JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa dugaan percobaan suap majelis kasasi perkara Gregorius Ronald Tannur, Zarof Ricar, meminta dibebaskan dari tahanan.

Permohonan itu disampaikan Zarof melalui tim kuasa hukumnya yang membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“(Meminta majelis hakim) mengeluarkan terdakwa dari tahanan,” kata kuasa hukum Zarof, di ruang sidang Hatta Ali, pada Senin (17/2/2025).

Zarof meminta majelis hakim menerima keberatannya dan tim kuasa hukum.

Pihaknya juga meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada persidangan sebelumnya tidak dapat diterima.

“Atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum tersebut batal demi hukum,” ujar pengacara Zarof.

Pengacara menyebut, dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu jaksa hendak menjelaskan bahwa Zarof menjanjikan uang Rp 5 miliar kepada Hakim Agung Soesilo yang memimpin majelis kasasi Ronald Tannur.

Namun, dalam uraiannya, jaksa justru tidak menjelaskan uang itu dijanjikan Zarof kepada Hakim Agung Soesilo.

Dakwaan tersebut, kata kuasa hukum Zarof, justru menguraikan pernyataan Zarof yang meyakinkan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, mengenai peluang mengondisikan majelis kasasi di MA.

Padahal, dalam surat dakwaan, jaksa tidak menyebutkan kedudukan dan kapasitas Zarof sebagai sosok yang bisa memengaruhi putusan perkara.

“Dalam uraian dakwaan dengan jelas diketahui jika terdakwa memang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam uraian dakwaan alternatif tersebut,” tutur pengacara Zarof.

Sebelumnya, Zarof didakwa melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat menyuap Hakim Agung Soesilo yang memimpin majelis kasasi perkara Ronald Tannur.

Kasasi diajukan jaksa penuntut umum yang keberatan anak eks anggota DPR RI itu divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.

Jaksa menyebut, Zarof menerima uang Rp 5 miliar dari Lisa dalam dua tahap, masing-masing Rp 2,5 miliar.

Suap bertujuan untuk mengkondisikan persidangan sehingga majelis kasasi memutuskan menguatkan putusan PN Surabaya.

“Melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu permufakatan jahat terdakwa Zarof Ricar dan Lisa Rachmat, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu untuk memberi uang sebesar Rp 5.000.000.000,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya kepastian hukum terkait status pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol) agar mendapatkan hak dan kesejahteraan selayaknya pekerja.

“Ini PR (pekerjaan rumah) besar kami terkait concern teman-teman driver semuanya, adalah mengenai sebuah kepastian regulasi, jadi tidak hanya sebatas soal (pemberian) THR (tunjangan hari raya) saja,” kata Menaker Yassierli di Kantor Kemnaker di Jakarta, Senin.

Yassierli mengatakan, regulasi soal pekerja layanan berbasis aplikasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto terkait misi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

“Kami terjemahkan sebagaimana setiap pekerja di Indonesia, mereka bisa mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan kepastian terkait upah dan kesejahteraan. Ini merupakan tanggung jawab kami semua,” kata Yassierli.

“Dan terkait regulasi ojol atau pekerja platform, sejak awal kami di sini sudah menjadi salah satu prioritas kita. Kami sudah melakukan kajian, mengundang pakar terkait status yang disampaikan,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Menaker mengatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization) untuk melihat bagaimana pandangan negara-negara lain soal pekerja layanan berbasis aplikasi seperti pengemudi ojol.

“Kita lihat di negara-negara lain juga sama, bisa hadir dan memberikan kepastian terkait dengan pekerja platform online dan itu menjadi catatan buat kami dan kami menuju ke sana,” kata dia.

Di sisi lain, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan salah satu perhatian khusus Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan daring ini.

“Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukum) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Wamenaker.

“(Bentuk regulasi) Bisa berupa Permen (Peraturan Menteri) boleh, atau PP (Peraturan Pemerintag) juga boleh. Yang jelas, harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jadi untuk tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana narkotika dengan status pengedar atau apa pun itu ndak akan kami berikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa rencana pemberian amnesti oleh pemerintah tidak akan ditujukan bagi narapidana (napi) tindak pidana korupsi (tipikor) dan pengedar narkotika.

"Jadi untuk tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana narkotika dengan status pengedar atau apa pun itu ndak akan kami berikan," kata Supratman saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia menyebut Kementerian Hukum dalam melakukan verifikasi terhadap narapidana yang akan diberikan amnesti oleh presiden mengacu kepada empat kriteria.

"Enggak boleh kami langsung tiba-tiba memberikan (daftar narapidana yang akan diberikan amnesti) kepada presiden sebelum betul-betul di Kementerian Hukum yakin bahwa empat kriteria yang sejak awal kami sudah laporkan dan disetujui oleh presiden," ujarnya.

Dia lantas memaparkan bahwa kriteria pertama narapidana untuk diberikan amnesti oleh pemerintah ialah narapidana yang melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Dengan UU ITE itu pun hanya terkait kepada penghinaan kepala negara atau kepada pemerintah, di luar itu tidak. Jadi kalau itu (kasus pelanggaran UU) ITE, tapi terkait dengan per orang itu rasanya-rasanya enggak pas," ujarnya.

Kedua, kata dia, narapidana kasus narkotika yang merupakan pengguna dengan barang bukti di bawah 1 gram.

"Seharusnya mereka itu tidak berada di lapas, tapi kewajiban negara untuk melakukan rehabilitasi," ucapnya.

Ketiga, lanjut dia, narapidana yang memiliki gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Terakhir, tambah dia, orang yang sakit berkepanjangan karena lanjut usia.

Dia pun menyebut pihaknya mempertimbangkan dengan seksama kriteria tersebut dalam memberikan amnesti, sebelum akhirnya diserahkan daftar pastinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Itulah kenapa lama data ini kami belum kirim-kirim kepada presiden karena nanti presiden yang akan mengirim langsung kepada DPR untuk meminta pertimbangan, dan pada akhirnya nanti pasti akan ke Komisi XIII untuk dibahas sekaligus memberi persetujuan pada pertimbangan yang dimaksud," imbuh dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi XIII DPR RI mengusulkan tujuh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Makassar untuk masuk dalam daftar calon penerima amnesti.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai, tujuh orang itu layak mendapatkan amnesti karena telah menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI).

"Tujuh orang KKB yang ditemui oleh Komisi XIII di Lapas Makassar itu sudah menandatangani pakta integritas Merah Putih dan menyatakan setia kepada NKRI. Itu bisa menjadi pertimbangan," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Politikus Partai Nasdem ini menyebutkan, kelompok bersenjata di Papua sebelumnya tidak termasuk dalam daftar calon penerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Namun, ada kemungkinan perubahan kebijakan dari pemerintah agar anggota KKB yang ditemui Komisi XIII DPR RI di Lapas Makassar tetap dipertimbangkan.

Menurut Willy, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan mengkomunikasikan hal ini dengan Presiden Prabowo Subianto.

Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah, tetapi prinsip utama yang dijunjung adalah dialog untuk memajukan kehidupan demokrasi.

“Jadi nanti Menteri Hukum berjanji untuk mengkomunikasikannya dengan Presiden. Prinsipnya adalah dialog untuk memajukan kehidupan berdemokrasi kita,” kata Willy.

Lebih lanjut, Willy menjelaskan bahwa proses pengajuan amnesti ini masih dalam tahap pertama.

Saat ini, dari 44.000 narapidana yang menjadi calon penerima amnesti, sebanyak 19.000 telah lolos verifikasi.

"Kemungkinan skemanya bisa sampai 100.000-an untuk tahap berikutnya. Tentu kami di DPR mendesak kementerian terkait untuk memberikan database kepada DPR, karena dalam hal ini DPR memiliki tugas konstitusional untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti," kata Willy.

Ketika ditanya apakah tujuh anggota KKB itu sudah diajukan ke Kementerian Hukum dan berpeluang masuk dalam penerimaan amnesti tahap pertama, Willy menyatakan bahwa hal itu masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.

"Hari Rabu, kami dari Komisi XIII akan rapat dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Itu akan kami sampaikan. Kalau KKB masuk dalam pembahasan bersama Kementerian Imipas, baru bisa diputuskan," kata dia.

Menurut Willy, Kementerian Hukum dan HAM hanya bertindak sebagai verifikator dalam proses amnesti ini, sementara kewenangan input nama-nama penerima berada di tangan Kementerian Imipas.

“Nanti yang pertama itu berkaitan dengan input. Input itu tidak menjadi kewenangan dari Kementerian Hukum. Jadi tugasnya Kementerian Hukum cuma verifikator saja,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai, 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Supratman ketika itu.

Dia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

ANTARA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (17/2) di Kompleks Parlemen Jakarta, dan membahas sejumlah hal. Salah satunya terkait pemberian amnesti bagi para narapidana yang rencananya diumumkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan itu, ia pun menampung aspirasi yang disampaikan oleh anggota komisi XIII DPR RI. (Aria Cindyara/Ibnu Zaki/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan, angka 19 ribu narapidana (napi) yang akan diberi amnesti oleh pemerintah masih belum pasti. Sebab, hingga saat ini Kemenkum masih terus melakukan verifikasi.

"Kementerian Hukum setelah melakukan verifikasi, ini angka 19 ribu ini belum pasti juga pak, karena terus kami verifikasi," kata Supratman saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dia menyebut bahwa jumlah tersebut mengalami penurunan dari rencana awal. Pada rencana awal, amnesti akan diberikan terhadap 44 ribu narapidana. Namun, jumlah itu berubah setelah dilakukan asesmen di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan verifikasi di Kementerian Hukum.

"Maka yang hasilnya lolos verifikasi itu juga belum pasti, masih bisa bertambah, masih bisa berkurang. Itu kurang lebih sekitar 19 ribu," ujarnya saat ditemui setelah rapat usai.

Dia berharap pihaknya mampu merampungkan verifikasi terhadap daftar narapidana yang akan diberikan remisi pada pekan ini guna dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Nanti setelah nama-namanya sudah pasti, kemudian nanti Bapak Presiden akan mengirim surat ke DPR untuk meminta pertimbangan," katanya.

Lantaran angka tersebut masih belum pasti, dia pun mempersilakan apabila ada usulan pemberian amnesti terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB), sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR RI dari daerah pemilihan Papua saat rapat.

"Kalau ada tujuh anggota KKB yang bersenjata dan itu dimungkinkan ada untuk diusulkan, kami akan mengusulkan kepada bapak presiden. Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," kata dia.

Di awal rapat, dia mengatakan, amnesti terhadap 19 ribu narapidana ditargetkan untuk diumumkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025, dan juga sebelum pengumuman pemberian remisi kepada narapidana lainnya.

"Mudah-mudahan sebelum pemberian remisi Hari Raya Lebaran yang akan datang mudah-mudahan amnesti ini presiden bisa umumkan juga. Itu harapan kami," ujar Supratman.

Sebanyak 19 ribu narapidana akan diberi amnesti oleh pemerintah. Pemberian amnesti itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo sebelum Lebaran.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan terdapat 19 ribu narapidana akan diberi amnesti oleh pemerintah. Supratman mengatakan rencananya pemberian amnesti itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemberian amnesti itu akan meminta pertimbangan dari DPR.

AWalnya, kata dia, terdapat 44.589 narapidana yang akan diberikan amnesti. Namun, hanya 19.337 yang lolos verifikasi dan assessment.

"Saya ingin menyampaikan data awal berapa jumlah amnesti yang rencananya di tahap awal bersama dengan Kementerian Imipas itu berjumlah sekitar 44 ribu," kata Supratman
dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

"Namun demikian setelah kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana setelah melakukan verifikasi dan assessment kembali, angkanya turun dari 44 ribu menjadi 19 ribu," sambungnya.

Supratman mengaku pihaknya masih melakukan perbaikan terkait pemberian amnesti tersebut. Saat ini, Kementerian Hukum masih menunggu surat resmi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait hasil verifikasi dan assessment.

Supratman menjelaskan ada empat kriteria napi yang mendapat amnesti di antaranya, disabilitas intelektual (keterbelakangan mental), lanjut usia, sakit berkepanjangan, dan lain-lain.

"Kami berharap tahap assessment terkait amnesti yang sementara Direktur Utama di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini bisa diselesaikan," ujarnya.

"Mudah-mudahan sebelum pemberian remisi hari Raya Lebaran yang akan datang juga mudah-mudahan amnesti ini bisa Presiden bisa umumkan juga itu harapan kami," ujarnya.

Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Majelis Ulama Indonesia berkomitmen meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam melindungi perempuan dan anak dari pengaruh paham radikal terorisme.

Dalam pertemuan dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Sabtu (15/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono berharap dukungan dari MUI dalam memberikan pembinaan terhadap perempuan dan anak membuat mereka tidak menjadi korban maupun pelaku terorisme.

"Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa perempuan dan anak ini menjadi tameng, ada beberapa kejadian perempuan dan anak menjadi istilahnya menjadi martir," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, perkembangan globalisasi memudahkan kelompok teror untuk menyebarkan ideologi radikal di ruang siber, yang dapat mempengaruhi semua kalangan, termasuk perempuan dan anak-anak.

Dengan demikian, lanjut dia, penting memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan terhadap pengaruh paham radikal terorisme.

"Kita ketahui bersama bahwa pengaruh globalisasi menjadi tantangan kita, termasuk penyebaran paham radikal terorisme, terutama di ruang siber," jelasnya.

Eddy menegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus sehingga harus dilindungi agar jangan sampai mereka terpapar oleh paham radikal terorisme.

Chaparhar (ANTARA) - Seperti ratusan ribu warga Afghanistan yang mendekam di pusat-pusat penahanan Amerika Serikat (AS) ketika pasukan yang dipimpin AS berada di Afghanistan selama dua dekade, Khan Mohammad (57) membawa kenangan pahit dari pengalamannya ditahan secara ilegal selama bertahun-tahun.

"Anak-anak saya masih kecil ketika saya ditangkap. Setelah saya dibebaskan dan kembali ke rumah, saya tidak dapat mengenali mereka sampai mereka memperkenalkan diri satu per satu, dari yang tertua hingga yang termuda," kata Khan, seorang ayah dalam keluarga beranggotakan 10 orang, baru-baru ini di desanya.

Tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari batu bata lumpur di tengah-tengah kebun yang tandus dan rusak di desa terpencil Hadia Khil, mantan tahanan tersebut menduga bahwa dirinya ditahan selama hampir dua dekade oleh militer AS tanpa melakukan kejahatan apa pun.

"Mereka (pihak AS) menuduh saya mendalangi konspirasi besar untuk menyerang Bandar Udara (Bandara) Jalalabad dan membunuh banyak orang Amerika," kenang Khan, yang baru-baru ini dibebaskan dari penahanan AS. "Namun, saya tidak melakukan apa-apa. Saya sepenuhnya membantah tuduhan itu."

Ditangkap oleh pasukan AS pada 2006 dari Jalalabad, ibu kota Provinsi Nangarhar, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di AS.

Namun, dia dibebaskan dan kembali ke rumah pada Januari 2025 sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan antara AS dan pemerintah sementara Afghanistan.

Meskipun baru berusia 57 tahun, dia tampak setidaknya 10 tahun lebih tua dari usianya. Tangannya gemetar saat dia menceritakan penderitaan yang dialaminya.

Mantan tahanan tersebut mengatakan bahwa ketika pasukan AS menangkapnya, mereka menutup matanya dan menyumpal mulutnya, lalu menempatkannya di sebuah ruangan kecil di Bandara Jalalabad sebelum memindahkannya ke pangkalan militer AS di Bagram.

Setelah itu, dia diterbangkan ke Washington DC.

"Kisah saya panjang," gumamnya. "Di Bagram, saya sama seperti tahanan lainnya. Kemudian mereka (pihak AS) memindahkan saya ke AS. Perjalanan itu sangat menakutkan. Mereka mengikat tangan dan kaki saya, menutup mata saya, dan menyumbat telinga saya. Jaraknya sangat jauh, dan saya merasa kesakitan sepanjang perjalanan."

Duduk di atas tempat tidur tradisional kuno yang disebut caat oleh masyarakat lokal, dan dikelilingi oleh para putra, cucu, dan teman-temannya, pria berjanggut itu berbicara dengan suara lantang dan penuh tekad. "Kebebasan lebih berharga dari apa pun," katanya.

"Ya, saya sangat senang, begitu pula anak-anak dan anggota keluarga saya. Kami semua senang," katanya saat menggambarkan kegembiraan atas pembebasan dan kepulangannya ke rumah.

Di Bagram, Komite Palang Merah Internasional membantu Khan berkomunikasi dengan keluarganya melalui surat. Namun, setelah dia dipindahkan ke AS, tidak ada yang membantunya.

Dari Bagram, dia dipindahkan ke Washington DC untuk diinterogasi lebih lanjut. Setelah putusan pengadilan, dia dipenjara di California, di mana dia menjalani hukumannya sebelum dibebaskan pada Januari lalu sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan.

"Penjara adalah tempat penderitaan. Di Bagram, setiap sel kecil, dengan lebar sekitar 5 meter dan panjang 6 meter, dihuni oleh 15 hingga 20 tahanan," tuturnya, berkaca pada kehidupan di dalam penjara.

"Siang dan malam menjadi kabur. Anda tidak bisa membedakan apakah itu pagi atau malam," katanya.

Selama 20 tahun kehadirannya di Afghanistan, yang berakhir pada Agustus 2021, pasukan militer AS melakukan berbagai tindakan kejam, menurut warga Afghanistan.

Tindakan-tindakan itu meliputi pembunuhan warga sipil tak berdosa, penangkapan sewenang-wenang terhadap petani, pelajar, dan guru dengan tuduhan keterkaitan dengan teroris yang tidak terbukti, dan serangan udara besar-besaran yang menyasar rumah-rumah dan bahkan pesta pernikahan.

Ratusan orang tak berdosa, termasuk personel keamanan Afghanistan, kehilangan nyawa dalam apa yang disebut sebagai insiden "tembakan persahabatan". Sementara itu, militer AS menangkap ribuan warga Afghanistan, menahan mereka di pangkalan militer di seantero Afghanistan, termasuk Bagram dan Kandahar, dan beberapa di antaranya dipindahkan ke penjara Teluk Guantanamo yang terkenal kejam.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tahanan Afghanistan, termasuk beberapa pejabat tinggi di pemerintahan sementara Afghanistan, telah dibebaskan dari tahanan AS dan diizinkan untuk kembali ke rumah.

Laporan mengindikasikan bahwa setidaknya ada satu lagi warga Afghanistan yang masih dipenjara di AS, sementara itu seorang warga negara AS diyakini juga masih ditahan di Afghanistan.

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan akan berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto apabila ada usulan narapidana kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberikan amnesti.

"Silakan memasukkan surat, kemudian nanti saya akan mengkonsultasikan kepada Bapak Presiden," kata Supratman ditemui usai rapat Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Ia masih terus melakukan verifikasi terhadap daftar narapidana yang akan diberikan amnesti. Adapun pemberian amnesti kali ini masuk ke dalam tahap awal, yang sedianya diberikan kepada narapidana yang kategori makar tanpa senjata.

"Karena memang yang di tahap awal ini terkait dengan amnesti yang makar, itu ditujukan kepada mereka yang bukan merupakan gerakan bersenjata, namun karena belum ada keputusan, silakan dimasukkan nama-namanya," tuturnya.

Dia menekankan keputusan pemberian amnesti pada akhirnya berada di tangan presiden, terlebih bila sudah ada komitmen dari narapidana makar untuk bergabung dengan NKRI.

"Kalau itu ada komitmen yang saya rasa Presiden nanti akan memutuskan atau juga Presiden yang akan memutuskan," ucap dia.

Hal itu disampaikan Supratman merespons usulan yang disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tessar asal dari daerah pemilihan (Dapil) Papua saat rapat terkait pemberian amnesti kepada tujuh anggota KKB yang ditahan di salah satu lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Makassar.

"Tadi di dalam rapat ada yang berkembang, ada usulan dari teman-teman dari Dapil Papua supaya yang terkait dengan makar itu dengan gerakan ataupun KKB yang di Papua, karena ada tujuh orang di Makassar sudah menyatakan ingin berintegrasi dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi," ujarnya.

Sebelumnya saat rapat, anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pula pemberian amnesti kepada narapidana yang merupakan anggota KKB.

Silakan memasukkan surat, kemudian nanti saya akan mengkonsultasikannya kepada Bapak Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan akan mengkonsultasikannya kepada Presiden Prabowo Subianto apabila ada usulan narapidana (napi) kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberikan amnesti tersebut.

"Silakan memasukkan surat, kemudian nanti saya akan mengkonsultasikannya kepada Bapak Presiden," kata Supratman ditemui usai rapat Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Sebab, kata dia, saat ini pihaknya masih terus melakukan verifikasi terhadap daftar narapidana yang akan diberikan amnesti. Adapun pemberian amnesti kali ini masuk ke dalam tahap awal, yang sedianya diberikan kepada narapidana yang kategori makar tanpa senjata.

"Karena memang yang di tahap awal ini terkait dengan amnesti yang makar, itu ditujukan kepada mereka yang bukan merupakan gerakan bersenjata, namun karena belum ada keputusan, silakan dimasukkan nama-namanya," tuturnya.

Dia menekankan keputusan pemberian amnesti pada akhirnya berada di tangan presiden, terlebih bila sudah ada komitmen dari narapidana makar untuk bergabung dengan NKRI.

"Kalau itu ada komitmen yang saya rasa Presiden nanti akan memutuskan atau juga Presiden yang akan memutuskan," ucap dia.

Hal itu disampaikan Supratman merespons usulan yang disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tessar asal dari daerah pemilihan (Dapil) Papua saat rapat terkait pemberian amnesti kepada tujuh anggota KKB yang ditahan di salah satu lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Makassar.

"Tadi di dalam rapat ada yang berkembang, ada usulan dari teman-teman dari Dapil Papua supaya yang terkait dengan makar itu dengan gerakan ataupun KKB yang di Papua, karena ada tujuh orang di Makassar sudah menyatakan ingin berintegrasi dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi," ujarnya.

Sebelumnya saat rapat, anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pula pemberian amnesti kepada narapidana yang merupakan anggota KKB.

"Sesuai dengan program nawacita Presiden untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka," kata Tonny.

Dia mengaku sempat berkunjung ke salah satu lapas di Makassar dan menemukan tujuh orang tahanan anggota KKB yang telah menyatakan diri akan kembali kepada NKRI.

"Tujuh orang yang bersenjata di lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan, dan akan mendeklarasikan untuk kembali ke pangkuan NKRI," tuturnya.

Dia lantas berkata, "Kami berharap pak menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan pak, apalagi mereka sudah siap kembali."

Adapun, Rabu (5/2), Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa amnesti yang akan diberikan Presiden RI Prabowo Subianto tidak ditujukan kepada narapidana politik yang melakukan tindakan makar bersenjata.

"(Amnesti) tidak diperuntukkan bagi mereka yang bersenjata," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pertimbangannya, Pigai secara personal menilai tak ada jaminan kepastian dan keamanan dari narapidana politik bersenjata apabila mendapatkan kebebasan dari pemberian amnesti.

Menurut dia, narapidana politik bersenjata kemungkinan tidak akan lolos proses asesmen hukum yang tengah dilakukan oleh Kementerian Hukum.

"Sehingga yang bersenjata agak riskan (bila diberikan amnesti), agak riskan. Bisa saja memegang senjata setelah membunuh orang, kemudian masuk penjara, kami kasih amnesti, keluar (penjara) dia balas lagi. Orang yang biasa membunuh, membunuh manusia adalah hal yang biasa," tuturnya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi NasDem Tonny Tesar mengusulkan adanya pemberian amnesti terhadap 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang ada di Lapas Makassar.

Menurutnya, pemberian amnesti ini berpeluang diberikan karena dari ketujuh orang itu telah membuat surat pernyataan dan mendeklarasikan untuk kembali ke NKRI.

“Untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan pada mereka. Mereka siap untuk kembali ke NKRI dan saya yakin akan mempunyai dampak yang besar,” katanya dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Dilanjutkan Tonny, surat pernyataan yang dimaksudnya ini sudah pihaknya terima dan disampaikan ke pimpinan DPR. Untuk Presiden, tambahnya, sudah dititipkan kepada Dirjen yang menemaninya ke lapas Makassar.

“Kami berharap Pak Menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di Papua, apalagi mereka sudah siap kembali,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan adanya kemungkinan usulan dari Tonny itu disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau ada 7 anggota KKB yang bersenjata dan itu dimungkinkan untuk diusulkan, kami akan mengusulkan kepada Bapak presiden,” ujarnya.

Terlebih, imbuhnya, jika ada surat dan pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik Indonesia.