KOMPAS.com- Setelah meninggalnya aktris Taiwan, Barbie Hsu secara tiba-tiba, pertarungan hukum atas harta warisan dan hak asuh anaknya semakin memanas.

Ibu Barbie Hsu, Hwang Chunmei yang juga ibu mertua DJ Koo baru-baru ini menyatakan kesediaannya untuk melindungi warisan putrinya.

Dia berjanji akan mengambil tindakan hukum yang tegas pada mantan suami Hsu, Wang Xiaofei atas masalah warisan dan hak asuh.

"Saya menolak percaya bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan," tulisnya.

"Tolong dukung saya untuk berperang!" netizen Taiwan melihat ini dan mendukung Hwang.

Media lokal menyebut pesan tersembunyi dari Hwang ini adalah untuk melindungi hak dan kepentingan serta warisan Barbie terhadap mantan suami putrinya dan keluarganya.

Untuk diketahui, sejak meninggal dunia secara tiba-tiba, persoalan warisan dan hak asuh anak Barbie Hsu terus memicu perdebatan.

Ini karena berdasarkan hukum Taiwan, hak asuh orangtua secara otomatis dialihkan pada orangtua yang masih hidup, dalam hal ini Wang Xiaofei. Namun keluarga Hsu menentang hal ini.

Selain ibunya, suami Barbie Hsu, DJ Koo juga menyatakan tindakan tegasnya melindungi semua hak Barbie Hsu.

"Saya akan mempercayakan semua hak saya terkait masalah ini kepada ibu mertua saya," tulisnya.

"Saya akan memastikan bahwa tidak ada individu yang berniat jahat yang menguasai aset anak-anak dan akan mengambil tindakan hukum melalui pengacara," lanjutnya.

Laporan mengonfirmasi bahwa Barbie Hsu memiliki sedikitnya dua properti mewah: satu di dekat Museum Nasional dan satu lagi di Xinyi, Taipei, dengan perkiraan nilai pasar gabungan sebesar 600 juta NTD (Rp 297 miliar).

Berdasarkan hukum perdata Taiwan, setelah Barbie Hsu meninggal, kedua anaknya berhak mewarisi dua pertiga dari harta warisannya, dengan Wang Xiaofei sebagai wali sah mereka.

Sementara itu, setelah meninggalnya Barbie Hsu, Wang Xiaofei terlibat dalam kontroversi bahwa ia mencoba mengubah citranya dengan menggunakan mantan istrinya, termasuk aset miliaran yang ditinggalkan oleh Barbie.

Seperti pada malam kepulangannya ke China pada tanggal 3 Februari, menyusul berita meninggalnya Barbie Hsu, Wang Xiaofei terlihat berjalan di tengah hujan tanpa payung, seolah-olah sedang melakukan pertunjukan untuk pers.

Selain itu, tersebar rumor palsu bahwa ibunya telah menanggung biaya pemakaman di Jepang dan biaya penerbangan carter untuk transportasi ke Taiwan.

Karena kontroversi ini, akun Weibo dan TikTok Wang Xiaofei dan ibunya Zhang Lan dihapus secara permanen, dan mereka pun menghadapi larangan tak terbatas dari media sosial Tiongkok.

Barbie Hsu dan Wang Xiaofei menikah pada tahun 2011 dan memiliki satu putra dan satu putri, tetapi bercerai pada tahun 2021.

Sejak saat itu, Barbie Hsu telah menjadi pasangan resmi setelah mendaftarkan pernikahannya di Korea dan Taiwan pada tahun 2022 dengan DJ Koo, yang dipacarinya selama sekitar satu tahun pada tahun 1998.

Namun, tiga tahun kemudian, ia meninggal karena pneumonia akut yang disebabkan oleh flu saat perjalanan keluarga ke Jepang

Sebelumnya, media Taiwan melaporkan bahwa jenazah Barbie dimakamkan di rumah dan keluarga yang ditinggalkan akan mengadakan pemakaman di kebun botani pada hari yang tepat.

Keluarga Barbie mengatakan mereka tidak akan mengungkapkan tanggal dan lokasi sesuai keinginan almarhum saat ia masih hidup.

KOMPAS.com- Setelah meninggalnya aktris Taiwan, Barbie Hsu secara tiba-tiba, pertarungan hukum atas harta warisan dan hak asuh anaknya semakin memanas.

Ibu Barbie Hsu, Hwang Chunmei yang juga ibu mertua DJ Koo baru-baru ini menyatakan kesediaannya untuk melindungi warisan putrinya.

Dia berjanji akan mengambil tindakan hukum yang tegas pada mantan suami Hsu, Wang Xiaofei atas masalah warisan dan hak asuh.

"Saya menolak percaya bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan," tulisnya.

"Tolong dukung saya untuk berperang!" netizen Taiwan melihat ini dan mendukung Hwang.

Media lokal menyebut pesan tersembunyi dari Hwang ini adalah untuk melindungi hak dan kepentingan serta warisan Barbie terhadap mantan suami putrinya dan keluarganya.

Untuk diketahui, sejak meninggal dunia secara tiba-tiba, persoalan warisan dan hak asuh anak Barbie Hsu terus memicu perdebatan.

Ini karena berdasarkan hukum Taiwan, hak asuh orangtua secara otomatis dialihkan pada orangtua yang masih hidup, dalam hal ini Wang Xiaofei. Namun keluarga Hsu menentang hal ini.

Selain ibunya, suami Barbie Hsu, DJ Koo juga menyatakan tindakan tegasnya melindungi semua hak Barbie Hsu.

"Saya akan mempercayakan semua hak saya terkait masalah ini kepada ibu mertua saya," tulisnya.

"Saya akan memastikan bahwa tidak ada individu yang berniat jahat yang menguasai aset anak-anak dan akan mengambil tindakan hukum melalui pengacara," lanjutnya.

Laporan mengonfirmasi bahwa Barbie Hsu memiliki sedikitnya dua properti mewah: satu di dekat Museum Nasional dan satu lagi di Xinyi, Taipei, dengan perkiraan nilai pasar gabungan sebesar 600 juta NTD (Rp 297 miliar).

Berdasarkan hukum perdata Taiwan, setelah Barbie Hsu meninggal, kedua anaknya berhak mewarisi dua pertiga dari harta warisannya, dengan Wang Xiaofei sebagai wali sah mereka.

Sementara itu, setelah meninggalnya Barbie Hsu, Wang Xiaofei terlibat dalam kontroversi bahwa ia mencoba mengubah citranya dengan menggunakan mantan istrinya, termasuk aset miliaran yang ditinggalkan oleh Barbie.

Seperti pada malam kepulangannya ke China pada tanggal 3 Februari, menyusul berita meninggalnya Barbie Hsu, Wang Xiaofei terlihat berjalan di tengah hujan tanpa payung, seolah-olah sedang melakukan pertunjukan untuk pers.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Senin (17/2) ini. Surat panggilan pemeriksaan telah dikirim tim penyidik pada pekan lalu.

"Betul, ada surat pemanggilan untuk hari Senin," ujar tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin.

Ronny mengatakan pihaknya akan menyurati penyidik KPK agar mengatur ulang agenda pemeriksaan. Sebab, kata dia, Hasto telah mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan lagi. Ia berharap KPK mau menunggu proses persidangan tersebut.

"Kami akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan karena pada hari Jumat kami telah mengajukan Praperadilan kembali pasca tidak diterima dalam putusan Kamis kemarin yang kami nilai harus mengajukan 2 permohonan Praperadilan, bukan digabungkan dalam 1 permohonan Praperadilan," kata Ronny.

"Upaya ini kami lakukan agar pengadilan melakukan pemeriksaan pokok perkara Praperadilan kami yang belum tersentuh dalam putusan," lanjut dia.

Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan yang disampaikan oleh KPK mengenai permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan Hasto tersebut.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah.

"Mengadili: Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan Praperadilan pemohon tidak dapat diterima," ucap hakim.

Hasto bersama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron). Hasto dan Donny belum ditahan KPK.

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

 

SORONG, iNewssorongraya.id – Aksi pemblokiran jalan oleh massa di Kilometer 17, Kota Sorong, akhirnya berakhir pada Minggu (16/2/2025) sekitar pukul 20.30 WIT setelah berlangsung selama sembilan jam. Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa, turun langsung ke lokasi untuk menenangkan massa dan meminta agar blokade dibuka.

Pemblokiran jalan ini merupakan buntut dari dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap Abner Kareth oleh oknum anggota TNI yang berujung pada kematian korban. Keluarga korban bersama pihak TNI telah melakukan mediasi di Mapolres Sorong yang dipimpin oleh Wakapolda Papua Barat Daya. Dalam mediasi tersebut, pihak TNI yang diwakili oleh Danrem 181/PVT, Dandim 1802 Sorong,  dan Danden Zipur 20/PPA bersepakat untuk menerapkan hukum adat Papua serta hukum positif kepada oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Kuasa hukum keluarga korban, Leonardo Idjie, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari keluarga, korban diculik sejak Jumat (14/2/2025) malam dan mengalami penyiksaan sebelum akhirnya meninggal dunia pada Minggu (16/2/2025). “Ini bukan sekadar penganiayaan biasa. Ini sudah masuk ke dalam kategori penculikan dan pembunuhan yang dilakukan dengan cara kejam. Ini adalah bentuk nyata dari hukum rimba,” ujar Leonardo.

Lebih lanjut, Leonardo mengecam tindakan oknum yang diduga melakukan penculikan terhadap korban dan menahan korban selama beberapa hari hingga meninggal dunia. Ia menuntut agar pihak berwenang segera mengusut kasus ini secara transparan dan memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. “Jika ada indikasi keterlibatan anggota TNI, maka mereka harus ditindak tegas. Tidak boleh ada impunitas dalam kasus ini,” tegasnya.

Sementara itu, pihak TNI AD melalui penyidik Denpom Kodam Kasuari telah menahan oknum anggota yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kapenrem 181/PVT, Mayor Inf. Bambang Triyono, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait keterlibatan anggotanya dalam peristiwa tersebut. “Kami tidak akan menutup-nutupi jika memang ada anggota TNI yang terbukti bersalah. Proses hukum akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa, menegaskan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan keluarga korban dan akan melakukan penyelidikan secara mendalam. “Kami sudah menggelar mediasi dengan pihak keluarga dan perwakilan Satuan Samping [TNI]. Ada poin-poin kesepakatan yang dicapai, termasuk penegakan hukum adat serta proses hukum positif bagi para terduga pelaku,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses hukum kepada pihak yang berwenang. “Kami memahami kemarahan dan kekecewaan keluarga korban, namun tindakan pemblokiran jalan telah berdampak pada masyarakat luas yang tidak terkait dengan kasus ini. Oleh karena itu, kami berupaya agar arus lalu lintas kembali normal,” tambahnya.

Kasus ini mengundang perhatian publik, mengingat sebelumnya juga terjadi kasus serupa yang melibatkan oknum aparat keamanan. Keluarga korban berharap agar kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan serta mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.

Editor : Hanny Wijaya

 

SORONG, iNewsSorongRaya.id – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa, menyesalkan aksi pemblokiran jalan di Kilometer 17, Kota Sorong, yang berlangsung selama sembilan jam pada Minggu (16/2/2025). Aksi tersebut dinilai tidak hanya merugikan kepentingan umum, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Blokade jalan dilakukan oleh massa sebagai bentuk protes atas kasus kematian Abner Kareth (AK). Namun, Wakapolda menegaskan bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan aksi yang merugikan masyarakat luas.

“Kami memahami aspirasi masyarakat, tetapi tindakan pemblokiran jalan telah menghambat aktivitas warga lainnya. Banyak orang yang terpaksa membatalkan perjalanan, kehilangan tiket pesawat, serta gagal menghadiri acara penting. Kami mengimbau agar segala bentuk tuntutan disampaikan dengan cara yang lebih bijaksana,” ujar Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa saat memberikan keterangan kepada wartawan.

 

Aksi blokade akhirnya berakhir pada pukul 20.30 WIT setelah Wakapolda turun langsung ke lokasi dan melakukan negosiasi dengan massa, yang akhirnya membubarkan diri.

Kronologi Kasus yang Memicu Aksi Blokade

 

Dari informasi yang dihimpun Tim Liputan iNewssorongraya.id, kasus ini bermula pada Jumat (14/2/2025) malam, saat seorang warga berinisial FK terlibat perselisihan di sebuah kios di Kilometer 17 yang diketahui milik keluarga menantunya, seorang anggota TNI. Oknum tersebut kemudian memanggil beberapa rekannya ke lokasi. Dalam peristiwa tersebut, Abner Kareth (AK) yang tidak mengetahui kejadian sebelumnya, turut berada di lokasi. Diduga, AK mengalami pengeroyokan sebelum dibawa pergi oleh sejumlah oknum TNI.

AK kemudian dikembalikan ke kompleks dalam kondisi luka-luka dan akhirnya meninggal dunia pada Minggu (16/2/2025) setelah mendapatkan perawatan di RSUD J.P. Wanane, Kilometer 24, Kabupaten Sorong. Kabar kematian AK memicu kemarahan warga, yang kemudian melakukan aksi pemblokiran jalan sebagai bentuk protes dan menuntut kejelasan hukum atas kasus tersebut.

Upaya Mediasi dan Komitmen Penegakan Hukum

Dalam upaya meredakan ketegangan, mediasi digelar di Mapolres Sorong, dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan keluarga korban, serta pihak TNI, termasuk Danrem 181/PVT, Dandim 1802 Sorong dan Dandenzipur 20/PPA. Hasil mediasi menyepakati bahwa kasus ini akan diselesaikan melalui mekanisme denda adat Papua serta proses hukum terhadap oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

 

Kuasa hukum keluarga korban, Leonardo Idjie, menegaskan bahwa proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil. Ia juga mengkritik lambannya respons aparat dalam menangani kasus ini.

“Kami berharap tidak ada upaya untuk melindungi para pelaku. Hukum harus ditegakkan dan kejadian ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi tindakan main hakim sendiri oleh aparat,” tegas Leonardo.

Sementara itu, Kapenrem 181/PVT, Mayor Inf. Bambang Triyono, memastikan bahwa pihak TNI tidak akan menutup-nutupi kejadian ini. Ia menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan dan tindakan tegas akan diberikan jika ada anggota yang terbukti bersalah.

“Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tetapi jika ada anggota yang terbukti bersalah, mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk keadaan,” ujar Mayor Bambang.

 

Situasi Kota Sorong Berangsur Kondusif

Dengan telah dibukanya kembali akses jalan yang sebelumnya diblokade, kondisi di Kota Sorong mulai kembali normal. Aparat keamanan terus berkoordinasi dengan masyarakat guna memastikan tidak ada aksi lanjutan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

 

Pihak TNI berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan serius guna memastikan keadilan bagi keluarga korban serta menghindari potensi terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Masyarakat pun diharapkan dapat mengawal jalannya proses hukum dengan tetap menjaga kondusivitas wilayah.

 

Editor : Hanny Wijaya

 

 

SORONG, iNewssorongraya.id – Harapan besar mengiringi jalannya penyelidikan kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Abner Kareth di Sorong. Kuasa hukum keluarga korban, Leonardo Idjie, menegaskan bahwa proses hukum terhadap oknum TNI yang diduga terlibat harus dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi.

Insiden ini bermula pada Jumat (14/2/2025) malam, saat seorang warga berinisial FK terlibat keributan di sebuah kios di Kilometer 17. Kios tersebut diketahui milik orang tua menantu seorang oknum TNI yang kemudian menghubungi rekan-rekannya. Dalam situasi tersebut, seorang warga lain berinisial AK diduga mengalami pengeroyokan oleh beberapa oknum TNI, sebelum akhirnya dilarikan ke kompleks. Pada Minggu (16/2/2025) pagi, AK dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di RSUD J.P Wanane, Kabupaten Sorong.

Kepergian AK secara tragis memicu kemarahan warga yang kemudian melakukan aksi pemblokiran jalan selama sembilan jam. Massa baru membubarkan diri setelah adanya negosiasi yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa. Kesepakatan mediasi antara pihak keluarga korban dan TNI pun dicapai, yang mencakup pembayaran denda adat serta proses hukum bagi pelaku.

Leonardo Idjie menyatakan bahwa keluarga korban dan masyarakat luas menuntut transparansi dalam penanganan kasus ini. “Jika memang ada keterlibatan oknum TNI, maka proses hukum harus berjalan dengan terang benderang. Jangan sampai ada upaya perlindungan terhadap pelaku,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa kejadian serupa sudah sering terjadi di Papua, namun sering kali berakhir tanpa kejelasan hukum. “Kami tidak ingin kasus ini menguap begitu saja. Kami ingin ada proses hukum yang adil agar tidak ada lagi korban serupa di masa depan,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, TNI Angkatan Darat melalui penyidik Denpom Kodam Kasuari telah menahan oknum TNI yang diduga terlibat dalam insiden ini. Kapenrem 181/PVT, Mayor Inf. Bambang Triyono, menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap transparan dalam penanganan kasus ini. “Kami tidak akan menutup-nutupi kejadian ini. Jika terbukti ada anggota yang bersalah, maka tindakan tegas sesuai hukum militer akan diambil,” katanya.

Saat ini, investigasi masih berlangsung dengan melibatkan kepolisian, intelijen, serta Polisi Militer. Publik menanti bagaimana komitmen aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus ini. Harapan besar muncul agar keadilan ditegakkan dan peristiwa serupa tidak lagi terjadi di Papua.

 

Editor : Hanny Wijaya

Surabaya -

Gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah ditolak hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Setelah kandasnya gugatan praperadilan itu, Hasto ternyata secara diam-diam atau slintutan kembali menggugat status tersangkanya ke pengadilan.

Salah satu tim pengacara Hasto, Ronny Talapessy membenarkan hal itu. Dia mengakui bahwa tim pengacara Hasto telah mengajukan kembali gugatan praperadilan itu pada Jumat (14/2).

"Pada hari Jumat kami telah mengajukan praperadilan kembali," kata tim pengacara Hasto, Ronny Talapessy dilansir dari detikNews, Minggu (16/2/2025).

KPK diketahui menjerat Hasto dengan 2 pasal sekaligus. Yakni pasal suap dan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku. Status hukum itu lalu dilawan Hasto dengan mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan.

Dalam sidang putusan Kamis (13/2), hakim memutuskan tidak menerima gugatan dari Hasto. Saat itu, hakim menilai gugatan Hasto harusnya diajukan dalam 2 permohonan praperadilan.

Dihubungi terpisah, tim pengacara Hasto lainnya, Maqdir Ismail mengatakan pertimbangan hakim itu kini dipenuhi tim hukum Hasto. Sekjen PDIP itu mengajukan 2 permohonan praperadilan atas 2 jeratan pasal yang disangkakan KPK.

"Ya, permohonan kami pisah perkara suap dan perkara obstruction of justice," ujar Maqdir.

KPK sedianya memeriksa Hasto sebagai tersangka pada Senin (17/2) besok. Kubu Hasto meminta penundaan pemeriksaan karena telah mengajukan gugatan praperadilan.

Artikel ini sudah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.

(dpe/iwd)

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki), Ahmad Sofyan mengajak publik untuk mengkawal secara ketat dan transparan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di DPR. Hal ini untuk mencegah adanya penyelundupan pasal demi perbaikan aparat penegak hukum (APH) khusus Polri.

Menurut Sofyan, Polri merupakan salah satu aktor penegakan hukum di Indonesia yang perlu direformasi dan bisa dilakukan melalui revisi KUHAP. 

Hal ini disampaikan Sofyan saat menjadi narasumber di acara rilis hasil survei Civil Society for Police Watch (CSPW) bertajuk 'Urgensi Reformasi Polri Dalam Desain Politik Hukum Indonesia' di Balairung Hotel, Matraman Raya, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025)

"Reformasi Polri pada sektor pengadilan harus dikawal secara ketat. Civil Society for Police Watch perlu melakukan pemantauan secara ketat terhadap proses pembahasan RUU KUHAP yang tengah berjalan di senayan. Kita perlu mendorong agar kedepannya dari aspek KUHAP terjadi harmonisasi dalam level penegakan hukum yang dilakukan oleh APH di Indonesia seperti Polisi, Jaksa, dan KPK," ujar Sofyan.

Sofyan mengatakan, sejumlah masalah masih menjadi bagian dari APH termasuk Polri, seperti dugaan korupsi, suap, gratifikasi, penggunaan upaya paksa yang secara berlebihan, dan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara. 

Selain itu, kata dia, oknum polisi juga kadang menangani perkara secara transaksional dengan penggunaan pasal tertentu yang menguntungkan pihak yang didukungnya, transaksional dalam penuntutan perkara, rekayasa alat bukti, proses penyelidikan yang berbelit-belit, konflik kepentingan, titip menitip perkara, serta praktik penyiksaan dan kekerasan.

"Karena itu, reposisi atau reformasi Polri merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan di Indonesia. Reposisi atau reformasi Polri harus didorong ke arah penguatan penegakan hukum dan melahirkan institusi Polri yang bebas korupsi. Hal yang tak kalah penting dari reformasi Polri ini agar membatasi kewenangan Polri yang berlebihan," jelas Sofyan.

Karena itu, Sofyan mengatakan, pihaknya mendorong 5 poin penting dimasukkan ke dalam revisi KUHAP dalam rangka reposisi dan reformasi Polri. Pertama, kata Sofyan, mengurangi penggunaan upaya paksa yang berpotensi melanggar HAM, bahkan harus dijadikan mandatory hanya untuk perkara serious crime atau extraordinary crime. 

Kedua, penempatan APH dalam posisi yang proporsional, terutama antara Polri dan Kejaksaan. Ketiga, memastikan asas-asas yang tertuang dalam KUHP baru dijadikan landasan dalam revisi KUHAP, termasuk pasal-pasal yang telah dicabut atau direvisi oleh MK.

"Keempat, memastikan tidak ada norma yang multitafsir yang dapat merugikan hak-hak terlapor, saksi, tersangka, terdakwa terpidana. Dan terakhir, Polri dan Jaksa memiliki kewenangan yang seimbang dalam penyidikan, tidak perlu merasa salah satu pihak lebih berkompeten," jelas Sofyan.

Pada kesempatan itu, Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Firdaus Syam menilai perlu ada rumusan yang jelas antara reformasi dan reposisi Polri. Menurut dia, Indonesia sudah melewati beberapa fase panjang dalam mereposisi Polri. Namun kinerja Polri setelah direposisi tetap buruk atau cenderung mengalami penurunan kinerja. 

"Karena itu, saya setujui supaya segera dilakukan reformasi dan reposisi Polri untuk melahirkan Polri yang humanis dan demokratis dalam penegakan hukum, pemajuan HAM, dan menjaga ketertiban masyarakat. Tujuan utama reformasi adalah agar hukum ditegakkan secara adil, berkepastian hukum," pungkas Firdaus.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Makassar -

Nisfu Syaban atau pertengahan bulan Syaban telah berlalu. Umat muslim kini tengah memasuki separuh terakhir dari bulan mulia tersebut.

Pertanyaannya, setelah Nisfu Syaban, apakah seseorang masih boleh berpuasa?

Seperti diketahui, sebagian umat Islam ada yang meyakini bahwa berpuasa setelah Nisfu Syaban itu tidak diperbolehkan. Mengutip buku "Panduan Praktis Ibadah Puasa" karya Drs E Syamsuddin Ahmad Syahirul Alim LC, Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا

Artinya: "Apabila telah memasuki pertengahan Syaban maka janganlah berpuasa sampai (datang) Ramadhan." (HR Tirmidzi, Abu Daud, dan Al-Baihaqi)

Kendati demikian, ada juga yang menyangkalnya. Mereka berpegang pada hadits-hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Syaban.

Lantas, bagaimana sebenarnya hukum berpuasa setelah Nisfu Syaban? Adakah penjelasan ulama terkait hal ini?

Nah, berikut penjelasan lengkapnya!

Hukum Berpuasa Setelah Nisfu Syaban

Masih dari sumber yang sama, Ibnu Rajab menjelaskan bahwa memang ada perbedaan pendapat para ulama mengenai kesahihan hadits di atas. Ulama seperti Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim menyahihkannya, sementara Imam Ahmad, Imam Abdurrahman bin Mahdi, dan Al-Atsram dan lain-lain melemahkannya.

Namun, bagi kalangan Mazhab Syafi'i, berpuasa setelah Nisfu Syaban hukumnya boleh, dengan catatan hanya bagi orang yang terbiasa melakukannya.

Adapun bagi mereka yang tidak terbiasa, maka hal itu dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Riwayat Abu Hurairah di atas. Larangan ini agar mereka tidak merasa lemah saat memasuki bulan Ramadhan. Selain itu untuk menghindari orang-orang menganggap puasa ini sebagai tambahan bagi bulan Ramadhan.

Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang lain, yang berbunyi:

لا تَقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ، إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً، فَلْيَصُمْهُ

Artinya: "Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan satu atau dua hari (sebelum memasukinya), kecuali seorang yang terbiasa melakukan puasa maka teruskanlah puasanya." (HR. Muslim)

Syarat Berpuasa Setelah Nisfu Syaban

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa berpuasa setelah Nisfu Syaban boleh, namun harus memperhatikan beberapa ketentuan khusus. Nah, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag) RI, berikut syarat-syarat bagi orang yang ingin berpuasa setelah Nisfu Syaban:

• Harus disambung dengan hari sebelumnya (misalnya berpuasa di tanggal 14-15 Syaban atau tanggal 15-16 Syaban);
• Memiliki kebiasaan berpuasa, baik itu puasa Senin-Kamis, Daud, Ayamul Bidh, dan puasa sunah lainnya;
• Memiliki nadzar puasa di bulan Syaban;
• Mempunyai tanggungan qadha puasa.

Jika salah satu dari beberapa ketentuan tersebut terpenuhi, maka puasa setelah Nisfu Syaban itu boleh-boleh saja untuk diamalkan.

Niat Puasa di Bulan Syaban

Di bulan Syaban ini, terdapat beberapa puasa yang bisa dikerjakan umat muslim. Di antaranya, puasa sunah Syaban, puasa sunah Senin-Kamis, dan puasa qadha Ramadhan.

Untuk itu, berikut masing-masing bacaan niat puasanya:

1. Niat Puasa Sunah Syaban

Dinukil dari buku "Meraih Surga dengan Puasa" karya H Herdiansyah Achmad LC, berikut niat yang bisa dibacakan saat hendak mengerjakan puasa di bulan Syaban:

نَوَيْتُ صَوْمَ الشَّهْرِ الشَّعْبَانِ سُنَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى

Arab Latin: Nawaitu shauma-sy-syahri-sy-sya'bani sunnata-lillâhi ta'ala.

Artinya: "Saya berniat puasa pada bulan Syaban sunah karena Allah Ta'ala."

2. Niat Puasa Senin-Kamis

Dikutip dari laman Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rasulullah SAW juga sering mengerjakan puasa Senin dan Kamis, termasuk di bulan Syaban. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Imam at-Tirmidzi:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ

Artinya: "Rasulullah SAW sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis." (HR at-Tirmidzi, an-Nasai, dan Ibnu Majah)

Adapun bacaan niat puasa Senin-Kamis adalah sebagai berikut:

Niat puasa hari Senin:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ يَوْمَ اْلِإثْنَيْنِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالىَ

Arab Latin: Nawaitu shouma ghadin yaumal itsnaini sunnatan lillahi ta'ala.

Artinya: "Saya niat berpuasa besok hari Senin sunah karena Allah Ta'ala."

Niat puasa hari Kamis:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ يَوْمَ اْلخَمِيْسِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالىَ

Arab Latin: Nawaitu shouma ghadin yaumal khomisi sunnatan lillahi ta'la.

Artinya: "Saya niat berpuasa besok hari Kamis sunah karena Allah Ta'la.'

3. Niat Qadha Ramadhan

Bulan Syaban terletak tepat sebelum Ramadhan. Bulan ini dapat dimanfaatkan untuk membayar utang puasa atau qadha Ramadhan yang belum diganti.

Dikutip dari laman resmi Kemenag, berikut lafadz niat puasa qadha Ramadhan yang bisa diamalkan:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ لِلَّهِ تَعَالَى

Arab Latin: Nawaitu shauma ghadin 'an qadhaai fardhi ramadhaana lillahi ta'aalaa.

Artinya: "Aku berniat untuk mengqadha puasa Bulan Ramadhan esok hari karena Allah SWT."

Puasa di Bulan Syaban, Meneladani Rasulullah SAW

Disadur dari buku 'Rahasia Puasa Sunah' karya Ahmad Syahirul Alim Lc, terdapat keutamaan yang didapatkan umat muslim ketika berpuasa di bulan Syaban. Salah satunya adalah meneladani Rasulullah SAW.

Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits dari Aisyah RA:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ وَمَا اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

Artinya: "Rasulullah SAW berpuasa sampai kami berkata ia tidak berbuka, dan beliau berbuka sampah kami berkata ia tidak berpuasa. Tidak pernah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menyempurnakan puasa selama sebulan penuh, kecuali di bulan Ramadhan, dan saya tidak pernah melihat bulan yang beliau paling banyak melakukan puasa selain Sya'ban." (HR. Bukhari Muslim).

Demikianlah informasi mengenai hukum berpuasa setelah pertengahan bulan Syaban lengkap dengan niat dan keutamaannya. Semoga membantu, detikers!

(edr/urw)

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Sebanyak 88 orang narapidana Rutan Kelas I Surabaya atau Rutan Medaeng, Sidoarjo, dipindah ke sejumlah lapas dan rutan di Jawa Timur (Jatim) dalam sepekan terakhir. Hal ini dilakukan karena jumlah narapidana telah melebihi kapasitas hunian atau over kapasitas.

Pemindahan narapidana dari Rutan Medaeng, Waru, Sidoarjo, ini berjalan lancar dan kondusif. Pemindahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tomi Elyus dan mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan. "Langkah ini merupakan wujud program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," ujar Tomi. Minggu (16/2).

Menurut Tomi, proses pemindahan dilakukan supaya narapidana mendapat program pembinaan yang lebih maksimal sebelum kembali ke masyarakat. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. "Hal ini juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembinaan warga binaan. Kami berkomitmen mendukung program pemasyarakatan yang humanis," tegasnya.

Pemindahan narapidana ini mendapat pengawalan ketat yang melibatkan seluruh petugas pemasyarakatan Rutan Medaeng, termasuk regu pengamanan, maupun staf pengamanan. "Pemindahan dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kelancaran proses administrasi," jelasnya.

Adapun 88 narapidana yang dilayar ke sejumlah lapas dan rutan di Jatim, di antaranya, 33 narapidana dilayar ke Lapas Narkotika Pamekasan, 22 narapidana ke Lapas Surabaya, dan 21 narapidana ke Lapas Pamekasan pada 14 Februari 2025. "Kemudian, 12 orang narapidana dipindahkan ke Rutan Trenggalek pada 11 Februari 2025 lalu," tegasnya.

Dikatakannya, langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menurunkan tingkat overkapasitas yang selama ini menjadi sebuah tantangan di Rutan Medaeng. Pemindahan ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Sebelum dilayar, petugas melakukan pemeriksaan administrasi narapidana oleh bagian registrasi dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan Rutan Medaeng, Sidoarjo.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Megawati Soekarnoputri bertemu Pangeran Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed di Sea Palace, Abu Dhabi, Sabtu (15/2/2025). Dalam pertemuan itu, PDIP menggagas Pancasila Summit di Uni Emirat Arab (UEA).

Megawati didampingi putra-putrinya, Mohamad Rizki Pratama dan Puan Maharani. Turut hadir Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP Andi Widjajanto serta Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi.

"Kami juga merencanakan untuk digelar Pancasila Summit di sini. Pancasila Summit di UAE," kata Zuhairi kepada wartawan di Abu Dhabi, Minggu (16/2/2025).



Megawati disebut setuju dengan gagasan Pancasila Summit di UEA. Zuhairi menyebut, selama kunjungan luar negeri Megawati di Roma, Italia dan Vatikan, isu Pancasila juga sering disuarakan.

"Dan Ibu juga setuju, Bu, nanti yang untuk BPIP ini bikin Pancasila Summit, karena dari acara kunjungan pertemuan dengan Paus Fransiskus, dengan Presiden Global Scholas Occurrentes di Vatikan, itu Paus juga menjelaskan Pancasila, maka perlu ada Pancasila Summit untuk bagaimana dunia ini semakin lebih damai, semakin lebih adil, dan UAE juga punya perhatian terhadap toleransi dan perdamaian," ucapnya.

Zuhairi menyebut gagasan Pancasila Summit menjadi penting bagi dunia jika terlaksana. Dia menyebut Presiden Pertama Sukarno dalam masanya selalu mengenalkan Pancasila kepada dunia.

"Ini kalau jadi, kalau ini, hasil pertemuan ini, langkah besar bagaimana Pancasila menggema kembali di forum-forum dunia sebagai Bung Karno dalam bidangnya di PBB, di Al-Azhar, di Tunisia, Bung Karno selalu mengenalkan Pancasila," ujarnya.

"Jadi ini semacam de javu, bagaimana Pancasila kembali hadir di panggung internasional, dan itulah sumbangsih Ibu Mega kepada dunia dalam bagaimana di balik hubungan Ibu Mega dengan keluarga besar Zayed Al Nahyan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PDI-Perjuangan (PDIP) berencana gelar acara Pancasila Summit 2025 di Uni Emirat Arab agar masyarakat dunia memahami semangat nilai-nilai Pancasila.

Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi mengatakan ide tersebut digagas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah bertemu Pangeran Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed.

Menurutnya, PDIP dan pihak UEA memiliki semangat yang sama dengan nilai-nilai Pancasila sehingga akan menggelar Pancasila Summit di UEA.

"Kami juga merencanakan untuk digelar Pancasila Summit di sini. Pancasila Summit di UAE," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Menurutnya, gagasan Pancasila Summit menjadi penting bagi dunia jika hal tersebut bisa terlaksana. Dia menilai Presiden Pertama Sukarno dalam masanya juga selalu mengenalkan Pancasila kepada dunia.

Tidak hanya itu, intelektual Nahdlatul Ulama tersebut juga mengatakan bahwa selama kunjungan luar negeri Megawati di Roma, Italia dan Vatikan, isu Pancasila juga sering disuarakan.

"Ibu juga setuju, nanti yang untuk BPIP ini bikin Pancasila Summit, karena dari acara kunjungan pertemuan dengan Paus Fransiskus, dengan Presiden Global Scholas Occurrentes di Vatikan, itu Paus juga menjelaskan Pancasila, maka perlu ada Pancasila Summit untuk bagaimana duniaini semakin lebih damai, semakin lebih adil, dan UAE juga punya perhatian terhadap toleransi dan perdamaian," katanya.