Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyosialisasikan layanan hukum yang ada di lingkungan Kemenkum dan transformasi organisasi yang sedang berjalan dalam pameran Kampung Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 18-19 Februari 2025.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum Ronald Lumbuun pameran Kampung Hukum dimaksimalkan untuk memberikan info kepada masyarakat luas mengenai layanan publik yang ada di Kemenkum, sekaligus memberitahukan kepada masyarakat bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah bertransformasi.

“Salah satu alasan perlu dilakukannya transformasi Kemenkumham adalah demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ronald saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam transformasi, ia menjelaskan Kemenkumham telah terbagi menjadi satu kementerian koordinator (kemenko), yakni Kemenko Hukum dan HAM, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dia menuturkan keikutsertaan Kemenkum dalam Kampung Hukum MA bukan hanya bentuk kehadiran simbolis, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam sosialisasi regulasi, peningkatan akses hukum, koordinasi antarlembaga, serta transparansi kebijakan hukum.

Melalui acara tersebut, Ronald berharap Kemenkum dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendukung reformasi hukum yang lebih progresif.

Lebih lanjut ia menambahkan, Kemenkum di bawah komando Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

“Tahun 2025, Menkum telah mencanangkan seluruh pelayanan publik di lingkungan Kemenkum berbasis digital, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan dimana pun berada,” tuturnya.

Setelah vakum selama tiga tahun, pameran Kampung Hukum kembali digelar tahun ini. Pameran Kampung Hukum merupakan wujud kolaborasi antara berbagai pihak, sebagai bagian dari semangat transparansi dan akuntabilitas dari segenap entitas yang bergerak di bidang hukum serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perkembangan hukum dan peradilan.

Di pameran Kampung Hukum kali ini, Kemenkum juga menghadirkan mobil penyuluhan keliling (penyuling) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan salah satu unit kerja Kemenkum.

Pameran Kampung Hukum itu diharapkan dapat menjadi forum yang inklusif dan edukatif bagi para pengunjung yang berasal dari semua lapisan masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) imbas pungutan liar (pungli) yang dilakukan terhadap warga negara asing (WNA) asal China.

"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor dan 40 orang petugas counter.

"Sedangkan untuk Kakanim (Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta) saat itu baru saja telah kami serah terima jabatan tanggal 21 Januari," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini pegawai yang dinonaktifkan masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Untuk selanjutnya mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Di awal, dia menjelaskan bahwa pada mulanya kasus pungli terhadap WNA asal China terungkap setelah Kedutaan Besar China mengirimkan nota diplomatik pada 21 Januari 2025, yang berisi adanya dugaan pungli oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sejak Februari 2024 hingga Januari 2025.

Berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan WNA China sebagaimana nota diplomatik tersebut, didapati 39 petugas imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap WNA China.

Dalam nota diplomatik tersebut disebutkan pula bahwa selama periode tersebut telah terjadi 44 kasus pungli terhadap 60 warga negara China, dan telah ada pengembalian uang sejumlah total Rp32.750.000.

"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan pengembalian kepada masing-masing," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya melakukan investigasi dan penindakan tegas terhadap oknum pegawai keimigrasian di Bandara Soetta yang melakukan pungli tersebut.

Dia menambahkan pihaknya juga melakukan upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, salah satunya dengan optimalisasi penggunaan auto gate di Bandara Soekarno-Hatta yang kini berjumlah 98 auto gate.

"Dan mengurangi jumlah petugas counter manual, dari 50 counter menjadi 15 counter, baik di terminal kedatangan maupun keberangkatan," tutur dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, merespons wacana predator seksual Reynhard Sinaga dipulangkan ke RI dari penjara Inggris. Agus menyebut hingga kini belum ada pembahasan terkait pemulangan Reynhard maupun pelaku bom Bali 2002, Hambali.

"Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air," ujar Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Agus menyebut pihaknya juga bingung adanya wacana tersebut. Dia mengatakan di ranah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tak pernah ada pembahasan itu.

"Jadi sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan aja kepada sumbernya nggih," katanya.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan pemulangan pelaku bom Bali 2002, Hambali, dan kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, bukan prioritas. Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan membantu para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dijatuhi hukuman mati.

"Yang prioritas yang kita hadapi itu adalah banyak juga orang Indonesia yang dipidana mati di Saudi Arabia, di Malaysia, dan itu memang sudah sangat lama kasusnya. Saya kira kita akan memprioritaskan ini," kata Yusril di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan Reynhard baru bisa mengajukan keluar dari penjara setelah menjalani hukuman sekitar 40 tahun. Dia mengatakan hal itu membuat pemulangan Reynhard bukan prioritas.

"Jadi tidak menjadi suatu prioritas yang perlu kita selesaikan. Seperti halnya kasus-kasus yang lain yang mungkin perlu kita selesaikan ya," ujar Yusril.

Dia menyebutkan TKI yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi dan Malaysia jumlahnya lebih dari 50 orang. Dia mengaku sudah berbicara dengan pemerintahan Arab Saudi dan Malaysia mengenai TKI yang dipidana mati.

"Banyak sekali, di Saudi Arabia ada, di Malaysia aja ada lebih 50 warga Indonesia yang dipidana mati dan itu sudah lama, dan itu kita prioritaskan kita bahas untuk kita bicarakan juga dengan pemerintah Malaysia," ujar Yusril.

"Dan beberapa waktu lalu duta besar Arab Saudi juga datang ke kantor, kami juga singgung masalah ini. Menjadi sangat penting karena memang mereka ini TKI bekerja di luar negeri, kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati dan itu perlu segera kita selesaikan," sambungnya.

Yusril juga menjelaskan belum ada pembicaraan resmi terkait Hambali. Dia mengatakan tidak mudah untuk memeriksa kasus Hambali.

"Hambali pun belum ada pembicaraan apapun dan saat ini lagi kami pelajari. Jadi kasusnya memang tidak mudah memeriksanya, entahlah ada perubahan policy dari pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang yang ditahan," kata Yusril.

"Jadi kasus Reynhard dan Hambali itu sebenarnya tidak menjadi prioritas untuk kita segera selesaikan dibandingkan dengan orang TKI atau WNI yang menerima hukuman mati di Malaysia dan Saudi Arabia," ucapnya.

(dwr/idn)

Solo -

KPK melakukan penahanan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya, Alwin Basri. Begini penampakan Mbak Ita dan suami saat di KPK.

Dilansir dari detikNews, terpantau di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025) pukul 16.39 WIB, keduanya turun dari ruang pemeriksaan.

Terlihat Mbak Ita dan suami mengenakan rompi tahanan berwarnna oranye. Keduanya nampak menenakan masker.

Mbak Ita nampak mengenakan setelah berwarna putih dengan celana hitam. Sedangkan suaminya mengenakan pakaian yang dominan berwarna hitam. Keduanya nampak dibawa dengan tangan diborgol.

Mbak ita sempat meminta doa saat ditanya oleh awak media. "Mohon doanya saja, ya," kata Mbak Ita.

"Sesuai hukum," kata Alwin.

Diketahui KPK langsung menahan Mbak Ita dan suaminya usai melakukan pemeriksaan hari ini. Mereka digiring oleh sejumlah petugas KPK. Setelah itu, mereka memasuki ruang konferensi pers.

Untuk diketahui KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Dua di antaranya Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri. KPK juga telah mencegah empat tersangka tersebut bepergian ke luar negeri.

Mbak Ita dan suaminya juga telah mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka mereka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim telah menolak gugatan Mbak Ita dan suaminya.

(afn/sip)

JAKARTA - Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hari terakhir menjabat Wali Kota Semarang. Mbak Ita bersama suaminya yang juga Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah (Jateng) Alwin Basri usai menjalani pemeriksaan lembaga antirasuah tersebut pada Rabu (19/2/2025).

Pengumuman tersangka dan penahanan Mbak Ita berbarengan dengan Alwin Basri. Sebelum ditahan, keduanya terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK sebagai tersangka.

Selesai pemeriksaan, keduanya turun dari lantai dua yang terdapat ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.



"Terhadap saudari HGR dan saudara AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2025).

Sekadar diketahui, pelantikan kepala daerah secara serentak termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin bakal berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

Jakarta -

Terdakwa kasus pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difable dipastikan tidak akan mendapatkan amnesti dari pemerintah. Pasalnya, perbuatan yang dilakukan Agus dianggap memiliki dampak luas kepada korban.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mulanya mengatakan dari 44.495 warga binaan, sebanyak 19.337 di antaranya dinyatakan lolos verifikasi awal yang akan diberikan amnesti. Adapun hasil ini didapat usai Direktorat Pemasyarakatan mendistribusikan data mentah amnesti ke 33 kantor wilayah.

"Ditjen Pemasyarakatan melakukan identifikasi data warga binaan pemasyarakatan yang bersumber dari database pemasyarakatan dan Direktorat Teknis berdasarkan kriteria yang akan diberikan amnesti didapatkan data 44.495 warga binaan pemasyarakatan," kata Agus dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Dari 19.337 orang warga binaan yang dinyatakan lolos verifikasi, mayoritas didapat oleh narapidana dan anak binaan pengguna narkotika. Di antaranya:

a. Pasal 127 Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebanyak 2.591 orang.

b. Kategori pengguna narkotika sesuai surat edaran mahkamah Agung nomor 04/2010 sebanyak 15.447 orang,

Jumlah tersebut akan diajukan kembali untuk proses verifikasi ulang ke Ditjen Administrasi Hukum Umum. Diketahui, amnesti tersebut merupakan program Menteri Imipas untuk mengatasi persoalan overkapasitas.

"Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat nomor 04 tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujar Agus.

Selanjutnya ada narapidana dan anak binaan terkait dengan UU ITE, amnesti diberikan kepada lima orang terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dalam perbedaan pandangan politik. Amnesti juga diberikan kepada 377 orang terkait ITE.

"Narapidana dan anak binaan terkait dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik terkait pasal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah dan perbedaan pandangan politik 5 orang dan terkait pasal ITE 377 orang, jumlah ini akan kami telah kembali," ujar Agus.

Selanjutnya amnesti diberikan ke narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus. Rinciannya terdiri dari 270 orang yang sakit berkepanjangan, 73 orang dengan gejala kejiwaan, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang. Amnesti juga diberikan ke enam perempuan hamil, 37 orang perempuan yang yang merawat anak di lapas, anak binaan 409 orang dan narapidana makar 10 orang.

Terkait Agus difable yang memiliki kebutuhan khusus, Agus Andrianto memastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan amnesti.

"Saya rasa, nggak akan dapat, nggak akan dapat," kata Agus usai rapat.

Agus menyebut lantaran kasusnya terkait pelecehan maka I Wayan Agus Suartama tak akan mendapat amnesti. Ia menyebut tindakan Agus membahayakan.

"Jadi kasus-kasus yang seperti itu, yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain, nggak akan diberikan amnesti," kata dia.

(astj/astj)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Rabu, menerima audiensi dari penyanyi dan smusisi seperti, Agnes Monica, Arman Maulana, dan Bunga Citra Lestari untuk membahas sistem royalti.

Supratman menyampaikan apresiasi atas inisiatif para musisi menyuarakan aspirasi mereka dalam pertemuan yang digelar untuk mendengarkan masukan dari para penyanyi dan pencipta lagu soal sistem royalti, terutama terkait rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya berterima kasih kepada Agnes dan para musisi lainnya atas masukan yang diberikan. Masukan ini akan kami jadikan pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta," ujar Supratman dalam konferensi pers usai audiensi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, tidak hanya dari musisi, tetapi juga akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Menkum menjelaskan setiap saat pihaknya menerima berbagai masukan dan setelah menerima draf rancangan undang-undang (RUU) dari parlemen, Kementerian Hukum akan menindaklanjuti dengan kajian lebih lanjut.

Agnez Mo turut berbagi pengalaman sebagai pencipta lagu yang berkarir di dalam dan luar negeri, serta sebagai bagian dari Broadcast Music, Inc. (BMI), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat.

Agnez Mo bercerita pada mulanya percakapan dirinya dengan Menkum untuk belajar lebih tentang UU Hak Cipta, namun terdapat beberapa kasus yang membuat kalangan musisi bingung sehingga dia juga mendiskusikannya bersama Menkum.

kami sebagai penyanyi ingin ada solusi agar industri musik bisa berjalan dengan fair dan baik untuk semua

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Rabu, menerima audiensi dari sejumlah musisi Indonesia, seperti Agnes Monica (Agnez Mo), Arman Maulana, Ariel Noah, dan Bunga Citra Lestari untuk membahas sistem royalti.

Supratman menyampaikan apresiasi atas inisiatif para musisi menyuarakan aspirasi mereka dalam pertemuan yang digelar untuk mendengarkan masukan dari para penyanyi dan pencipta lagu soal sistem royalti, terutama terkait rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya berterima kasih kepada Agnes dan para musisi lainnya atas masukan yang diberikan. Masukan ini akan kami jadikan pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta," ujar Supratman dalam konferensi pers usai audiensi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, tidak hanya dari musisi, tetapi juga akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Menkum menjelaskan setiap saat pihaknya menerima berbagai masukan dan setelah menerima draf rancangan undang-undang (RUU) dari parlemen, Kementerian Hukum akan menindaklanjuti dengan kajian lebih lanjut.

Dalam audiensi itu, penyanyi dan pencipta lagu Agnez Mo menyampaikan pandangannya mengenai hak royalti. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi yang berlaku.

Agnez Mo turut berbagi pengalaman sebagai pencipta lagu yang berkarir di dalam dan luar negeri, serta sebagai bagian dari Broadcast Music, Inc. (BMI), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat.

Agnez Mo bercerita pada mulanya percakapan dirinya dengan Menkum untuk belajar lebih tentang UU Hak Cipta, namun terdapat beberapa kasus yang membuat kalangan musisi bingung sehingga dia juga mendiskusikannya bersama Menkum.

"Karena saya warga negara Indonesia, saya taat hukum Indonesia. Sayangnya, ada kasus yang membuat kami kebingungan, jadi saya pikir ini kesempatan yang baik untuk sama-sama duduk dan mendengar agar kami semua lebih sadar hukum," ujar Agnez Mo pada kesempatan sama.

Sementara itu, Arman Maulana mengungkapkan bahwa keresahan terkait sistem royalti menjadi alasan utama pertemuan tersebut.

Para penyanyi, kata Arman, merasa perlu memberikan masukan kepada pemerintah terhadap keresahan yang terjadi saat ini.

"Kami berkumpul karena belum ada serikat penyanyi yang menaungi kami sehingga beberapa penyanyi membentuk Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan menyusun manifesto," jelas vokalis grup band Gigi itu.

Senada, Ariel Noah menegaskan bahwa VISI hadir untuk mewakili suara para penyanyi yang menginginkan penyelesaian segera atas polemik yang berkembang.

"Kami ingin negara hadir untuk menengahi dan menyelesaikan persoalan ini agar ada kejelasan bagi semua pihak," tutur Ariel.

Penyanyi Bunga Citra Lestari pun menambahkan bahwa tujuan utama para musisi adalah menciptakan ekosistem musik yang adil bagi semua pihak.

"Yang pasti, kami sebagai penyanyi ingin ada solusi agar industri musik bisa berjalan dengan fair dan baik untuk semua," ucap BCL, sapaan akrabnya.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat dialog antara pemerintah dan para musisi demi menciptakan kebijakan hak cipta yang lebih jelas dan adil bagi industri musik Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Berdasarkan pantauan Bisnis di KPK, mbak Ita sapaan akrabnya Hevearita telah mengenakan rompi tahanan KPK lengkap dengan borgol di pergelangan tangannya pada 16.40 WIB.

Selain mbak Ita, suaminya selaku Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB) juga ditahan dalam kasus ini.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan dua sejoli itu ditahan di Rumah Tahanan atau Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan.

"Bahwa terhadap Sdri HGR dan Sdr. AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari," ujar di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2025).

Sebagai informasi, selain Ita dan Alwin, KPK telah menetapkan Ketua Gapensi Semarang Martono serta Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Martono dan Rachmat sudah ditahan KPK sejak 17 Januari 2025.

Adapun, keempat tersangka itu diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang dan jasa, gratifikasi serta pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi Semarang.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih melakukan penghitungan terhadap ganti rugi (restitusi) yang diajukan anak korban penembakan bos rental di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Restitusi sedang diproses dengan menghitung segala kerugian, komponen-komponen yang tentunya tadi mulai disampaikan," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut Sri, dalam kasus penembakan hingga korban tewas yang terdampak ini bukan hanya keluarga atau korban saja.

"Kerugian ini tidak hanya berhenti pada meninggalnya korban tetapi juga berdampak pada pembiayaan pendidikan terhadap keluarga yang lain," ujar Sri.

LPSK juga sudah berkomunikasi dengan Oditur Militer terkait restitusi yang diajukan oleh kedua anak korban yakni Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Syahputra serta saksi Ramli.

"Saya tadi juga sudah berkomunikasi dengan auditor ya, bahwa kita akan mengajukan restitusi dan Pak Auditor menyampaikan, dipersilahkan untuk menyampaikan penghitungan restitusi tersebut," jelas Sri.

Adapun LPSK memberikan perlindungan secara fisik kepada tujuh saksi kasus penembakan bos penyewaan mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1) lalu.

Tujuh saksi tersebut antara lain Agam Muhammad Nasrudin, Rizky Agam Syahputra, Muhammad Isra, Syamsul Bachri alias Jenggot, Samsul Bahri alias Acung, Syamsul Bachri alias Agus, dan Ramli.

Tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

Tiga terdakwa tersebut yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli, dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap 5.564 warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran terkait keimigrasian sepanjang 2024.

"Hasil dari pengawasan orang asing, terdapat 5.564 pelanggaran yang dilakukan penegakan hukum keimigrasian," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari 130 WNA yang dikenakan penegakan hukum pidana keimigrasian, dan 5.434 WNA dikenakan penegakan hukum administrasi keimigrasian (tindakan administratif keimigrasian/TAK).

Adapun empat besar TAK yang dilakukan pihaknya, yakni berupa tindakan deportasi dan usulan penangkalan 2.564; keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat 1.437; deportasi 1.406; tindakan keimigrasian lainnya 91.

Dia menyebut penegakan hukum keimigrasian tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 124,13 persen jika dibandingkan tahun 2023.

"Jumlah pelanggaran keimigrasian yang dikenakan penegakan hukum pidana keimigrasian tahun 2023 sebanyak 58 WNA, pada tahun 2024 sebanyak 130 WNA," paparnya.

Dia juga menyebut jumlah pelanggaran yang dikenakan penegakan hukum administrasi keimigrasian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 62,16 persen, dari 3.351 WNA pada tahun 2023, menjadi 5.434 WNA pada tahun 2024.

Dia menyebut pihaknya juga telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap WNA di Indonesia sebanyak 12.489 kegiatan sepanjang tahun 2024.

"Pengawasan di bawah kendali pusat sebanyak 1.630 kegiatan, sedangkan pengawasan di bawah kendali satuan kerja terdapat 10.859 kegiatan," ucapnya.

Dia menambahkan bahwa di Provinsi Bali sendiri, Kemen Imipas bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM baru sama mencabut perizinan perusahaan dari 267 penanaman modal asing (PMA) yang ada di Bali.

Hal itu, lanjut dia, dilakukan dalam rangka mendorong kepatuhan investasi serta mencegah dampak negatif PMA terhadap ekonomi dan masyarakat lokal.

"Atas upaya pencabutan tersebut Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM melakukan operasi Bumi Putera dalam rangka mengevaluasi status keimigrasian para WNI tersebut," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan bahwa I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung tak akan mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto . Hal itu diungkapkan Agus saat disinggung kans Agus Buntung bisa mendapat amnesti dari Prabowo.

"Saya rasa enggak akan dapet," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Ia menjelaskan, perkara pidana yang punya dampak besar seperti kasus pelecehan yang diduga dilakukan Agus Buntung itu tak akan diberikan amnesti. "Jadi kasus-kasus yang seperti itu yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain itu tidak akan diberikan amnesti," tutur Agus.



Lebih lanjut, Agus menyampaikan, pihaknya masih memproses narapidana yang akan mendapat amnesti. Ia menuturkan, sudah ada 19.337 dari 44 ribu narapidana yang telah lolos verifikasi awal amnesti.

"Amnesti ini masih, prosesnya masih butuh waktu panjang karena dari 44.000 yang kami asesmen ternyata masih bisa lolos hanya 19.337. Ini juga masih belum final, karena nanti ini masih melalui proses," katanya.

Agus pun menyampaikan, pihaknya telah menyurati Menko Hukum Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk membahas amnesti ini. Bahkan, kata dia, Yusril telah menerbitkan surat perintah untuk membahas amnesti tersebut.

"Jadi nanti masih akan diasesmen bersama, mudah-mudahan nanti kalau ada masukan-masukan nanti akan kita sampaikan pada saat rapat bersama Pak Menko, apakah masukan-masukan tambahan tadi contohnya misalnya seperti teroris yang bersenjata, kemudian yang usia 70 tahun ini supaya tidak ada diskriminasi untuk semua," kata Agus.