JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Harvey Moeis, Andi Ahmad Nur Darwin, membantah telah menentukan sikap untuk mengajukan kasasi atas vonis banding yang memperberat hukum kliennya, Harvey Moeis, dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun pidana penjara.

Andi mengaku belum mendapatkan mandat dari kliennya untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan masih menunggu salinan putusan banding.

“Kami ingin membantah pemberitaan seolah-olah kami telah menentukan sikap untuk kasasi,” kata Ahmad dalam keterangan resmi, Selasa (18/2/2025).

“Kami tegaskan, kami belum menerima mandat dari klien untuk mengajukan kasasi. Lagi pula, hingga saat ini, kami selaku kuasa hukum belum menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta,” ujar dia melanjutkan.

Ahmad mengatakan, pihaknya membutuhkan salinan putusan tersebut sebagai bahan kajian untuk menentukan sikap mengajukan kasasi atau tidak.

“Sekali lagi kami tegaskan, apabila nanti kami sudah menerima salinan resmi putusan banding, maka barulah kami akan menganalisa serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan banding tersebut,” kata Ahmad.

“Selanjutnya, baru akan berdiskusi dengan klien untuk menentukan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya,” ujar dia.

Ahmad mengklarifikasi bahwa tim kuasa hukum tidak akan mendahului klien dan menyatakan bahwa klien akan mengajukan kasasi atau tidak.

Ahmad pun menegaskan, pemberitaan soal pengajuan kasasi sama sekali tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik.

Sebelumnya, Ahmad menyebut bahwa pihaknya bakal mengajukan kasasi atas putusan banding yang menjatuhkan hukuman 20 tahun pernjara terhadap Harvey Moeis.

“Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan,” kata Andi saat ditemui awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Andi mengatakan, putusan yang dijatuhkan PT Jakarta baik terhadap Harvey; pemilik PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim; eks dan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

Kemudian, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta; dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah.

“Kami yakin bahwa klien kami sama sekali seharusnya tidak bersalah terhadap dakwaan yang sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum. Maka yang pasti kami akan menunggu upaya hukum,” kata Andi.

Diketahui, putusan banding memperberat hukuman Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata kelola timah dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto, menyampaikan bahwa Harvey Moeis telah sah dan terbukti bersalah melakukan korupsi bersama terdakwa lainnya.

Selain pidana badan, hakim juga membebankan uang pengganti Rp 420 miliar dengan subsider 10 tahun penjara terhadap Harvey.

Teguh menyatakan bahwa hal yang memberatkan hukuman itu lantaran Harvey tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus hukum yang melibatkan dua advokat ternama, Razman Nasution dan Hotman Paris Hutapea, semakin memanas setelah insiden kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada 6 Februari 2025.

Persidangan yang awalnya membahas dugaan pencemaran nama baik berujung pada kegaduhan setelah Razman menolak keputusan hakim untuk menjalankan sidang secara tertutup.

Persidangan berlangsung tegang ketika Razman dan tim hukumnya melontarkan protes keras terhadap keputusan majelis hakim.

Razman bahkan menyebut banyak pihak dalam institusi hukum terlibat dalam praktik korupsi.

“Nah, ibaratnya itu ada satu tindakan. Misalnya, mungkin yang kami sampaikan maksudnya baik. Tapi caranya salah,” ujar Razman.

Dalam insiden ini, Razman dan rekannya, Firdaus Oiwobo, terlibat dalam aksi protes yang berlebihan.

Razman disebut sempat memukul meja hakim sambil meneriakkan kata “koruptor” kepada majelis hakim.

Firdaus bahkan naik ke atas meja dengan mengenakan toga. Sejumlah ibu-ibu yang merupakan pendukung Razman, termasuk istrinya, turut membuat kegaduhan.

Atas insiden ini, Mahkamah Agung memerintahkan PN Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian tersebut, yang menyebabkan Razman dan Firdaus dikenai Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.

Permintaan maaf Razman dan sikap Hotman

Menanggapi insiden tersebut, Razman menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua PN Jakarta Utara, Ibrahim Palino, Ketua Majelis Hakim Sofya Tambunan, serta seluruh jajaran pengadilan.

“Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, taat azaz, taat hukum,” ungkap Razman saat menyerahkan surat permohonan maaf di PN Jakarta Utara pada 17 Februari 2025.

Permintaan maaf ini dilakukan atas perintah Dewan Etik yang menegurnya karena dianggap melakukan pelanggaran etik. Namun, Razman berharap agar laporan terhadapnya tidak dilanjutkan.

“Ya, kami berharap memang ini tidak perlu dilanjutkan,” ujarnya.

Sementara itu, Hotman Paris menegaskan, permintaan maaf Razman tidak akan mempengaruhi jalannya proses hukum.

“Bagaimana bisa permintaan maaf (ada efeknya), marwah pengadilan sudah begitu dihina begitu,” kata Hotman.

Ambisi saling membuktikan

Perseteruan antara Razman dan Hotman berakar dari kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan asisten pribadi Hotman, Iqlima Kim.

Pada tahun 2022, Razman menjadi pengacara Iqlima dalam laporannya terhadap Hotman.

Merasa difitnah, Hotman kemudian melaporkan Razman atas dugaan pencemaran nama baik.

Razman menegaskan, kasusnya dengan Hotman berbeda dengan permintaan maaf yang ia sampaikan kepada Mahkamah Agung.

“Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus Hotman, dan kami akan buka-bukaan. Ingat, ini beda kasus, ya,” ujar Razman.

Sementara itu, Hotman Paris memberikan pesan khusus kepada Razman, menyoroti pentingnya kerja keras dibandingkan sekadar membuat kegaduhan.

“Pesan khusus (untuk) Pak Razman agar tobat kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah,” ujarnya.

Kasus ini mencerminkan dinamika hukum di Indonesia, di mana perseteruan antara advokat tidak hanya terbatas pada ruang sidang, tetapi juga dipenuhi unsur ketegangan.

Razman mencoba menempuh jalur damai dengan meminta maaf, namun pihak Hotman Paris tetap menginginkan proses hukum terus berjalan.

Dengan adanya pasal-pasal yang menjerat Razman dan rekannya, keputusan akhir tetap berada di tangan aparat hukum yang berwenang.

(Reporter: Shela Octavia, Shinta Dwi Ayu, Intan Afrida Rafni | Editor: Novianti Setuningsih, Abdul Haris Maulana, Larissa Huda)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen untuk tetap mempertahankan zero terrorist attack atau nol kasus penyerangan teroris yang telah dicapai selama dua tahun terakhir ini dengan menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran.

Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono mengatakan komitmen tersebut dilakukan dalam mendukung terwujudnya Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Tentu kami harus mempertahankan situasi zero terrorist attack agar Astacita tidak terganggu," kata Bangbang dalam Kegiatan Entry Meeting Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Rangka Evaluasi dan Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta.

Oleh karena itu, Bangbang menegaskan bahwa BNPT akan mematuhi kebijakan baru yang sudah memuat aspek prioritas serta aspek yang menjadi target efisiensi.

Kebijakan efisiensi tersebut, kata dia, tercantum dalam Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

"Kami patuh pada Inpres, Inpres ini harus diterapkan secara utuh karena sudah mengatur apa saja yang harus diefisiensikan, apa saja yang diprioritaskan," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Pengawasan bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP Setia Pria Husada mengatakan tujuan evaluasi tersebut untuk memastikan kementerian/lembaga (k/l) menerapkan kebijakan efisiensi dengan tepat sasaran.

"Evaluasi ini untuk memastikan k/l menerapkan efisiensi dengan tepat sasaran dan target output tetap tercapai," ucap Setia dalam kesempatan yang sama.

Selain memastikan penerapan kebijakan efisiensi, kata dia, tujuan evaluasi itu, yakni menilai efektivitas pemotongan anggaran tahun 2025 serta memberikan rekomendasi program, kegiatan, jenis, dan barang belanja yang dapat diefisiensikan.

Adapun BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi sebesar Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp428,56 miliar.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran k/l diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Untuk belanja k/l, Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

Sementara untuk rincian pemangkasan anggaran TKD, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.

Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

"Poin-poin yang perlu saya sampaikan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batu Bara, yang diinisiasi oleh DPR,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas memaparkan sejumlah poin penting terkait Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

"Poin-poin yang perlu saya sampaikan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batu Bara, yang diinisiasi oleh DPR," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya usai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU Minerba pada Pembicaraan Tingkat I untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (18/2).

Pertama, kata dia, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini berubah menjadi skema prioritas melalui mekanisme lelang.

"Pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," ucapnya.

Menurut dia, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun koperasi.

"Termasuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, DPR dan Pemerintah sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba.

Sebaliknya, lanjut dia, yang ada ialah pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

"Akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," tuturnya.

Untuk itu, dia menekankan bahwa pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus dalam pengelolaan tambang.

"Jadi keuntungan dari penugasan khusus itu nanti bagi kampus yang membutuhkan itu akan kami sediakan lewat penugasan kepada BUMN. Jadi tadinya usulannya itu pemberian langsung kepada kampus dan akhirnya disepakati itu tidak jadi diberikan kepada perguruan tinggi. Itu sikap pemerintah," katanya.

Ketiga, tambah dia, pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang diatur dalam RUU Minerba. Dia menekankan pemberian izin itu sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

"Juga terkait dengan pemberian konsesi kepada Ormas Keagamaan, dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR," katanya.

Di akhir, mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu pun menegaskan kembali tidak ada pemberian konsesi kepada perguruan tinggi untuk mengelola dalam RUU Minerba. Melainkan izin diberikan kepada BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

"Yang nanti bagi kampus yang membutuhkan untuk penggunaan dana riset, maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," paparnya.

Hal senada disampaikan pula oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak diberi izin untuk mengelola tambang dalam RUU Minerba.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Hukum bahwa tolong dipertebal informasi ini; undang-undang ini tidak memberikan automatically (langsung) kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD, serta badan usaha lain," kata Bahlil di kesempatan yang sama.

Dia lantas melanjutkan, "Perusahaan-perusahaan ini mempunyai kewajiban sebenarnya untuk memberikan semacam penelitian, riset, dan segala macam itu kepada kampus, dan juga selama ini sudah terjadi perusahaan-perusahaan yang ada kampusnya di daerah wilayah tambang itu mereka (mahasiswa perguruan tinggi tersebut) mendapatkan beasiswa."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Kami diinformasikan bahwa pekan ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga ke rekan-rekan beberapa waktu yang lalu, kemungkinan akan diambil tindakan terhadap saudari HGR beserta suaminya,"

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan mengambil langkah hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita (HGR) dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (AB) pada pekan ini.

"Kami diinformasikan bahwa pekan ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga ke rekan-rekan beberapa waktu yang lalu, kemungkinan akan diambil tindakan terhadap saudari HGR beserta suaminya," kata kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Tessa tidak menerangkan secara detail langkah seperti apa yang akan ditempuh oleh penyidik KPK, namun dia memastikan bahwa langkah tersebut masih menjadi kewenangan penyidik di ranah penegakan hukum antikorupsi.

Meski demikian Tessa enggan mengomentari soal beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan Mbak Ita sedang kondangan meski beberapa hari sebelumnya mengaku sakit dan mangkir dari panggilan penyidik KPK.

Dia mengatakan pemanggilan terhadap saksi atau tersangka dalam perkara yang ditangani oleh KPK akan dilakukan apabila yang bersangkutan dinyatakan sehat dan bisa menjalani proses hukumnya.

"Saya tidak akan memberikan tanggapan dari sisi itu, yang jelas apabila penyidik sudah menilai yang bersangkutan ternyata dianggap sehat untuk hadir, kemungkinan besar penyidik akan melakukan tindakan -tindakan yang tadi sudah saya sampaikan," ujarnya.

Menurut Informasi Mbak Ita dan Alwin Basri telah berangkat menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa (11/2). Namun keduanya batal melanjutkan perjalanan ke Jakarta karena alasan kesehatan.

Untuk diketahui, dalam kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah menahan dua orang tersangka yakni Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang Martono dan Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar.

Keduanya ditahan penyidik KPK pada Jumat (17/1) selama 20 hari ke depan atau hingga 5 Februari 2025.

Penyidik KPK awalnya juga akan melakukan penahanan terhadap Mbak Ita dan Alwin Basri pada Jumat (17/1), namun keduanya tidak hadir sehingga penyidik KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan keduanya menjadi hari ini.

Mbak Ita dan Alwin diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Dalam perkara tersebut penyidik KPK menetapkan Hevearita, Alwin Basri, dan Martono sebagai tersangka penerima gratifikasi.

Sedangkan Rachmat Utama Djangkar ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi untuk sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Penyidikan yang dilakukan KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 hingga 2024.

Kemudian dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023 sampai 2024.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Minerba (RUU Minerba) memberikan keadilan bagi semua pihak termasuk UMKM. Pasalnya, skema pemberian izin usaha pertambangan (IUP) ataupun wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) lebih akomodatif dan memberikan prioritas kepada UMKM dan koperasi.

Hal ini disampaikan Supratman dalam konferensi pers seusai rapat pleno DPR dan pemerintah di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025). Dalam konferensi pers tersebut, hadir juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Adanya perubahan skema, dalam rangka untuk pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan, dari yang sebelumnya semua mekanisme lelang sekarang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas,” ujar Supratman dalam konferensi pers tersebut.

Menurutnya, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk, koperasi.

“Itu isi yang paling penting untuk kita lakukan. Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki, semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah,” jelas Supratman.

Supratman juga mengungkapkan poin lain dari RUU Minerba, yaitu pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Supratman menekankan pemberian izin itu sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR.

“Juga terkait dengan pemberian konsesi kepada Ormas Keagamaan, Ormas Keagamaan dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR kira-kira itu poin penting dari yang disepakati antara pemerintah dan DPR kali ini,” tandas dia.

Supratman menegaskan kembali bahwa tidak ada pemberian konsesi kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang dalam RUU Minerba. Pengelolaan minerba sepenuhnya diserahkan kepada BUMN maupun BUMD atau perusahaan swasta.

“Nanti bagi kampus yang membutuhkan diberikan penggunaan dana riset maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada,” tutur dia.

Hal senada disampaikan Bahlil terkait dihapusnya gagasan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Dia kembali menggarisbawahi bahwa izin pengelolaan minerba sepenuhnya diberikan kepada BUMN dan BUMD.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Hukum bahwa tolong dipertebal informasi ini undang-undang ini tidak memberikan automatically kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD serta badan usaha lain,” ujar Bahlil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Supratman Andi Agtas menilai, aksi demonstrasi yang menolak pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di Papua merupakan hal yang wajar.

Menurut dia, reaksi masyarakat terhadap program baru pemerintah pasti beragam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan tujuan program tersebut.

“Ya biasanya dinamika ya. Jadi ya dijelaskan tujuan dari program makan bergizi gratis itu dalam rangka untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat,” ungkap Supratman, di Gedung DPR RI, Senin (17/2/2025).

Supratman menekankan bahwa MBG adalah program unggulan pemerintah yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Ia menambahkan, meskipun dalam satu atau dua bulan pertama mungkin akan ada beberapa persoalan, hal ini adalah hal biasa mengingat program ini baru diluncurkan.

“Ini program andalan, bahwa kita menginginkan pembangunan sumber daya manusia itu bisa lebih maksimal. Biasa dalam satu dua bulan ada hal-hal yang masih ada persoalan, karena kan ini baru ya,” ujar dia.

Menteri Hukum RI itu juga menegaskan bahwa manfaat dari program MBG tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat, melainkan memerlukan waktu yang lebih panjang.

Ia meyakini masyarakat akan perlahan-lahan memahami maksud dan tujuan pemerintah dalam menghadirkan program ini.

“Jadi, kita tunggu saja hasilnya, dan kita berharap presiden sudah menyiapkan dana untuk seluruh wilayah Indonesia. Nanti hasilnya pasti akan kelihatan terkait dengan perbaikan gizi, anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke itu pasti akan sangat baik,” pungkas Supratman.

Diberitakan sebelumnya, Massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Supratman Andi Agtas menilai, aksi demonstrasi yang menolak pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di Papua merupakan hal yang wajar.

Menurut dia, reaksi masyarakat terhadap program baru pemerintah pasti beragam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan tujuan program tersebut.

“Ya biasanya dinamika ya. Jadi ya dijelaskan tujuan dari program makan bergizi gratis itu dalam rangka untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat,” ungkap Supratman, di Gedung DPR RI, Senin (17/2/2025).

Supratman menekankan bahwa MBG adalah program unggulan pemerintah yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Ia menambahkan, meskipun dalam satu atau dua bulan pertama mungkin akan ada beberapa persoalan, hal ini adalah hal biasa mengingat program ini baru diluncurkan.

“Ini program andalan, bahwa kita menginginkan pembangunan sumber daya manusia itu bisa lebih maksimal. Biasa dalam satu dua bulan ada hal-hal yang masih ada persoalan, karena kan ini baru ya,” ujar dia.

Menteri Hukum RI itu juga menegaskan bahwa manfaat dari program MBG tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat, melainkan memerlukan waktu yang lebih panjang.

Ia meyakini masyarakat akan perlahan-lahan memahami maksud dan tujuan pemerintah dalam menghadirkan program ini.

“Jadi, kita tunggu saja hasilnya, dan kita berharap presiden sudah menyiapkan dana untuk seluruh wilayah Indonesia. Nanti hasilnya pasti akan kelihatan terkait dengan perbaikan gizi, anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke itu pasti akan sangat baik,” pungkas Supratman.

Diberitakan sebelumnya, Massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan DPR sepakat memutuskan tidak memberikan izin konsesi tambang kepada pihak kampus atau perguruan tinggi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang rencananya akan disahkan dalam rapat Paripurna DPR, besok, Selasa (18/2/2025).

Keputusan tersebut turut disepakati dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

“Terhadap usulan dari DPR yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam konferensi pers seusai rapat pleno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menurut Supratman, pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk mengelola tambang sebagai pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Dia mengatakan, perguruan tinggi akan mendapatkan manfaat tidak langsung dari pengelolaan tambang oleh BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang ditunjuk pemerintah.

“Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya,” jelas Supratman.

Senada dengan Supratman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa pihak kampus atau perguruan tinggi hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini. Keputusan pemerintah dan DPR tersebut merupakan respons terhadap permintaan publik agar kampus tetap fokus pada pendidikan.

“Sekali lagi saya katakan bahwa undang-undang ini tidak otomatis kampus mengelola (tambang), tetapi lewat perusahaan-perusahaan, perusahaan BUMN, BUMD maupun perusahaan yang lain. Nah kalau dia (kampus) mau kerja sama untuk penelitian, untuk butuh dana risetnya, untuk bikin laboratoriumnya, ya silahkan dibicarakan dan pemerintah membuka ruang itu,” kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan mekanisme lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), termasuk terkait badan usaha yang ditunjuk untuk mengelola IUP kampus.

“Nanti kita atur lewat PP, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah berpandangan dalam rapat tadi bahwa tidak kita berikan langsung kepada kampus. Tetapi kita berikan kepada perusahaan,” pungkas Bahlil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PALOPO, iNewsLutra.id – Sejumlah masyarakat dan mantan warga binaan menggeruduk Kantor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Palopo. Senin, (17/2/2024). Mereka memprotes kebijakan yang melarang pembesuk membawa makanan dan kebutuhan lain dalam kemasan pabrik.

Kebijakan ini disebut-sebut sebagai upaya menghidupkan kantin lapas. Namun, masyarakat menilai kebijakan tersebut justru merugikan narapidana karena harga barang di kantin lapas jauh lebih mahal dibandingkan harga di luar. Kondisi ini semakin diperparah dengan larangan membawa kebutuhan pribadi dalam kemasan pabrik.

Aksi protes ini bertujuan menyuarakan aspirasi warga binaan yang merasa terbebani dengan aturan tersebut. Dalam pertemuan itu, terjadi adu mulut antara perwakilan masyarakat dan petugas lapas, termasuk Kepala Lapas (Kalapas) Palopo.

Mereka bahkan menduga Kalapas Kota Palopo memperoleh keuntungan dari pengelolaan kantin yang mematok harga tinggi dari umumnya.

"Kami mendapat informasi ada sogokan dari pengelola kantin dan Kalapas menerima Rp20 juta per bulan," ujar Syamsiar Syam, yang akrab disapa Manohara.

Selain itu, Syamsiar juga menyoroti dugaan bisnis alat tes urine di dalam lapas yang dianggap merugikan narapidana. Menurutnya, alat tersebut seharusnya gratis atau bisa dibeli dari luar, tetapi kenyataannya warga binaan harus membeli melalui pihak lapas dengan harga lebih tinggi.

Syamsiar meminta Menteri Hukum dan HAM serta Presiden RI segera menindaklanjuti dugaan praktik bisnis di Lapas Kelas IIA Palopo. Ia bahkan mendesak pencopotan Kalapas Palopo.

"Kami berharap Kalapas Palopo segera dicopot," tegasnya.

Salah satu warga binaan berinisial HBR yang ikut dalam pertemuan itu mengungkapkan kesaksian bahwa kebutuhan dasar seperti sampo dan sabun tidak lagi tersedia.

"Dulu memang ada pembagian, tapi sudah lama tidak ada lagi. Kebutuhan dasar sebenarnya tidak terpenuhi," katanya.

Menanggapi tudingan tersebut, Kalapas Kelas IIA Palopo, Erwan Prasetyo, membantah menerima keuntungan dari pengelolaan kantin lapas.

"Itu tidak benar," tegas Erwan saat ditemui tim iNews setelah menerima aspirasi masyarakat.

Ia juga membantah adanya bisnis alat tes urine, meskipun mengakui bahwa harga alat tersebut di dalam lapas lebih mahal dibandingkan harga di luar.

Saat disinggung mengenai dugaan keberadaan agen bank di dalam lapas yang menjadi alat transaksi bagi warga binaan, Erwan mengaku belum mengetahui hal tersebut.

"Kalau soal itu saya tidak tahu. Kalau transaksi melalui BRI, mungkin bisa dilakukan langsung lewat bank," ujarnya.

Hingga kini, polemik terkait kebijakan kantin dan dugaan bisnis di dalam Lapas Kelas IIA Palopo masih menjadi sorotan.

Editor : Nasruddin

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com– Sosok Mudyat Noor bukanlah nama baru di kancah politik Kalimantan Timur. Dengan pengalaman panjang di dunia politik dan organisasi. Dia akhirnya terpilih sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU) untuk periode 2025-2030.

Namun, siapa sangka, di balik kesuksesannya, ia berasal dari keluarga sederhana yang mengutamakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Lahir di Samarinda pada 9 Februari 1979, Mudyat Noor adalah anak dari pasangan Mahmud dan Yatinah.

Ayahnya merupakan seorang guru ASN di sekolah menengah di Samarinda, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang juga mengabdikan diri sebagai guru mengaji di kampungnya.

Julukan "Si Anak Guru Mengaji" melekat pada dirinya sejak kecil, mengingat peran besar ibunya dalam mengajarkan nilai-nilai agama di lingkungan sekitar.

Mudyat mengawali pendidikannya di SDN 033 Sei Pinang Dalam, lalu melanjutkan ke SMPN 6 Samarinda dan SMAN 2 Samarinda. Setelah lulus SMA pada tahun 1996, ia memilih Fakultas Kehutanan di Universitas Mulawarman sebagai tempat menimba ilmu di jenjang perguruan tinggi.

Selama menjadi mahasiswa, Mudyat tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif dalam organisasi.

Ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang menjadi kawah candradimuka bagi dirinya dalam memahami kepemimpinan dan pergerakan sosial. Tahun 1998, ia turut serta dalam gelombang reformasi yang mengguncang Indonesia, pengalaman yang semakin memupuk idealismenya untuk terjun ke dunia politik.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Mulawarman pada tahun 2001, ia sempat ditawari menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, jiwa aktivisnya lebih tertarik pada dunia organisasi dan politik. Ia aktif di berbagai organisasi seperti KNPI, HIPMI, KADIN, hingga menjadi Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Kota Samarinda.

Bakat kepemimpinannya menarik perhatian almarhum Achmad Amins, mantan Wali Kota Samarinda (1999-2010), yang melihat potensi besar dalam diri Mudyat. Dengan tekad kuat, ia mulai merintis karier politiknya secara mandiri.

Pada usia 30 tahun, Mudyat Noor berhasil menduduki kursi DPRD Kalimantan Timur untuk periode 2009-2014. Sebagai anggota dewan, ia dikenal vokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait pembangunan daerah dan kesejahteraan sosial.

Namun, perjuangan politiknya tidak selalu mulus. Dalam Pemilu Legislatif 2024, ia mencoba peruntungan di DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, tetapi gagal meraih suara yang cukup.

Tak patah arang, ia beralih ke Pilkada Penajam Paser Utara, daerah yang kini menjadi pusat perhatian nasional karena kedekatannya dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sejak awal, Mudyat Noor tegas menolak maju sebagai calon wakil bupati. Ia bertekad untuk menjadi pemimpin utama agar bisa menciptakan regulasi yang lebih berpihak pada masyarakat PPU.

Usahanya membuahkan hasil ketika ia dipasangkan dengan Waris Muin, politisi Gerindra yang juga adik Ketua DPRD PPU, Raup Muin.

Sebagai pengusaha yang juga memiliki pengalaman di bidang kontraktor dan sektor lainnya, Mudyat Noor memahami pentingnya pembangunan ekonomi daerah.

Kini, dengan status PPU sebagai wilayah penyangga IKN, ia berkomitmen untuk memastikan masyarakat setempat tidak tertinggal dari arus pembangunan.

"Apalagi saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan berkah dengan hadirnya IKN. Tentu itu juga memicu saya, sebagai orang Kalimantan Timur, untuk membantu membangun kesiapan masyarakat di PPU agar tak tertinggal dengan sejumlah program yang ada," ujar Mudyat Noor pada Rabu, 24/7/2024.

Dengan latar belakang sebagai aktivis, politisi, dan pengusaha, Mudyat Noor memiliki visi besar untuk membawa PPU menuju masa depan yang lebih sejahtera. Kepemimpinannya diharapkan mampu menjawab tantangan dan peluang yang datang seiring perkembangan IKN, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Kini, perjalanan panjang Mudyat Noor sebagai Bupati PPU baru saja dimulai. Masyarakat menaruh harapan besar padanya untuk membawa perubahan dan kemajuan nyata bagi daerah yang kini menjadi salah satu pusat perhatian nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, sistem, dan peraturan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN).

Ia tidak hanya menekankan pentingnya kepatuhan, tetapi juga mendorong ASN untuk saling mengingatkan dan bersuara ketika menemukan ketidakadilan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

"Hukum dibuat untuk ditaati. Di dalamnya terkandung norma keadilan. Jika ada ketidakadilan, kita harus bersuara dan saling mengingatkan. Keadilan tidak akan terwujud dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan," tegas Zudan dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Zudan Arif dalam Forum Akselerasi Implementasi Manajemen Talenta ASN bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Barat Daya yang digelar pada Sabtu (15/2) di Kota Sorong.

Ia menambahkan bahwa negara dibangun dengan landasan hukum dan peraturan yang kuat, yang bertujuan menciptakan keadilan bagi semua.

Selain itu, Zudan juga mengingatkan pentingnya manajemen risiko dalam birokrasi. "Jika ada pimpinan atau rekan yang melakukan tindakan berisiko, kita harus mengingatkan. Prinsipnya adalah saling menjaga," ujarnya.

Pernyataan ini menjadi semakin relevan menyusul kasus terbaru mengenai 31 orang aparatur sipil negara (ASN) yang diberi sanksi oleh pelaksana harian bupati tanpa melalui proses pemeriksaan yang sesuai dan tanpa pertimbangan teknis dari BKN.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN dengan tegas membatalkan sanksi tersebut dan mengembalikan para ASN ke posisi semula.

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk ketegasan dan upaya perlindungan BKN terhadap ASN.

"BKN akan terus menjaga dan mengawasi sistem meritokrasi. Jika harus menegur, kami akan menegur. Jika harus memberi sanksi, kami akan memberi sanksi. Dan jika harus mengaktifkan kembali, kami akan berbuat adil,"'tambahnya.

Zudan juga mengajak seluruh ASN untuk tetap teguh menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengungkapkan kekhawatiran banyak ASN di wilayahnya akan ancaman karier akibat tindakan sewenang-wenang pimpinan.

Menanggapi hal tersebut, Zudan meyakinkan bahwa BKN hadir sebagai "bapaknya para ASN" untuk memberikan solusi.

"Nasib kita, karier kita, ada di tangan kita sendiri. BKN hadir untuk memastikan manajemen talenta ASN berjalan dengan baik dan adil," tambah Zudan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025