Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kementeriannya terkena efisiensi anggaran sebesar Rp4,4 triliun. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, per 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp4,4 triliun," kata Agus saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).

Dia mengatakan bahwa pagu awal anggaran Kementerian Imipas untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15,9 triliun. Namun, dengan adanya efisiensi yang telah direkonstruksi tersebut, maka kini anggaran Kementerian Imipas yang bisa digunakan menjadi Rp11,4 triliun.

Walaupun anggarannya dipangkas, mantan Wakapolri itu memastikan bahwa efisiensi tidak akan terjadi pada belanja pegawai dan hanya akan menyentuh pada belanja barang operasional dan non-operasional, serta belanja modal.

Selain itu, dia mengungkapkan efisiensi anggaran juga dilakukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan serta tiga unit eselon satu lainnya, yakni sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan pengembangan sumber daya manusia.

"Kami tetap berkomitmen dan berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan penegakan hukum, melalui optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia," jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa anggaran yang tersedia digunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan pada 32 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di 18 wilayah. Dirjen Imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan.

"Kami mohon dukungan untuk menyetujui usulan efisiensi," kata Agus.

KOMPAS.com – Penyanyi Agnez Mo kembali menyita perhatian publik setelah mengunggah pernyataan tajam mengenai sistem hukum dan dugaan korupsi yang menggerus keadilan.

Dalam unggahan tersebut, Agnez Mo menyampaikan rasa hormatnya kepada Melly Goeslaw dan Armand Maulana, yang menurutnya memiliki keberanian untuk bersuara soal putusan pengadilan soal kasus royalti yang mewajibkan Agnez Mo membayar denda Rp 1,5 miliar.

Dalam pernyataannya, Agnez menyoroti bagaimana sistem hukum dapat tergerus oleh tindakan korupsi yang dilakukan secara terang-terangan.

Agnez Mo menegaskan, tidak banyak orang yang berani melawan arus dan berbicara menentang keputusan hukum yang dianggapnya tidak adil.

"Tidak banyak orang yang punya keberanian untuk berbicara menentang KORUPSI TERANG-TERANGAN YANG MENGGERUS SISTEM HUKUM dan juga menentang KEPUTUSAN YANG ABSAH SECARA HUKUM," tulis Agnez Mo di Instagram, dikutip Kamis (13/2/2025).

Agnez pun menyatakan rasa hormatnya kepada Melly Goeslaw dan Armand Maulana, serta beberapa figur lainnya, yang menurutnya memilih untuk tidak diam menyikapi persoalan tersebut.

"Itulah mengapa saya sangat menghormati Teh Melly, Kang Armand, dan beberapa orang lainnya yang menolak untuk diam," lanjutnya.

Selain itu, Agnez Mo juga menyinggung adanya pihak yang diduga mencoba mengendalikan narasi dengan cara menyerang integritas individu yang berani bersuara.

"Perlu kekuatan sejati untuk melawan arus kencang, apalagi saat para manipulator berusaha menyerang integritas pribadi karena upaya nekat mereka untuk mengendalikan narasi," tambahnya.

Meskipun demikian, Agnez Mo tetap optimis bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan menemukan jalannya.

"Semoga kejadian ini menjadi pengingat bahwa: Kebenaran akan selalu menemukan jalannya," kata Agnez Mo.

Pernyataan Agnez Mo ini muncul di tengah silang pendapat soal sengketa royalti yang antara dirinya dan pencipta lagu Ari Bias.

Agnez Mo sendiri mengisyaratkan akan mengajukan kasasi berkait putusan pengadilan berkait royalti.

Ada pun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan penyanyi Agnez Mo bersalah karena membawakan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias pada 30 Januari 2025.

Akibat keputusan tersebut, Agnez Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Gugatan terdaftar dalam nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Dengan penggugat Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) dan tergugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo).

Gugatan itu berkaitan dengan lagu "Bilang Saja" yang dinyanyikan tanpa izin oleh Agnez Mo di tiga konser yakni di Surabaya (25 mei 2023), Bandung (27 mei 2023), dan Jakarta (26 mei 2023).

KOMPAS.com – Penyanyi Agnez Mo kembali menyita perhatian publik setelah mengunggah pernyataan tajam mengenai sistem hukum dan dugaan korupsi yang menggerus keadilan.

Dalam unggahan tersebut, Agnez Mo menyampaikan rasa hormatnya kepada Melly Goeslaw dan Armand Maulana, yang menurutnya memiliki keberanian untuk bersuara soal putusan pengadilan soal kasus royalti yang mewajibkan Agnez Mo membayar denda Rp 1,5 miliar.

Dalam pernyataannya, Agnez menyoroti bagaimana sistem hukum dapat tergerus oleh tindakan korupsi yang dilakukan secara terang-terangan.

Agnez Mo menegaskan, tidak banyak orang yang berani melawan arus dan berbicara menentang keputusan hukum yang dianggapnya tidak adil.

"Tidak banyak orang yang punya keberanian untuk berbicara menentang KORUPSI TERANG-TERANGAN YANG MENGGERUS SISTEM HUKUM dan juga menentang KEPUTUSAN YANG ABSAH SECARA HUKUM," tulis Agnez Mo di Instagram, dikutip Kamis (13/2/2025).

Agnez pun menyatakan rasa hormatnya kepada Melly Goeslaw dan Armand Maulana, serta beberapa figur lainnya, yang menurutnya memilih untuk tidak diam menyikapi persoalan tersebut.

"Itulah mengapa saya sangat menghormati Teh Melly, Kang Armand, dan beberapa orang lainnya yang menolak untuk diam," lanjutnya.

Selain itu, Agnez Mo juga menyinggung adanya pihak yang diduga mencoba mengendalikan narasi dengan cara menyerang integritas individu yang berani bersuara.

"Perlu kekuatan sejati untuk melawan arus kencang, apalagi saat para manipulator berusaha menyerang integritas pribadi karena upaya nekat mereka untuk mengendalikan narasi," tambahnya.

Meskipun demikian, Agnez Mo tetap optimis bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan menemukan jalannya.

"Semoga kejadian ini menjadi pengingat bahwa: Kebenaran akan selalu menemukan jalannya," kata Agnez Mo.

Pernyataan Agnez Mo ini muncul di tengah silang pendapat soal sengketa royalti yang antara dirinya dan pencipta lagu Ari Bias.

Agnez Mo sendiri mengisyaratkan akan mengajukan kasasi berkait putusan pengadilan berkait royalti.

Ada pun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan penyanyi Agnez Mo bersalah karena membawakan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias pada 30 Januari 2025.

Akibat keputusan tersebut, Agnez Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ( Imipas ) Agus Andrianto menyampaikan, kementeriannya terkena pemangkasan sebesar Rp4,4 triliun. Hal itu sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp4.492.200.000.000," kata Agus saat rapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Agus mengatakan pagu awal anggaran kementeriannya untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.962.130.370.000. Dengan adanya efisiensi yang telah direkonstruksi tersebut, maka kini anggaran Kementerian Imipas yang bisa digunakan menjadi Rp11.469.930.370.000.

Walaupun anggarannya dipangkas, Agus memastikan efisiensi tidak akan terjadi pada belanja pegawai dan hanya akan menyentuh pada belanja barang operasional dan non operasional, serta belanja modal.

Selain itu, efisiensi anggaran juga dilakukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan. Sedangkan tiga unit eselon satu lainnya yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ditemui setelah rapat, Agus memastikan anggaran untuk makanan para warga binaan tak terpangkas. Ia mengatakan, pihaknya tak mengurangi sedikitpun hak warga binaan.

"Nggak, nggak kita potong. Sudah. Kita hanya potong di belanja modal dan belanja barang. Tidak mengurangi sedikitpun hak para warga binaan," terang Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal (Purn) Agus Andrianto mengungkapkan, pembahasan narapidana yang akan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo tinggal sekitar 19.000 narapidana.

Pemerintah berencana akan memberikan amnesti kepada 44.000 napi pada tahun ini.

"Sudah, sudah kita bahas. Dari hampir 44.500, tinggal 19.337. Nanti akan secara bertahap kita akan terus evaluasi," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Agus berharap, pembahasan amnesti ini dapat selesai sebelum Idul Fitri tahun ini.

"Karena harapannya sebelum Lebaran bisa. Mudah-mudahan sebelum Lebaran," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan narapidana (napi) yang dipenjara karena memakai narkoba hingga menghina kepala negara akan diusulkan untuk mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Supratman mengatakan, amnesti perlu dilakukan dalam rangka mengurangi overload yang terjadi di penjara.

"Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap, ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu, Presiden meminta untuk diberi amnesti," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

"Dan juga yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," sambungnya.

Supratman mengatakan, napi yang sudah terkena gangguan jiwa dan penyakit HIV juga akan diberikan amnesti.

Lalu, beberapa napi yang terkait dengan Papua juga akan diberi pengampunan.

"Tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman.

Menurut Supratman, total napi yang diusulkan mendapat amnesti mencapai 44.000 orang.

Meski demikian, Supratman akan memastikan jumlah pastinya.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya," terangnya.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring melakukan kunjungan kerja ke Polres Tapanuli Utara untuk mempererat sinergitas antara kedua instansi dalam upaya deteksi dini peredaran narkoba dan penipuan secara daring.

"Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mempererat sinergi dan koordinasi antara Rutan Tarutung dan Polres Tapanuli Utara," ujar Evan, Kamis (13/2).

Disebutkan, sinergitas pihaknya dengan aparat penegak hukum sangatlah penting utamanya dalam deteksi dini keamanan dan ketertiban area Rutan serta berantas peredaran narkoba, dan penipuan online.

Kunjungan Evan disambut hangat oleh Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Ernis Sitinjak, dan keduanya membahas beberapa program serta rencana kerja sama yang akan dilakukan.

Kata Evan, kegiatan tersebut selaras dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada poin 7 yang termuat dalam 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dan perintah harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, serta arahan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno.

"Kita mendukung penuh terhadap program-program yang dijalankan oleh Rutan Tarutung. Sinergitas Rutan Tarutung dan Polres Tapanuli Utara perlu dalam menciptakan kondisi Kamtibmas aman dan kondusif di wilayah Tapanuli Utara," sebut AKBP Ernis.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menghadirkan layanan yang bersih dan transparan kepada masyarakat melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025.

"Penandatanganan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh jajaran di kantor imigrasi berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani dengan baik," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Hamdan Muhammad Al Amin di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, penandatanganan ini untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut dia, penandatanganan ini menjadi momen penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang transparan dan bebas dari korupsi.

"Pakta Integritas menjadi simbol dari kesungguhan seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," kata dia.

Ia menekankan pentingnya peran setiap individu dalam organisasi untuk berperan aktif dalam menciptakan zona integritas yang bersih, transparan dan akuntabel.

"Ini langkah konkret dalam pembangunan zona integritas guna meningkatkan pelayanan publik," kata dia.

Selain itu, pihaknya berkomitmen menjadi seluruh pihak terkait untuk menjadikan Kantor Imigrasi sebagai lembaga yang berintegritas tinggi dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pembangunan Zona Integritas ini diharapkan tercipta lingkungan kerja yang semakin profesional dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip 'good governance'," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menghormati putusan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memperberat vonis Harvey Moeis menjadi 20 tahun. Sebelumnya, Harvey Moeis hanya divonis 6,5 tahun penjara di tingkat pengadilan pertama dan lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara.

"⁠Tentu kita menghormati putusan yang telah diambil oleh hakim atas banding JPU, apalagi yang bersangkutan dihukum penjara maksimal selama 20 tahun termasuk pengenaan uang pengganti dan subsidernya," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Kejagung menyebut hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan sepakat atau tidak dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

"Inilah mekanisme persidangan, di mana hakim pengadilan yang lebih tinggi boleh sependapat atau tidak sependapat dengan putusan pengadilan di bawahnya dengan pertimbangan-pertimbangannya antara lain aspek keadilan hukum dan masyarakat," kata Harli.

Harli mengatakan Kejagung belum menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta karena baru saja dibacakan. Oleh karena itu, untuk menentukan sikap apakah menerima atau tidak, Kejaksaan akan melihat sikap suami Sandra Dewi itu dalam waktu 14 hari ke depan.

"⁠Bagaimana langkah selanjutnya tentu sangat tergantung pada sikap Terdakwa, di mana sesuai hukum acara, putusan Pengadilan Tinggi ini harus diberitahukan dulu kepada pihak-pihak. Selanjutnya, setelah Terdakwa menerima salinan putusan, akan menentukan sikap dalam waktu 14 hari apakah menerima putusan atau tidak," kata Harli.

"Jika menerima, putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan, jika tidak menerima, Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi," imbuhnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp 300 triliun. Vonis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

"Menjatuhkan terhadap Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun," ujar hakim ketua Teguh Arianto, di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Vonis terhadap Harvey ini jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut 12 tahun penjara terhadap Harvey.

Hakim juga memperberat uang pengganti yang harus dibayar Harvey dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 mili

Hakim menyatakan harta benda Harvey Moeis dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda Harvey tidak mencukupi membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan 10 tahun kurungan.

Selain itu, denda yang harus dibayar Harvey pun turut diperberat. Hakim menghukum Harvey membayar denda Rp 1 miliar juta subsider 8 bulan kurungan.

Simak Video 'Vonis Harvey Moeis Jadi 20 Tahun Bui, MAKI: Harusnya Seumur Hidup':

Saksikan juga Blak-blakan: Menguak Rahasia Untung Kilang Minyak Paling 'Rumit' Se-Indonesia

Saksikan Live DetikSore:

(yld/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya dipangkas atau diefisiensi sebesar Rp4,4 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp4.492.200.000.000," kata Agus saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan bahwa pagu awal anggaran kementeriannya untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.962.130.370.000. Dengan adanya efisiensi yang telah direkonstruksi tersebut, maka kini anggaran Kementerian Imipas yang bisa digunakan menjadi Rp11.469.930.370.000.

Walaupun anggarannya dipangkas, dia memastikan bahwa efisiensi tidak akan terjadi pada belanja pegawai dan hanya akan menyentuh pada belanja barang operasional dan non operasional, serta belanja modal.

Selain itu, efisiensi anggaran juga dilakukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan. Sedangkan tiga unit eselon satu lainnya yakni sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan pengembangan sumber daya manusia.

Dia pun memastikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berkomitmen dan berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan penegakan hukum, melalui optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia.

Selain itu, dia mengatakan bahwa anggaran yang tersedia juga akan dilaksanakan untuk keperluan pembangunan lanjutan pada 32 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di 18 wilayah. Sedangkan imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan.

"Oleh karena itu kami mohon dukungan untuk menyetujui usulan efisiensi," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dipotong sebesar Rp60 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174 miliar imbas kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan anggaran efektif yang dipegang Kementerian HAM usai terkena efisiensi kini sebesar Rp113,8 miliar.

"Anggaran Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar, kami dapat Rp60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Kendati demikian, Pigai mengklaim tidak akan melakukan pemotongan gaji serta tunjangan para pegawai Kementerian HAM meski terkena efisiensi anggaran.

"Saya tidak perlu menjelaskan efisiensi dimana saja. Tapi yang jelas gaji satupun kami tidak motong karena itu penting," jelas dia.

Lebih lanjut, Pigai berkelakar efisiensi tidak berdampak pada anggaran unit Pusat Data dan Informasi HAM serta program Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM.

Sebab, kelakar Pigai, kedua unit tersebut adalah unit baru yang belum dianggarkan dalam pagu alokasi anggaran tahun 2025.

"Kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di Pusat Data dan Informasi HAM karena memang enggak ada anggaran karena ini unit baru," ujar dia.

"Terus pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," sambungnya.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025.

Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Kementerian HAM jadi salah satu kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Pada Oktober 2024, hanya beberapa hari setelah dilantik, Pigai secara terbuka menyuarakan harapan agar kementeriannya mendapat anggaran Rp20 triliun.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata dia, 21 Oktober 2024.

Anggaran Rp20 triliun disebut Pigai dibutuhkan untuk merealisasikan segudang rencana program yang bakal dia kembangkan, salah satunya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya kepada wartawan.

Semarang -

Densus 88 Antiteror Polri menggelar pertemuan dengan 130 pengurus pondok pesantren di Semarang. Mereka bertemu dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan untuk antisipasi paham radikal dan juga memupuk sikap persatuan dan nasionalisme.

Silaturahmi Kebangsaan itu digelar Pesantren Baitussalam, Kecamatan Mijen, Semarang, Rabu (11/2). Sekitar 130 orang yang terdiri dari pengurus 51 pondok pesantren hadir bersama santri. Hadir juga mantan narapidana terorisme (napiter) yang bergabung dalam Persadani memberikan testimoni perjalanannya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Muhtasit mengatakan Madrasah dan Pondok Pesantren harus bisa membentuk karakter siswanya berdasar agama dan nasionalisme. Prinsip Pancasila harus bisa diintegrasikan ke kurikulum yang diajarkan.

"Lembaga-lembaga ini harus lebih dari sekadar pusat akademik, mereka harus membentuk karakter siswa berdasarkan prinsip-prinsip agama dan nasional," kata Muhtasit dalam keterangan terkait acara tersebut yang dikutip detikJateng, Kamis (13/2/2025).

Kasat Binmas Polrestabes Semarang, AKBP Ana Maria Retnowati, mengatakan kepolisian menggunakan langkah-langkah preemptif, preventif, dan represif untuk memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan ekonomi.

"Polisi memegang peranan penting dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat," jelas Ana.

Sementara itu perwakilan Direktorat Pencegahan Densus 88 AKBP Goentoro Wisnoe memaparkan pencegahan aksi terorisme dilakukan masif. Pada data dua tahun terakhir, pada tahun 2019 ada sembilan kejadian, 2020 ada 13 kejadian, tahun 2021 ada enam kejadian, tahun 2022 ada empat kejadian, sementara tahun 2023 dan 2024 nihil alias tidak ada kejadian.

"Dua tahun terakhir, zero attack karena pencegahannya masif juga dari Densus 88 dan stakeholder terkait," jelas Wisnoe.

Wisnoe juga memaparkan data penegakan hukum berupa penangkapan teroris lima tahun terakhir yaitu di tahun 2019 ada 320 orang ditangkap, tahun 2020 ada 232 orang, tahun 2021 ada 370 orang, tahun 2022 ada 248 orang, tahun 2023 ada 147 orang dan tahun 2024 ada 55 orang.

Densus tidak hanya melakukan penangkapan, tapi juga pencegahan dengan data yaitu tahun 2019 dilakukan 150 kali kegiatan, tahun 2020 ada 193 kegiatan, tahun 2021 ada 134 kegiatan, tahun 2022 ada 1.536 kegiatan, tahun 2023 meningkat 16.582 kegiatan dan tahun 2024 ada 19.416 kegiatan pencegahan.

"Kita harus memantau perubahan sosial, melindungi masyarakat yang rentan, dan secara aktif mempromosikan konten moderat secara daring," jelasnya.

Dalam acara tersebut juga hadir Kepala Kesbangpol Kota Semarang Joko Hartono, Pasi Intel Kodim Semarang Kapten Jamal, Sekretaris Yayasan Persadani Hadi Masykur dan Pembina Yayasan Baitussalam Semarang Musthofa.

Di akhir acara para peserta membacakan deklarasi setia kepada Pancasila, menolak keras masuknya paham intoleran, radikalisme, ekstremisme dan terorisme.

(aku/afn)

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan bahwa kementeriannya diharuskan melakukan efisiensi belanja sebesar Rp 2,28 triliun.

Jumlah tersebut setara 45,07 persen dari total pagu anggaran Kementerian Hukum yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 5,06 triliun.

"Dengan adanya efisiensi ini, total anggaran yang dapat digunakan Kemenkumham setelah pemangkasan menjadi Rp 2,78 triliun," kata Eddy dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Meski begitu, Kementerian Hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp 3,38 triliun agar tugas dan fungsi kementerian tetap berjalan optimal.

Anggaran ini terdiri atas rupiah murni sebesar Rp 2,89 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 492,6 miliar.

“Anggaran itu digunakan untuk program pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, serta dukungan manajemen,” kata Eddy.

Untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran yang tersisa, Kemenkum menerapkan sejumlah langkah strategis.

Salah satunya adalah pemberlakuan program kerja fleksibel bagi pegawai guna meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya.

Selain itu, Kementerian Hukum juga menerapkan penghematan belanja operasional dan non-operasional, termasuk pemangkasan biaya alat tulis kantor, kegiatan seremonial, serta rapat dan seminar.

Kementerian Hukum juga akan fokus pada kegiatan prioritas agar anggaran digunakan secara maksimal untuk program utama.

“Mengoptimalkan Layanan Berbasis Digital. Melakukan pelatihan melalui mekanisme pembelajaran jarak jauh dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi,” pungkasnya.