MATARAM, KOMPAS.com - Rosiady Sayuti, mantan Sekretaris Daerah NTB periode 2016-2019 ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Ia ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan NTB Convention Centre (NCC).

"Penahanan dilakukan di Lapas Praya Lombok Tengah," kata Ketua Tim Penyidik Pidsus Kejati NTB, Hindra AS, Kamis (13/2/2025).

Terpisah, Kejati NTB telah menahan mantan Direktur PT Lombok Plaza inisial DS alias Doli pada Selasa, 7 Januari 2025.

Doli sebagai tersangka utama dalam kasus pemanfaatan lahan NCC tersebut.

Kini, Doli ditahan di Lapas IIA Kuripan Lombok Barat.

Hindra mengungkapkan, mantan Sekda itu ditahan di Lapas IIB Praya Lombok Tengah untuk mengantisipasi adanya pertukaran informasi.

"Tersangka kita tahan 20 hari ke depan," ujarnya.

Dalam kasus ini, Rosiady diduga menyalahgunakan wewenang saat menjabat terkait pemanfaatan pembangunan NCC.

Hindra menyampaikan, sesuai rencana anggaran pembangunan, seharusnya Pemerintah Daerah (Pemda) menerima Rp 12 miliar.

Dalam pelaksanaannya, Pemda hanya menerima Rp 6,5 miliar dalam perjanjian Bangun Guna Serah dengan PT Lombok Plaza.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai nampaknya harus berpuas diri dengan anggaran hasil efisiensi sebesar Rp113 miliar dari yang semula Rp174 miliar.

Meski dipangkas, Natalius Pigai yakin besaran anggaran saat ini terbilang cukup untuk kementeriannya.

Perlu diketahui, pemangkasan anggaran ini terjadi lantaran menindaklanjuti Instruksi Presiden atau Inpres pertama yang diterbitkan Prabowo Subianto dengan Inpres Nomor 1/2025 yang diterbitkan pada Rabu, 22 Januari lalu.

“Cukup [anggaran Rp113 miliar untuk Kementerian HAM],” tegasnya seusai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI dengan agenda penetapan hasil rekonstruksi anggaran K/L 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kamis (13/2/2025).

Menilik jauh hari saat awal Pigai menjabat sebagai Menteri HAM, dia pernah berharap mendapat anggaran lebih dari Rp20 triliun. Tujuannya agar bisa membangun penegakan HAM di Indonesia.

Namun, jauh panggang dari api. Harapan Pigai pun jauh dari kenyataan. Anggaran yang disediakan APBN untuk Kementerian HAM hanya sekitar Rp60 miliar saja per tahun.

“Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM. Kalau negara punya anggaran, saya mau segitu,” katanya di kantor Kementerian HAM Jakarta, pada Senin (21/10/2024) lalu.

Harapannya kala itu pun menuai perhatian dari berbagai pihak. Bahkan dia pun pernah menyatakan dirinya bangga karena diserang perkara harapan anggaran Rp20 triliun itu.

“Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang,” ungkapnya saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Harus Berpuas Diri dengan Anggaran Rp113 Miliar

Di tengah hiruk-pikuk efisinesi, Kementerian Keuangan dan DPR hanya bisa memberikan alokasi anggaran untuk Kementerian HAM Rp113 miliar. Kementerian Pigai terkena pemangkasan anggaran 2025 sebesar Rp60 miliar.

Dia menuturkan sebelumnya Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp174 miliar. Namun, setelah terkena efisiensi, kini anggaran yang tersedia hanya Rp113 miliar.

“Total efisiensi adalah Rp60 miliar, setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini adalah Rp113 miliar,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Eks anggota Komnas HAM ini pamer lantaran saat Inpres efisiensi anggaran terbut, pihaknya langsung menyatakan siap dan tak terpengaruh dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

“Kita ikuti saja dan percaya saja kepada pemerintah dan DPR. Mungkin sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih besar dan lebih luas, sehingga kami tinggal melanjutkan perintah dari pimpinan pemerintah” tukasnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, kamis (13/2/2025).

Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan praperadilan kami ditolak

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menyampaikan tim hukum akan mempertimbangkan apakah mengajukan permohonan praperadilan baru atau tidak, usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat menerima praperadilan status tersangka kliennya.

"Kami perlu sampaikan bahwa ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan praperadilan kami ditolak," kata Ronny saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

Ronny yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional menyampaikan, putusan hakim tidak mengabulkan atau menolak gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto.

Sebab, putusan hakim adalah tidak dapat menerima permohonan praperadilan karena secara administratif tidak memenuhi syarat lantaran ada penggabungan dua sprindik terkait suap dan Obstruction of justice (Oj).

Kendati demikian, dia menilai hal ini tidak menjadi masalah karena objek dan tersangkanya sama. Di lain sisi, dirinya menghormati tafsir hakim terhadap hal tersebut.

"Pertimbangan hakim dalam keputusan hari ini belum mengacu pada objek pengujian, yakni objek penetapan tersangka terhadap Mas Hasto Kristiyanto," ujarnya.

Pada Kamis ini, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dugaan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

Hakim mengabulkan eksepsi dari Termohon, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.

"Kemudian, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon kabut atau tidak jelas," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengklaim pihaknya sudah mengikuti prosedur dengan mengumpulkan bukti, tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk penetapan tersangka Hasto terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Sedangkan tim hukum Hasto menilai penetapan tersangka sang klien terlalu cepat, tidak diperkuat dengan bukti baru serta menyoroti pergantian pimpinan KPK.

Permohonan praperadilan tersebut teregister dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menegaskan efisiensi anggaran akan menyulitkan lembaganya dalam menunaikan tugas. Menurutnya, kerja Komnas HAM di bidang penegakkan HAM pun bakal terganggu pula.

Atnike menyebut dukungan teknis penegakan HAM berpotensi mengalami kendala akibat efisiensi. Pada tahun 2024, realisasi anggaran untuk penegakan HAM sebesar Rp 11,7 miliar.

"Pada tahun 2025 ini setelah rekonstruksi, Komnas HAM hanya bisa memiliki alokasi sebesar Rp1,2 miliar. Artinya lebih dari 90 persen anggaran untuk penegakan HAM mengalami penurunan," kata Atnike di DPR RI, Kamis (13/2/2025). Atnike menegaskan hal ini akan menjadi masalah karena pada fungsi penegakan HAM Komnas HAM tidak bisa menggunakan anggaran non-APBN. "Ini untuk menjamin independensi," ujar Atnike.

Selain itu, Komnas HAM mendapat DIPA sebesar Rp 112,8 miliar pada 2024. Kemudian rekonstruksi efisiensi belanja Rp 41 miliar membuat anggaran yang bisa digunakan sekitar Rp 71,6 miliar. Jumlah tersebut dibagi menjadi tiga budget item, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

"Untuk belanja pegawai, sama seperti kementerian lembaga yang telah memaparkan sebelumnya, tidak ada pemotongan maupun pengurangan. Untuk belanja modal, ada pengurangan, karena kami sedang melakukan renovasi yang sudah berjalan sejak tahun lalu, dan kalau tidak dilanjutkan, maka gedung akan mangkrak dan rusak," ucap Atnike.

Komnas HAM bakal menerapkan strategi efisiensi seperti operasional perkantoran. Dari realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp 20,2 miliar, pada 2025 ini diefisiensikan sebesar Rp3,7 miliar. Dengan demikian anggaran yang dapat dialokasikan adalah Rp 16,5 miliar.

"Efisiensi dilakukan tentunya melalui penguatan tata kelola perkantoran, yang tidak usah saya bacakan, tadi sudah disinggung oleh Pak Pigai (Menteri HAM Natalius Pigai), kalau kementerian HAM tidak ada lampu yang mati, tapi kami melakukan efisiensi juga untuk biaya-biaya kantor lainnya, agar Komnas Ham tetap dapat bekerja secara optimal," ucap Atnike.

Kemudian terkait dukungan manajemen, pada tahun 2024 realisasi anggaran sekitar Rp 14,1 miliar. Tetapi pada tahun 2025 ini, setelah rekonstruksi maka yang tersisa Rp4.8 miliar. Anggaran setipis itulah yang akan digunakan menunaikan tugas Komnas HAM. "Salah satunya yang paling banyak dilakukan dalam efisiensi yang terjadi saat ini adalah pengurangan biaya perjalanan dinas, pemanfaatan media digital dan lain sebagainya," ujar Atnike.

Terlepas dari itu, Atnike memaparkan prioritas kegiatan Komnas Ham tahun 2025 yang tak dapat dipangkas. Pasalnya sejak tahun lalu sudah diperhitungkan pada tahun ini Komnas HAM berstatus ketua forum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Se-Asia Tenggara.

"Komnas HAM akan menjadi tuan rumah, Indonesia akan menjadi tuan rumah kegiatan dari forum Komnas HAM Se-Asia Tenggara tersebut," ujar Atnike.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan anggaran yang dipotong sekitar 52 persen. "Pemangkasan anggaran di Komnas HAM cukup besar 52 persen," kata Anis saat dihubungi Republika, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya setelah pemangkasan, anggaran yang ada tak bisa memenuhi untuk operasional Komnas HAM. Bahkan, ia pun menyebut layanan Komnas HAM tak bisa berjalan sepenuhnya.

"Untuk operasional saja tidak cukup ya kemudian juga untuk program layanan-layanan yang harusnya bisa kami sediakan atau itu merupakan mandat kami sebagai lembaga HAM seperti layanan pengaduan kasus kemudian ditindaklanjuti juga dengan investigasi atau mediasi ini tidak bisa kami lakukan sepenuhnya ke depan karena keterbatasan anggaran yang kami miliki," katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengatakan dampak lainnya yakni kesulitan untuk melakukan kerja kerja pemajuan HAM di Indonesia. Termasuk kajian terkini terhadap situasi manusia. "Termasuk bagaimana melakukan kerja kerja pemajuan HAM termasuk di dalamnya adalah respon kajian terhadap situasi manusia yang terjadi," katanya.

Di sisi lain, pihaknya juga mengungkapkan bahwa kedepan ada kemungkinan Komnas HAM tak bisa ikut memberikan pandangan apabila ada pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU). "Termasuk juga memberikan pandangan terkait rancangan undang-undang yang penting untuk diselaraskan dengan HAM kami tidak bisa melakukan itu karena pemotongan anggaran yg sangat besar," katanya.

Usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 13 DPR terkait rekonstruksi efisiensi anggaran, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, tidak memberikan komentar ketika ditanya mengenai perbedaan nilai anggaran yang diterima dengan nilai anggaran yang pernah diajukannya sebesar Rp20 triliun.

RUU PPRT yang kembali menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2025–2029 tidak memiliki alasan untuk penundaan pembahasan dan pengesahannya

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dibutuhkan demi menjamin pemenuhan hak PRT sebagai salah satu kelompok rentan.

“Dalam Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, ditegaskan bahwa PRT merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pengaturan khusus dalam pemenuhan hak atas pekerjaan,” kata anggota Komnas HAM Anis Hidayah saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Anis menyebut PRT selama ini mendapat kesulitan untuk pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak. Komnas HAM menerima pengaduan terkait PRT yang mengalami pelanggaran HAM, seperti gaji tidak dibayar, hilang kontak, kekerasan, perdagangan orang, dan kekerasan seksual.

Dijelaskan Anis, jenis hubungan kerja PRT kerap dikecualikan dari hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pemberi kerjanya adalah perseorangan dan hubungan kerjanya dianggap bersifat kekeluargaan.

Kondisi itu mengakibatkan PRT rentan menanggung risiko pekerjaan seorang diri, hilang tanggung jawab dari pemberi kerja karena nihilnya landasan hukum, serta hilangnya akses dan layanan maksimal dari negara berupa fasilitas kesejahteraan, penegakan hukum, dan kebebasan berserikat.

Di sisi lain, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pekerja Rumah Tangga tahun 2011 dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Pengaturan PRT saat ini hanya merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Untuk itu, menurut Anis, dibutuhkan undang-undang yang menjamin PRT dalam mendapatkan perjanjian kerja berisi hak dan kewajiban yang mengikat bagi pemberi kerja dan pekerja serta memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Undang-undang tersebut, sambung dia, juga demi menjamin PRT mendapatkan penempatan dan penyaluran tenaga kerja yang bebas diskriminasi dan bermartabat, hak berkumpul dan berserikat, serta pendidikan dan pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun penyalur.

Atas dasar itu, Anis mengatakan Komnas HAM mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) PPRT yang berlandaskan pada penghormatan HAM dan mendorong pembahasan yang partisipatif.

“RUU PPRT yang kembali menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2025–2029 tidak memiliki alasan untuk penundaan pembahasan dan pengesahannya,” ujarnya menegaskan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kuasa hukum Harvey Moeis , Junaedi Saibih mengkritik putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat vonis Harvey dan terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi timah. Dalam sidang putusan banding, Kamis (13/2/2025), vonis Harvey diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun.

Dua terdakwa lain, yakni mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan pengusaha Helena Lim. Hakim menjatuhkan vonis penjara kepada Mochtar Riza 20 tahun penjara. Sementara itu, Helena Lim vonisnya diperberat dari 5 tahun menjadi 10 tahun penjara dan dihukum membayar uang pengganti Rp900 juta.

"Helena uang pengganti Rp900 juta. Barang yang disita melebihi nilainya, ini menyalahi kaidah hukum," ujar Junaedi, Kamis (13/2/2025).



Menurutnya, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menandakan wafatnya rule of laws di Indonesia atau prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan politis/pejabat.

"Telah wafat rule of Laws pada hari Kamis, 13 Februari 2025 setelah rilisnya bocoran putusan Pengadilan Tinggi atas banding yang diajukan JPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat," katanya.

Junaedi menambahkan prinsip dan rasio hukum tidak boleh kalah oleh pertimbangan populisme yang membabi-buta.

"Mohon doanya agar hukum dapat tegak kembali dan ratio legis nggak boleh kalah oleh ratio populis apalagi akrobatik hukum atas penggunaan ketentuan hukum yang salah adalah pembangkangan atas legalitas," paparnya.

Hingga kini pengadilan belum dapat membuktikan kebenaran dari klaim kerugian lingkungan yang dimasukan sebagai kerugian negara senilai Rp300 triliun, termasuk tidak ada temuan suap dan gratifikasi. Karena itu, Junaedi mempertanyakan pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat vonis Harvey dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun.

"Suap nggak ada, gratifikasi nggak ada. Kasus nggak ada suap, gak ada kerugian aktual, apalagi kerugian BUMN bukan kerugian negara," katanya.

Menanggapi dibebankannya denda sebesar denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan terhadap mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi. Junaedi berpendapat, pengenaan pidana tambahan atau denda (uang pengganti) seharusnya berdasarkan perhitungan faktual alias nilai buku, di mana dihitung atas dasar besaran yang dinikmati Riza selama proses kerja sama smelter berlangsung.

Junaedi mencatat, BPKP tidak pernah melakukan perhitungan secara mendalam mengenai hal tersebut. Terlebih perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP tidak didasarkan atas suatu neraca laba/rugi.

"Yang dihitung hanyalah besaran jumlah pengeluaran PT Timah dalam kerja sama smelter tanpa pernah menghitung berapa besaran jumlah yang dihasilkan dari penjualan timah hasil kerja sama smelter," katanya.

Dalam laporan tahunan PT Timah, lanjut dia, secara sektoral dari kerja sama smelter membukukan keuntungan Rp233 miliar. "Lalu darimana hitungan kerugian negara dihitungnya? Biar anak akuntansi semester 1 menjawab yang tahu cara membuat neraca laba/rugi," ucap Junaedi.

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum menegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tak terlibat kasus pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

"Hasto Kristiyanto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak, disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi suap," kata kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis usai sidang putusan gugatan praperadilan penetapan tersangka Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

Dia mengaku menyayangkan lantaran dalam putusan itu tidak menemukan pertimbangan hukum (legal reasoning) yang diyakinkan untuk bisa memahami kenapa praperadilan itu ditolak.

Terlebih, kasus suap Harun Masiku sudah inkrah sejak beberapa tahun lalu.

"Yang kami harapkan sebenarnya mendapat perhatian dan legal reasoning yang kuat dari hakim tunggal yang memeriksa perkara ini. Tapi apa dikata? Putusan yang dangkal," ujarnya.

Sementara, kuasa hukum Hasto lainnya, Maqdir Ismail menambahkan pihaknya akan mempertimbangkan apakah akan mengajukan permohonan praperadilan kembali.

Namun, permohonan ini juga tergantung dengan kondisi Hasto Kristiyanto dan bukti-bukti yang dimiliki.

"Tentu saja kami akan mencoba mencari bukti-bukti yang lain terkait dengan permohonan kalau seandainya kami lakukan praperadilan kembali," ucap Maqdir.

Pada Kamis ini, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto tidak menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dugaan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

"Kemudian, menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabut atau tidak jelas," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengklaim pihaknya sudah mengikuti prosedur dengan mengumpulkan bukti, tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk penetapan tersangka Hasto terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Sedangkan pihak Hasto menilai penetapan tersangka sang klien terlalu cepat, tidak diperkuat dengan bukti baru serta menyoroti pergantian pimpinan KPK.

Permohonan praperadilan tersebut teregister dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap tidak ada pengurangan hak pegawai imbas kebijakan efisiensi anggaran.

"Harapannya tidak ada pengurangan terhadap hak-hak kepegawaian para staf LPSK," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dikonfirmasi, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, LPSK belum menentukan nasib 40 pegawai honorer yang terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Intinya bahwa kami sedang membahas soal efisiensi anggaran yang terbaru (secara lebih teknis ya)," kata dia.

Sebelumnya, Sebanyak 40 pegawai honorer Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Dari 60 (pegawai honorer), 40 akan hilang, ya karena itu dampak dari efisiensi, dampak dari pemotongan anggaran terhadap LPSK sebesar 62 persen," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Pegawai honorer yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tenaga profesional yang sedang menjalankan program perlindungan berbasis komunitas.

"Sudah tiga tahun berjalan. Nah sekarang ini sebenarnya masuk pada tahap transisi yang mana nanti di program itu akan dilebur pada Biro AKH atau Hukum, Kerja Sama, dan Humas," ungkap Tomy.

Kendati demikian, LPSK masih berdiskusi terkait pegawai honorer yang terancam di PHK akibat efisiensi anggaran.

"Masih dalam diskusi ya karena kan kita sekarang juga mengupayakan, setidaknya jangan 62 persenlah pemotongannya (anggaran)," kata dia.

MATARAM, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mendorong rancangan undang-undang yang mengatur tentang organisasi profesi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Yusril usai membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke XXXII di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2/2025).

Yusril mengatakan, saat ini Indonesia belum mempunyai undang-undang tentang organisasi profesi.

"Saya kira tugas pemerintah dalam periode sekarang ini merancang organisasi profesi dan pembentukan organisasi profesi sebenarnya memang harus dilakukan dengan undang-undang, idealnya seperti itu," kata Yusril usai membuka acara Muktamar IDI di Mataram, Kamis (13/2/2025).

Yusril menegaskan bahwa organisasi profesi berbeda dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), perkumpulan, maupun partai politik (parpol).

Menurut Yusril, seharusnya kegiatan profesi diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang dan pembentukan organisasi profesi harus dilakukan dengan undang-undang.

"Alangkah baiknya jika ke depan kita memikirkan organisasi profesi akan seperti itu karena dia akan menjalankan sebagian fungsi negara," kata Yusril.

Menurut Yusril, meski masalah kesehatan adalah tanggung jawab negara, tetapi negara memerlukan orang-orang yang mempunyai keahlian dan profesi di bidangnya yang tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran.

IDI dalam hal ini adalah mitra strategis pemerintah yang dibutuhkan untuk membantu menjaga ketahanan nasional.

"Pemerintah berkeinginan untuk menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI dan sebanyak mungkin tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan IDI, dan kalaupun ada tentu akan kita selesaikan dengan cara musyawarah untuk kepentingan kita bersama," kata Yusril.

Muktamar IDI ke XXXII resmi dibuka oleh Menteri Yusril Ihza Mahendra, ditandai dengan pemukulan gendang beleq (alat musik tradisional Lombok).

Muktamar ini dihadiri lebih dari 1.500 dokter anggota IDI dari seluruh Indonesia sebagai utusan dan delegasi.

Muktamar IDI ke XXXII di Kota Mataram akan berlangsung mulai 12-15 Februari 2025.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro merespons santai hujan kritik masyarakat atas pelantikan sejumlah staf khusus kementerian di tengah upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.

"Ya semua dikritik kan. Biasa itu," kata Juri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Juri tak menjawab dengan tegas terkait sikap Istana atas keputusan kementerian tertentu melantik sejumlah staf khusus saat upaya efisiensi anggaran dilakukan.

Ia menilai menurut aturan yang berlaku setiap kementerian memiliki kewenangan untuk melantik staf khusus sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Juri pun mempersilakan setiap menteri menentukan proporsi jumlah staf khusus yang dibutuhkan kementerian mereka untuk membantu tugas dan fungsi menteri.

"Ya stafsus kan memang secara perpres-nya dimungkinkan setiap kementerian itu mengangkat stafsus," katadia.

"Nah nanti tinggal setiap menteri atau kepala lembaga mempertimbangkan berapa kebutuhan yang diperlukan jumlah dari stafsus setiap kementerian. Itu diserahkan kepada kementeriannya masing-masing," sambung Juri.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan melantik selebritas Deddy Corbuzier menjadi Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Selasa (11/2) pagi.

Selain Deddy, pada Selasa pagi lalu, Menhan Sjafrie Samsoeddin juga melantik empat sosok lain menjadi stafsus menhan dan satu orang jadi asisten khusus.

Karo Infohan Kemhan Brigjen Frega Wenas mengatakan Deddy dilantik karena punya kepakaran di bidang komunikasi dan jangkauan (engagement) media sosial yang luas Hal tersebut dinilai jadi nilai plus untuk membantu sosialisasi kebijakan pertahanan nasional.

Adapun, pelantikan itu dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto memangkas besar-besaran pos APBN 2025.

Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari lalu.

JAKARTA - Pengacara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto , Todung Mulya Lubis mengungkapkan kekecewaannya atas putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak praperadilan kliennya. Todung menyebut putusan hakim sebagai pembodohan hukum.

?Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini, publik menginginkan dengan legal reasoning (penalaran tentang hukum, red) yang sangat menyakinkan dan itu yang tak kita temukan,? ujarnya di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Dia tak menemukan pertimbangan hukum dari hakim yang memiliki dasar bisa meyakinkan pihaknya bahwa praperadilan tersebut patut ditolak. Maka itu, dia menilai adanya keadilan sesat dalam putusan tersebut.



"Kami kecewa dengan putusan praperadilan, kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa menyakinkan kita semua bahwa permohonan praperadilan itu tidak diterima," tuturnya.

"Buat saya, ini satu apa yang disebut miscarriage of justice, miscarriage itu kan keguguran, jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke PN Jaksel tuk menguji abuse of power, pelanggaran yang dilakukan oleh KPK karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan," sambungnya.

Dia menilai tuduhan Hasto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah di kasus Wahyu Setiawan dkk oleh KPK tak berdasar karena putusan kasus Wahyu Setiawan dkk sudah inkrah 5 tahun lalu. Bahkan, kata dia, nama Hasto tak disebut sebagai pihak pemberi suap, terlibat, ataupun yang memfasilitasi suap.