JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto turun dari ruangan penyidik dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Para kuasa hukumnya terlihat menyambut Hasto.

Ia mengepalkan tangannya dan berjalan menuju ruang konferensi pers.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.

"Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK)," kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari proses hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Ia yakin demokrasi tetap berjalan jika upaya paksa itu diambil penyidik.

"Pertanyaan yang baik, bagaimana kalau saya ditahan? Dengan semuanya Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan, itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak ya," ujarnya. "Ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi, ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih," sambungnya.

Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari perjuangan.

Ia masih yakin perbuatannya tidak membuat negara merugi. “Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara, tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya,” ucap dia.

KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 24 Desember 2024.

Penetapan tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

Ankara (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina Hamas menyerahkan empat jenazah tawanan Israel pada Kamis (19/2) di bawah kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan Gaza.

Jenazah Shiri Bibas dan kedua anaknya, Ariel dan Kfir, serta Oded Lifshitz diserahkan kepada perwakilan Palang Merah di kota Khan Younis di Jalur Gaza selatan.

Penyerahan tersebut merupakan bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan Gaza, yang mulai berlaku pada 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan hampir 48.300 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan meninggalkan wilayah kantong tersebut dalam kehancuran.

Adapun sejauh ini, total 1.135 tahanan Palestina telah dibebaskan dari penjara Israel. Israel dijadwalkan membebaskan 502 tahanan tambahan dalam pekan ini.

Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza mulai berlaku pada 19 Januari, menghentikan sementara perang yang telah menewaskan hampir 48.300 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala otorita pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait serangan militernya di wilayah tersebut.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

GAZA - Sayap militer Hamas dan Jihad Islam, Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds mengumumkan keputusan mereka menyerahkan jasad beberapa tahanan Israel pada Kamis (20/2/2025), sebagai bagian dari kesepakatan ?Badai Al-Aqsa?.

Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menyatakan jenazah keluarga Bibas dan tahanan Oded Levits akan diserahkan besok.

Dia menambahkan semua tahanan masih hidup sebelum pesawat tempur Israel dengan sengaja mengebom tempat penahanan mereka.

Sebelumnya, Brigade Al-Quds juga mengumumkan pembebasan jasad tahanan Israel, Oded Levits.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menggambarkan besok sebagai ?hari yang sulit dan menyedihkan bagi Israel,? karena akan menandai kembalinya jasad empat tahanan Israel.

Dia berkata, ?Hati saya hancur, dan hati dunia juga akan hancur.?

Rezim apartheid Zionis memperkirakan ada 73 tahanan Israel di Gaza, sementara Israel menahan ribuan warga Palestina di penjara-penjaranya, menyiksa mereka, membuat mereka kelaparan, dan mengabaikan perawatan medis, yang telah menyebabkan kematian banyak orang, menurut laporan media Palestina dan Israel serta laporan hak asasi manusia.

Menurut organisasi hak asasi manusia Palestina, Israel saat ini menahan lebih dari 10.000 warga Palestina di penjara-penjaranya, termasuk sekitar 600 orang yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Dengan mediasi Mesir dan Qatar, kesepakatan dimulai pada 19 Januari 2025, dalam tiga tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari. Namun, Israel telah menunda dimulainya negosiasi untuk tahap kedua.

Pada tahap pertama kesepakatan, ketentuan-ketentuan mencakup pembebasan bertahap 33 warga Israel yang ditahan di Gaza, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dengan imbalan antara 1.700 hingga 2.000 tahanan Palestina dan Arab.

Dengan dukungan Amerika Serikat (AS), pasukan Israel melakukan tindakan genosida di Gaza mulai dari 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari 2025, yang mengakibatkan lebih dari 159.000 kematian dan cedera warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan wanita.

Tak hanya itu, lebih dari 14.000 orang hilang dan diperkirakan tewas. Genosida di Gaza menjadi salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto pun mengenakan rompi tahanan oranye.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025), Hasto turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.08 WIB.

Dia tampak digiring oleh petugas KPK. Hasto terlihat sudah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

Hasto terlihat ditemani oleh tim pengacaranya. Hasto akan ditahan di Rutan KPK untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Hasto mengaku siap ditahan. Hasto diketahui kembali mengajukan dua gugatan praperadilan melawan KPK.

"Saya sudah siap lahir batin (jika langsung ditahan)," jawab Hasto saat ditanyai kesiapannya jika langsung ditahan KPK oleh wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Hasto Kristiyanto ditahan KPK (Kurniawan/detikcom)

Kasus Menjerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Kini, Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah bebas. Sementara Harun Masiku masih menjadi buron.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto sebagai tersangka. Selain Hasto, KPK menetapkan pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru kasus ini.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

(haf/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan hakim-hakim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, setelah pada pagi harinya melakukan pelantikan serentak kepala daerah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan hakim-hakim yang dikumpulkan bukan hanya Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA).

"Cukup banyak hakim, bukan hanya Hakim Agung yang hadir. Tapi hakim yang di MA," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengaku belum mengetahui arahan yang akan diberikan oleh Presiden dalam pertemuan tersebut.

Dia menyebut bahwa hakim-hakim yang dikumpulkan merupakan hakim-hakim yang hadir dalam acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 yang digelar di Mahkamah Agung RI, Jakarta, Rabu (19/2).

"Saya kira dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga. Kita dengar nanti apa saja yang disampaikan. Saya kira semua hakim yang hadir di pertemuan MA, laporan tahunan MA," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan dirinya diminta hadir oleh Presiden untuk mengikuti pertemuan dengan hakim-hakim se-Indonesia.

"Diminta kumpul ... Pak Presiden pertemuan dengan para hakim-hakim se-Indonesia," ujar Otto.

Otto menyampaikan dirinya dan para hakim akan mendengar arahan langsung dari Presiden Prabowo. Namun, dia mengaku tidak mengetahui substansi dari arahan yang akan disampaikan.

"Belum tahu .... kita datang untuk mendengarkan arahan dari Pak Presiden," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang juga tiba di Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa dirinya hadir untuk mendampingi Presiden terkait laporan tahunan MA.

Supratman mengaku tidak mengetahui jumlah hakim yang dikumpulkan dalam pertemuan ini. Dia juga belum mengetahui arahan yang akan diberikan Presiden dalam pertemuan.

"Kemarin di MA, sekarang di Istana. (Terkait arahan dari Presiden) saya tidak tahu," ujar dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo kumpulkan hakim-hakim di Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Razman Nasution menyatakan tetap menjadi kuasa hukum dari seleb TikTok Vadel Badjideh yang terjerat dugaan persetubuhan dan tindak aborsi terhadap LM, anak Nikita Mirzani.

"Kami tetap menjadi kuasa hukum dari Vadel," tutur Razman saat diwawancarai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis (20/2/2025).

Sebelumnya, Razman mengaku kecewa dengan kliennya itu. Razman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Vadel dan LM jika keduanya berterus terang dari awal sudah melakukan persetubuhan, bahkan aborsi.

Adapun saat ini, Vadel telah mengajukan surat penangguhan penahanan terkait kasusnya. Razman menyatakan akan tetap mendampingi kliennya dalam proses hukum tersebut.

"Kami tetap menjadi kuasa hukum dari Vadel," ujar Razman saat diwawancarai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis (20/2/2025).

Razman mengaku bakal menyelidiki perubahan pengakuan anak Nikita Mirzani yang berujung pada penetapan Vadel sebagai tersangka.

"Saya ingin mengetahui lebih jauh dari Loli kenapa dia mengubah keterangan sehingga berubah 100 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut, Razman mempertanyakan konsistensi pernyataan LM mengenai cintanya terhadap Vadel.

"Bukan kah LM yang bilang ke saya, bahwa cintamu tak akan luntur sampai kapan pun. Kira-kira begitu," katanya.

Sementara itu, Rahmat Riadi, kuasa hukum Vadel Badjideh, menjelaskan alasan di balik pengajuan penangguhan penahanan kliennya.

Ia menyebutkan empat poin penting yang menjadi pertimbangan, yaitu perkuliahan Vadel, kondisi kesehatan ibunya yang sedang sakit, keikutsertaan Vadel dalam kompetisi dance internasional, serta prestasinya yang pernah mengharumkan nama bangsa.

"Keempat poin itu diharapkan menjadi pertimbangan agar Vadel Badjideh dapat ditangguhkan penahanannya," kata Rahmat, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Dalam surat penangguhan penahanan yang diajukan, Vadel menjadikan ayahnya, Umar Badjideh, sebagai jaminan.

"Untuk yang menjadi jaminan itu Pak Umar, ayahnya," tambah Rahmat.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asabri (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

Agus telah memasuki masa purnabakti sebagai anggota kepolisian.

"Sebagai anggota Polri, saya sering menekankan dan mengingatkan kepada adik-adik junior dan anggota, bahwa kita harus mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Asabri, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke Asabri. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut Asabri,” imbuh Agus.

Sementara itu, Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi P Manullang menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu," terangnya.

Jeffry menuturkan, perseroan senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi pesertanya.

Pada kesempatan ini, Asabri juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk Asabri Star, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentikasi untuk penerimaan uang pensiun.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, Asabri turut memberikan penjelasan mendetail mengenai berbagai program, manfaat, serta pencapaiannya sebagai BUMN yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan pesertanya.

Jakarta -

Rapat paripurna DPR RI menetapkan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi usul inisiatif DPR RI. Ahli hukum berharap revisi ini menyempurnakan aturan yang saat ini berlaku.

Pandangan mengenai RUU KUHAP ini disampaikan oleh sejumlah ahli hukum dalam seminar bertajuk 'RUU KUHAP dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia' yang digelar di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Harapan itu dicetuskan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto.

Soleman mengingatkan pentingnya transparansi, penguatan pengawasan, serta penyempurnaan koneksitas dalam RUU KUHAP. Soleman menilai penegakan hukum di Indonesia itu rendah di bagian transparansi dan akuntabilitas.

"Masyarakat kerap tidak mendapatkan informasi mengenai perkembangan laporan yang mereka buat. Sistem informasi yang tidak terintegrasi dan minimnya akses publik terhadap proses hukum menghambat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," kata Soleman yang menghadiri diskusi secara daring.

Diskusi RUU KUHAP dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia (dok. Istimewa)

Selain masalah transparansi dan akuntabilitas, Soleman menyoroti masalah penyalahgunaan wewenang penyidik. Menurut dia, dalam aturan yang berlaku saat ini, tidak ada aturan yang bisa mengontrol kewenangan penyidik.

"Sayangnya, dalam pembahasan revisi KUHAP, muncul wacana penghapusan atau pengurangan mekanisme, koneksitas, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak seimbang dalam sistem peradilan," ucapnya.

Dia pun berharap revisi KUHAP akan berfokus pada penyempurnaan aturan. Dia berharap tidak ada yang dikurangi dalam KUHAP baru nanti.

"Revisi KUHAP harus berfokus pada penyempurnaan aturan yang ada, bukan pengurangan elemen-elemen fundamental yang telah terbukti efektif, termasuk dalam aspek koneksitas. Dengan mempertahankan dan menambahkan aturan koneksitas. KUHAP baru dapat menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum, menghindari dualisme peradilan yang tidak efektif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana," katanya.

Hal senada disampaikan ahli hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai pentingnya transparansi perkembangan kasus. Ia berpendapat seringkali ketika masuk proses penyidikan, pihak terkait, seperti tersangka ataupun terlapor tak mengetahui informasi apa pun mengenai proses perkara itu.

"Tahu-tahu SP3, tahu-tahu ada tindakan yang lain. Karena itu, bagaimana di tingkat penyidikan ini ada transparansi, salah satunya misalnya apakah perkembangan penyidikan itu harus dimasukkan ke website yang bisa diakses olah orang. Atau memberikan kewajiban pada kepolisian, di sisi lain hak bagi masyarakat, stakeholder, terutama tersangkanya, keluarganya untuk mengakses perkembangannya," ujar Fickar.

Sementara itu, Wakil Ketua STHI Jentera, Asfinawati, mengkritik sejumlah pasal tertera di draf RUU KUHAP yang beredar tertanggal 17 Februari 2025. Salah satu pasal yang dikritisi Asfinawati adalah Pasal 69 ayat 1, dengan substansi penyidik dapat menawarkan kepada tersangka atau terdakwa yang perananannya paling ringan untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara yang sama. Ada pula Pasal 94 ayat 1, Pasal 92 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 24 ayat 3.

Selain itu, dia keberatan dengan draf revisi Pasal 16 ayat 1. Dalam draf itu, disebutkan bahwa penyelidikan dapat dilakukan dengan cara olah TKP; pengamatan; wawancara; pembuntutan; penyamaran; pembelian terselubung; penyerahan di bawah pengawasan; pelacakan; dan/atau penelitian dan analisis dokumen.

"Terkait dengan draf KUHAP tertanggal 17 Februari, ada penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan, dan itu di penyelidikan. Artinya, tidak ada check and balances dari penuntut, ini berbahaya sekali. Ini kan bukan menemukan tindak pidana, itu kan bisa membuat tindak pidana," ucap Asfinawati.

Menurutnya, kondisi tersebut akan diperparah lagi bila kewenangan semua penyidikan diberikan kepada lembaga atau instansi tertentu. Dia juga menyoroti sejumlah masalah yang ada di penjara.

"Apa sih yang tidak ada di negeri ini? Dibunuh, dipaksa polisi, ditangkap tanpa ada alasan padahal dia korban, ada. Semua ada. Tahanan perempuan diperkosa oleh polisi, ada juga. Tapi masih akan lebih buruk, masif, menimpa semua korban, akan lebih banyak. Kalau kewenangan tunggal (semua penyidikan oleh instansi tertentu), dia akan lebih buas lagi," pungkas Asfinawati.

Simak juga Video 'MA Putuskan 30.908 Perkara Sepanjang Tahun 2024':

(zap/dhn)

Palembang -

Lima terdakwa pengeroyok narapidana bernama Irohim di rutan Pakjo Palembang, divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang.

Kelima terdakwa yakni Muhammad Yusuf, Arjuna, Wahyu Andreansyah, Hendra Gunawan, dan Andika Rahmadita terbukti bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap Irohim yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

"Mengadili dan menjatuhkan pidana penjara terhadap kelima terdakwa Muhammad Yusuf, Arjuna, Wahyu Andreansyah, Hendra Gunawan, dan Andika Rahmadita, dengan pidana penjara masing-masing selama 12 tahun tahun," ujar hakim ketua Raden Zaenal Arief, saat membacakan amar putusan, Kamis (20/2/2025).

Menurut Hakim hal yang memberatkan para terdakwa yakni para terdakwa menghilangkan nyawa korban Irohim meninggal dunia serta para terdakwa sudah pernah dihukum, sedangkan hal meringankan para terdakwa mengakui perbuatannya dan para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Selain itu, hakim ketua juga menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Kelimanya secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan meninggal dunia sehingga atas perbuatannya kelima terdakwa diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP," ungkapnya.

Diketahui dalam persidangan sebelumnya, kelima terdakwa dituntut oleh JPU Kejati Sumsel Desmilita, dengan pidana penjara masing-masing selama 13 tahun penjara.

Usai mendengarkan vonis dari hakim ketua, kelima terdakwa berdiskusi dengan kuasa hukumnya setelah itu kelima terdakwa menyatakan pikir - pikir atas vonis tersebut.

"Pikir - pikir yang mulia," ujar kelimanya.

Dalam dakwaanya JPU menjelaskan peristiwa penganiayaan tersebut berawal dari terdakwa Muhammad Yusuf yang sedang mencari jarum tato miliknya dan bertanya dengan penghuni rutan kamar sel yang lainnya

Kemudian dijawab oleh terdakwa Hendra Gunawan bahwa jarum tato tersebut ada pada korban Irohmin, tapi ternyata jarum itu telah hilang sehingga terdakwa Andika Rahmadita menyuruh korban Irohmin untuk mencari sampai ketemu.

Setelah korban Irohmin mencari jarum tersebut ternyata tidak ketemu lalu korban Irohmin mengatakan akan mengganti jarum tato tersebut dengan uang. Pada keeseokan harinya terdakwa Andika Rahmadita meminta jarum tato tersebut ada malam itu juga.

Lalu dijawab oleh korban Irohmin "bagaimana kalau tidak ketemu" tanya Irohim , korban yang bertanya membuat terdakwa Andika Rahmadita marah dan langsung memukul kepala bagian depan korban Irohmin dengan menggunakan tangan kiri sehiggga korban irohmin sempoyongan.

Lalu terdakwa Andika Rahmadita mendorong punggung korban Irohmin menggunakan tangan kanan sehingga korban terjatuh ke atas tubuh terdakwa Arjuna.

Kemudian terdakwa Arjuna langsung mendorong tubuh korban Irohmin dengan menggunakan tangan kiri sampai terjatuh dengan posisi badan terlentang dan kepala korban Irohmin menyandar di dinding serta menampar pipi korban sebelah kiri korban sebanyak satu kali.

Selanjutnya terdakwa Andika Rahmadita, Muhammad Yusuf, Wahyu Andrean, dan Hendra Gunawan menyiksa korban secara bergantian dengan menginjak serta memukul dada dan punggung korban.

Korban tergeletak dan mengeluarkan suara merintih, disana terdakwa Muhammad Yusuf merasa terganggu dan menyuruh terdakwa Hendra Gunawan untuk menyumpal kain lap ke mulut korban Irohmin.

Keesokan hari pada 8 Agustus malam, salah satu terdakwa memeriksa kondisi korban, dan ternyata sudah tidak bernafas lagi. Barulah terdakwa meneriaki sipir rutan jika ada yang sakit, dan jenazah korban dibawa ke rumah sakit.

(csb/csb)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyinggung soal politik uang yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam diskusi publik bertema "Demokrasi Cukong," Burhanuddin memaparkan teori tentang "Prisoner's Dilemma" yang terjadi di antara kandidat politikus.

"Ada teori tentang prisoner's dilemma. Apa itu? Dalam ekonometrik, semua calon itu diuntungkan kalau semua sepakat untuk tidak melakukan politik uang," kata Burhanuddin dalam diskusi yang digelar secara daring dan luring, Kamis (20/2/2025).

Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Ada sejumlah politikus yang memilih melakukan politik uang untuk meraup suara pada saat pemilihan.

Burhanuddin mengatakan, mereka yang khawatir pesaingnya akan melakukan serangan fajar, mau tak mau akhirnya melakukan hal yang serupa.

Sebab, apabila tidak ikut dalam praktik politik uang itu, mereka khawatir akan kalah dalam pertarungan pemilu.

"Tetapi kalau misalnya ada calon yang mengingkari kesepakatan dengan melakukan politik uang, maka semua calon yang tidak melakukan politik uang akan dirugikan," ujarnya.

Hal ini yang disebut sebagai "Prisoner's Dilemma" atau dilema narapidana/tahanan.

"Dalam konteks dilema narapidana, ini adalah daripada mereka dirugikan kalau tidak melakukan politik uang. Akhirnya semua melakukan. Ini yang jebakan dilema tahanan," ucapnya.

Hukum pidana untuk menindak politik uang pun menjadi lemah.

Burhanuddin menyebut, tak ada yang berani mengeksekusi calon pejabat.

"Dan (akhirnya) ketemu dengan law enforcement yang lemah. Tindak pidana yang paling tidak dieksekusi oleh aparat hukum adalah tindak pidana pemilu," ucapnya.

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video beredar di X ini, ini, ini dan ini menarasikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani tidak hafal sila Pancasila karena tidak melafalkan sila keempat yang berbunyi: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan".

Berikut kompilasi narasi dari beberapa akun X:

“Insiden Penghapusan Sila ke 4 Pancasila di HUT Gerindra

Mungkin memang gak mau mimpin rakyat dengan bijaksana lagi?

Sungguh Sangat Memalukan

Detik-detik Rahmat Mirzani Gubernur Lampung Kader Partai Gerindra Tidak Hapal Pancasila di HUT ke-17 Partai Gerindra.”

Namun, benarkah Video Gubernur Lampung Rahmat Mirzani tidak hafal Pancasila tersebut?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, Partai Gerindra memberikan keterangan langsung terkait video tersebut melalui akun X resminya. Ia menyebutkan bahwa dalam video tersebut terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan setelah pembacaan sila ketiga langsung ke sila kelima.

Baik akun Gerindra maupun Rahmat Mirzani mengunggah kembali video pembacaan Pancasila di HUT Partai Gerindra ke-17 yang diambil dari kanal YouTube GarudaTV. Dalam video tersebut, Rahmat Mirzani menyebutkan kelima sila secara lengkap.

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap Muslim yang telah memenuhi syarat wajib menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Namun, bagaimana dengan para pekerja berat yang tidak bisa meninggalkan profesinya selama bulan suci tersebut?

Seperti dilansir dari laman resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sesungguhnya hukum berpuasa Ramadhan bagi pekerja berat telah diatur dalam Alquran. Bagi mereka yang tidak mampu berpuasa karena tuntutan pekerjaan, diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat menggantinya (qadha) di hari lain di luar Ramadhan. Jika tidak mampu mengganti puasa, maka ia wajib membayar fidiah.

فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَيَّامٍ اُخَرَ‌ؕ وَعَلَى الَّذِيۡنَ يُطِيۡقُوۡنَهٗ فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِيۡنٍؕ فَمَنۡ تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنۡ تَصُوۡمُوۡا خَيۡرٌ لَّـکُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

"Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (QS al-Baqarah: 184).

Fidiah dapat dibayarkan dengan memberikan makan kepada orang miskin sebanyak satu porsi makan untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Pembayaran fidiah ini dapat dilakukan secara harian, pekanan, atau bulanan. Itu asalkan sesuai dengan jumlah hari puasa yang tidak dilaksanakan.

Tidak ada kriteria khusus yang menentukan jenis pekerjaan berat yang diperbolehkan mengganti puasa hanya dengan membayar fidiah. Karena itu, setiap Muslim yang tergolong pekerja berat diharapkan untuk jujur menilai kemampuan dirinya sendiri dalam menjalankan ibadah puasa. Terlebih lagi, hanya individu tersebut yang paling memahami kondisi dan beban pekerjaannya sendiri.