Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melaporkan lebih dari 4.000 Warga Negara Indonesia (WNI) terancam dideportasi dari Amerika Serikat seiring dengan perubahan kebijakan imigrasi Negeri Paman Sam dibawah Presiden Donald Trump.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha menuturkan berdasarkan data yang diperoleh dari enam Perwakilan RI yang ada di AS hingga 24 November 2024, sebanyak 4.276 WNI termasuk dalam daftar Final Order of Removal.

"Jadi tidak ditangkap, tidak ditahan, namun masuk dalam list Final Order of Removal. Itu ada 4.276 orang dari total 1,4 juta warga negara Indonesia yang ada di AS yang masuk dalam Final Order," Kata Judha dalam Press Briefing Capaian Pelayanan dan Pelindungan WNI 2024 di Gedung Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta pada Kamis (13/2/2025).

Adapun, daftar Final Order of Removal dikeluarkan oleh Lembaga Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS atau US Immigration and Customs Enforcement's (ICE).

Mengutip laman resmi ICE, perintah untuk memasukkan seseorang ke daftar tersebut dapat dikeluarkan oleh hakim imigrasi di Kantor Eksekutif Peninjauan Imigrasi atau Executive Office for Immigration Review (EOIR), Departemen Kehakiman (Department of Justice/DOJ) atau melalui cara administratif lainnya.

Setelah seseorang masuk dalam daftar tersebut, ICE akan memfasilitasi kepulangan individu tersebut dengan selamat ke negara asalnya sesuai dengan undang-undang imigrasi Amerika Serikat, serta komitmen internasional dan perjanjian bilateral apa pun yang mungkin ada.

Judha melanjutkan, pihak Kemenlu telah melakukan langkah-langkah koordinatif dengan seluruh perwakilan RI di AS terkait perubahan kebijakan imigrasi tersebut.

Dia mengatakan, perwakilan RI di AS juga telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI untuk mengetahui hak-haknya dalam menghadapi masalah keimigrasian tersebut melalui beragam platform.

Dia memaparkan, hak WNI saat berhadapan dengan otoritas hukum AS di antaranya adalah mendapatkan akses komunikasi ke konsuler, dapat menghubungi perwakilan RI, dan mendapatkan pendampingan pengacara. Judha menambahkan, WNI juga berhak untuk tidak menyampaikan keterangan tanpa pendampingan pengacara.

Judha pun mengimbau kepada masyarakat Indonesia di AS jika terjadi kasus penangkapan untuk segera menghubungi hotline perwakilan RI yang terdekat. Dia juga mengingatkan masyarakat agar memahami hak-hak yang mereka miliki dalam sistem hukum AS.

"Itu [hak] semua dilindungi dalam sistem hukum Amerika Serikat. Tetapi tentu mereka harus paham, agar ketika mengalami penangkapan, hak-haknya tetap dilindungi," ujar Judha.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memotong anggaran Rp 4,4 triliun untuk efisiensi. Dengan begitu, pagu anggaran Kementerian Imipas menjadi Rp 11,4 triliun.

Hal itu dijelaskan Menteri Imipas Agus Andrianto dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025). Agus menjelaskan pemangkasan anggaran tersebut terdiri atas pemotongan belanja barang Rp 2,96 triliun dan pemotongan belanja modal Rp 1,52 triliun.

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran telah ditetapkan nilai efisiensi sejumlah Rp 4,4 triliun. Dengan demikian, dari pagu awal sejumlah Rp 15,9 triliun yang dapat dipergunakan menjadi Rp 11,4 triliun," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Kamis (13/2/2025).

Agus menjelaskan anggaran belanja pegawai tidak terpangkas. Dirinya menjelaskan pemangkasan anggaran dilakukan pada dua direktorat jenderal (ditjen) di Kementerian Imipas, yakni Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Ditjen Imigrasi.

"Anggaran yang diefisiensi hanya pada belanja barang dan belanja modal, sedangkan belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi," kata agus.

Agus menjelaskan anggaran untuk napi tidak dipotong. Pembangunan sejumlah lapas juga dipastikan terus berlanjut.

"Nggak. Nggak kita potong. Sudah. Kita hanya potong di belanja modal sama belanja barang. Tidak mengurangi sedikit pun hak para warga binaan," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa anggarannya dipangkas sebesar Rp 41 miliar. Kondisi ini disebut berpotensi berdampak negatif pada upaya penegakan HAM di Tanah Air

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan bahwa dari total anggaran awal lembaganya sebesar Rp 112,8 miliar. Akibat efisiensi, anggaran yang tersisa dan bisa digunakan Rp 71,6 miliar.

“Terisa anggaran yang dapat dipakai sebesar Rp 71,6 miliar sekian-sekian, yang dibagi menjadi tiga budget item, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal,” ujar Atnike dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Menurut Atnike, efisiensi dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari belanja operasional perkantoran dan perjalanan dinas. Namun, pemangkasan terbesar terjadi pada anggaran penegakan HAM.

Dia menyebut bahwa anggaran penegakan HAM turun drastis dari Rp 11,7 miliar pada 2024, menjadi hanya Rp 1,2 miliar pada 2025.

“Artinya, lebih dari 90 persen anggaran untuk penegakan HAM mengalami penurunan, dan ini akan menjadi masalah karena pada tugas fungsi penegakan HAM," kata Atnike.

"Kami tidak bisa menggunakan anggaran non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk menjamin independensi dari Komnas HAM dalam upaya-upaya penegakan hak asasi manusia,” ujarnya lagi.

Selain itu, pemotongan anggaran juga menjadi kendala bagi Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan investigasi dugaan pelanggaran HAM di daerah terpencil dan perbatasan.

"Kemampuan kami melayani masyarakat, misalnya dengan melakukan pemantauan langsung itu jauh lebih berkurang. Padahal banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM itu kan terjadi di wilayah terluar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke," kata Atnike.

Dampak pemangkasan anggaran juga dirasakan oleh sekretariat Komnas HAM di tingkat provinsi, yang selama ini menjadi garda terdepan melayani masyarakat di daerah rawan konflik HAM.

Atnike mengatakan, program pemajuan HAM, misalnya pengkajian, pendidikan, dan penyuluhan juga turut terdampak pemangkasan anggaran.

Meski demikian, Atnike memastikan bahwa Komnas HAM tetap berupaya mencari dukungan non-APBN untuk tetap menjalankan program-program ini. Komnas HAM juga akan mengoptimalkan mekanisme pengaduan dan konsultasi secara daring.

“Kami mencoba memaksimalkan mekanisme pengaduan secara online, konsultasi, permintaan keterangan secara online itu untuk sementara ini kami coba efektifkan,” ujar Atnike.

“Selama ini beberapa kali bisa. Tetapi, ada kasus misalnya kayak saksi di lapangan, kejadian peristiwa itu harus datang langsung kan,” katanya lagi.

Di sisi lain, Komnas HAM tetap berkomitmen menjalankan agenda penting pada tahun ini, salah satunya sebagai Ketua Forum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia se-Asia Tenggara (Southeast Asia National Human Rights Institution Forum).

"Ini tidak bisa ditunda, Komnas HAM akan menjadi tuan rumah, Indonesia akan menjadi tuan rumah kegiatan dari forum Komnas Ham Se-Asia Tenggara tersebut,” ujar Atnike.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa anggarannya dipangkas sebesar Rp 41 miliar. Kondisi ini disebut berpotensi berdampak negatif pada upaya penegakan HAM di Tanah Air

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan bahwa dari total anggaran awal lembaganya sebesar Rp 112,8 miliar. Akibat efisiensi, anggaran yang tersisa dan bisa digunakan Rp 71,6 miliar.

“Terisa anggaran yang dapat dipakai sebesar Rp 71,6 miliar sekian-sekian, yang dibagi menjadi tiga budget item, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal,” ujar Atnike dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Menurut Atnike, efisiensi dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari belanja operasional perkantoran dan perjalanan dinas. Namun, pemangkasan terbesar terjadi pada anggaran penegakan HAM.

Dia menyebut bahwa anggaran penegakan HAM turun drastis dari Rp 11,7 miliar pada 2024, menjadi hanya Rp 1,2 miliar pada 2025.

“Artinya, lebih dari 90 persen anggaran untuk penegakan HAM mengalami penurunan, dan ini akan menjadi masalah karena pada tugas fungsi penegakan HAM," kata Atnike.

"Kami tidak bisa menggunakan anggaran non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk menjamin independensi dari Komnas HAM dalam upaya-upaya penegakan hak asasi manusia,” ujarnya lagi.

Selain itu, pemotongan anggaran juga menjadi kendala bagi Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan investigasi dugaan pelanggaran HAM di daerah terpencil dan perbatasan.

"Kemampuan kami melayani masyarakat, misalnya dengan melakukan pemantauan langsung itu jauh lebih berkurang. Padahal banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM itu kan terjadi di wilayah terluar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke," kata Atnike.

Dampak pemangkasan anggaran juga dirasakan oleh sekretariat Komnas HAM di tingkat provinsi, yang selama ini menjadi garda terdepan melayani masyarakat di daerah rawan konflik HAM.

Atnike mengatakan, program pemajuan HAM, misalnya pengkajian, pendidikan, dan penyuluhan juga turut terdampak pemangkasan anggaran.

Meski demikian, Atnike memastikan bahwa Komnas HAM tetap berupaya mencari dukungan non-APBN untuk tetap menjalankan program-program ini. Komnas HAM juga akan mengoptimalkan mekanisme pengaduan dan konsultasi secara daring.

“Kami mencoba memaksimalkan mekanisme pengaduan secara online, konsultasi, permintaan keterangan secara online itu untuk sementara ini kami coba efektifkan,” ujar Atnike.

“Selama ini beberapa kali bisa. Tetapi, ada kasus misalnya kayak saksi di lapangan, kejadian peristiwa itu harus datang langsung kan,” katanya lagi.

Di sisi lain, Komnas HAM tetap berkomitmen menjalankan agenda penting pada tahun ini, salah satunya sebagai Ketua Forum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia se-Asia Tenggara (Southeast Asia National Human Rights Institution Forum).

"Ini tidak bisa ditunda, Komnas HAM akan menjadi tuan rumah, Indonesia akan menjadi tuan rumah kegiatan dari forum Komnas Ham Se-Asia Tenggara tersebut,” ujar Atnike.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal (Purn) Agus Andrianto mengatakan, anggaran makan untuk narapidana (napi) tidak terkena pemotongan imbas dari kebijakan efisiensi anggaran.

Agus menekankan bahwa hak para warga binaan tidak berkurang sedikitpun pasca pemangkasan anggaran Kementerian Imipas.

Diketahui, Kementerian Imipas mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 4,49 triliun.

"Enggak, enggak kita potong. Kita hanya potong di belanja modal dan belanja barang. Tidak mengurangi sedikitpun hak para warga binaan," ujar Agus saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Agus mengatakan, pihaknya juga akan tetap melanjutkan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang sudah berlangsung saat ini.

Dia mengungkapkan, tidak ingin proyek pembangunan lapas malah jadi mangkrak.

"Ya tetap jalan, karena untuk penyelesaian, tapi jangan sampai nanti yang dibangun mangkrak," katanya.

Diketahui, anggaran Kementerian Imipas yang awalnya Rp 15,9 triliun, kini tersisa Rp 11,4 triliun.

Hal tersebut disampaikan Agus dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp 4.492.200.000.000," ujar Agus.

"Dengan demikian, dari pagu awal sebesar Rp 15 triliun, yang dapat dipergunakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi Rp 11.469.930.370.000," katanya lagi.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal (Purn) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya turut terkena efisiensi.

Anggaran Kementerian Imipas yang awalnya Rp 15,9 triliun, kini tersisa Rp 11,4 triliun.

Hal tersebut disampaikan Agus Andrianto dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp 4.492.200.000.000," ujar Agus, Kamis.

"Dengan demikian, dari pagu awal sebesar Rp 15 triliun, yang dapat dipergunakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi Rp 11.469.930.370.000," katanya lagi.

Agus lantas mengklaim bahwa anggaran yang dipangkas itu hanyalah pada belanja barang dan belanja modal.

Dia menyebut bahwa anggaran untuk belanja pegawai sama sekali tidak kena efisiensi.

"Hal tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan di 32 lapas (lembaga pemasyarakatan, rutan (rumah tahanan) pada 18 wilayah dan sarana prasarana, sedangkan Imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan," ujar Agus.

Menurut Agus, pihaknya akan tetap melakukan pelayanan dan penegakan hukum seperti biasa meski terkena efisiensi anggaran.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, menegaskan tidak ada pemerasan yang dilakukan kliennya terhadap pengusaha sekaligus dokter kecantikan Reza Gladys.

Diketahui, Reza Gladys sebelumnya melaporkan Nikita atas dugaan pengancaman atau pemerasan melalui media elektronik serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam laporannya, Reza mengeklaim dirinya diperas oleh Nikita dan kawan-kawan hingga Rp 5 miliar.

Fahmi menjelaskan bahwa Nikita dan Reza Gladys menjalin kerja sama untuk me-review produk skincare yang berlaku selama satu tahun.

“Endorse. Dia (Reza Gladys) minta tolong kepada Niki supaya me-review. Ini terpaksa saya jelaskan kepada Anda biar semuanya tidak salah dalam mengomentari atau melihat sesuatu,” kata Fahmi saat ditemui di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2025).

“Dia ingin di-review yang baik-baik dalam waktu satu tahun,” tambah Fahmi.

Fahmi bahkan mengeklaim memiliki bukti percakapan mengenai kerja sama antara Nikita dan Reza Gladys.

Ia menegaskan bahwa percakapan melalui media elektronik, seperti WhatsApp, bisa dijadikan bukti.

“Kerja sama itu jelas ada kesepakatannya, dan bisa dibuktikan dari percakapan di WhatsApp. Memang belum dituangkan secara notaris, tapi perjanjian bisa bersifat lisan maupun tertulis,” tutur Fahmi.

“Ada percakapan di antara mereka. Mereka minta tolong supaya di-review yang baik-baik. Nanti kalau sudah satu tahun, tolong beritahu ya, Mak, supaya saya bayar lagi. Nah, terus masalahnya di mana?” tambah Fahmi.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, menjelaskan bahwa laporan ini bermula dari keluhan Reza Gladys yang merasa nama dan produknya dijelek-jelekkan di akun TikTok Nikita Mirzani.

Merasa dirugikan, pengusaha skincare tersebut mencoba menghubungi Nikita melalui asistennya, Mail Syahputra, untuk bertemu dan bersilaturahmi pada 13 November 2024.

Namun, menurut Reza, pertemuan itu justru berujung pada dugaan pemerasan.

Ia mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp 5 miliar agar Nikita tidak membahasnya lagi di media sosial.

“Respons dari terlapor adalah ancaman akan speak up di media sosial jika pertemuan itu tidak menghasilkan uang. Terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar sebagai uang tutup mulut,” kata Ade Ary kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Merasa tertekan, Reza akhirnya mentransfer uang sebesar Rp 4 miliar secara bertahap ke rekening yang diarahkan oleh pihak Nikita Mirzani.

Pada 14 November 2024, Reza mengirimkan Rp 2 miliar, lalu keesokan harinya, 15 November 2024, ia kembali mentransfer Rp 2 miliar.

“Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebesar Rp 4 miliar,” ujar Ade.

Reza Gladys kemudian melaporkan Nikita Mirzani dan kawan-kawan ke polisi pada 3 Desember 2024.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal. Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu.

"Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada tahun 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp60,5 miliar menjadi Rp113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan bahwa gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," katanya.

Efisiensi itu pun, kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Dengan target efisiensi yang signifikan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan APBN 2025 untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal. Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu.

"Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada tahun 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp60,5 miliar menjadi Rp113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan bahwa gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," katanya.

Efisiensi itu pun, kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Dengan target efisiensi yang signifikan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan APBN 2025 untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal. Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu.

"Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada tahun 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp60,5 miliar menjadi Rp113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan bahwa gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," katanya.

Efisiensi itu pun, kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Dengan target efisiensi yang signifikan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan APBN 2025 untuk mendukung program-program prioritas nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih, menilai telah wafatnya rule of law atau prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Hal ini disampaikan Junaedi merespons hukuman suami aktris Sandra Dewi itu yang diperberat dari 6,5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dalam putusan banding.

Diketahui, Harvey sempat dihukum 6,5 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Hukuman Pengadilan Tipikor ini lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara untuk Harvey Moeis.

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat rule of law pada hari Kamis, 13 Februari 2025, setelah rilisnya bocoran putusan pengadilan tinggi atas banding yang diajukan JPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat," kata Junaedi kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Junaedi pun meminta publik untuk mendoakan penegakan hukum di Indonesia supaya bisa berjalan berdasarkan aturan yang berlaku.

Ia lantas menyinggung istilah Latin "ratio legis" yang tidak boleh kalah dengan "ratio populis".

Adapun ratio legis adalah alasan atau tujuan di balik pembuatan undang-undang.

Dalam penjelasan lain, ratio legis juga bisa diartikan sebagai pemikiran hukum yang berdasarkan akal sehat dan nalar.

Sementara itu, ratio populis kerap diartikan sebagai penilaian masyarakat.

"Mohon doanya agar hukum dapat tegak kembali dan ratio legis tidak boleh kalah oleh ratio populis, apalagi akrobatik hukum atas penggunaan ketentuan hukum yang salah adalah pembangkangan atas legalitas," kata Junaedi.

Hukuman terdakwa dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis, diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara di tingkat banding.

Pengadilan Tinggi Jakarta menilai, Harvey Moeis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama.

"Menjatuhkan pidana kepada Harvey Moeis selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Teguh Harianto di ruang sidang di PT Jakarta, Kamis pagi.

Selain pidana badan dan denda, majelis hakim banding juga menambah hukuman pidana pengganti Harvey Moeis dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar.

Jika uang tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah terbit keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dirampas untuk negara.

Dalam hal Harvey tidak memiliki harta untuk menutup uang pengganti, hukumannya akan ditambah 10 tahun.

"Menghukum uang pengganti Rp 420 miliar," kata Hakim Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kementeriannya terkena efisiensi anggaran sebesar Rp4,4 triliun. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, per 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp4,4 triliun," kata Agus saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).

Dia mengatakan bahwa pagu awal anggaran Kementerian Imipas untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15,9 triliun. Namun, dengan adanya efisiensi yang telah direkonstruksi tersebut, maka kini anggaran Kementerian Imipas yang bisa digunakan menjadi Rp11,4 triliun.

Walaupun anggarannya dipangkas, mantan Wakapolri itu memastikan bahwa efisiensi tidak akan terjadi pada belanja pegawai dan hanya akan menyentuh pada belanja barang operasional dan non-operasional, serta belanja modal.

Selain itu, dia mengungkapkan efisiensi anggaran juga dilakukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan serta tiga unit eselon satu lainnya, yakni sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan pengembangan sumber daya manusia.

"Kami tetap berkomitmen dan berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan penegakan hukum, melalui optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia," jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa anggaran yang tersedia digunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan pada 32 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di 18 wilayah. Dirjen Imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan.

"Kami mohon dukungan untuk menyetujui usulan efisiensi," kata Agus.