JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus persetubuhan dan aborsi anak Nikita Mirzani, Vadel Badjideh resmi menjadi tersangka, Kamis (13/2/2025).

Pengamatan Kompas.com di Polres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 20.15 WIB, Vadel Badjideh tampak mengenakan baju berwarna oranye bertuliskan tersangka di punggungnya.

Dia juga mengenakan celana berwarna oranye dan menggunakan masker berwarna putih.

Saat berjalan, Vadel tidak banyak berkomentar. Dia hanya berjalan seperti biasa, tidak menundukkan kepala.

Saat membuka maskernya, di depan awak media, Vadel beberapa kali sempat tersenyum dan menganggukkan kepalanya.

Vadel sendiri baru saja melakukan tes kesehatan di Polda Metro Jaya hari ini.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Vadel Badjideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly (17).

"Iya ditetapkan sebagai tersangka," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi dilansir dari Antara, Kamis (13/2/2025).

Vadel ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan hari ini di Polres Metro Jakarta Selatan.

Dia diperiksa mulai pukul 15.00 WIB. Selama lima jam diperiksa, Vadel dicecar 53 pertanyaan dari penyidik.

Kemudian, pukul 19.30 WIB, penyidik melakukan gelar perkara. Dari rangkaian tersebut, polisi telah mengumpulkan barang bukti beserta visum sehingga bisa menetapkan Vadel Badijeh sebagai tersangka.

Laporan Nikita terhadap Vadel Badjideh teregister dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Nikita melaporkan Vadel Badjideh terkait Kejahatan Perlindungan Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 76d UU 35/2014 dan/atau 77 A juncto 45 A dan/atau 421 KUHP juncto Pasal 60 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 346 KUHP juncto Pasal 81.

Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus persetubuhan dan aborsi anak Nikita Mirzani, Vadel Badjideh resmi menjadi tersangka, Kamis (13/2/2025).

Pengamatan Kompas.com di Polres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 20.15 WIB, Vadel Badjideh tampak mengenakan baju berwarna oranye bertuliskan tersangka di punggungnya.

Dia juga mengenakan celana berwarna oranye dan menggunakan masker berwarna putih.

Saat berjalan, Vadel tidak banyak berkomentar. Dia hanya berjalan seperti biasa, tidak menundukkan kepala.

Saat membuka maskernya, di depan awak media, Vadel beberapa kali sempat tersenyum dan menganggukkan kepalanya.

Vadel sendiri baru saja melakukan tes kesehatan di Polda Metro Jaya hari ini.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Vadel Badjideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly (17).

"Iya ditetapkan sebagai tersangka," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi dilansir dari Antara, Kamis (13/2/2025).

Vadel ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan hari ini di Polres Metro Jakarta Selatan.

Dia diperiksa mulai pukul 15.00 WIB. Selama lima jam diperiksa, Vadel dicecar 53 pertanyaan dari penyidik.

Kemudian, pukul 19.30 WIB, penyidik melakukan gelar perkara. Dari rangkaian tersebut, polisi telah mengumpulkan barang bukti beserta visum sehingga bisa menetapkan Vadel Badijeh sebagai tersangka.

Laporan Nikita terhadap Vadel Badjideh teregister dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Nikita melaporkan Vadel Badjideh terkait Kejahatan Perlindungan Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 76d UU 35/2014 dan/atau 77 A juncto 45 A dan/atau 421 KUHP juncto Pasal 60 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 346 KUHP juncto Pasal 81.

Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Jakarta -

Polisi menahan seleb TikTok sekaligus dancer Vadel Badjideh, tersangka kasus persetubuhan terhadap anak Nikita Mirzani, LM. Begini tampang Vadel berbaju tahanan.

Pantauan detikcom di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025), Vadel terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Vadel tidak menjelaskan apa pun saat ditanya soal kasusnya.

Vadel terlihat mengenakan masker putih dengan tangan diborgol. Vadel langsung dibawa ke ruang konferensi pers penetapan status tersangkanya.

Vadel Tersangka

Polisi menetapkan Vadel Badjideh sebagai tersangka kasus persetubuhan terhadap anak Nikita Mirzani, LM. Vadel langsung ditahan oleh pihak kepolisian.

"Untuk sementara ini kita masih di penyidik (ditahan). Penyidik masih mencari lagi keterangan tentunya dari VA," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi di Mapolda Jaksel, Kamis (13/2).

Vadel saat itu langsung diperiksa. Vadel dicecar dengan 53 pertanyaan.

"Kemudian, VA sudah diperiksa sebagai saksi dengan 53 pertanyaan lebih kurang. Dengan lebih kurang juga 4 sampai 5 jam waktunya. Kemudian, itu pun dengan selingan dengan istirahat. Lanjut penetapan saksi ke tersangka," jelasnya.

Polisi menetapkan Vadel sebagai tersangka setelah memiliki bukti yang cukup. Polisi juga telah melakukan gelar perkara.

"Pada malam hari ini tadi setelah gelar perkara sekiranya jam 19.30 WIB," jelasnya.

"Kemudian, kenapa dari VA sudah ditetapkan menjadi tersangka karena memang kita mempunyai alat bukti," imbuhnya.

(whn/haf)

BOGOR, investor.id – Presiden Prabowo Subianto membahas efisiensi anggaran dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (14/2/2025).

“Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dia menuturkan, seluruh menteri di Kabinet Merah Putih sepakat terhadap efisiensi anggaran tersebut. “Dan semua Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih setuju dengan itu,” ujar Supratman.

Selanjutnya, dia menuturkan pertemuan KIM turut membahas bagaimana Indonesia bisa bersatu untuk kemakmuran.

“Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus Presiden mengimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa,” jelas dia.

Sementara itu, Supratman menegaskan tidak ada pembahasan mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih dalam pertemuan tersebut.

“Enggak ada (pembahasan reshuffle). Prinsipnya beliau mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun Republik ini. Demi untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” imbuh Supratman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Perwakilan korban penipuan investasi bodong yang diwakili Melani Lubis selaku kuasa hukum menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini berkaitan dengan langkah-langkah konkret dalam mendukung penyelesaian kasus penipuan investasi yang merugikan masyarakat.

Korban berharap agar proses hukum di pengadilan segera dipercepat sehingga mereka mendapatkan keadilan dan hak-haknya.

Melani menyebutkan pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal. Kasus penipuan modus investasi bodong menjadi perhatian publik setelah ribuan korban melaporkan kerugian yang dialami akibat janji keuntungan tinggi yang tidak terbukti.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap, modus operandi investasi bodong melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat dengan skema investasi palsu yang menjanjikan keuntungan tetap dalam waktu singkat.

Namun, alih-alih memberikan keuntungan, para korban justru kehilangan seluruh dana yang mereka investasikan.

Dalam beberapa sidang terakhir, pihak kejaksaan telah membeberkan bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan pelaku utama dalam penggelapan dana nasabah. Salah satu fakta yang mencuat adalah penggunaan dana nasabah untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk pembelian aset-aset mewah dan investasi lain.

Melani juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mempercepat proses hukum kasus tersebut.

"Kami berharap pengadilan segera memutuskan kasus ini dengan adil dan tegas, sehingga para korban mendapatkan kembali hak-haknya yang selama ini terenggut," katanya.

Korban meminta pemerintah terus memperketat regulasi terhadap investasi berbasis teknologi digital mengingat maraknya penipuan yang menyasar masyarakat dengan iming-iming keuntungan besar.

"Kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam investasi bodong seperti yang kami alami," ujar Melani.

Melani bersama korban lainnya tetap optimistis bahwa keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang transparan dan adil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen untuk tetap menjalankan upaya penanggulangan terorisme sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di tengah efisiensi anggaran.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR di Jakarta, Kamis (13/2), Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengaku pihaknya mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Kami optimistis bahwa beragam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia akan tetap berjalan sesuai amanat UU di tengah kebijakan yang baru," ujar Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, BNPT akan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018.

Selain menyatakan dukungan terhadap efisiensi, Eddy juga menyatakan kesiapan BNPT untuk turut berperan dalam mewujudkan Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI melalui upaya kolaboratif.

Ia menjelaskan hal tersebut terutama pada poin ke-2 Astacita dalam program kerja ke-8, yakni memperkuat sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme.

RDP ditutup dengan pernyataan persetujuan usulan rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 yang disampaikan Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengajak masyarakat untuk tidak melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan yang pernah terjadi di masa lalu lewat buku kumpulan cerpen "Mata Harumi".

"Situasi-situasi kekerasan yang terjadi, baik dalam peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, maupun situasi-situasi terkini yang sebetulnya walaupun dilakukan beberapa tahun yang lalu masih memiliki relevansi terhadap kehidupan kita pada saat ini. Bagi Komnas Perempuan, kehadiran buku cerpen 'Mata Harumi' punya andil dalam memperbanyak ruang-ruang memorialisasi," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani di Jakarta, Jumat.

Kumpulan cerpen ini mengangkat pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang sebagai gambaran dari realitas sosial, termasuk realitas keseharian perempuan yang masih berada dalam lingkar diskriminasi, kekerasan, hingga bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya.

Andy Yentriyani berharap "Mata Harumi" tidak hanya dipandang sebagai karya sastra semata, tetapi juga sebagai media dalam memahami realitas sosial terutama pengalaman dan posisi perempuan dengan segala tantangannya.

"Kami meyakini bahwa ruang budaya melalui media sastra, cetak, drama, cerpen, memberikan ruang untuk menjumpai lebih banyak orang sehingga memiliki kesempatan untuk bukan saja membaca, tapi juga menyimak, menarik pembelajaran, dan mengasah kepekaan sehingga mau melakukan sebuah tindakan yang dapat turut menghapus kekerasan terhadap perempuan," katanya.

"Mata Harumi" merupakan karya penulis Putu Oka Sukanta.

Putu merupakan survivor tragedi 1965/1966 yang pernah mengalami masa-masa kelam karena kebijakan politik pemerintah saat itu.

Meski demikian, Putu Oka Sukanta terus berkarya sebagai seniman dan menghasilkan karya-karya sastra luar biasa hingga meraih Lifetime Achievement Award dari Ubud Writers and Readers Festival tahun 2022.

"Mata Harumi" merupakan karya ke-30 yang dihasilkan Putu Oka Sukanta.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Anita Wahid meminta otoritas penyelidikan Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian penembakan WNI di Malaysia yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

“Kami menghormati kedaulatan Malaysia, namun kami juga meminta otoritas Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut,” kata Anita dalam keterangan tertulis AICHR Indonesia yang diterima di Jakarta, Jumat.

Anita menyampaikan hal tersebut dalam Sidang ke-40 Komisi HAM ASEAN di Langkawi, Malaysia, yang diselenggarakan pada 11-14 Februari 2025.

Dia juga menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam atas kejadian penembakan WNI di Malaysia tersebut.

Anita menambahkan bahwa Indonesia juga meminta kepada otoritas Malaysia untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Menurut Anita, AICHR atas inisiasi Indonesia mengadakan acara ASEAN Dialogue on Human Rights and Policing yang pertama pada tahun lalu yang dihadiri oleh para aparat penegak hukum dari ASEAN.

Salah satu rekomendasi dari kegiatan tersebut adalah pentingnya pengarusutamaan HAM dalam praktik penegakan hukum.

Anita berpendapat bahwa tindakan berlebihan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak sesuai dengan semangat yang dihasilkan dari dialog tersebut.

Sebelumnya pada 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960.

Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Sedangkan di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

AICHR merupakan singkatan dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN, dan merupakan lembaga hak asasi manusia regional di Asia Tenggara.

AICHR dibentuk pada 2009 dan merupakan bagian dari ASEAN, organisasi berbasis aturan dan proses pembangunan Komunitas ASEAN, serta memiliki tujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayahnya.

Anita Wahid terpilih sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR periode 2025-2027, berdasarkan seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Sebelumnya, posisi tersebut dipegang oleh Yuyun Wahyuningrum, yang telah berkontribusi dalam berbagai pencapaian kepentingan Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN selama periode 2019-2024.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Rutan Tarutung dengan 4 Instansi sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan.

"Rutan Tarutung melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan 4 Instansi sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan," terang Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Sembiring, Jumat (14/2).

Keempat instansi yang digandeng masing-masing adalah UPT Puskesmas Hutabaginda tentang tatalaksana layanan konseling dan tes HIV sukarela, dan tes HIV atas inisiatif pemberi layanan kesehatan dan konseling serta tatalaksana tuberkulosis dengan strategi directly observed treatment shortcourse.

Instansi kedua yakni Dinas Pemuda dan Olahraga Taput tentang pelaksanaan olahraga senam, dan instansi ketiga adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera Cabang Tarutung tentang pelaksanaan pos bantuan hukum pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung.

Sementara, instansi keempat adalah Yayasan Nathania Theological Seminary tentang program pembinaan kerohanian agama kristen bagi tahanan dan narapidana pada Rutan Tarutung.

Disebutkan, kerjasama tersebut juga senada dengan harapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno mengharapkan kinerja pemasyarakatan yang harus semakin baik dan transparan dan memastikan bahwa program akselerasi kementerian dan Asta Cita Presiden dapat berjalan dengan maksimal di wilayah Sumatera Utara.

"Perjanjian kerjasama ini dapat semakin meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada seluruh warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung," tukas Evan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto telah menemui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membahas soal pengamanan lapas.

Agus menyampaikan bahwa saat ini keamanan lapas perlu ditingkatkan. Pasalnya, kondisi di lapas kerap diwarnai dengan peredaran gelap narkoba, membutuhkan peran Polri.

“Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran Kepolisian, karena personel kami sangat terbatas,” ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/2/25).

Mantan Wakapolri itu mengatakan kolaborasi antara pihaknya dengan Polri merupakan wujud dukungan untuk menyukseskan visi Asta Cita Presiden, terutama dalam pemberantasan peredaran narkoba di lapas.

Dia juga mengungkap, hingga saat ini terdapat 313 Napi yang dipindahkan ke UPT Maximum Security Nusa Kambangan karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas.

“Kami juga menyelenggarakan kegiatan ketahanan pangan, Nusa Kambangan nantinya dapat menjadi model pembinaan dan pelatihan kepada warga binaan,” tambahnya.

Adapun, Agus juga telah mengedarkan surat agar seluruh Lapas harus kooperatif dengan aparat penegak hukum yang melakukan pengembangan penyelidikan tindak pidana, terutama Narkoba, telah dikeluarkan.

Di lain sisi, Kapolri Sigit menekankan bahwa dirinya akan membantu Kementerian Imipas dalam memberantas narkoba hingga ke dalam lapas. Oleh karenanya, korps Bhayangkara siap memberikan razia lapas dengan waktu 1x24 jam.

“Terkait dengan razia Lapas, kami siap memberikan dukungan 1x24 jam. Kita juga akan melakukan evaluasi 3 bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusakambangan dan semoga grafik penyebarannya dapat menurun,” ujar Sigit.

aset terdakwa bisa segera dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai ketetapan

Jakarta (ANTARA) - Korban investasi bodong EDCCash meminta Kejaksaan tidak mengajukan upaya hukum kembali setelah Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan banding para terdakwa, karena mereka ingin uangnya segera kembali.

"Kami berharap Kejaksaan tidak lagi mengajukan upaya hukum. Kami sudah merasa putusan di pengadilan tinggi telah adil," kata seorang korban yang merupakan Ketua Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama, Mulyana di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sudah memenuhi rasa keadilan bagi para korban investasi bodong EDCCash.

Menurut dia, yang terpenting bagi para korban yaitu uang mereka bisa kembali meskipun tidak penuh, asalkan semua proses hukum yang sudah berjalan bisa secepatnya inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Mulyana mengatakan dirinya bersama 500 korban lainnya sudah cukup lelah karena mengurusi kasus yang mengakibatkan kerugian hingga lebih dari Rp600 miliar.

"Kalau kami para korban ingin cepat selesai. Dan aset terdakwa bisa segera dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai ketetapan," katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum para korban yang tergabung pada Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama Mylanie Lubis mengatakan bahwa semua korban investasi bodong sudah mendapatkan rasa keadilan.

Selain itu, kata Mylanie, para korban juga telah berdamai dengan semua terdakwa karena mereka telah mengakui kesalahannya dan ingin mengembalikan kerugian dengan menjual seluruh asetnya.

"Semoga Jaksa menyudahi sampai di sini supaya tidak ada upaya hukum kasasi. Karena kami sudah puas dengan putusan dari pengadilan tinggi. Segera selesaikan supaya kerugian bisa dikembalikan," katanya.

Pada 2021 lalu, Bareskrim Polri menangkap enam tersangka terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang menggunakan aplikasi kripto EDCCash yang masuk daftar investasi ilegal atau bodong.

"Sampai saat ini ada enam tersangka yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Bareskrim Polri," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Enam tersangka yang telah diamankan termasuk CEO dari platform aset kripto E-Dinar Coin (EDC) Cash berinisial AY.

Penyidik Bareskrim Polri sebelumnya telah menerima laporan polisi terkait kasus EDCCash dengan Laporan Polisi Nomor LP 135/IV/2021/Bareskrim tertanggal 22 Maret 2021.

Selain mengamankan para tersangka dan melakukan penahanan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah tersangka AY dengan menyita 14 unit kendaraan roda empat, uang tunai baik berupa rupiah maupun mata uang asing, serta barang mewah lainnya.

"Kemudian penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan rumah tersangka H di Sukabumi, mengamankan empat kendaraan roda empat," kata Ramadhan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

New York -

Pemerintahan Presiden Donald Trump bakal memperketat imigrasi. Wamenlu Arrmanatha Nasir pun meminta WNI yang tinggal di AS untuk selalu membawa identitas.

Pria yang akrab disapa Tata itu mengatakan kebijakan Trump ditujukan untuk seluruh warga negara asing di Amerika Serikat, bukan hanya WNI saja.

Untuk itu, warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Amerika Serikat diimbau untuk selalu membawa identitas diri saat bepergian ke luar rumah.

"Berbagai langkah antisipasi sudah dilakukan termasuk terus mengimbau para WNI di Amerika Serikat untuk selalu membawa kartu identitas," kata dia dalam konferensi pers capaian pelayanan dan pelindungan WNI tahun 2024 di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Dia lalu berujar, "Jadi apabila ada razia, mereka bisa selalu menyampaikan status mereka apakah ilegal atau tidak."

Tata lalu menegaskan jika ada WNI yang diketahui terkena razia dengan status ilegal, perwakilan RI di AS akan meminta akses kekonsuleran sesegera mungkin untuk membantu mereka.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan ada dua WNI yang ditahan otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, yang satu ditahan di New York.

WNI berinisial TRN ditangkap pada 29 Januari di Atlanta dan warga RI berinisial BK ditangkap di New York pada 28 Februari. Mereka, lanjut Judha, sudah masuk dalam daftar deportasi sejak 2009.

"Kemudian yang bersangkutan mengajukan asylum (suaka), tapi ditolak," ujar dia.

Menurut Judha, Konsulat Jenderal RI di Houston telah melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan dan dipastikan sang WNI dalam kondisi sehat. Ia juga sudah mendapatkan akses kekonsuleran.

Di periode kedua menjadi presiden AS, Trump menerapkan kebijakan imigrasi secara ketat. Kurang dari sepekan setelah dilantik, Trump sudah menangkap ratusan imigran tak ilegal dan siap mendeportasi mereka.

-------

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia.

(wsw/wsw)