"KUHP kan berlaku 1 Januari 2026 dan menganut nilai-nilai yang baru, di antaranya dia lebih mengutamakan restorative justice, rehabilitatif, dan restitutif, yang mana secara logika tentu memerlukan KUHAP yang juga baru, yang memuat nilai-nilai yang s

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (10/2), dan berikut sejumlah topik yang dapat Anda baca kembali pada Selasa pagi ini, yakni mulai dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

1. KY usul RUU KUHAP sinkronkan aturan penyadapan di luar untuk pidana

Komisi Yudisial (KY) RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyinkronkan aturan mengenai penyadapan di luar penegakan hukum pidana.

"Mempertegas ketentuan lain yang tidak sinkron dengan aturan yang ada dalam KUHAP, utamanya terkait dengan pengaturan mengenai penyadapan dan pemanggilan paksa di luar kepentingan penegakan hukum pidana," kata Ketua KY Amzulian Rifai pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Selengkapnya baca di sini.

2. Kejagung geledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM

Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (10/2), menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Informasi penggeledahan tersebut dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

Selengkapnya baca di sini.

3. Ketua Komisi III: Urgensi penyusunan RUU KUHAP samakan nilai dengan KUHP

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ialah untuk menyamakan nilai-nilai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2026.

"KUHP kan berlaku 1 Januari 2026 dan menganut nilai-nilai yang baru, di antaranya dia lebih mengutamakan restorative justice, rehabilitatif, dan restitutif, yang mana secara logika tentu memerlukan KUHAP yang juga baru, yang memuat nilai-nilai yang sama. Nah, ini yang kami lihat urgen," kata Habiburokhman.

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK periksa Rini Soemarno terkait penyidikan korupsi PGN

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri BUMN periode 2014—2019 Rini Soemarno sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi terkait dengan persoalan jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. dan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE) pada 2017—2021.

"Diperiksa terkait dengan tindak pidana korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE pada tahun 2017—2021," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/2).

Selengkapnya baca di sini.

5. Bareskrim geledah kantor hingga rumah Kades Kohod Tangerang

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin (10/2) malam.

Penggeledahan itu melibatkan jajaran Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan petugas Polsek setempat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Mojokerto -

Peredaran uang palsu (upal) menyasar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto. Beruntung peredaran upal melalui tahanan baru ini berhasil digagalkan.

Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto Rudi Kristiawan menuturkan uang palsu dibawa salah satu tahanan baru yakni Reandre Erwin Fahrezi (22), tahanan kasus penganiayaan pasal 351 KUHP.

Awalnya, Erwin bersama 5 tahanan lainnya dibawa ke lapas oleh petugas pengawal tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto sekitar pukul 16.00 WIB. Enam tahanan itu dititipkan ke lapas setelah tahap 2 di kejaksaan, atau tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian.

Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas Lapas Mojokerto pun menggeledah badan dan barang bawaan 6 tahanan baru tersebut. Saat itu lah petugas menemukan 6 lembar upal pecahan Rp 100.000 di dompet Erwin.

"Temuan barang bukti diduga uang palsu sejumlah 6 lembar pecahan Rp 100.000 kami tindaklanjuti dan laporkan kepada Polres Mojokerto Kota guna diproses lebih lanjut," terangnya kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Rudi pun mengapresiasi jajaran KPLP Lapas Mojokerto yang menerapkan penggeladah secara ketat dan teliti kepada setiap orang yang akan masuk lapas. Pihaknya berkomitmen mencegah berbagai barang terlarang masuk lapas. Mulai dari upal, senjata, ponsel, hingga narkoba.

"Temuan ini kami laporkan ke polisi supaya menjadi shock therapy bagi tahanan dan narapidana lainnya supaya tidak menyelundupkan barang terlarang ke dalam lapas," tandasnya.

(dpe/iwd)

Solo -


(rih/rih)

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan negara memberi bantuan hukum bagi terpidana dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Anggota KY Joko Sasmito mengatakan selama ini, penyediaan bantuan hukum di dalam persidangan, peruntukannya baru sebatas perkara di tingkat pertama, banding dan kasasi.

"Dalam KUHAP disebutkan dalam Pasal 54 yang berbunyi guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu yang pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam UU. Pasal ini menegaskan bahwa bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa," kata Joko dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (10/2).

Ia menjelaskan ketentuan bantuan hukum bagi terpidana belum diatur. Padahal, kata dia, terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanismenya peninjauan kembali (PK).

Oleh karenanya, KY mengusulkan bantuan hukum juga diberikan kepada terpidana mengingat tidak semua terpidana punya kemampuan memiliki penasihat hukum sendiri.

"Jika tahap penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan atau persidangan sampai pada tingkat kasasi telah dijamin adanya bantuan hukum berdasarkan KUHAP, hendaknya pada saat pengajuan PK juga perlu diberi jaminan tersebut," ujarnya.

Ia menyinggung proses PK yang diajukan terpidana dalam kasus di Cirebon tahun lalu. Adapun PK yang mencuat ke publik diajukan terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon.

"Kasus yang pernah viral pada tahun lalu di Cirebon menjadi salah satu contoh para terpidana merasa putusan pengadilan telah salah sehingga ia mengajukan PK untuk membuktikan dirinya tidak bersalah," kata Joko.

"Jika tidak ada penasihat hukumnya yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana seperti mereka," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendorong agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) turut mengatur secara tegas soal pencegahan disparitas hukuman dalam sistem peradilan.

Politikus Nasdem itu berpandangan bahwa aturan ini penting dibuat agar aparat penegak hukum (APH) tidak bertindak semena-mena dalam menjatuhkan hukuman.

“Apakah ini penting? Menurut saya, penting dimasukkan supaya betul-betul ada kontrol, hukum acara sebagaimana mekanisme kontrol pengawasan supaya APH kita tidak semena-mena,” ujar Rudianto dalam rapat kerja bersama Komisi Yudisial, Senin (10/2/2025).

Dalam kesempatan itu, Rudianto juga menyoroti ketimpangan dalam putusan pengadilan dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Menurut dia, pelaku yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah kecil, justru dijatuhi hukuman lebih berat dibandingkan dengan koruptor yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Soal pemidanaan, disparitas putusan ini nyata. Ada kasus tipikor dengan nilai kerugian hanya Rp 10 miliar atau Rp 20 miliar, tetapi vonisnya lebih berat dibandingkan dengan kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah," katanya.

Oleh karena itu, Rudianto merasa perlu adanya mekanisme pengawasan dalam revisi KUHAP agar praktik ini tidak terus terjadi.

Sebelumnya, Ketua Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifa'i, merekomendasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, agar mengatur pengawasan terhadap aparat penegak hukum hingga hakim pada semua tingkatan peradilan.

"Komisi Yudisial merekomendasikan kepada yang terhormat Komisi III DPR RI, kami berpandangan agar penegasan pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi perhatian serius di dalam perubahan KUHAP, termasuk pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial," kata Amzulian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

Usulan itu disampaikan karena KUHAP tidak mengatur pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Saat ini, hanya ada pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Bab 20 beleid tersebut.

Pengawasan terhadap putusan pengadilan itu berada di ujung proses penegakan hukum. Padahal, menurut Amzulian, penyalahgunaan wewenang bisa terjadi sejak penyelidikan.

Menurut Amzulian, memasukkan pengawasan dalam KUHAP akan memberikan legitimasi kuat bagi lembaga-lembaga pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahkan, jika perlu, masalah ini diatur dalam bab tersendiri dalam KUHAP baru.

"Jika perlu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum diatur di dalam bab tersendiri dalam perubahan KUHAP tersebut," ujarnya.

Sebagai informasi, DPR RI dalam proses penyusunan draf revisi KUHAP dan naskah akademik.

Komisi III DPR menargetkan KUHAP baru dapat berlaku pada 1 Januari 2026, bersamaan dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang direvisi pada 2022.

"Masa sidang berikutnya, akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangannya pada 22 Januari 2025.

Politikus Partai Gerindra ini menilai bahwa pengesahan KUHAP penting karena merupakan hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil.

Dia mengatakan, KUHP baru mengandung semangat perbaikan revolusioner yang mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif sebagaimana diatur dalam KUHAP.

"Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," ujarnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada yang kebal hukum di bawah pemerintahannya. Dia memastikan tidak akan ragu memberantas korupsi.

"Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini, di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Kabinet Merah Putih. Tidak ada yang kebal hukum!" kata Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, dilansir detikJatim, Senin (10/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa dia bersama Gibran dan Kabinet Merah Putih juga tak akan ragu membela kepentingan rakyat. Prabowo mengaku siap mati demi bangsa Indonesia.

"Percayalah kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya katakan saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia," kata Prabowo

Bukan cuma itu, dia juga menegaskan bahwa dia telah memerintahkan KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk menangkap para koruptor dan tidak akan ada jalan damai.

"Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Mbok ya kembaliin, saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini seratus berapa hari ya? Apa boleh buat ya terpaksa lah, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, KPK, silakan," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Kala Prabowo Sentil Koruptor yang Tak Balikin Uang Curian':

(dek/idn)

GROBOGAN, KOMPAS.com - Satreskrim Polres Grobogan, Jawa Tengah didesak untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan menimpa NT (14), siswi SMA.

Pelajar kelas X asal Grobogan tersebut dilaporkan telah dirudapaksa beramai-ramai di salah satu kamar hotel di perkotaan Purwodadi oleh sejumlah remaja pria.

Kuasa Hukum korban, Endang Kusumawati berharap, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Grobogan sudi menangani kasus kejahatan seksual yang resmi dilaporkannya pada 18 November lalu ini dengan serius.

"Saya sangat menyayangkan, prosesnya lambat. Kurang apalagi, bukti cukup. Kami laporkan pada pertengahan November, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka," tegas Endang saat dihubungi melalui ponsel, Senin (10/2/2025).

Dalam kasus dugaan serangan seksual anak di bawah umur ini, sambung Endang, enam remaja pria asal Kecamatan Sukolilo, Pati dilaporkan terlibat dengan status peran yang berbeda.

"Seharusnya para terduga pelaku yang berjumlah enam ini diamankan terlebih dulu bukannya dibiarkan berkeliaran bahkan bebas bermedsos. Terduga pelaku utama ini putus sekolah dan lainnya pelajar SMA," kata Endang.

Korban trauma

Menurut Endang, sejauh ini korban masih dalam kondisi ketakutan meski beberapa kali sempat menerima pendampingan psikis dari Unit PPA Satreskrim Polres Grobogan.

"Korban sudah tidak punya bapak, hanya tinggal bersama ibunya. Jadi untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, kami monitoring 24 jam," kata Endang.

Polisi sebut masih didalami penyidik

Kanit PPA Satreskrim Polres Grobogan, Ipda Yusuf Al Hakim mengatakan, kasus dugaan pemerkosaan pelajar SMA ini masih didalami penyidik.

"12 saksi sudah kami periksa dan saat ini sudah proses pelimpahan ke Kejari Grobogan," kata Yusuf.

Kronologi

Kuasa hukum korban, Endang Kusumawati saat dihubungi melalui ponsel, Jumat (22/11/2024) mengatakan, insiden memilukan yang merenggut keperawanan warga Grobogan itu berlangsung pada pertengahan Oktober lalu.

Siang nahas itu, korban diajak bertemu oleh salah seorang terduga pelaku yang sudah lama mengenalnya. Korban selanjutnya dijemput dengan mengendarai sepeda motor.

Bujuk rayunya, korban hendak ditraktir makan namun belakangan korban justru dipaksa masuk ke kamar hotel yang sudah disewa terduga pelaku. Celaka, beberapa saat kemudian terduga pelaku lainnya mulai berdatangan.

"Nah, di kamar hotel itu korban dicekoki minuman keras yang diduga sudah dicampuri obat tidur," ujar Endang.

Ironis, perbuatan biadab itu bahkan direkam beberapa remaja pria itu menggunakan kamera smartphone.

Menjelang Subuh, korban yang syok langsung diantarkan pulang oleh terduga pelaku utama.

"Korban diancam akan dibunuh jika melaporkan," ungkap Endang.

Disampaikan Endang, kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur ini mencuat setelah video tak senonoh yang sengaja direkam para pelaku itu disebarluaskan melalui perpesanan WhatsApp.

"Kakak korban yang mengetahui itu kemudian mencecar korban lalu korban mengakuinya," kata Endang.

Cirebon -

Keamanan dan kepastian hukum bagi para investor masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berbagai kendala seperti perizinan yang rumit hingga praktik premanisme kerap menjadi penghambat investasi. Kondisi ini membuat para calon investor ragu untuk menanamkan modalnya di wilayah yang satu ini.

Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menegaskan bahwa pemerintah daerah memahami keresahan para investor dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif.

Salah satu langkah yang sedang dilakukan Pemkab Cirebon adalah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen ini akan menjadi panduan dalam mengalokasikan investasi ke lokasi-lokasi strategis mulai 2025.

"Penyusunan RTRW dan RDTR ini sangat penting karena akan menentukan zona-zona prioritas untuk investasi. Kami ingin memastikan bahwa investor memiliki kepastian tentang area mana saja yang dapat dimanfaatkan serta regulasi yang harus dipatuhi," ujar Wahyu pada Senin (10/2/2025).

Dengan adanya tata ruang yang jelas, Pemkab Cirebon berharap dapat menarik lebih banyak investor, khususnya di sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Selain itu, perencanaan yang matang diharapkan mampu mengurangi potensi konflik lahan yang sering menjadi kendala dalam investasi.

Selain fokus pada perencanaan tata ruang, Pemkab Cirebon juga berupaya menyederhanakan proses perizinan. Wahyu mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten maupun pusat, guna mempercepat proses perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin usaha lainnya.

"Kami terus berupaya agar perizinan bisa lebih cepat dan mudah. Investor tidak boleh terhambat oleh prosedur birokrasi yang berbelit-belit," tegasnya.

Pemerintah daerah juga menggandeng forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk menjamin keamanan investasi. Sinergi antara pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat menangani gangguan di lapangan dengan lebih efektif.

Sebagai upaya mencari solusi konkret, Pemkab Cirebon membuka ruang dialog dengan para pelaku usaha dan investor untuk mendengar langsung aspirasi serta kendala yang mereka hadapi. Wahyu menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

"Diperlukan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, investor, maupun masyarakat, agar investasi di Cirebon dapat berkembang dengan baik," tutup Wahyu.

Sementara itu dilansir dari detikfinance, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, menyoroti maraknya gangguan dari ormas yang semakin mengancam keamanan di kawasan industri. Ia mengungkapkan bahwa praktik 'jatah preman' terhadap limbah ekonomis sering terjadi sejak awal investasi masuk ke daerah tertentu.

"Begitu investor memilih kavling, informasi itu cepat menyebar, dan tiba-tiba banyak pihak yang datang meminta jatah. Mereka bahkan terang-terangan menuntut bagian," ujar Sanny.

Gangguan ini telah memicu keluhan dari beberapa investor yang akhirnya mengadu langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. "Jika kondisi ini tidak segera diatasi, potensi kerugian akibat terhambatnya investasi di Indonesia bisa mencapai ratusan triliun rupiah," terangnya.

(sud/sud)

JAKARTA - Ahmad Dhani secara terang-terangan menyentil Marcell Siahaan terkait pendapatnya mengenai kisruh royalti lagu antara Ari Bias dan Agnez Mo yang memicu perdebatan di kalangan musisi Indonesia.

Melalui akun Threads pribadinya, @ahmaddhaniofficial, Ahmad Dhani membagikan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang berisi pemberitaan Marcell Siahaan di salah satu media terkait gugatan Ari Bias terhadap Agnez Mo soal royalti lagu Bilang Saja, dengan putusan denda Rp1,5 miliar.

Dalam wawancara tersebut, Marcell berpendapat bahwa Agnez seharusnya tidak digugat dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu tersebut, mengingat Ari masih terdaftar sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (LMK KCI). Marcell juga menyoroti perbedaan mendasar antara izin menyanyikan lagu dan kewajiban pembayaran royalti.

Menanggapi hal itu, Ahmad Dhani menyindir Marcell dengan menyebutnya seolah-olah lebih ahli hukum dibandingkan profesor saksi ahli hak cipta dan para hakim yang menangani kasus ini.


Foto/@ahmaddhaniofficial



"Inilah yang kusebut mereka yang merasa lebih ahli soal hukum daripada profesor saksi ahli hak cipta dan para hakim," tulis pentolan Dewa 19 itu dalam pesan tersebut dikutip dari @ahmaddhaniofficial, Senin (10/2/2025).

Tak berhenti di situ, mantan suami Maia Estianty ini menambahkan contoh kasus lain. Ia menyinggung Once Mekel yang setelah keluar dari Dewa 19 tidak berani menyanyikan lagu-lagu band yang telah membesarkan namanya.

Musisi 52 tahun itu menyebut bahwa meski Once memiliki gelar sarjana hukum, ia tetap memahami konsekuensi hukum jika tetap menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin.

"Sarjana hukum, bukan. Once aja yang S1 hukum UI nggak berani nyanyi-nyanyi lagu Dewa 19 lagi," tandasnya.

Kisruh royalti antara Ari Bias dan Agnez Mo bermula ketika Ari menggugat Agnez karena membawakan lagunya, Bilang Saja, tanpa izin dalam beberapa konser. Ari kemudian melaporkan Agnez ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran hak cipta.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 30 Januari 2025 memutuskan bahwa Agnez terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Ari. Gugatan Ari mengacu pada Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta.

Di sisi lain, Ari menyatakan telah memberi izin kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), tetapi Agnez dan pihak HW Group tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Sebelum mengajukan gugatan, Ari juga telah secara terbuka melarang Agnez untuk menyanyikan lagu ciptaannya tanpa izin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan pemulangan pekerja migran Indonesia yang divonis hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi.

Prioritas ini, kata dia, didahulukan dibandingkan kasus lain, seperti wacana pemulangan terpidana predator seksual Reynhard Sinaga atau pelaku Bom Bali 2002, Hambali.

“Jadi, kasus Reynhard dan Hambali itu sebenarnya tidak menjadi prioritas untuk kita segera selesaikan dibandingkan dengan orang TKI atau WNI yang menerima hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi,” ujar Yusril saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan, saat ini, di Arab Saudi dan Malaysia, ada banyak kasus pekerja migran yang telah divonis dengan pidana mati.

“Di Arab Saudi ada, di Malaysia saja ada lebih dari 50 warga Indonesia yang dipidana mati. Dan itu sudah lama, dan itu kita prioritaskan kita bahas untuk kita bicarakan juga dengan pemerintah Malaysia,” lanjut dia.

Yusril menegaskan, upaya pemulangan TKI yang divonis mati ini juga sudah sempat dibicarakan dengan Duta Besar Arab Saudi ketika berkunjung ke kantornya.

“Menjadi sangat penting, karena memang mereka ini TKI, bekerja di luar negeri kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati, dan itu perlu segera kita selesaikan,” tegas Yusril.

Diberitakan, Reynhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris, pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria dalam kurun waktu sekitar dua setengah tahun.

Hakim memutuskan bahwa Reynhard harus menjalani setidaknya 30 tahun hukuman sebelum bisa mengajukan pengampunan.

Belakangan, Reynhard mengalami serangan dari narapidana lain di penjara Inggris, yang mengancam keselamatannya.

Penyerang tersebut kini tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Manchester.

Adapun Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam upaya membahas kemungkinan pemulangan Reynhard ke Tanah Air.

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kemenko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Polri, dan KPK menggelar press conference terkait aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Airlangga berharap submisi initial memorandum bidang anti-korupsi untuk aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) selesai Maret 2025.

Ia mengatakan, saat ini proses aksesi Indonesia ke OECD memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum. Ini merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.

Airlangga mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Polri, dan KPK menjadi ujung tombak untuk mempercepat aksesi Indonesia ke OECD.



Dia menuturkan, Bidang Anti-Korupsi di Indonesia dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Menurut Airlangga, beberapa negara memang memakan waktu yang lama untuk me-realign regulasinya terhadap dokumen hukumnya dengan yang ada di OECD.

"Namun, kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law. Jadi, ada dua cara, satu ratifikasi, dua kita melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting. Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,? kata Menko Airlangga saat Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Menko Airlangga yang juga Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD ini mengapresiasi KPK untuk memerangi korupsi, terutama penyuapan asing, dalam mendukung proses aksesi Indonesia di dalam OECD.

Airlangga juga berharap Ketua KPK Setyo Budiyanto beserta jajaran dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra beserta jajaran dapat menjadi ujung tombak di sektor transparansi dan fair economy.

Dia juga mengapresiasi inisiatif Kedutaan Jepang untuk mensupport kegiatan Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta.

Airlangga mengatakan bahwa Indonesia dan Jepang telah bekerja lebih dari 10 tahun untuk mempromosikan OECD di ASEAN, sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD.

?Saya berterima kasih karena ini menjadi salah satu yang dari awal menurut Ambasador Jepang ini merupakan pilar yang terberat, bukan hanya untuk Indonesia tetapi tadi Ambasador Masaki Yasushi mengatakan Jepang pun merasa ini berat. Jadi, oleh karena itu kita melakukan ini lebih awal. Jadi, kita lakukan lebih awal dan juga komitmen Indonesia diminta lebih awal juga di bulan Maret sehingga tentu ini akan menjadi credit point untuk pertemuan di bulan Juni,? ujar Airlangga.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Director OECD Nicole Pino secara virtual. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum komitmen membangun Indonesia yang lebih bersih, transparan, berintegritas, menuju Indonesia emas.

Menurut Airlangga, Indonesia berkomitmen memerangi suap dan bergabung dengan anggota OECD untuk mencapai kebijakan yang lebih baik.

?Kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, policy yang kita ambil adalah global, dan ini untuk kepentingan masyarakat,? ujarnya.

Dalam acara tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi dukungan seluruh negara OECD terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) yang menjadi salah satu pilar yang berpengaruh dalam multilateral agreement.

Airlangga menyampaikan Indonesia sendiri menetapkan visi Indonesia Emas, yakni menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi sepuluh besar.

Ia mengaku. sebetulnya secara Purchasing Power Parity (PPP), berdasarkan laporan yang disampaikan oleh IMF, saat ini Indonesia sudah masuk di dalam sepuluh besar, yakni di nomor 8. Berdasarkan IMF report, Indonesia memiliki ekonomi USD 4,8 triliun dollar AS.

"Kalau memang berdasarkan G20 kita masih di ranking 16. Berdasarkan GDP, yang tahun kemarin alhamdulillah kita sudah mendekati USD5.000 GDP per kapita dan tentu ini kita berharap kita bisa tingkatkan di 2030 di atas USD12.000.

Dengan PPP kita di atas beberapa negara lain, dan itu biasanya tiga kali. Jadi, kita memang USD4,8 triliun. Jadi, sudah benar Indonesia berada dalam salah satu radar yang akan masuk dalam aksesi OECD,? tutur Menko Airlangga.

Airlangga mengatakan dengan OECD Pemerintah berharap perekonomian dapat terus meningkat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni mencapai 8 persen yang salah satu kuncinya yaitu investasi.

"Dengan kita mempunyai iklim investasi yang baik, tidak hanya domestik tetapi internasional, kita berharap investasi bisa meningkat di Indonesia. Apalagi dengan ketidakpastian global per hari ini, maka tentu kita harus memperkuat kawan kita yang ada di Asia Pasifik, termasuk di dalamnya ASEAN, Jepang, dan berbagai kerja sama yang kita lakukan di negara-negara ASEAN. Tentu kita membutuhkan teman lebih banyak yaitu teman-teman di OECD,? tegas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain yakni Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto, dan perwakilan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OKU -

Satu dari tiga tahanan Rutan Baturaja, OKU, Sumatera Selatan, yang kabur berhasil ditangkap. Saat ini, petugas tengah mencari dua orang lagi yang kabur.

Tahanan yang ditangkap yakni bernama Edi Susanto. Edi ditangkap di rel kereta api Kelurahan Air Gading, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), pada Sabtu, 1 Februari 2025

"Ya benar, satu dari tiga tahanan kabur di Rutan Baturaja berhasil kita amankan atas nama Edi Susanto, sekarang Edi Susanto sudah kembali di tahan di Rutan," kata Kepala Rutan Kelas IIB Baturaja, Abdul Hamid kepada detikSumbagsel, Senin (10/2/2025).

Hamid menjelaskan penangkapan Edi Susanto berkat laporan dari masyarakat bahwa Edi Susanto ada di lokasi TKP penangkapan tersebut.

"Menindaklanjuti laporan warga, tim keamanan Rutan Baturaja segera bergerak menyisir area rel kereta api. Lalu sekitar pukul 19.46 WIB, petugas langsung menangkap Edi," ungkapnya.

Saat ditangkap, kata Hamid, Edi sempat melawan petugas beruntung petugas yang ramai sehingga dapat mengantisipasi perlawanan Edi.

"Alhamdulillah petugas bisa mengamankan Edi dan membawa Edi kembali ke rumah tahanan," jelasnya.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih mengejar dua tahanan yang masih kabur.

"Kita juga terus memburu dua pelaku lainnya, doakan cepat tertangkap, nanti kita informasikan lagi," ujarnya.

(csb/csb)