesti dinilai kurang bukti dan keterangan.

?Saat ini Kejaksaan mungkin merasa sebagai alat pelengkap dari sub hukum acara yang ada. Sebab mungkin jaksa merasakan ada oknum penyidik dari Kepolisian memaksakan sebuah berkas yang berisikan subjek hukum tindak pidana untuk tetap maju walaupun telah dikembalikan kepada pihak penyidik dan dinyatakan kurang bukti serta keterangan,? ujarnya.



?Mungkin bisa jadi jaksa merasa seolah-olah kesalahan pada tingkat lidik dan sidik di Institusi kepolisian menjadi tanggung jawab jaksa ketika sudah masuk ranah persidangan. Sehingga untuk saat ini mungkin diperlukan kewenangan jaksa bisa menghentikan penyidikan ketika dirasa data yang disajikan oleh pihak kepolisian tidak memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan?, tambahnya.

Oleh karena itu, Andika berpesan bahwa mengesahkan RKUHAP yang didalamnya terdapat asas dominus litis perlu pertimbangan yang matang.

JAKARTA - Asas dominus litis yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dinilai bisa memberikan kewenangan penuh pada Kejaksaan dan menyebabkan absolutely power.

?Asas dominus litis yang terdapat dalam RUU KUHAP bisa memberikan Kejaksaan kewenangan penuh dalam hal sebuah perkara bisa diajukan dalam persidangan atau tidaknya bisa menghentikan atau menunda,? kata pakar hukum, Andika Hendrawanto dalam keterangannya dikutip Senin (10/2/2025).

Andika berpendapat bahwa bisa saja saat ini Kejaksaan merasa hanya sebagai alat pelengkap dari sub hukum acara yang ada.

Menurutnya, ada jaksa yang merasa akan oknum Kepolisian yang bermain dengan memaksakan berkas perkara mesti dinilai kurang bukti dan keterangan.

?Saat ini Kejaksaan mungkin merasa sebagai alat pelengkap dari sub hukum acara yang ada. Sebab mungkin jaksa merasakan ada oknum penyidik dari Kepolisian memaksakan sebuah berkas yang berisikan subjek hukum tindak pidana untuk tetap maju walaupun telah dikembalikan kepada pihak penyidik dan dinyatakan kurang bukti serta keterangan,? ujarnya.



?Mungkin bisa jadi jaksa merasa seolah-olah kesalahan pada tingkat lidik dan sidik di Institusi kepolisian menjadi tanggung jawab jaksa ketika sudah masuk ranah persidangan. Sehingga untuk saat ini mungkin diperlukan kewenangan jaksa bisa menghentikan penyidikan ketika dirasa data yang disajikan oleh pihak kepolisian tidak memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan?, tambahnya.

Oleh karena itu, Andika berpesan bahwa mengesahkan RKUHAP yang didalamnya terdapat asas dominus litis perlu pertimbangan yang matang.

?Tapi kalau dipandang dari sudut ketakutan di masa depan akan sebuah lembaga yang posisinya menjadi super power, maka saya rasa kewenangan yang dalam hal ini disebut dominus litis yang diberikan kepada Kejaksaan harus benar-benar dipikirkan (secara) masak,? sarannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Andika atas sebab kasus yang saat ini terjadi dalam Kejaksaan. Ia menjelaskan bahwa ada kasus di mana ada advokat yang tidak boleh mendampingi saksi dalam pemeriksaan di Kejaksaan. Hal itu didasari dengan alasan Pasal 54 dalam KUHAP.

?Karena saat ini ada beberapa kejadian di mana rekan-rekan advokat tidak boleh mendampingi saksi ketika diperiksa dikejaksaan dengan alasan Pasal 54 KUHAP hanya mengatur tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari advokat. Namun, pasal ini tidak mengatur hak saksi untuk didampingi advokat,? terang Andika.

Atas dasar kejadian tersebut, Andika mencemaskan jika RKUHAP disahkan bisa menambah sikap arogansi oknum Kejaksaan. Bahkan, menurutnya bisa juga menjadi alat kewenangan politik.

?Bisa dibayangkan jika kewenangan dari kejaksaan bertambah, maka apakah oknum-oknumnya (Kejaksaan) tidak lebih arogan atau bahkan bisa jadi untuk alat kewenangan politik?, tegasnya.

Jika ada kekhawatiran tentang tumpang tindih wewenang pada institusi penegakan hukum apabila RKUHAP disahkan, maka Andika justru menyebut hal itu sudah terjadi saat ini. Menurutnya, RKUHAP yang sedang rancang ini diharap bisa menjawab kegaduhan tersebut.

?Kalaupun adanya tumpang tindih kewenangan antar penegak hukum maka saat ini itu telah terjadi. Maka seharusnya dalam RKUHAP harus bisa menjawab kegaduhan yang telah terjadi bertahun2 ini,? tegas Andika.

?dan bukan malah membuat salah satu lembaga (kejaksaan) menjadi super power dengan memberikan kewenangan dominus litis?, pungkasnya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Ia sekaligus mengingatkan para pejabat negara yang masih melakukan korupsi.

"Saya tegaskan di sini, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini," kata Prabowo saat sambutan pada pembukaan Kongres Muslimat NU XVIII di Gedung Jatim Expo Surabaya, Senin (10/2/2025) sore.

Dia mengatakan, masih ada pejabat yang melakukan korupsi.

Dia juga menyatakan bahwa sudah berulangkali memperingatkan dan mempersilakan penegak hukum untuk menjalankan tugasnya jika masih ada yang korupsi.

"Kalau masih bandel, Jaksa Agung, KPK, BPK, silakan," kata Prabowo.

Dia meminta para koruptor untuk sadar dan menyudahi praktik korupsi. "Mbok sadar, mbok kembalikan yang kau curi, wahai koruptor," ucapnya.

Prabowo juga menyinggung program efisiensi yang sedang digencarkan oleh pemerintah saat ini.

Ia mengatakan, daripada dibuang-buang untuk jalan ke luar negeri, lebih baik anggaran digunakan untuk masyarakat.

Selain Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir di lokasi yang sama.

Hadir pula Rois Aam Syuriyah PBNU KH Miftahul Akhyar serta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Sejumlah Menteri Negara juga akan hadir dan memberikan materi dalam pleno kongres, seperti Menteri Dikdasmen, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Badan Gizi Nasional, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial, dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Kongres digelar selama 6 hari ke depan sampai 15 Februari 2025.

Selain berpusat di Gedung Jatim Expo, kongres juga dipusatkan di Asrama Haji Surabaya.

Beijing (ANTARA) - Israel dan Hamas pada Sabtu (8/2) menyelesaikan pertukaran tahanan-sandera yang kelima dalam fase pertama perjanjian gencatan senjata Gaza yang sedang berlangsung, menurut sejumlah sumber Israel dan Palestina.

Berikut kronologi peristiwa penting terkait proses pertukaran itu sejak Israel dan Hamas menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza pada Januari.

-- Pada 19 Januari 2025, kesepakatan gencatan senjata Gaza mulai berlaku. Yang pertama, fase 42 hari dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang difasilitasi oleh Mesir dan Qatar dengan dukungan dari Amerika Serikat (AS), menetapkan bahwa Hamas akan membebaskan 33 sandera, sementara Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestina.

-- Pada hari yang sama, tiga wanita Israel, yang dibebaskan dari penahanan Hamas di Gaza, tiba di Israel pada hari pertama perjanjian gencatan senjata mulai berlaku.

-- Pada 20 Januari 2025, Israel membebaskan 90 tahanan Palestina dari penjara Ofer, yang terletak di sebelah barat Ramallah di Tepi Barat, hanya beberapa jam setelah tiga sandera Israel kembali ke Israel pascapembebasan dari penahanan Hamas di Gaza.

-- Pada 25 Januari 2025, Gaza menyaksikan pertukaran sandera kedua saat Hamas membebaskan empat tentara wanita Israel dengan imbalan 200 tahanan Palestina. Tak lama setelah itu, Dinas Penjara Israel mengumumkan bahwa seluruh 200 tahanan Palestina yang akan dibebaskan telah dilepaskan.

-- Pada 30 Januari 2025, Israel setuju untuk membebaskan 110 tahanan Palestina, termasuk 30 anak di bawah umur, yang membatalkan keputusan sebelumnya untuk menunda pertukaran. Langkah tersebut menyusul pembebasan tiga sandera Israel dan lima sandera Thailand oleh Hamas dalam gencatan senjata Gaza yang sedang berlangsung.

-- Pada 1 Februari 2025, Hamas membebaskan tiga sandera Israel dalam gelombang keempat dari tahap pertama pertukaran tahanan dan kesepakatan gencatan senjata. Sebagai balasannya, Israel membebaskan 183 tahanan Palestina dan mengizinkan 50 warga Palestina yang terluka dan sakit meninggalkan Gaza untuk menjalani perawatan medis di luar negeri.

-- Pada 4 Februari 2025, Hamas mengatakan pembicaraan tentang tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza dengan Israel telah dimulai, dengan fokus pada tempat berlindung, bantuan, dan rekonstruksi di daerah kantong Palestina yang hancur.

-- Pada 8 Februari 2025, dalam pertukaran tahanan-sandera kelima, tiga sandera Israel yang sebelumnya ditawan oleh Hamas dipindahkan dari Gaza tengah ke Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) dan Badan Keamanan Israel dan menyeberangi perbatasan ke Israel, kata IDF dalam sebuah pernyataan. Sebagai bagian dari pertukaran tersebut, Israel juga membebaskan 183 tahanan Palestina dari penjara Israel pada hari yang sama sesuai kesepakatan.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) akan menggelar pertemuan ke-40 di Langkawi, Kedah, Malaysia, pada 11-14 Februari 2025.

Salah satu agenda utama pertemuan ini adalah membahas hak-hak korban dan penyintas konflik, sejalan dengan upaya ASEAN dalam memperkuat perlindungan HAM di kawasan.

Menurut Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra), pertemuan pertama AICHR di bawah kepemimpinan Edmund Bon Tai Soon, perwakilan Malaysia untuk AICHR sekaligus Ketua AICHR 2025, juga akan menyoroti inisiatif perdamaian dan pengembangan keamanan.

Selain itu, agenda penting lainnya mencakup usulan deklarasi ASEAN terkait HAM dalam isu lingkungan, pertumbuhan inklusif, pembangunan berkelanjutan, serta hak atas pembangunan.

Perwakilan dari seluruh negara anggota ASEAN akan hadir, termasuk Perwakilan AICHR dari Timor-Leste, yang akan hadir sebagai pengamat.

Sebagai Ketua ASEAN dan AICHR 2025, Malaysia akan menyampaikan bidang prioritas serta pencapaian utama yang selaras dengan tema kepemimpinan ASEAN tahun ini: "Inklusivitas dan Keberlanjutan."

Beberapa fokus utama yang akan dibahas mencakup, pertama, ingin memajukan Memajukan tematik utama HAM, seperti hak atas perdamaian, pembangunan, bisnis dan HAM, perlindungan lingkungan, serta perubahan iklim.

Kedua, menangani tantangan hak asasi manusia yang mendesak di kawasan ASEAN melalui pendekatan holistik “Dipimpin oleh ASEAN” dan “dimiliki oleh ASEAN”.

Ketiga, meningkatkan kerangka kelembagaan AICHR menuju transisi menjadi badan yang lebih berorientasi pada perlindungan.

Keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan proses dan mekanisme AICHR. Kelima, memperkuat kerja sama AICHR dengan badan sektoral ASEAN dan mitra dialog.

Keenam, memperkuat keterlibatan dengan organisasi masyarakat sipil, dan meningkatkan​​​​​​ inklusivitas melalui dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025