JAKARTA, investor.id - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki), Ahmad Sofyan mengajak publik untuk mengkawal secara ketat dan transparan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di DPR. Hal ini untuk mencegah adanya penyelundupan pasal demi perbaikan aparat penegak hukum (APH) khusus Polri.

Menurut Sofyan, Polri merupakan salah satu aktor penegakan hukum di Indonesia yang perlu direformasi dan bisa dilakukan melalui revisi KUHAP. 

Hal ini disampaikan Sofyan saat menjadi narasumber di acara rilis hasil survei Civil Society for Police Watch (CSPW) bertajuk 'Urgensi Reformasi Polri Dalam Desain Politik Hukum Indonesia' di Balairung Hotel, Matraman Raya, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025)

"Reformasi Polri pada sektor pengadilan harus dikawal secara ketat. Civil Society for Police Watch perlu melakukan pemantauan secara ketat terhadap proses pembahasan RUU KUHAP yang tengah berjalan di senayan. Kita perlu mendorong agar kedepannya dari aspek KUHAP terjadi harmonisasi dalam level penegakan hukum yang dilakukan oleh APH di Indonesia seperti Polisi, Jaksa, dan KPK," ujar Sofyan.

Sofyan mengatakan, sejumlah masalah masih menjadi bagian dari APH termasuk Polri, seperti dugaan korupsi, suap, gratifikasi, penggunaan upaya paksa yang secara berlebihan, dan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara. 

Selain itu, kata dia, oknum polisi juga kadang menangani perkara secara transaksional dengan penggunaan pasal tertentu yang menguntungkan pihak yang didukungnya, transaksional dalam penuntutan perkara, rekayasa alat bukti, proses penyelidikan yang berbelit-belit, konflik kepentingan, titip menitip perkara, serta praktik penyiksaan dan kekerasan.

"Karena itu, reposisi atau reformasi Polri merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan di Indonesia. Reposisi atau reformasi Polri harus didorong ke arah penguatan penegakan hukum dan melahirkan institusi Polri yang bebas korupsi. Hal yang tak kalah penting dari reformasi Polri ini agar membatasi kewenangan Polri yang berlebihan," jelas Sofyan.

Karena itu, Sofyan mengatakan, pihaknya mendorong 5 poin penting dimasukkan ke dalam revisi KUHAP dalam rangka reposisi dan reformasi Polri. Pertama, kata Sofyan, mengurangi penggunaan upaya paksa yang berpotensi melanggar HAM, bahkan harus dijadikan mandatory hanya untuk perkara serious crime atau extraordinary crime. 

Kedua, penempatan APH dalam posisi yang proporsional, terutama antara Polri dan Kejaksaan. Ketiga, memastikan asas-asas yang tertuang dalam KUHP baru dijadikan landasan dalam revisi KUHAP, termasuk pasal-pasal yang telah dicabut atau direvisi oleh MK.

"Keempat, memastikan tidak ada norma yang multitafsir yang dapat merugikan hak-hak terlapor, saksi, tersangka, terdakwa terpidana. Dan terakhir, Polri dan Jaksa memiliki kewenangan yang seimbang dalam penyidikan, tidak perlu merasa salah satu pihak lebih berkompeten," jelas Sofyan.

Pada kesempatan itu, Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Firdaus Syam menilai perlu ada rumusan yang jelas antara reformasi dan reposisi Polri. Menurut dia, Indonesia sudah melewati beberapa fase panjang dalam mereposisi Polri. Namun kinerja Polri setelah direposisi tetap buruk atau cenderung mengalami penurunan kinerja. 

"Karena itu, saya setujui supaya segera dilakukan reformasi dan reposisi Polri untuk melahirkan Polri yang humanis dan demokratis dalam penegakan hukum, pemajuan HAM, dan menjaga ketertiban masyarakat. Tujuan utama reformasi adalah agar hukum ditegakkan secara adil, berkepastian hukum," pungkas Firdaus.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News