Abu Dhabi -

PDIP menggagas Pancasila Summit setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bertemu Pangeran Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed. PDIP menyebut pihak UEA punya semangat sama dengan nilai-nilai Pancasila.

Megawati bertemu Pangeran Khaled dan delegasi UEA di Sea Palace, Sabtu (15/2/2025) malam. Megawati didampingi putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama. Turut hadir Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP Andi Widjajanto serta Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi.

"Kami juga merencanakan untuk digelar Pancasila Summit di sini. Pancasila Summit di UAE," ujar Zuhairi kepada wartawan di Abu Dhabi, Minggu (16/2/2025).

Megawati disebut setuju dengan gagasan Pancasila Summit di UEA. Zuhairi menyebut, selama kunjungan luar negeri Megawati di Roma, Italia dan Vatikan, isu Pancasila juga sering disuarakan.

"Dan Ibu juga setuju, Bu, nanti yang untuk BPIP ini bikin Pancasila Summit, karena dari acara kunjungan pertemuan dengan Pope, dengan Scholas (Global Scholas Occurrentes) itu Pope juga menjelaskan Pancasila, maka perlu ada Pancasila Summit untuk bagaimana dunia ini semakin lebih damai, semakin lebih adil, dan UAE juga punya perhatian terhadap toleransi dan perdamaian," ujar Zuhairi.

Zuhairi menyebut gagasan Pancasila Summit menjadi penting bagi dunia jika terlaksana. Dia menyebut Presiden Pertama Sukarno dalam masanya selalu mengenalkan Pancasila kepada dunia.

"Ini kalau, jadi kalau ini, hasil pertemuan ini langkah besar bagaimana Pancasila menggema kembali di forum-forum dunia sebagai Bung Karno dalam bidangnya di PBB, di Al-Azhar, di Tunisia, Bung Karno selalu mengenalkan Pancasila," kata Zuhairi.

"Jadi ini semacam de javu, bagaimana Pancasila kembali hadir di panggung internasional, dan itulah sumbangsih Ibu Mega kepada dunia dalam bagaimana di balik hubungan Ibu Mega dengan keluarga besar Zayed Al Nahyan," imbuh politikus berlatar NU tersebut.

(gbr/haf)

Mukomuko (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) untuk merealisasikan program bantuan pendampingan hukum untuk warga miskin yang terjerat berbagai perkara pidana dan perdata.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko M Arpi di Mukomuko, Minggu, mengatakan, alokasi program bantuan hukum untuk warga miskin di Mukomko tahun 2025 bertambah dari dari tiga perkara menjadi empat perkara.

"Untuk merealisasikan program bantuan hukum untuk warga miskin ini, kami tetap menjalin kerja sama atau MoU dengan LBH, atau sama seperti tahun sebelumnya," katanya.

Dia mengatakan, pemerintah daerah setempat setiap tahun mengalokasikan dana untuk melaksanakan program bantuan hukum untuk warga miskin yang terjerat perkara perdata dan pidana.

Selanjutnya, katanya, pihak LBH menyampaikan proposal usulan kerja sama untuk menggunakan dana program bantuan hukum untuk warga miskin.

Dia mengatakan, sampai sekarang sudah ada proposal usulan kerja sama dari LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu, selanjutnya pemerintah daerah akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen usulannya dari LBH tersebut.

"Tahun 2024, kami menjalin bekerja sama dengan LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu karena lembaga itu sudah punya rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)," ujarnya.

Namun, realisasi program bantuan hukum untuk warga miskin di Kabupaten Mukomuko tahun 2024 tidak mencapai 100 persen, hanya dua dari tiga perkara yang terealisasi tahun sebelumnya.

Dia menjelaskan, penyebab realisasi program bantuan hukum untuk warga miskin tidak mencapai 100 persen karena ada usulan bantuan hukum untuk warga miskin tetapi diajukan oleh LBH yang belum ada rekomendasi dari Kemenkumham.

Kemudian, ada usulan pendampingan hukum terhadap warga miskin yang terjerat perkara dari LBH yang memiliki rekomendasi Kemenkumham, tetapi pada saat itu pelaksanaannya di akhir tahun sehingga tidak terkejar lagi waktunya.

Untuk itu, pihaknya tahun 2025 mematangkan persiapan agar realisasi program bantuan hukum untuk warga miskin bisa tercapai 100 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR pada Kamis (13/2/2025), Kementerian HAM memasukkan anggaran sebesar Rp 79 miliar untuk renovasi gedung. Usulan tersebut diajukan dalam anggaran belanja tambahan.

Bahkan, Kementerian HAM turut mengajukan anggaran untuk mebel sebesar Rp 11 miliar. Anggaran fantastis itu kontradiksi dengan anggaran penegakan HAM oleh Komnas HAM. Pada 2024, realisasi anggaran Komnas HAM untuk penegakan HAM sebesar Rp 11,7 miliar.

Tapi pada 2025 ini setelah rekonstruksi, Komnas HAM 'hanya' bisa memiliki alokasi sebesar Rp 1,2 miliar. Artinya, anggaran untuk mebel yang diajukan Kementerian HAM sembilan kali lipat anggaran penegakan HAM bagi Komnas HAM.

Dalam RDP bersama Kementerian HAM pekan lalu, Komisi XIII DPR RI telah mengkritik postur anggaran Kementerian HAM yang tidak merinci apa saja poin yang diajukan secara detail. Namun, anggaran yang diajukan malah menitikberatkan anggaran operasional, bukan program. Presiden Prabowo menekankan, penggunaan anggaran harus lebih berdampak kepada masyarakat.

Tapi, jika anggaran yang tengah didorong untuk dilakukan efisiensi malah untuk renovasi, hal tersebut memunculkan kontradiksi. Atas ironi ini, Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan pembelaan diri. Pigai menyatakan kewenangan Komnas HAM sesungguhnya pemantauan dan mediasi kasus.

Apabila Komnas HAM menentukan anggaran penanganan Kasus Sipil dan Politik (Sipol) serta Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekosob) untuk 1 tahun, jumlahnya 100 kasus dengan perincian biaya pemantauan 1 kasus sebesar Rp 40 juta maka cukup dengan Rp 5 miliar per tahun.

"100 kasus dalam 1 tahun itu bisa hadirkan keadilan bagi rakyat dan bisa selesaikan banyak kasus HAM seperti contoh: PIK 2 atau kasus siswa di Semarang, khususnya kekerasan aktor negara dan swasta," kata Pigai kepada Republika, Ahad (16/2/2025).

Pigai beralasan, tugas Komnas HAM bukan sosialisasi, pendidikan, atau susun regulasi. Mantan komisioner Komnas HAM itu menyebut tugas utama Komnas HAM ialah mengawasi pembangunan HAM oleh pemerintah dan swasta serta memastikan agar proses hukum di peradilan secara objektif, profesional, imparsial.

"Oleh karena itu saya tegaskan tidak ada alasan menyalahkan pemerintah, apalagi pakai alasan akibat efisiensi. Efisiensi tidak hanya Komnas HAM namun semua instansi pusat dan daerah," ujar Pigai.

Bandung - Kasus hukum kini sedang menyandera Kebun Binatang (Bunbin) Bandung atau Bandung Zoo. Setelah aset Yayasan Margasatwa Tamansari selaku pengelola objek wisata itu disita, kini status badan hukumnya juga dibekukan Kejati Jawa Barat (Jabar).

Persoalan ini bermula tidak terlepas dari ditetapkan dua petinggi yayasan, Raden Bisma Bratakoesoema (RBB) dan Sri (S) sebagai tersangka. Keduanya sudah ditahan karena dinyatakan tersangkut kasus penguasaan lahan Bandung Zoo seluas 13,9 hektare dan 285 meter persegi yang merupakan barang milik daerah (BMD) dalam kartu inventaris barang (KIB) Model A Pemkot Bandung sejak 2005.

Kejati Jabar menyatakan keduanya telah membuat kerugian negara hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Kejati menyatakan yayasan tak pernah membayar perjanjian sewa menyewa lahan yang telah berakhir sejak 30 November 2007 silam.

Berangkat dari hal itu, Kejati Jabar kemudian menyita 6 aset Bandung Zoo. Rinciannya yaitu dua unit kantor operasional, rumah sakit hewan, gudang nutrisi, restoran dan panggung edukasi.

Setelah langkah ini ditempuh, kini giliran badang hukum Yayasan Margasatwa Tamansari yang dibekukan. Berdasarkan surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia bernomor AHU.7-AH.01-07, Dirjen AHU memutuskan untuk membekukan status badan hukum milik yayasan.

"Status hukum yayasan sudah kami bekukan, sudah ada SK dari Dirjen AHU," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Dwi Agus Arfianto saat dikonfirmasi, Jumat (14/2/2025).

Tentu saja, upaya ini menimbulkan dampak yang panjang. Selain status badan hukumnya, rekening yayasan juga sudah dibekukan untuk kepentingan penyidikan. "Termasuk rekening yayasan sudah kita bekukan," terang Dwi.

Meski dibekukan, Dwi menyebut, Yayasan Margasatwa Tamansari masih diizinkan untuk menjalankan operasional Bandung Zoo. Pengelola selanjutnya akan ditentukan setelah kasus hukumnya inkrah, saat pengadilan nantinya akan memutuskan mengenai nasib pengelolaan area wisata tersebut.

"Tidak ada batas waktu penyitaan sampai menunggu putusan. Sekarang masih melekat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apakah nanti dirampas negara atau dikembalikan kepada pihak penguasa barang dalam hal ini terdakwa," tutup Dwi.

Pemkot Bandung turut merespons kasus hukum yang sedang terjadi di Bandung Zoo. Pemkot berencana menghadap ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia supaya bisa mendapat solusi atas pengelolaan area wisata edukasi satwa di kebun binantang.

"Mengingat di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang saat ini dipergunakan sebagai kebun binatang tersebut terdapat satwa, maka kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan jajaran Kementerian Kehutanan RI," kata Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan BKAD Kota Bandung Herman Rustaman, Sabtu (15/2/2025).

Herman menyebut, koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dilakukan untuk mendapat arahan mengenai pengelolaan kebun binatang ke depan. Apalagi, banyak satwa di Bandung Zoo yang memerlukan penanganan sesuai keahlian.

"Kementerian Kehutanan yang memiliki tugas dan kewenangan mengenai satwa tersebut. (Koordinasi) khususnya untuk penanganan satwanya," ucap Herman.

Di sisi lain, pihak Bandung Zoo turut memberikan respons atas polemik ini. Melalui pengacaranya, Yayasan Margasatwa Tamansari memastikan masih menjalankan operasional kebun binatang seperti biasa.

"Bahwa badan hukum yayasan itu bukan dibekukan melainkan diblokir akses administrasinya. Jadi Yayasan Margasatwa Tamansari tidak bisa melakukan perubahan akta ataupun susunan pengurus karena pemblokiran tersebut," kata pengacara yayasan, Idrus Mony dalam keterangannya.

"Maka dari itu bahasa 'dibekukan; ini terlalu terkesan negatif. Sedangkan operasionalnya pun berjalan normal seperti biasa karena memang hanya diblokir akses administrasinya saja," pungkasnya.

Bisma dan Sri sendiri telah ditahan dan dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ral/orb)

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA — Sekelompok tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel tiba di Khan Younis, Gaza Selatan, dengan bus pada Sabtu (15/2). Warga Gaza yang dibebaskan langsung dibawa ke Rumah Sakit Eropa di Khan Younis untuk menjalani pemeriksaan medis.

Menurut Kantor Media Tahanan Palestina, salah satu tahanan, Nader Jamal Hussein dari kamp pengungsi Jabalia, dibawa ke rumah sakit dengan ambulans.

Hussein dilaporkan mengalami luka dan memar yang terlihat di wajah serta tubuhnya. Sumber medis yang dikutip Anadolu menyebut bahwa Hussein tidak bisa berdiri dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan.

Pembebasan tersebut merupakan bagian dari gelombang keenam dalam kesepakatan pertukaran tahanan yang masih berlangsung.

Pada Sabtu (15/2) pagi, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, dan sayap militer Jihad Islam, Brigade Al-Quds, membebaskan tiga sandera Israel, termasuk dua warga negara ganda berkewarganegaraan Amerika dan Rusia di Khan Younis, Gaza Selatan.

Sebagai balasannya, Israel membebaskan 369 tahanan Palestina, termasuk 36 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 333 lainnya yang ditahan dari Gaza setelah 7 Oktober 2023.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta meninggalkan wilayah tersebut dalam kondisi porak-poranda.

Kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas bakal berlangsung dalam tiga fase. Pada fase pertama, Hamas bakal membebaskan 33 tawanan. Sebagai gantinya Israel harus melepaskan 1.900 tahanan Palestina.

Kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas bakal berlangsung selama 90 hari. Jika kesepakatan berjalan mulus, Israel bakal mundur sepenuhnya dari Gaza dan Hamas akan membebaskan semua warga Israel yang menjadi tawanan. Jasad dari tawanan yang terbunuh akibat serangan Israel juga bakal dikembalikan.

Agresi Israel ke Jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023 telah menyebabkan lebih dari 48 ribu warga Palestina di sana terbunuh. Saat ini krisis kemanusiaan masih berlangsung di Gaza karena sebagian besar infrastruktur-infrastruktur vital, seperti rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan, telah hancur terhantam serangan Israel.

Jambi (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Provinsi Jambi merancang inovasi dalam bentuk Warung Telekomunikasi khusus (Wartelsus) untuk memenuhi hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Inovasi tersebut bagian dari upaya untuk memenuhi hak WB dalam komunikasi dengan anggota keluarganya," kata Kakanwil Ditjenpas Jambi Hidayat di Jambi, Minggu.

Dia menjelaskan, program Wartelsus ini direncanakan ada di setiap Lapas di wilayah kerjanya.

"Saya membuat terobosan ini menindaklanjuti perintah Dirjenpas, yang mana selain memenuhi hak WB juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan handphone di Lapas. Ini solusi dari kita," katanya.

Dalam penerapannya, tentu diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) supaya semua warga binaan memiliki hak yang sama di dalam Lapas.

"Warga binaan yang normal tentulah membutuhkan komunikasi dengan keluarganya, kecuali yang pikiran normalnya berkurang bisa jadi tidak butuh," katanya.

Hidayat juga menyebutkan, program Kanwil Ditjenpas Jambi menyalurkan bantuan sosial ke warga di lingkungan lapas dan keluarga dari warga binaan yang kurang mampu.

Sumber bansos ini dari hasil panen lahan dengan berbagai komoditas yang ditanam di sekitar lapas.

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Sekelompok tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel tiba di Khan Younis, Gaza Selatan, dengan bus pada Sabtu (15/2).

Para tahanan yang dibebaskan langsung dibawa ke Rumah Sakit Eropa di Khan Younis untuk menjalani pemeriksaan medis.

Menurut Kantor Media Tahanan Palestina, salah satu tahanan, Nader Jamal Hussein dari kamp pengungsi Jabalia, dibawa ke rumah sakit dengan ambulans.

Hussein dilaporkan mengalami luka dan memar yang terlihat di wajah serta tubuhnya.

Sumber medis yang dikutip Anadolu menyebut bahwa Hussein tidak bisa berdiri dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan.

Pembebasan tersebut merupakan bagian dari gelombang keenam dalam kesepakatan pertukaran tahanan yang masih berlangsung.

Sumber: Anadolu

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Sekelompok tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel tiba di Khan Younis, Gaza Selatan, dengan bus pada Sabtu (15/2).

Para tahanan yang dibebaskan langsung dibawa ke Rumah Sakit Eropa di Khan Younis untuk menjalani pemeriksaan medis.

Menurut Kantor Media Tahanan Palestina, salah satu tahanan, Nader Jamal Hussein dari kamp pengungsi Jabalia, dibawa ke rumah sakit dengan ambulans.

Hussein dilaporkan mengalami luka dan memar yang terlihat di wajah serta tubuhnya.

Sumber medis yang dikutip Anadolu menyebut bahwa Hussein tidak bisa berdiri dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan.

Pembebasan tersebut merupakan bagian dari gelombang keenam dalam kesepakatan pertukaran tahanan yang masih berlangsung.

Pada Sabtu (15/2) pagi, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, dan sayap militer Jihad Islam, Brigade Al-Quds, membebaskan tiga sandera Israel – termasuk dua warga negara ganda berkewarganegaraan Amerika dan Rusia – di Khan Younis, Gaza Selatan.

Sebagai balasannya, Israel membebaskan 369 tahanan Palestina, termasuk 36 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 333 lainnya yang ditahan dari Gaza setelah 7 Oktober 2023.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta meninggalkan wilayah tersebut dalam kondisi porak-poranda.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari vonis Harvey Moeis di tingkat banding diperberat menjadi 20 tahun penjara hingga usulan untuk Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berikut berita hukum sepekan terakhir untuk kembali Anda simak.

1. PT DKI Jakarta perberat hukuman Harvey Moeis jadi 20 tahun penjara

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman terdakwa Harvey Moeis, yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), menjadi 20 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Hakim Ketua Teguh Harianto mengatakan hukuman diperberat seiring dengan penerimaan upaya banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) dan penasihat hukum Harvey.

Baca selengkapnya di sini.

2. Menko Yusril: Organisasi profesi kedokteran idealnya satu di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa organisasi profesi seperti organisasi kedokteran idealnya hanya ada satu di Indonesia.

Hal ini disampaikan Yusril menyikapi adanya dualisme organisasi profesi kedokteran yang ada di Indonesia, antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), saat menghadiri dan membuka Muktamar XXXII Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (12/2).

Baca selengkapnya di sini.

3. Bareskrim geledah kantor hingga rumah Kades Kohod Tangerang

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, di Banten pada Senin (10/2) malam.

Penggeledahan itu melibatkan jajaran Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan petugas Polsek setempat.

Baca selengkapnya di sini.

4. TNI AL terus lanjutkan bongkar pagar laut di Tangerang hingga 24,9 km

TNI Angkatan Laut (AL) terus melanjutkan upaya pembongkaran pagar laut di perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, hingga berhasil mencapai 24,9 kilometer dari total pagar 30,16 kilometer (km).

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady dalam keterangan tertulis di Tangerang, Rabu (10/2), menyebutkan bahwa pembongkaran pagar laut yang dimulai sejak pagi hari mencapai sepanjang 24,9 km dengan rincian 2,4 km di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang.

Baca selengkapnya di sini.

---

5. KY usul RUU KUHAP sinkronkan aturan penyadapan di luar untuk pidana

Komisi Yudisial (KY) RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyinkronkan aturan mengenai penyadapan di luar penegakan hukum pidana.

"Mempertegas ketentuan lain yang tidak sinkron dengan aturan yang ada dalam KUHAP, utamanya terkait dengan pengaturan mengenai penyadapan dan pemanggilan paksa di luar kepentingan penegakan hukum pidana," kata Ketua KY Amzulian Rifai pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Baca selengkapnya di sini.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sepekan, vonis Harvey Moeis diperberat hingga RUU KUHAP

Bandung -

Pengacara Yayasan Margasatwa Tamansari selaku pengelola Kebun Binatang (Bunbin) Bandung merespons pernyataan Kejati Jabar mengenai pembekuan status badan hukum yayasan. Mereka pun menyatakan yayasan tidak pernah dibekukan karena hanya diblokir urusan akses administrasinya ke Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

"Bahwa badan hukum yayasan itu bukan dibekukan, melainkan diblokir akses administrasinya. Jadi Yayasan Margasatwa Tamansari tidak bisa melakukan perubahan akta ataupun susunan pengurus karena pemblokiran tersebut," kata pengacara Yayasan Margasatwa Tamansari, Idrus Mony dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025).

Idrus pun memastikan yayasan masih menjalankan operasional kebun binatang seperti biasa. Persoalan dengan Dirjen AHU, ia menyatakan bahwa hanya akses administrasi yayasan saja yang diblokir dan tidak sampai terjadi pembekuan status badan hukum yayasan.

"Maka dari itu bahasa 'dibekukan' ini terlalu terkesan negatif, sedangkan operasionalnya pun berjalan normal seperti biasa. Karena memang hanya diblokir akses administrasinya saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Dwi Agus Arfianto mengatakan, status badan hukum yayasan dibekukan setelah Kejati menerima surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dalam surat bernomor AHU.7-AH.01-07, Dirjen AHU memutuskan untuk membekukan status badan hukum milik Yayasan Margasatwa Tamansari.

"Status hukum yayasan sudah kami bekukan, sudah ada SK dari Dirjen AHU," kata Dwi saat dikonfirmasi, Jumat (14/2/2025).

Kejati Jabar pun telah menyita 6 objek aset di Bandung Zoo, yaitu dua unit kantor operasional, rumah sakit hewan, gudang nutrisi, restoran dan panggung edukasi. Selain badan hukum yayasan dibekukan, Kejati Jabar juga memblokir rekening milik yayasan.

"Termasuk rekening yayasan sudah kita bekukan," terang Dwi.

Meski dibekukan, Dwi menyebut, Yayasan Margasatwa Tamansari masih diizinkan untuk menjalankan operasional Bandung Zoo. Pengelola selanjutnya akan ditentukan setelah kasus hukumnya inkrah, pengadilan nantinya akan memutuskan mengenai nasib pengelolaan area wisata tersebut.

"Tidak ada batas waktu penyitaan sampai menunggu putusan. Sekarang masih melekat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apakah nanti dirampas negara atau dikembalikan kepada pihak penguasa barang dalam hal ini terdakwa," tutup Dwi.

(ral/yum)

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau memperkenalkan program IM-pressions, sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan keimigrasian.

Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad di Batam, Sabtu mengatakan program tersebut bertujuan menumbuhkan citra positif kepada masyarakat melalui pemberian lembar pembatas paspor tematik yang didesain khusus untuk disematkan di dalam paspor kepada setiap penumpang yang keluar masuk tempat pemeriksaan imigrasi.

Ia menjelaskan program IM-pressions ini merupakan upaya membangun citra positif Imigrasi Batam sebagai instansi yang ramah dan dekat dengan masyarakat.

"Kami ingin menunjukkan bahwa Imigrasi tidak hanya bertugas mengawasi lalu lintas orang, tetapi juga peduli terhadap hal-hal kecil yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembatas buku ini adalah simbol dari komitmen kepedulian kami dan memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi setiap pemegang paspor," kata Hajar.

Ia menjelaskan pembatas buku ini didesain dengan cermat, penuh pertimbangan, menampilkan desain yang menarik, serta memberikan informasi singkat seputar keimigrasian, seperti pentingnya menjaga paspor dan dokumen perjalanan lainnya.

“Terdapat pula kutipan-kutipan inspiratif dengan bahasa yang mudah dicerna tentang perjalanan yang diharapkan dapat membangkitkan semangat petualang para pemegang paspor,” kata Hajar.

Pada peluncuran perdana ini, Imigrasi Batam mengambil tema kasih sayang untuk memberikan sentuhan cinta dan kepedulian dalam pelayanan publik serta diharapkan dapat menjadi hadiah kecil yang bermakna bagi masyarakat yang keluar masuk melintasi tempat pemeriksaan Imigrasi yang ada di Batam.

Hajar mengatakan saat ini Imigrasi Batam juga telah memiliki 10 unit pintu perlintasan keimigrasian otomatis (autogate) guna memudahkan dan mempercepat pemeriksaan keimigrasian.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Para tahanan Palestina yang dibebaskan membakar pakaian yang dipaksa oleh otoritas penjara Israel untuk mereka kenakan sebelum dibebaskan, yang memicu kemarahan di Palestina dan kecaman di Israel, karena pakaian tersebut bertuliskan frasa dan simbol Israel.

Sebelumnya, Lembaga Penyiaran resmi Israel menerbitkan foto-foto para tahanan yang mengenakan kemeja putih dengan Bintang Daud dan logo Layanan Penjara, bersama dengan kata-kata "Kami tidak melupakan dan kami tidak memaafkan" di kedua sisinya.

Setelah memaksa para tahanan untuk mengenakan kaos tersebut, Dinas Penjara mengambil foto-foto mereka, yang digambarkan sebagai tindakan yang memalukan, setelah para tahanan dipaksa berlutut dan menundukkan kepala, sementara foto-foto lainnya diambil di dalam halaman penjara Israel, di mana para tahanan dibariskan dalam antrean dan dikelilingi oleh kawat berduri.

Menurut laporan Aljazeera, dikutip Ahad (16/2/2025), hal ini terjadi tak lama setelah para tahanan Israel di Jalur Gaza diserahkan kepada Palang Merah dengan membawa hadiah dan mengenakan pakaian yang bersih dan rapi.

Begitu mereka tiba di Rumah Sakit Gaza Eropa di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, sejumlah tawanan yang dibebaskan membakar pakaian-pakaian tersebut, yang bertuliskan simbol-simbol Israel seperti Bintang Daud, di tengah sorak-sorai keluarga dan penerima, yang mengindikasikan penolakan tegas terhadap upaya penjajah Israel untuk memaksakan simbol-simbolnya kepada mereka.

Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengutuk Israel karena memaksa para tahanan Palestina mengenakan slogan-slogan rasis di kaos sebelum dibebaskan, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan tahap keenam dalam perjanjian gencatan senjata Gaza tahap pertama.

Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengutuk kejahatan penjajah Israel yang mengenakan slogan-slogan rasis di punggung para tawanan heroik kami dan memperlakukan mereka dengan kekejaman dan kekerasan, dalam sebuah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum dan norma-norma kemanusiaan, yang bertentangan dengan komitmen kuat perlawanan terhadap nilai-nilai moral dalam memperlakukan tawanan musuh.

BACA JUGA: 'Israel Telah Menjadi Bahan Tertawaan di Timur Tengah'

Hamas menekankan posisinya bahwa pembebasan tiga tahanan Israel, hari ini, menempatkan Tel Aviv di bawah tanggung jawab untuk mematuhi perjanjian dan protokol kemanusiaan, dan untuk memulai negosiasi tahap kedua tanpa penundaan.

Gerakan Jihad Islam juga mengutuk dengan sangat keras, dalam sebuah pernyataan, "kejahatan rasis baru yang dilakukan oleh pasukan penjajah terhadap para tawanan Palestina yang telah dibebaskan."