JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terpangkas sebesar Rp 60,5 miliar dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 174 miliar, karena efisiensi anggaran.

"Anggaran Rp 174 miliar total efisiensi Rp 60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp 113 miliar," kata Menteri HAMNatalius Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Meski anggaran terpotong, Pigai menjamin bahwa gaji para pegawai tidak akan ikut terdampak pemangkasan.

"Yang jelas, tidak satupun gaji kami potong karena itu penting," ujarnya.

Bukan hanya gaji, Pigai juga tidak akan memotong anggaran untuk unit di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) HAM.

"Kami juga tidak lakukan efisiensi di pusat data dan informasi HAM karena memang nggak ada anggarannya karena ini unit baru," kata Pigai.

Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM akan mengikuti kebijakan efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya menyatakan siap dan boleh cek di semua media, sampai hari ini yang mengucapkan siap dan tidak terpengaruh cuma Kementerian HAM," ujarnya.

Sebelumnya, Pigai diketahui sempat menjadi perbincangan karena meminta anggaran mencapai Rp 20 triliun.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

Jakarta -

Kementerian HAM terkena efisiensi anggaran Rp 60 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 174 miliar. Menteri HAM Natalius Pigai menjamin tidak ada pegawai yang terkena potongan gaji imbas efisiensi tersebut.

"Anggaran Rp 174 miliar total efisiensi adalah 60 miliar kami dapat Rp 60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp 113 miliar," kata Pigai dalam paparannya saat rapat bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pigai menegaskan tak ada gaji pegawai yang dipotong usai terkena efisiensi anggaran. Dia juga mengatakan tidak melakukan efisiensi di unit pusat data dan informasi HAM.

"Tapi yang jelas gaji satu pun kami tidak potong karena itu penting kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di pusat data dan informasi HAM karena memang nggak ada anggarannya karena ini unit baru," kata dia.

"Pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," tambahnya.

Diketahui, Prabowo meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada salah satu poin, Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

(ial/maa)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di kementeriannya tidak akan mempengaruhi kinerja maupun operasional.

Eks Komisioner Komnas HAM itu menjelaskan, anggaran Kementerian HAM untuk 2025 awalnya sebesar Rp 174 miliar.

Anggaran ini disusun berdasarkan kebutuhan Ditjen HAM sebelum Kementerian HAM berdiri.

Dalam rangka efisiensi, Kementerian HAM melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 60 miliar, sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp 113 miliar.

“Saya tidak perlu menjelaskan efisiensi di mana saja, tapi yang jelas gaji satupun kami tidak potong, karena itu penting,” ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025).

“Kami juga tidak melakukan efisiensi di Pusat Data dan Informasi HAM maupun Pusat Pengembangan SDM HAM, karena ini unit baru yang memang belum memiliki anggaran. Pusat Pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," sambungnya.

Di hadapan anggota Komisi XIII DPR RI, Pigai menyatakan bahwa sejak hari pertama kebijakan efisiensi diumumkan oleh Presiden, Kementerian HAM langsung menyatakan kesiapan tanpa merasa terbebani.

Dia pun mengeklaim bahwa kementerian yang dipimpinnya tetap bisa beroperasi secara normal tanpa ada pengurangan fasilitas maupun layanan.

“Dan itu saya buktikan. Kantor hari ini di Kementerian HAM berjalan normal, satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah (Work From Home). Kita baru dialog dan diskusi orang sudah ketakutan,” kata Pigai.

Pigai pun meyakini bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo demi kebaikan dan kepentingan masyarakat.

“Saya meyakini Presiden adalah kapten kapal yang mengarungi samudra bergelombang. Percaya saja kapten kapal ini akan berlabuh, mengantarkan rakyatnya di tepian samudra dengan selamat,” pungkas Pigai.

Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengapresiasi langkah Natalius dalam mengelola anggaran kementerian yang terbatas tanpa mengorbankan kinerja.

Dia bahkan menilai Presiden Prabowo tidak salah memilih menteri dan wakil menteri HAM untuk pemerintahannya.

"Terima kasih, Kakak. Pak Prabowo tidak salah menempatkan Pak Natalius Pigai dan Mugianto sebagai human rights defender. Anggaran kecil tapi tetap bisa berjuang," ujar Willy sambil tersenyum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal. Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu.

"Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada tahun 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp60,5 miliar menjadi Rp113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan bahwa gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," katanya.

Efisiensi itu pun, kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Dengan target efisiensi yang signifikan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan APBN 2025 untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa organisasi profesi seperti organisasi kedokteran idealnya hanya ada satu di Indonesia.

Hal ini disampaikan Yusril Ihza Mahendra menyikapi adanya dualisme organisasi profesi kedokteran yang ada di Indonesia, antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), saat menghadiri dan membuka Muktamar XXXII Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu.

Yusril mengatakan bahwa IDI adalah organisasi profesi yang berbeda dari organisasi lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), perkumpulan, yayasan atau pun partai politik.

"IDI ini organisasi profesi yang berbeda dari ormas, perkumpulan, yayasan apalagi dengan parpol, sudah pasti berbeda," kata Yusril.

Menurutnya, persoalan organisasi profesi seperti di kedokteran atau pun organisasi profesi lainnya sampai dengan hari ini belum mempunyai undang-undang (UU) tentang Organisasi Profesi. Oleh karena itu ke depan, kata Yusril, alangkah baiknya bagaimana memikirkan sebaiknya organisasi profesi tersebut memiliki UU.

Sebab, kata dia, organisasi profesi akan menjalankan sebagian daripada fungsi-fungsi negara, walaupun organisasi profesi bukan organ negara tetapi organisasi profesi menjalankan sebagian fungsi negara. Demikian pula dengan masalah kesehatan.

"Ini menjadi tugas pemerintah untuk merancang UU organisasi profesi," ujarnya.

Yusril mengakui pada dasarnya masalah kesehatan ini tanggungjawab negara tapi negara tidak bisa langsung melaksanakannya, karena itu negara memerlukan orang yang memiliki keahlian dan profesi di bidang itu (kesehatan, red). Artinya tugas tersebut tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak memiliki latar belakang itu (kesehatan red).

"Oleh karena itu fungsi-fungsi kedokteran ini melalui organisasi seperti IDI sama dengan fungsi pertahanan negara kita. Kenapa, karena kalau rakyatnya tidak sehat, rakyatnya pada sakit semua, berpengaruh pada ketahanan kepada bangsa dan negara kita," tegasnya.

Karena itu pemerintah lanjutnya, betul-betul berkeinginan menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI. Bahkan, sejauh mungkin tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan IDI. Kalaupun ada, tentu diselesaikan dengan cara-cara musyawarah demi kepentingan bersama. Untuk itu, pemerintah tentu dengan cara-cara persuasif akan berupaya menjembatani perbedaan-perbedaan itu.

"Kalau kita bicara secara idealnya, dokter itu berhimpun dalam sebuah organisasi profesi bukan berhimpun dalam ormas. Kalau ormas siapapun bisa bikin ormas. Tapi kalau organisasi profesi hanya orang yang mempunyai profesi di situ," terang Yusril.

"Karena organisasi profesi itu, seperti advokat tidak mungkin bisa mengangkat advokat. Kalau IDI tidak mengangkat dokter tapi izin dokter atau rekomendasi izin untuk praktek dan kemudian melakukan pengawasan, pendidikan dan menerapkan sanksi tugas IDI. Karena organisasi profesi yang mempunyai hal itu. Dan itu tidak ada pada ormas," sambungnya.

Oleh karena itu, dalam posisi dualisme organisasi profesi antara IDI dan PSDI ini, Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha menjembatani supaya akhirnya betul-betulnya mempunyai organisasi profesi kedokteran yang kuat dan menjadi mitra negara dalam menyelesaikan persoalan kesehatan yang dihadapi bersama.

"Jadi kita tidak bicara soal pengakuan dan tidak pengakuan. Pemerintah sebetulnya menjembatani perbedaan sampai saatnya kita memiliki organisasi kedokteran yang harapannya hanya satu organisasi profesi. Kalau ormas orang bisa buat banyak tapi kalau profesi satu. Yang jelas pemerintah berusaha menjembatani hal itu dan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Toh ini juga untuk demi kebaikan kita semua," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Mataram -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mendorong organisasi profesi kesehatan di Indonesia hanya satu. Ia menjelaskan organisasi profesi berbeda dengan organisasi kemasyarakatan alias ormas.

"Pemerintah hanya menjembatani perbedaan sampai saatnya nanti kita mempunyai organisasi profesi kedokteran, yang harapan kami mudah-mudahan disepakati jadi satu organisasi profesi. Kalau ormas bisa bikin banyak-banyak," ujar Yusril saat diwawancarai seusai membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-32 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2/2025).

Yusril lantas menyinggung banyaknya organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Dia menilai para tenaga kesehatan idealnya terhimpun dalam satu organisasi profesi.

Untuk diketahui, ada berbagai organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Selain IDI, ada pula Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan lainnya.

"Kalau kita berbicara secara idealnya, dokter itu memang terhimpun di dalam organisasi profesi, bukan terhimpun pada ormas. Kalau ormas siapa saja bisa bikin ormas, tapi kalau organisasi profesi itu hanya orang yang mempunyai profesi," imbuhnya.

Yusril lantas menjelaskan organisasi seperti IDI tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dokter. Meski begitu, IDI dapat mengeluarkan izin atau rekomendasi hingga sanksi untuk praktik dokter.

Ia mengakui belum ada undang-undang (UU) yang mengatur keberadaan organisasi profesi. Ia mendorong lahirnya UU yang mengatur keberadaan organisasi profesi seperti dimiliki Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Dengan begitu, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/RT) organisasi keprofesian bisa disahkan dengan keputusan presiden.

"Karena dia (organisasi profesi) akan menjalankan sebagian dari fungsi-fungsi negara walaupun dia bukan organisasi negara," kata Yusril.

Yusril menekankan permasalahan kesehatan merupakan tanggung jawab negara. Meski begitu, dia melanjutkan, negara tetap memerlukan orang-orang yang mempunyai keahlian profesi di bidang kesehatan.

"Oleh karena itu, pemerintah betul-betul berkeinginan untuk menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI sebanyak mungkin," tandas Yusril.

(iws/iws)

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah lembaga negara, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaporkan pemangkasan anggaran signifikan untuk tahun 2025.

Oleh karenanya, masing-masing lembaga harus menyesuaikan pola kerja dan program kerjanya agar tetap bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa lembaganya harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 122,22 miliar dari total pagu Rp 229,91 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif yang dapat digunakan pada 2025 hanya sebesar Rp 107,69 miliar.

"LPSK mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan terus melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas layanan perlindungan saksi dan korban," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, LPSK akan melakukan berbagai upaya penghematan, termasuk penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil.

Achmadi juga menyebut bahwa LPSK memiliki 1.500 Sahabat Saksi Korban (SSK) yang tersebar di berbagai daerah, yang akan dioptimalkan dalam mendukung tugas lembaga.

Selain itu, LPSK akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFA) pada hari tertentu guna menekan biaya operasional.

"Kami tetap fokus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dengan sepenuh hati, meskipun anggaran terbatas," ujar Achmadi.

Sementara itu, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

Kemudian, BPIP mengalami pemangkasan anggaran yang lebih besar, yakni Rp 191,6 miliar atau 51,17 persen dari pagu awal Rp 374,42 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif BPIP pada 2025 menjadi Rp 182,82 miliar.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, lembaganya sempat mengajukan relaksasi anggaran sebesar Rp 210 miliar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada 4 Februari 2025.

Namun, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp 26,29 miliar atau 12,52 persen dari usulan awal.

"Kelonggaran efisiensi ini akan kami gunakan untuk dua program utama, yakni pembinaan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila sebesar Rp 20 miliar dan penyusunan rancangan undang-undang BPIP sebesar Rp 6,29 miliar," kata Yudian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Setelah rekonstruksi efisiensi pagu anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2025 menjadi Rp 107 miliar. Anggaran tersebut dipangkas dari penetapan sebesar Rp 122,22 miliar dari pemberitahuan semula sebesar Rp 144,5 miliar.

“Total pagu anggaran LPSK tahun 2025 setelah rekonstruksi efisiensi menjadi Rp107,69 miliar,” kata Ketua LPSK Achmadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Achmadi menjelaskan pagu efektif LPSK tahun anggaran 2025 sebesar Rp107,69 miliar akan dialokasikan untuk dua program utama. Diantaranya Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp 32,78 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 74,91 miliar.

Lebih detail, Achmadi mengatakan bahwa anggaran program penegakan dan pelayanan hukum sebesar Rp 32,78 miliar, kegiatan penerimaan, penelaahan, dan investigasi permohonan dengan anggaran Rp 9,59 miliar, serta pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban sebesar Rp 23,18 miliar.

Sementara itu, anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 74,91 miliar dialokasikan untuk penyelenggaraan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, sarana dan prasarana, tata usaha, serta pengawasan internal sebesar Rp 73,66 miliar.

“Rinciannya, belanja gaji sebesar Rp 41,04 miliar, operasional dan pemeliharaan kantor Rp 29,07 miliar, pemeliharaan data center dan lisensi server LPSK Rp 2,37 miliar, serta dukungan manajemen dan administrasi Rp 1,18 miliar,” jelas Achmadi.

Sisa anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,25 miliar dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan layanan hukum, kehumasan, protokol, dan penyusunan peraturan.

Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa DPR RI mendukung rekonstruksi efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya optimalisasi tanpa mengurangi kualitas layanan publik. DPR menyetujui hasil rekonstruksi efisiensi anggaran yang telah disusun, termasuk efisiensi anggaran LPSK.

Willy berharap efisiensi ini tetap menjamin perlindungan saksi dan korban yang optimal serta tidak mengurangi pelayanan yang menjadi mandat utama LPSK.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Komisi XIII DPR RI telah menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN 2025 untuk kementerian dan lembaga mitra kerja mereka, termasuk LPSK.

Meskipun mengalami efisiensi anggaran, Achmadi menegaskan bahwa LPSK mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan telah menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan saksi dan korban. Beberapa langkah yang akan dilakukan LPSK meliputi penyederhanaan prosedur permohonan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan, serta penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Selain itu, LPSK juga akan melakukan penghematan perjalanan dinas dengan mengurangi jumlah personel dan durasi perjalanan, menerapkan sistem paperless untuk mengurangi penggunaan alat tulis kantor, serta mengoptimalkan efisiensi sarana dan prasarana perkantoran, seperti penggunaan air, listrik, dan bandwidth internet.

Jakarta -

Kementerian HAM terkena potongan anggaran Rp 60 miliar karena adanya efisiensi anggaran. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan kementeriannya tidak terganggu usai adanya potongan anggaran.

"Intinya saja bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia di hari pertama kebijakan efisiensi oleh presiden saya menyatakan siap dan boleh cek di semua media," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2025).

Pigai mengatakan di kementeriannya tidak ada satu pun lampu yang mati karena efisiensi. Dia mengatakan mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

"Di Kementerian Hak Asasi Manusia berjalan normal satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah," kata dia.

Meski begitu, Pigai mengatakan kementeriannya memiliki beban besar dengan anggaran yang tersisa. Yaitu hari menggaji 1.130 pegawainya yang tersebar di 20 kantor wilayah.

"Setelah melakukan efisiensi sekalipun kami memegang beban besar yaitu kurang lebih 4 eselon satu, 20 kantor wilayah dua pusat yang baru muncul, staf kami sekarang, dulu cuma 188, sekarang 1.300 lebih, tunggu saya baca supaya saya tidak salah 1.134 pegawai," kata Pigai.

Sebelumnya, Kementerian HAM terkena efisiensi anggaran Rp 60 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 174 miliar. Menteri HAM Natalius Pigai menjamin tidak ada pegawai yang terkena potongan gaji imbas efisiensi tersebut.

"Anggaran Rp 174 miliar total efisiensi adalah 60 miliar kami dapat Rp 60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp 113 miliar," kata Pigai.

Adapun Prabowo meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada salah satu poin, Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Simak juga Video 'Menteri Pigai Sambangi PBNU, Bahas Penguatan HAM di Sekolah':

(ial/maa)

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah lembaga negara, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaporkan pemangkasan anggaran signifikan untuk tahun 2025.

Oleh karenanya, masing-masing lembaga harus menyesuaikan pola kerja dan program kerjanya agar tetap bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa lembaganya harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 122,22 miliar dari total pagu Rp 229,91 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif yang dapat digunakan pada 2025 hanya sebesar Rp 107,69 miliar.

"LPSK mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan terus melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas layanan perlindungan saksi dan korban," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, LPSK akan melakukan berbagai upaya penghematan, termasuk penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil.

Achmadi juga menyebut bahwa LPSK memiliki 1.500 Sahabat Saksi Korban (SSK) yang tersebar di berbagai daerah, yang akan dioptimalkan dalam mendukung tugas lembaga.

Selain itu, LPSK akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFA) pada hari tertentu guna menekan biaya operasional.

"Kami tetap fokus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dengan sepenuh hati, meskipun anggaran terbatas," ujar Achmadi.

Sementara itu, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

Kemudian, BPIP mengalami pemangkasan anggaran yang lebih besar, yakni Rp 191,6 miliar atau 51,17 persen dari pagu awal Rp 374,42 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif BPIP pada 2025 menjadi Rp 182,82 miliar.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, lembaganya sempat mengajukan relaksasi anggaran sebesar Rp 210 miliar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada 4 Februari 2025.

Namun, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp 26,29 miliar atau 12,52 persen dari usulan awal.

"Kelonggaran efisiensi ini akan kami gunakan untuk dua program utama, yakni pembinaan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila sebesar Rp 20 miliar dan penyusunan rancangan undang-undang BPIP sebesar Rp 6,29 miliar," kata Yudian.

IDXChannel - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, kementeriannya terkena efisiensi sebesar Rp4,4 triliun. Hal itu sebagaimana untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, tanggal 10 februari 2035, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp4.492.200.000.000," kata Agus saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dia menambahkan, pagu awal anggaran kementeriannya untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.962.130.370.000. Dengan adanya efisiensi yang telah direkonstruksi tersebut, maka kini anggaran Kementerian Imipas yang bisa digunakan menjadi Rp11.469.930.370.000.

Walaupun anggarannya dipangkas, dia memastikan bahwa efisiensi tidak akan terjadi pada belanja pegawai dan hanya akan menyentuh pada belanja barang operasional dan non operasional, serta belanja modal.

Selain itu, efisiensi anggaran juga dilakukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan. Sedangkan tiga unit eselon satu lainnya yakni sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan pengembangan sumber daya manusia.

Ditemui setelah rapat, Agus memastikan anggaran untuk makanan para warga binaan tak terpangkas. Ia mengatakan, pihaknya tak mengurangi sedikitpun hak warga binaan.

"Enggak, enggak kita potong. Kami hanya potong di belanja modal dan belanja barang. Tidak mengurangi sedikitpun hak para warga binaan," kata Agus.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA - Masyarakat sipil Banten mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Agung Sedayu Group dan pemerintah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ). Aduan itu dibuat lantaran masyarakat Banten merasa dirugikan atas dampak proyek strategis nasional pembangunan PIK 2.

Mereka datang ke Kantor Komnas HAM pada pukul 09.30 WIB dan melakukan diskusi tertutup selama tiga jam. Kedatangan masyarakat Banten itu turut didampingi oleh Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.

"Kehadiran kita bersama masyarakat sipil dan masyarakat Banten kita mendampingi, memfasilitasi rakyat Banten yang terdampak dengan proyek strategis nasional PIK 2," kata Abraham saat ditemui, Kamis (13/2/2025).



Dalam diskusi internal itu, Abraham menyebut rakyat Banten menyampaikan testimoni mereka yang merasa terintimidasi dan merasa hak asasi manusia dilanggar oleh pengembang yang turut difasilitasi oleh negara.

"Oleh karena itu dalam diskusi tadi kuat dugaan ada pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi yang dilakukan Agung Sedayu Group dan difasilitasi oleh negara, itu tadi kesimpulan diskusi kami," tutur Abraham.

Salah satu bentuk intimidasi dan pelanggaran hak asasi manusia atas proyek itu misalnya hilangnya mata pencarian masyarakat. Bahkan masyarakat Banten juga terusir dari wilayah mereka.

"Sebelumnya belum pernah dilaporkan, inilah saatnya. Hilangnya pekerjaan mereka, mereka terusir dari wilayahnya, jadi mereka sudah merasa tidak berdaya lagi," katanya.

Abraham berharap Komans HAM nantinya tidak hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mencari jalan keluar atas masalah yang terjadi. Lebih dari itu, ia berharap agar Komnas HAM melakukan penyelidikan untuk menguak dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan.

"Kami meminta tadi ke Komnas HAM bahwa sebaiknya nanti bukan hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah tapi harus melakukan penyelidikan pro justicia terhadap dugaan pelanggaran HAM yang tejradi di proyek strategis nasional PIK 2," tutupnya.