Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memamerkan pihaknya pada hari pertama Inpres No.1/2025 dikeluarkan, langsung menyatakan siap dan tak terpengaruh dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Bahkan, dirinya mengemukakan bila mengecek seluruh televisi dan media, hanya kementeriannya yang siap dan tak terpengaruh. Hal ini dia buktikan dari kantor Kementerian HAM masih berjalan normal sampai hari ini.

“Sampai dengan hari ini, yang mengucapkan siap dan tidak terpengaruh cuma kementerian HAM Saya buktikan kantor hari ini di Kementerian Hak Asasi Manusia berjalan normal. Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja di rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan,” ucapnya saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR dengan agenda penetapan hasil rekonstruksi anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Eks anggota Komnas HAM ini meyakini langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut tak akan menjerumuskan bangsa. Bahkan dia menganalogikan Prabowo seperti kapten kapal yang mengarungi samudera bergelombang.

“Percaya saja kapten kapalnya, dia akan berlabuh mengantarkan rakyatnya di tepian samudera, tidak mungkin seorang patriotik, negarawan, bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya,” tuturnya.

Pigai melanjutkan, Kementerian HAM mendapatkan efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp60 miliar. Sebelumnya, kementeriannya itu mendapatkan anggaran sebesar Rp174 miliar.

“Setelah efisiensi bapak pimpinan, anggaran [semula] Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar. Kami dapat [efisiensi] Rp60 miliar dan setelah efisiensi, anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya siap dengan apapun putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Diketahui, Hasto mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait kasus eks calon anggota legislatif (caleg) PDI-P, Harun Masiku.

"Kita siap dengan apapun hasil sidang praperadilan ini," kata juru bicara tim hukum Hasto, Ronny Talapessy kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Ronny menegaskan, seluruh argumen, dalil, bukti, dan kesaksian untuk mendukung permohonan atau gugatan yang dilayangkan Hasto terhadap KPK sudah dipaparkan di muka persidangan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini bilang, masyarakat juga telah mengikuti persidangan secara terbuka.

"Bahkan publik juga dapat melihat bagaimana ahli dari pihak KPK sekalipun banyak memperkuat substansi dan dalil-dalil hukum kami," kata Ronny.

Ronny mengatakan, gugatan praperadilan ini bukan hanya mempersoalkan pelanggaran prosedur terhadap penetapan tersangka Sekjen PDI-P yang dilakukan oleh Komisi Antirasuah, tetapi gugatan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab Partai.

Pasalnya, salah satu bentuk perjuangan Partai berlogo banteng moncong putih itu adalah mengedukasi publik terkait penegakan hukum yang tidak boleh sewenang-wenang.

"Hukum acara harus dipatuhi. Seperti dalam doktrin hukum yang disampaikan ahli Dr. Maruarar Siahaan, 'the fruit of poisonous tree' atau 'buah pohon beracun', cara mendapatkan bukti yang diperoleh dengan cara tercela, ternoda, melanggar HAM, melanggar hukum acara, maka bukti-bukti itu tidak bisa dipakai karena hanya akan meracuni peradilan dan hukum itu sendiri," kata Ronny.

"Sebab, kalau kita membiarkan kesewenangan seperti ini, maka siapapun bisa jadi korban. Tidak peduli Anda pejabat, pengusaha, petani, pedagang, aktivis partai, atau rakyat kebanyakan lainnya, ketika orang yang memiliki kuasa dapat mengabaikan prosedur-prosedur hukum dan hak-hak hukum seseorang," imbuhnya.

Berdasarkan agenda, sidang pembacaan putusan yang disampaikan hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Djuyamto, bakal digelar pada pukul 16.00 WIB sore nanti.

"Dengan memperhatikan kebutuhan prioritas kemenkum untuk melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122.000,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran menjadi sebesar Rp3,3 triliun dalam rangka efisiensi anggaran untuk tahun anggaran 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Dengan memperhatikan kebutuhan prioritas kemenkum untuk melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122.000," kata Wakil Menteri Hukum Eddy Hilariej saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan pada 24 Januari 2024, anggaran Kementerian Hukum diefisiensi atau diblokir sebesar Rp2.283.394.000.000 atau 45,07 persen dari total pagu Rp5.066.600.725.000.

Namun demi kebutuhan belanja pegawai dan kebutuhan operasional, Kementerian Hukum mengusulkan agar pemblokiran anggaran itu dikurangi sebesar Rp605.106.397.000, sehingga pemblokiran hanya sebesar Rp1.678.287.603.000.

Dengan adanya kebijakan rekonstruksi anggaran itu, menurut dia, Kementerian Hukum tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, mulai dari pembentukan regulasi penyusunan undang-undang prioritas nasional, pembentukan regulasi, dan pembinaan hukum nasional.

Selain itu, juga melaksanakan program penegakan dan pelayanan hukum, hingga peningkatan kualitas administrasi hukum umum kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi.

Walaupun efisiensinya dikurangi, dia mengatakan bahwa Kementerian Hukum melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan anggaran tersedia. Di antaranya pemberlakuan program kerja fleksibel bagi pegawai, efisiensi belanja operasional dan non operasional yang meliputi ATK, kegiatan seremonial.

Kemudian pihaknya juga bakal melaksanakan kegiatan yang bersifat prioritas, mengoptimalkan layanan berbasis digital, pelatihan melalui mekanisme pembelajaran jarak jauh, hingga mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar -

Malam Nisfu Syaban adalah malam yang istimewa bagi umat Islam, diperingati pada pertengahan bulan Syaban. Di berbagai belahan dunia, umat muslim merayakan malam ini dengan berbagai tradisi lokal yang unik.

Malan Nisfu Syaban akan jatuh pada Kamis (13/2/2025) malam dan puncaknya pada Jumat (14/2/2025). Lantas, bagaimana hukum merayakan Nisfu Syaban dengan tradisi-tradisi tersebut?

Apakah diperbolehkan mengikuti budaya lokal dalam beribadah, dan bagaimana seharusnya kita menyikapi tradisi yang tidak ada dalam ajaran Islam? Berikut penjelasan lebih lanjut yang telah detikBali rangkum dari berbagai sumber berikut ini.

Tradisi Nisfu Syaban di Berbagai Negara

Perayaan Nisfu Syaban diwarnai dengan beragam tradisi yang berbeda di setiap negara. Berikut adalah beberapa contoh tradisi Nisfu Syaban di berbagai negara:

• Indonesia

Di Indonesia, umat Islam biasanya merayakan malam Nisfu Syaban dengan berkumpul di masjid untuk membaca sholawat dan doa khusus di bulan Syaban. Sebelum itu, mereka juga biasanya berpuasa sunah dan memberikan sedikit makanan dan uang sebagai bentuk amal kepada orang yang kurang mampu.

Tradisi unik lainnya adalah membagikan makanan manis atau 'pesta manisan'. Makanan manis yang dibagikan bisa berupa kue tradisional, dodol, dan kolak. Selain itu, banyak masyarakat yang melakukan tradisi membaca Surat Yasin bersama-sama di masjid atau musholla.

• Turki

Di Turki, malam Nisfu Syaban dikenal dengan nama 'Berat Kandili'. Pada malam ini, masjid-masjid dihiasi dengan lampu-lampu, dan masyarakat berkumpul untuk melakukan ibadah bersama. Umat Islam Turki juga merayakan malam Nisfu Syaban dengan berdoa di dalam masjid.

Mereka menyalakan lampu minyak yang disebut 'Kandil' di masjid-masjid pada malam hari untuk menerangi mereka saat berdoa. Untuk menambah kemeriahan, mereka biasanya mengadakan pesta kembang api dan menghiasi rumah mereka dengan lampu-lampu.

• India

Muslim di India memiliki aturan khusus untuk acara Nisfu Syaban setiap tahunnya. Aturan tersebut dilaksanakan sepanjang 15 hari sebelum perayaan Nisfu Syaban dimulai. Muslim India diwajibkan untuk melaksanakan salat dan membaca Al-Qur'an sepanjang malam di masjid atau di rumah bersama keluarga. Selain itu, mereka juga melaksanakan puasa dan memberikan sedikit makanan dan uang untuk orang miskin.

• Pakistan

Menjelang perayaan malam Nisfu Syaban, sebagian besar masyarakat Pakistan merayakannya dengan melakukan salat malam khusus dan membaca Al-Qur'an sepanjang malam hingga tiba waktu subuh. Selain itu, mereka juga ziarah ke makam untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal. Ada juga tradisi memberikan sedikit makanan dan uang kepada orang miskin selama Shab e-Barat berlangsung.

• Malaysia

Tradisi malam Nisfu Syaban biasanya akan diisi dengan pengajian-pengajian agama. Mereka berkumpul dan bersama-sama membaca Al-Quran.

• Irak

Irak memiliki tradisi membagikan permen yang disebut Halva. Anak-anak mengenakan pakaian tradisional warna-warni dan bernyanyi di lingkungan mereka untuk mendapatkan permen.

• Bangladesh

Umat Muslim merayakan festival ini dengan berdoa dan membaca Al-Qur'an. Mereka juga menyiapkan manisan lezat. Halwa dan firni adalah dua item yang paling disukai. Manisan biasanya juga dibagikan kepada tetangga, kerabat, anggota keluarga, dan orang miskin.

• Mesir

Di Mesir, malam Nisfu Syaban disebut "Lailat al-Nusf minSha'ban". Banyak masyarakat yang mengunjungi makam keluarga dan berdoa untuk mereka pada malam ini.

Hukum Mengikuti Budaya Lokal dalam Beribadah

Dalam Islam, mengikuti budaya lokal dalam beribadah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Artinya, tradisi tersebut tidak boleh mengandung unsur syirik, bid'ah, khurafat, atau perbuatan maksiat lainnya. Jika tradisi tersebut tidak melanggar batasan-batasan syariat, maka boleh saja dilakukan sebagai bentuk ekspresi keimanan dan kecintaan kepada Allah SWT.

Namun, perlu diingat bahwa ibadah yang bersifat mahdhah (telah ditentukan tata caranya dalam Al-Qur'an dan Sunnah) tidak boleh diubah atau ditambah-tambah dengan kreasi budaya lokal. Misalnya, tata cara shalat, puasa, zakat, dan haji harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Bagaimana Menyikapi Tradisi yang Tidak Ada dalam Islam

Untuk menyikapi tradisi yang tidak ada dalam Islam, kita harus berhati-hati dan bijaksana. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

• Mempelajari Asal-Usul Tradisi: Cari tahu asal-usul tradisi tersebut, apakah berasal dari ajaran agama lain, kepercayaan animisme, atau sekadar kebiasaan masyarakat setempat.

• Mengkaji Kandungan Tradisi: Perhatikan apa saja yang dilakukan dalam tradisi tersebut. Apakah ada unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah Islam, seperti menyembah selain Allah SWT, meminta pertolongan kepada makhluk halus, atau meyakini adanya kekuatan gaib pada benda-benda tertentu.

• Menimbang Manfaat dan Mudharat: Timbanglah manfaat dan mudharat dari tradisi tersebut. Apakah tradisi tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat, seperti mempererat tali silaturahmi, meningkatkan semangat gotong royong, atau melestarikan budaya lokal? Atau justru sebaliknya, menimbulkan dampak negatif, seperti pemborosan, perjudian, atau perpecahan antar umat beragama?

• Menyampaikan Nasehat dengan Lemah Lembut: Jika tradisi tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, sampaikan nasihat kepada masyarakat dengan cara yang lemah lembut dan bijaksana. Jelaskan mengapa tradisi tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, dan berikan alternatif kegiatan yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan tuntunan agama.

• Menjaga Ukhuwah Islamiyah: Dalam menyampaikan nasihat, tetaplah menjaga ukhuwah Islamiyah dan hindari sikap yang menghakimi atau menyudutkan. Ingatlah bahwa tujuan kita adalah untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, bukan untuk mencari kesalahan atau memecah belah persatuan umat.

Merayakan Nisfu Syaban dengan tradisi lokal diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kita harus berhati-hati dan bijaksana dalam menyikapi tradisi yang tidak ada dalam Islam, serta senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan umat. Semoga bermanfaat!

(nor/nor)

Solo -

Narapidana kasus korupsi di Semarang, Agus Hartono, memiliki rumah yang cukup mewah. Rumah itu kini telah disita jaksa dan akan dilelang.

Rumah milik Agus itu berada di di Jalan Kagok II, Candisari, Kota Semarang. Luasnya 722 M². Adapun di tembok depan rumah sudah tertempel pengumuman lelang eksekusi barang rampasan negara.

Harga lelang dibuka dengan nilai yang cukup tinggi dengan harga limit Rp. 5.379.300.000 dan uang jaminan Rp 806.895.000. Lelang akan dilaksanakan Selasa, 25 Februari 2025 melalui e-auctionportal.lelang.go.id dan/ lelang.go.id.

Berdasarkan pantauan detikJateng di lokasi, rumah tersebut merupakan salah satu dari sederet rumah mewah yang ada di kompleks tersebut.

Rumah tersebut disamarkan dengan tembok yang cukup tinggi. Namun dari beberapa bagian yang masih terlihat dari jalan, terkesan bahwa rumah itu cukup pewah.

Ada pagar besi warna cokelat yang juga cukup tinggi untuk akses keluar masuk. Di halaman luar tembok juga terdapat pos kecil.

Rumah narapidana kasus korupsi di Semarang, Agus Hartono, di Jalan Kagok II, Candisari, Kota Semarang, yang akan dilelang, Rabu (12/2/2025). Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikJateng

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto, membenarkan bahwa rumah itu bagian dari aset yang disita negara. Lelang didasarkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang.

"Iya, lelang dilakukan pada 25 Februari mendatang, nilainya Rp 5,3 miliar," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto di kantornya, Rabu (12/2/2025).

"Kami berupaya memulihkan kerugian keuangan negara dari aset milik terdakwa yang telah disita sebelumnya. Yang lain (aset Agus) masih proses," jelasnya.

Kejaksaan pada Desember 2022 lalu juga sempat menggeledah tempat tinggal Agus namun bukan di rumah yang dilelang melainkan rumah ayahnya di Bukit Sari Semarang. Rumah tersebut sangat mewah dengan pagar tinggi yang dijaga dan halaman yang luas.

Untuk diketahui, Agus Hartono kembali menjadi sorotan karena tepergok jajan di restoran saat menjalani masa hukumannya di Lapas Kedungpane Semarang. Akibat hal itu dirinya dipindah ke Nusakambangan. Selain itu, tiga pejabat Lapas Kedungpane termasuk kepala lapas juga dicopot.

Agus narapidana kasus korupsi terkait kredit macet di bank plat merah. Dia saat ini merupakan harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 14,7 miliar dengan batas waktu 1 Maret 2025. Uang pengganti itu terkait kasus kredit macet Bank BJB cabang Semarang. Agus diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang dengan hukuman 10,5 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsidair 3 bulan. Dia juga harus membayar uang pengganti Rp 14,7 miliar subsidair 4 tahun penjara.

"Perkara AH yang BJB itu inkrah, di tingkat banding hukuman menjadi 9 tahun 6 bulan penjara. Uang Pengganti Rp 14,7 miliar," kata Cakra di kantornya, Semarang, Senin (10/2/2025).

Selain itu, dia juga terlibat kasus lain yang diharuskan membayar uang pengganti. Namun kasus itu belum inkrah. Kasusnya yaitu korupsi atau kredit macet di bank Mandiri sekaligus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia dan rekannya, Donny dituntut 19 tahun dan uang pengganti Rp 89,2 miliar subsidair 9,5 tahun. Putusan di tingkat pertama Agus divonis 2 tahun, Donny 1 tahun penjara. Jaksa kemudian banding.

"Putusan Pengadilan Tingginya, Agus 8 UP Rp 52,3 miliar subsidair 1,5 tahun, Donny 7 tahun, UP Rp 41,9 miliar subsidair 1,5 tahun. Kita upayakan kasasi," jelasnya.

(afn/apu)

BLITAR, KOMPAS.com – Pembangunan tahap ketiga gedung baru Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blitar senilai Rp 38 miliar dihentikan sementara sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran 2025 pemerintah pusat.

Padahal, pembangunan gedung baru Lapas di lahan hibah Pemerintah Kota Blitar untuk tahap pertama dan kedua dengan total nilai yang sama telah selesai dikerjakan.

Kepala Lapas Blitar, Romi Novitrion mengatakan bahwa tahap ketiga pembangunan gedung baru Lapas Blitar ditunda menyusul adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto yang diikuti dengan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Untuk pembangunan Lapas tahap ketiga tahun 2025 sementara dipending dulu. Saat ini menunggu petunjuk pimpinan pusat berdasarkan evaluasi menteri keuangan,” ujar Romi saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, pembangunan tahap ketiga senilai Rp 38 miliar itu sedianya akan digunakan untuk membangun blok-blok hunian, masjid, klinik kesehatan, dapur, dan sejumlah sarana prasarana lainnya.

Pada tahap pertama tahun 2023, kata Romi, anggaran senilai Rp 15 miliar telah digunakan untuk “pemantapan lahan” seluas 5 hektar di Kelurahan Sentul, Kota Blitar, yang berasal dari hibah Pemerintah Kota Blitar.

Tahap kedua di tahun 2024, lanjutnya, berupa pembangunan pagar tembok dan bangunan utama Lapas dengan nilai anggaran sekitar Rp 23 miliar.

Romi mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah pembangunan tahap ketiga akan sepenuhnya dihentikan atau akan ada pengurangan dari pagu anggaran senilai Rp 38 miliar yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Apakah nanti dilanjutkan penghematan atau ada pengurangan dari DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran), kami menunggu petunjuk pusat setelah ada evaluasi,” ungkapnya.

Bangunan Lapas Blitar saat ini menempati satu lahan di pusat Kota Blitar, yakni di sisi timur Alun-Alun Kota Blitar.

Lapas Blitar juga dinilai memiliki kapasitas huni yang rendah, yakni sekitar 300 orang.

Selama ini, Lapas Blitar dihuni oleh hampir dua kali lipat dari kapasitas tersebut.

Gedung baru Lapas Blitar didesain bisa menampung narapidana sebanyak 500 hingga 1.000 orang.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa bidang hukum kemarin menjadi sorotan, diantaranya rapat efisiensi anggaran oleh DPR RI bersama Polri, BNN, Kejaksaan, kemudian pembahasan RUU KUHAP.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Polri terkena efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp20,5 triliun

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dalam rekonstruksi anggaran Polri tahun 2025, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Hasil rapat dengan Kementerian Keuangan menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun, ini sebesar 16, 26 persen dari anggaran Polri tahun 2025," kata Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. MA usul RKUHAP persingkat sidang yang ancamannya di bawah tujuh tahun

Mahkamah Agung (MA) mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP, mengatur agar mempersingkat proses sidang perkara yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun penjara.

Hal itu diusulkan untuk dilakukan jika terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang didakwakan setelah dakwaan dibacakan. Setelah itu, perkara itu diputus dengan acara seperti biasanya oleh majelis hakim dan mempermudah register berkas perkara.

Selengkapnya baca di sini.

3. MK sebut pembayaran gaji dan tunjangan terdampak blokir anggaran

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan menyebut bahwa salah satu dampak pemblokiran anggaran MK tahun 2025 adalah pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp45.097.925.059 hanya mampu dibayarkan sampai Mei 2025.

"Terhadap pemotongan tersebut memiliki dampak. Satu, kami mengalokasikan gaji dan tunjangan itu Rp45 miliar tersebut kami alokasikan sampai bulan Mei," kata Heru saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

4. TNI AL terus lanjutkan bongkar pagar laut di Tangerang hingga 24,9 km

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) terus melanjutkan upaya pembongkaran pagar laut di perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, hingga berhasil mencapai 24,9 kilometer dari total pagar 30,16 kilometer (km).

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady dalam keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyebutkan bahwa pembongkaran pagar laut yang dimulai sejak pagi hari ini mencapai sepanjang 24,9 km dengan rincian 2,4 km di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang.

Selengkapnya baca di sini.

5. KY usut dugaan salah eksekusi lahan di Tambun oleh PN Cikarang

Komisi Yudisial (KY) mengusut dugaan salah eksekusi lahan di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

“Untuk kasus salah eksekusi lahan di Tambun, laporan ditindaklanjuti dengan meminta kelengkapan dan keterangan pelapor dan saksi,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito dalam konferensi pers daring yang diikuti dari Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

TANGERANG, KOMPAS.com - Pengacara Kepala Desa Kohod Arsin, Yunihar, menyatakan kliennya memilih untuk tidak menanggapi pemberitaan di media maupun komentar yang beredar di media sosial.

Menurut Yunihar, Arsin kini lebih fokus pada proses hukum yang sedang berlangsung.

"Klien kami memaklumi karena memang dunia medsos hari ini kan adalah hakim paling tinggi. Jadi kalau klarifikasi sepertinya tidak akan berpengaruh," ungkap Yunihar kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Yunihar menambahkan, keputusan Arsin untuk diam bukan tanpa alasan. Ia menjelaskan bahwa sikap tersebut diambil agar tidak memperburuk keadaan.

"Diam bukan berarti pasrah ya, tapi tidak mau memperumit kan begitu," kata dia.

Selain itu, Yunihar mengungkapkan ia telah melaporkan sejumlah media online ke Dewan Pers terkait dugaan pemberitaan yang dianggap merugikan kliennya.

Laporan tersebut diajukan setelah tim kuasa hukum melakukan penelusuran terhadap pemberitaan yang beredar tentang Arsin.

"Yang sudah kami lakukan, karena juga ada media, kami juga tracking media, dan itu sudah kami laporkan ke Dewan Pers," jelas Yunihar.

Namun, ia belum melaporkan individu-individu tertentu terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mereka masih mengumpulkan bukti tambahan sebelum mengambil langkah tersebut.

"Untuk laporan ITE-nya, maksudnya ke person-person belum. Tetapi, kami duga itu kan media, ya, media online. Itu sudah kami laporkan ke Dewan Pers," katanya.

Yunihar juga tidak merinci berapa banyak media yang dilaporkan ke Dewan Pers, tetapi ia memastikan bahwa media yang dilaporkan merupakan yang sudah merugikan kliennya.

"Saya lupa jumlahnya, nanti saya coba tanya lagi ke tim. Tapi lebih dari satu. Yang jelas, dari pemberitaannya itu fitnah dan hoaks," tutupnya.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, DPR mengusulkan agar pemberian izin konsesi tambang tak melalui proses lelang bisa diatur dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

Usulan itu, dilayangkan Baleg DPR saat membahas DIM RUU Minerba bersama Pemerintah yang diwakili Supratman pada Rabu (12/2/2025) malam.

"Menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. Sekarang, DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang," kata Supratman usai rapat.

Adapu dasar pemberian izin kelola tambang tanpa dilakukan dengan mekanisme lelang, kata Supratman, agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM), dan juga koperasi bisa ikut.

"Karena kalau semuanya lelang, nanti pelaku usaha kecil menengah, mikro dan menengah, termasuk koperasi, pasti tidak akan bisa ikut dalam proses lelang," tutur Supratman.

Ia menegaskan, keberpihakan pada pelaku UMKM itu penting. Menurutnya, negara hadir bila pelaku UMKM dan koperasi bisa kelola tambang.

"Tetapi juga di samping itu juga memberi prioritas kepada lembaga keagamaan, sosial keagamaan, supaya baik lembaga keagamaan apapun itu, semua agama, itu dibuka ruang untuk itu di dalam undang-undang ini," katanya.

"Karena itu nanti skemanya bisa bermacam-macam. Mungkin lembaga keagamaannya bisa membentuk badan usaha, apakah itu bentuknya perseroan terbatas ataupun yang lain," imbuh Supratman.



Selain itu, Supratman menyampaikan, rapat pembahasan DIM RUU Minerba juga mempertimbangkan pemberian izin kelola tambang pada perguruan tinggi. Namun, ia menegaskan, hal ini masih belum diputuskan.

"Mungkin nanti pemerintah akan mengusulkan supaya skemanya tidak langsung diberikan kepada perguruan tinggi, tetapi lewat keputusan presiden ataupun keputusan menteri untuk memberikan kepada BUMN sebagai prioritas ataupun kepada badan usaha swasta tersendiri tertentu, supaya nanti keuntungan dari itu betul-betul digunakan hanya untuk kepentingan membantu dalam dunia pendidikan," terang Supratman.

IDXChannel - Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas mengatakan DPR RI telah mengusulkan agar pemberian izin konsesi tambang tak melalui proses lelang. Hal itu bakal diatur dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Usulan itu, dilayangkan Baleg DPR RI saat membahas DIM RUU Minerba bersama Pemerintah yang diwakili Menhum pada Rabu (12/2/2025) malam.

"Menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. Sekarang, DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang," kata Supratman usai rapat.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan dasar pemberian izin kelola tambang tanpa mekanisme lelang dilakukan agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM), dan juga koperasi bisa ikut.

"Karena kalau semuanya lelang, nanti pelaku usaha kecil menengah, mikro dan menengah, termasuk koperasi, pasti tidak akan bisa ikut dalam proses lelang," tutur Supratman.

Ia menegaskan, keberpihakan pada pelaku UMKM itu penting. Menurutnya, negara hadir bila pelaku UMKM dan koperasi bisa kelola tambang.

"Tetapi juga di samping itu juga memberi prioritas kepada lembaga keagamaan, sosial keagamaan, supaya baik lembaga keagamaan apapun itu, semua agama, itu dibuka ruang untuk itu di dalam undang-undang ini," katanya.

"Karena itu nanti skemanya bisa bermacam-macam. Mungkin lembaga keagamaannya bisa membentuk badan usaha, apakah itu bentuknya perseroan terbatas ataupun yang lain," sambung dia.

Selain itu, Supratman menyampaikan, rapat pembahasan DIM RUU Minerba mempertimbangkan pemberian izin kelola tambang pada perguruan tinggi. Namun, ia menegaskan, hal ini masih belum diputuskan.

"Mungkin nanti pemerintah akan mengusulkan supaya skemanya tidak langsung diberikan kepada perguruan tinggi, tetapi lewat keputusan presiden ataupun keputusan menteri untuk memberikan kepada BUMN sebagai prioritas ataupun kepada badan usaha swasta tersendiri tertentu, supaya nanti keuntungan dari itu betul-betul digunakan hanya untuk kepentingan membantu dalam dunia pendidikan," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta -

Puasa Nisfu Syaban adalah salah satu amalan yang bisa dikerjakan muslim ketika Syaban. Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa Nabi SAW juga berpuasa pada bulan Syaban, beliau bersabda:

"Barangsiapa yang mengerjakan puasa 3 hari sejak awal bulan Syaban dan 3 hari di pertengahannya kemudian 3 hari di akhirnya, niscaya Allah SWT menuliskan baginya 70 pahala para nabi dan dia diberi pahala sama dengan orang yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun dan sekiranya mati, di tahun itu akan mati syahid."

Hadits di atas sekaligus menjadi dalil puasa Nisfu Syaban. Setiap tahunnya, puasa Nisfu Syaban dikerjakan pada 15 Syaban.

Hukum Puasa Nisfu Syaban

Menukil buku Pintar Menjahit untuk Pemula susunan Herdiansyah Achmad, hukum puasa Nisfu Syaban adalah sunnah. Amalan ini dikerjakan pada pertengahan bulan Syaban.

Cara pengerjaan puasa Nisfu Syaban sama seperti puasa sunnah pada umumnya, yang membedakan hanya bacaan niat.

Niat Puasa Nisfu Syaban

1. Niat Puasa Nisfu Syaban ketika Malam Hari

Niat puasa Nisfu Syaban berikut dapat diamalkan malam hari sebelum berpuasa. Berikut bacaannya,

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ شَعْبَانَ لِلهِ تَعَالَى

Arab latin: Nawaitu souma ghadin 'an ada'i sunnati Sya'bana lillahi ta'ala.

Artinya: "Hamba niat puasa sunah Syaban esok hari karena Allah SWT."

2. Niat Puasa Nisfu Syaban Bila Kesiangan

Apabila muslim lupa membaca niat puasa Nisfu Syaban ketika malam hari, maka niatnya berubah menjadi berikut:

نَوَيْتُ صَوْمَ هَذَا اليَوْمِ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ شَعْبَانَ لِلهِ تَعَالَى

Arab latin: Nawaitu souma hadzalyaumi 'an ada'i sunnati Sya'bana lillahi ta'ala.

Artinya: "Hamba niat puasa sunah Syaban hari ini karena Allah SWT."

Niat ini bisa dibaca meskipun sudah lewat waktu subuh dengan catatan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain-lain.

Jadwal Puasa Nisfu Syaban 2025

Merujuk pada Kalender Hijriah terbitan Kementerian Agama (Kemenag RI), 1 Syaban 1446 H bertepatan dengan 31 Januari 2025. Sementara itu, Nisfu Syaban jatuh setiap 15 Syaban.

Dengan demikian, Nisfu Syaban 1446 H berlangsung pada Jumat, 14 Februari 2025. Adapun, malam Nisfu Syaban telah berlangsung pada Kamis, 13 Februari 2025 seusai waktu Maghrib.

(aeb/inf)

JAKARTA - Kate Middleton diteriaki seperti serigala saat mengunjungi penjara wanita di HMP Styal, Cheshire. Kedatangan Putri Wales ini untuk bertemu tahanan wanita yang melahirkan di balik jeruji besi dan diberi tahu tentang kurangnya tunjangan anak yang ditawarkan di dunia luar.

Kate Middleton pun harus menahan teriakan para narapidana. "Kami butuh lebih banyak dana dan katakan yang sebenarnya," kata mereka. Siulan keras dan ejekan dari para narapidana yang mencondongkan tubuh ke luar jendela sel mereka pun terdengar keras.

Namun, dikutip independent, Putri Wales dengan tenang tersenyum anggun, melambaikan tangan dan menyapa kembali para narapidana yang berusaha keras untuk melihat sekilas tamu kerajaan mereka. Dalam kunjunannnya ke penjara itu, Putri Wales sebagai Pelindung Action for Children yang memerhatikan ibu dan bayi di dalam HMP Styal di Wilmslow.

Kate kemudian bertemu dengan para mantan narapidana dan mereka yang masih menjalani hukuman yang menerima bantuan dari badan amal Action for Children, yang diwakili oleh sang putri sebagai pelindung kerajaan.

"Senang sekali Anda juga memperhatikan kesejahteraan sang ibu. Hal terbaik bagi bayi adalah memiliki seorang ibu yang kebutuhan emosional dan kesejahteraannya juga terpenuhi," tutur Kate.

Istri Pangeran William ini juga berbincang dengan dua mantan narapidana yang hanya diidentifikasi dengan nama depan mereka ? Sam, yang meninggalkan penjara enam minggu lalu bersama putranya yang masih balita setelah menjalani hukuman 14 bulan karena pelanggaran yang tidak diungkapkan dan Donna, yang sedang hamil 30 minggu ketika dia memulai hukuman 11 bulan dan melahirkan seorang putri di penjara.

Sam memberi tahu Kate bahwa hanya dengan dikirim ke penjara dia menerima "begitu banyak" bantuan, sesuatu yang tidak mungkin tersedia di komunitas lokalnya.

"Tidak perlu hal seperti ini untuk mendapatkan akses ke hal seperti ini," kata Kate.

Sam pun menceritakn tentang apa yang dirasakannya. "Saya baru saja pergi enam minggu lalu dan saya baru saja memulai semuanya lagi. Memikirkan pekerjaan, tempat penitipan anak. Saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa saya hanya berharap bisa mengambil tempat penitipan anak (penjara) ini dan menempatkannya di kota asal saya," tutur Sam.

"Itu tempat penitipan anak terbaik. Anak saya langsung berlari ke petugas tempat penitipan anak dan mengenalinya saat itu," ujarnya lagi.

Ketika Kate berbincang dengan staf dari unit ibu dan bayi, dia bertanya tentang dampaknya terhadap tindak pidana berulang, yang menyatakan bahwa itu "besar sekali" dan diberi tahu bahwa tingkat tindak pidana berulang normal untuk wanita adalah sekitar 70 persen tetapi ini berkurang menjadi hanya 12 persen bagi mereka yang menerima dukungan orang tua.

?Kami berdua adalah ibu baru dan begini, kami tidak memulai dengan cara terbaik, tetapi keadaan kami sekarang luar biasa. Kami mendapatkan hasil maksimal yang kami bisa. Kami membuat keputusan yang konyol dan berakhir di posisi ini, tetapi Anda tidak dapat memutar balik waktu. Jadi, kami bertahan di sini dan mendapatkan hasil maksimal semampu kami," kata Sam.

?Ada begitu banyak hal yang telah kami lakukan yang tidak akan pernah bisa saya dapatkan jika ini tidak terjadi,? ujar dia.

Acara tersebut merupakan keterlibatan publik kelima Kate hanya dalam waktu dua minggu saat ia melanjutkan kembali tugas resminya secara bertahap sejak menyelesaikan perawatan kankernya.