Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap rencana investasi yang bakal dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Rencana investasi ini berkaitan dengan langkah efisiensi anggaran yang sudah dijalankan.

Yusril mengatakan 30% APBN bocor untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terlalu mendesak. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan pemasukan investasi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal itu, menurut Yusril, disampaikan Prabowo di hadapan Hakim Mahkamah Agung yang diundang ke Istana hari ini.

"Dan selama ini kita selalu mengharapkan ada investasi asing, baik pemerintah maupun swasta asing maupun investasi dalam negeri yang jumlahnya tidak seberapa," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Dengan penghematan 30% atau US$ 20 miliar yang setara Rp 326 triliun (kurs Rp 16.300) per tahun, negara akan mendapatkan 6 kali lipat yaitu US$ 120 miliar atau Rp 1.956 triliun plus US$ 20 miliar lagi atau Rp 326 triliun per tahun.

Artinya dalam 5 tahun jumlahnya akan meningkat menjadi US$ 700 miliar atau Rp 11.410 triliun.

Dana itulah yang kemudian akan diinvestasikan dalam proyek-proyek besar. Meskipun sebagian dari itu akan disalurkan untuk program prioritas Prabowo seperti makan siang bergizi.

Selain juga untuk membiayai program-program langsung seperti makan gratis kepada anak-anak sekolah, tapi juga pemerintah akan investasi di proyek-proyek besar

"Jadi penghematan dilakukan sekitar 30% itu sekitar US$ 20 miliar dolar setiap tahun dan itu akan men generate 6 kali lipat, US$ 120 miliar plus US$ 20 miliar, US$ 140 miliar. Berarti dalam 5 tahun pemerintah itu akan menghimpun dana sebesar US$ 700 miliar dan akan diinvestasikan dalam proyek-proyek besar," jelas Yusril.

Dalam 1 tahun pemerintah akan investasi di sekitar 34-35 mega proyek yang diproyeksi berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan. Dengan demikian, kata Yusril, target pertumbuhan ekonomi 8% bukan menjadi sesuatu yang mustahil tercapai.

"Dan kalau itu terjadi terus maka diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia dan saya kira dampaknya akan sangat besar," tuturnya.

"Jadi walaupun penghematan dilakukan di sana-sini akan terasa setahun-dua tahun ini tapi dampak positifnya ke depan itu jauh lebih besar daripada mungkin sementara ini. Ya terpaksa biaya perjalanan dinas dikurangi, pembelian ATR di alat kantor dikurangi, seminar tidak perlu dan segala macam begitu," tambah dia.

Adapun investasi terhadap 34 proyek itu ditentukan langsung oleh Prabowo, termasuk di antaranya proyek hilirisasi sektor mineral. Yusril menyatakan Indonesia ingin menghentikan ekspor bahan mentah dan beralih menjadi negara Industri.

"Jadi betul-betul kita ingin menghentikan ekspor bahan mentah yang betul-betul menuju negara industri. Walaupun ini tidak mudah tantangan ini," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kepada mahasiswa peserta unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas, Jakarta, untuk bersama-sama memperbaiki kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat.

"Mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama-sama," kata Mensesneg Prasetyo di hadapan para mahasiswa itu, Kamis.

Mensesneg mengajak kepada para mahasiswa untuk menunjuk perwakilannya bertemu dan berdiskusi mencari solusi serta berikan masukan kepada pemerintah mana saja poin yang kurang tepat.

"Tunjuk perwakilan-perwakilan saudara, kita berdialog, kita berdiskusi, yang konstruktif, berikan masukan," katanya melanjutkan.

Ia mengingatkan kepada para mahasiswa bahwa mereka semua satu bangsa, satu negara dan pasti mendambakan pendidikan yang baik serta berkualitas.

Menurut dia, pemerintah pun menginginkan hal yang sama.

Saat ini, kata Mensesneg, ia bersama pejabat lainnya juga berupaya memperjuangkan nasib warga negara, nanti di kemudian hari para mahasiswa yang menjadi penerus perjuangan mereka.

"Kalian nanti akan meneruskan apa yang sedang kami perjuangkan. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, kita harus terus kritis," katanya.

Mensesneg Prasetyo menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh para mahasiswa merupakan hak semua warga negara yang dilindungi undang-undang.

Tetapi sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, Mensesneg berpesan supaya waspada dan jeli serta menjaga fasilitas umum dengan tidak merusak.

"Setelah ini, kita kembali mempersiapkan diri belajar mencari ilmu. Tapi harus kritis. Tidak boleh hanya belajar saja. Tidak cukup itu. Berkegiatan boleh tapi jangan merusak, kita bersihkan bersama-sama karena ini semua adalah fasilitas masyarakat. Fasilitas umum," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Tarutung, iNewsMedan.id - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung gelar razia insidentil kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP) guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, Selasa (18/2/2025).  

Razia dipimpin Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR) Tarutung, James Bond Naibaho yang diikuti regu pengamanan dan staf KPR Rutan Tarutung.

Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan dukungan komitmen Rutan Tarutung terhadap program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto yang salah satunya pada point satu yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan online dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan serta dukungan komitmen Rutan Tarutung terhadap arahan/perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Mashudi tentang Lapas dan Rutan tidak ada lagi handphone, peredaran narkoba, pungli dan penipuan. Lakukan razia rutin seminggu sekali.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi nyata kami dalam mendukung program akselerasi Menteri Imipas dan perintah Dirjenpas dalam memberantas hp, peredaran narkoba, pungli dan penipuan di dalam Lapas dan Rutan" ujarnya.  

Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno mengapresiasi langkah Rutan Tarutung dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan. Beliau berharap, kegiatan ini terus dilaksanakan secara rutin dan profesional, untuk tetap menjaga kondisi rutan tetap aman dan kondusif.

Sebelum memulai penggeledahan, James memberikan arahan kepada seluruh petugas yang terlibat dalam razia. James menjelaskan, Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) serta memastikan komitmen zero Halinar (handphone, pungli, dan narkoba) di Rutan Tarutung.  

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan Rutan Tarutung yang bersih dari handphone, pungli dan narkoba serta barang terlarang dan berbahaya lainnya,” kata James.

Hasil razia tidak ditemukan handphone dan narkoba, yang ditemukan barang-barang seperti sendok stainless, alat cukur, kalung rantai, kartu remi dan mancis yang selanjutnya di inventarisi dan dimusnahkan.  

Dengan adanya razia penggeledahan ini, diharapkan kondisi di dalam Rutan Tarutung tetap terjaga dengan baik. Rutan Tarutung terus berkomitmen terhadap pelaksanaan program pemasyarakatan yang lebih baik, transparan serta berkomitmen dalam membangun Rutan Tarutung  yang Zero Halinar.

Editor : Chris

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memastikan bahwa terpidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga, tidak masuk dalam prioritas pemulangan narapidana dari luar negeri yang kini ditempuh melalui proses diplomasi antarnegara.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

"Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami, karena isu yang beliau itu sangat sensitif," ucapnya.

Reynhard Sinaga, seorang mahasiswa asal Indonesia, dengan visa pelajar divonis bersalah atas 159 dakwaan pemerkosaan terhadap 48 pria pada Januari 2020, dengan modus membius korban sebelum melakukan kekerasan seksual.

Awalnya, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 30 tahun sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Namun, setelah banding dari jaksa Inggris, hukuman tersebut diperberat menjadi minimal 40 tahun.

Selama persidangan, terungkap bahwa jumlah korban Reynhard diperkirakan mencapai 206 pria, dengan sekitar 60 korban belum teridentifikasi. Mayoritas korbannya adalah mahasiswa berusia 18 hingga 36 tahun.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah lebih memfokuskan upaya diplomasi hukum untuk menyelamatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati, khususnya di Arab Saudi.

Yusril mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi narapidana di luar negeri, terutama mereka yang menghadapi hukuman mati.

Salah satu agenda penting adalah pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia di Jakarta pada 24-25 Februari 2025 untuk membahas pemulangan lebih dari 50 narapidana WNI di Malaysia.

Selain dengan Malaysia, kata Yusril, pemerintah Indonesia juga membuka pembicaraan dengan Prancis dan Arab Saudi terkait kerja sama hukum dan pemulangan narapidana.

Pemerintah Prancis bahkan menyambut positif langkah Indonesia memulangkan salah satu warganya, dan berharap kerja sama ini dapat diperkuat dalam kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia pada Mei mendatang, kata Yusril menambahkan.

'Sebenarnya hal seperti ini sudah pernah saya lakukan pada 2001-2002. Saat itu, beberapa narapidana dipindahkan dari Malaysia ke Provinsi Riau," ujar Yusril.

Meskipun langkah pemulangan ini baru memulangkan beberapa narapidana asing, seperti satu orang dari Filipina, lima orang dari Bali Nine, dan satu orang dari Prancis, Yusril optimistis pendekatan diplomasi hukum ini akan membuka peluang lebih luas untuk menyelamatkan nyawa para TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Melalui upaya ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri dan sekaligus memperkuat hubungan diplomatik serta kerja sama hukum dengan berbagai negara.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh Hakim Mahkamah Agung (MA) ke Istana Negara untuk membahas program-program pemerintah terkait keadilan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa dalam pertemuan dengan para Hakim MA tersebut, Presiden menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“Beliau ingin sumber daya alam lebih berkeadilan, sekaligus meminta agar keadilan bisa benar-benar ditegakkan,” ujar Supratman seusai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).

Terkait kesejahteraan hakim, Supratman menyebut ada sedikit pembahasan, tetapi tidak ada penyampaian khusus mengenai kenaikan gaji atau tunjangan.

“Belum ada yang disinggung sama sekali soal itu,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Supratman juga menyampaikan perkembangan terkait amnesti, yang kini telah memasuki tahap finalisasi.

Dari total 44.000 kasus yang diajukan, jumlahnya telah berkurang menjadi 19.133 setelah melalui proses verifikasi dan asesmen di Kementerian Hukum dan HAM.

“Amnesti ini tinggal sedikit lagi finalisasi,” pungkas Supratman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami, karena isu yang beliau itu sangat sensitif

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memastikan bahwa terpidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga, tidak masuk dalam prioritas pemulangan narapidana dari luar negeri yang kini ditempuh melalui proses diplomasi antarnegara.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

"Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami, karena isu yang beliau itu sangat sensitif," ucapnya.

Reynhard Sinaga, seorang mahasiswa asal Indonesia, dengan visa pelajar divonis bersalah atas 159 dakwaan pemerkosaan terhadap 48 pria pada Januari 2020, dengan modus membius korban sebelum melakukan kekerasan seksual.

Awalnya, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 30 tahun sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Namun, setelah banding dari jaksa Inggris, hukuman tersebut diperberat menjadi minimal 40 tahun.

Selama persidangan, terungkap bahwa jumlah korban Reynhard diperkirakan mencapai 206 pria, dengan sekitar 60 korban belum teridentifikasi. Mayoritas korbannya adalah mahasiswa berusia 18 hingga 36 tahun.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah lebih memfokuskan upaya diplomasi hukum untuk menyelamatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati, khususnya di Arab Saudi.

Yusril mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi narapidana di luar negeri, terutama mereka yang menghadapi hukuman mati.

Salah satu agenda penting adalah pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia di Jakarta pada 24-25 Februari 2025 untuk membahas pemulangan lebih dari 50 narapidana WNI di Malaysia.

Selain dengan Malaysia, kata Yusril, pemerintah Indonesia juga membuka pembicaraan dengan Prancis dan Arab Saudi terkait kerja sama hukum dan pemulangan narapidana.

Pemerintah Prancis bahkan menyambut positif langkah Indonesia memulangkan salah satu warganya, dan berharap kerja sama ini dapat diperkuat dalam kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia pada Mei mendatang, kata Yusril menambahkan.

'Sebenarnya hal seperti ini sudah pernah saya lakukan pada 2001-2002. Saat itu, beberapa narapidana dipindahkan dari Malaysia ke Provinsi Riau," ujar Yusril.

Meskipun langkah pemulangan ini baru memulangkan beberapa narapidana asing, seperti satu orang dari Filipina, lima orang dari Bali Nine, dan satu orang dari Prancis, Yusril optimistis pendekatan diplomasi hukum ini akan membuka peluang lebih luas untuk menyelamatkan nyawa para TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Melalui upaya ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri dan sekaligus memperkuat hubungan diplomatik serta kerja sama hukum dengan berbagai negara.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar duka datang dari Negeri China pada Rabu 19 Februari 1997 malam. Dua jam sebelum berganti hari,Deng Xiaoping, pemimpin besar China, dikabarkan meninggal dunia.

Bapak transformasi ekonomi China yang juga diidolakanPrabowo Subianto, Presiden ke-8 RI, itu berpulang pada usia 93 tahun lantaran menderita komplikasi paru-paru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menemui mahasiswa demonstran Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) sore.

Prasetyo naik ke atas mobil pengeras suara bersama perwakilan demonstran dan didampingi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Ia menanggapi poin-poin tuntutan mahasiswa termasuk di bidang pendidikan menggunakan pengeras suara. Prasetyo berbicara di depan ratusan mahasiswa yang berdemonstrasi.

"Saudara-saudara menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas," ujar Prasetyo.

"Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan," tambah Prasetyo.

Ia pun bangga dengan perjuangan mahasiswa lewat aksi demonstrasi. Prasetyo menerima poin-poin dan akan mempelajari tuntutan para mahasiswa.

"Bagi saya, apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan adalah bagian dari juga dari selama ini yang kami perjuangkan," kata Prasetyo.

Prasetyo lantas menandatangani poin-poin tuntutan dari para mahasiswa. Prasetyo juga meminta perwakilan dari elemen mahasiswa untuk berdiskusi terkait poin-poin tuntutan.

Adapun ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi Indonesia Gelap sejak Senin (17/2/2025). Mereka menyampaikan sembilan tuntutan dari berbagai tema seperti kebijakan efisiensi, pajak, dwifungsi TNI, pendidikan, dan lainnya.

Berikut isi sembilan tuntutan mahasiswa demonstran Indonesia Gelap

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah
5. Tolak dwifungsi TNI
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menemui mahasiswa demonstran Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) sore.

Prasetyo naik ke atas mobil pengeras suara bersama perwakilan demonstran dan didampingi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Ia menanggapi poin-poin tuntutan mahasiswa termasuk di bidang pendidikan menggunakan pengeras suara. Prasetyo berbicara di depan ratusan mahasiswa yang berdemonstrasi.

"Saudara-saudara menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas," ujar Prasetyo.

"Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan," tambah Prasetyo.

Ia pun bangga dengan perjuangan mahasiswa lewat aksi demonstrasi. Prasetyo menerima poin-poin dan akan mempelajari tuntutan para mahasiswa.

"Bagi saya, apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan adalah bagian dari juga dari selama ini yang kami perjuangkan," kata Prasetyo.

Prasetyo lantas menandatangani poin-poin tuntutan dari para mahasiswa. Prasetyo juga meminta perwakilan dari elemen mahasiswa untuk berdiskusi terkait poin-poin tuntutan.

Adapun ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi Indonesia Gelap sejak Senin (17/2/2025). Mereka menyampaikan sembilan tuntutan dari berbagai tema seperti kebijakan efisiensi, pajak, dwifungsi TNI, pendidikan, dan lainnya.

Berikut isi sembilan tuntutan mahasiswa demonstran Indonesia Gelap

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah
5. Tolak dwifungsi TNI
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menanggapi perihal demo terkait Indonesia gelap.

Yusril mengatakan Prabowo merasa ada sebagian orang yang pesimistis terhadap perkembangan di Indonesia.

Bahkan, kata dia, ada juga rakyat yang sampai menciptakan fenomena #KaburAjaDulu.

"Iya, semua ditanggapi juga oleh Presiden bahwa memang ada sebagian orang yang merasa pesimis dengan melihat perkembangan ini. Bahkan ada yang mengatakan, 'ayo pergi ke luar negeri', dan segala macam begitu," ujar Yusril di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Yusril mengatakan dunia ini sebenarnya memang sedang dalam posisi mengalami perubahan yang sangat cepat.

Menurutnya, berdasarkan analisis para pakar dunia tentang perkembangan negara selama 5-10 tahun ke depan, akan ada banyak perubahan yang luar biasa.

"Misalnya Jepang itu tidak akan lagi menjadi negara kuat di Asia. Akan digantikan oleh India dan Indonesia ke depannya. Jadi posisi negara-negara maju sekarang juga akan mengalami kemunduran," jelasnya.

"Jepang, bagaimana kita tahu, secara teknologi stagnasi sekarang. Karena penuaan terjadi, regenerasinya tidak berjalan, dan ekonominya konservatif. Sementara mungkin dalam waktu tidak terlalu lama, peran Indonesia akan sangat besar di dunia," sambung Yusril.

Sementara itu, Yusril mengindikasikan anak-anak muda lebih baik tidak pergi ke luar negeri.

Sebab, dalam 10-20 tahun lagi, Indonesia akan menjadi sangat luar biasa.

"Jadi kalau yang muda-muda sekarang ini mengatakan pergi ke luar negeri, pergi ke luar pun untuk apa. Kita akan melihat 10-20 tahun ke depan Indonesia akan luar biasa. Kalau umur saya sudah hampir 70 tahun sekarang, 20 tahun lagi mungkin saya sudah tidak hidup lagi," imbuhnya.

Rompi oranye khas tahanan KPK 'membalut' tubuh Hasto Kristiyanto usai dirinya menjalani pemeriksaan. Borgol pun mengalungi erat tangan Sekretaris Jenderal PDIP itu.

Hasto resmi menjadi tahanan KPK pada Rabu (18/10/2023). Penahanan ini terkait dengan dugaan suap dan upaya perintangan penyidikan dalam kasus buronan Harun Masiku.

Sebagaimana dilansir detikNews (baca selengkapnya di sini), Hasto digiring oleh petugas KPK didampingi tim pengacaranya. Dia tersenyum sambil mengepalkan tangan saat melangkah menuju ruang konferensi pers.

"Saya sudah siap lahir batin (jika langsung ditahan)," jawab Hasto saat ditanyai kesiapannya jika langsung ditahan KPK oleh wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2) siang.

Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dia akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

"Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita," ucap Hasto saat akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada komisioner KPU terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, serta perintangan penyidikan. (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan duduk perkara kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait perintangan penyidikan suap buron Harun Masiku. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku melarikan diri.

"Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini," tutur Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/2/20215), mengutip dari detikNews (baca selengkapnya di sini).

Selain itu, Hasto juga diduga meminta salah satu ajudan untuk merendam ponselnya sebelum diperiksa oleh KPK pada Juni 2024. Dalam telepon genggam tersebut diduga ada hal berkaitan dengan kasus Harun Masiku.

"Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP (handphone) yang dalam penguasaan saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK," ujarnya.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenakan rompi tahanan dengan tangan terborgol. (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Sekadar diketahui, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tahun 2020. Saat itu, KPK menetapkan beberapa tersangka, termasuk Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU RI, Agustiani Tio, orang kepercayaan Wahyu, dan Saeful, seorang pihak swasta. Harun Masiku, calon legislatif PDIP pada Pemilu 2019, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum dan divonis bersalah. Wahyu terbukti menerima suap sekitar Rp 600 juta untuk mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Ketiganya kini telah bebas, sementara Harun Masiku masih buron.

Pada akhir tahun 2024, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Selain Hasto, KPK juga menetapkan seorang pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini.

Video KPK Akan Jadwal Ulang Pemeriksaan Hasto: Kemungkinan di Atas 10 Januari

Video KPK Akan Jadwal Ulang Pemeriksaan Hasto: Kemungkinan di Atas 10 Januari

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tidak pernah menyesal ditahan oleh KPK atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buron Harun Masiku. Dia menyampaikan hal ini saat akan digiring ke dalam mobil tahanan.

"Karena Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto kepada wartawan sebelum masuk mobil tahanan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Hasto juga mengaku sebagai Sekjen PDI Perjuangan menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Dia juga menyampaikan penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali.

"Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita," kata Hasto.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," pungkasnya.

Seperti diketahui, hari ini KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye pada pukul 18.08 WIB. Kedua tangan Hasto pun terlihat sudah terborgol.

Hasto tampak digiring oleh petugas KPK. Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

Pemeriksaan Hasto ini merupakan yang kedua kali setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Sebelumnya, Hasto diperiksa sebagai tersangka pada Senin (13/1).

Sebenarnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa pada 17 Februari lalu. Namun Hasto tidak hadir dengan alasan telah mengajukan gugatan praperadilan lagi.

Kasus yang Jerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini