Jogja -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui massa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang demo 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Berikut sederet pernyataan Prasetyo di hadapan mahasiswa.

"Kami bertiga atas seizin dan atas restu dari Bapak Presiden, kami memang ditugaskan untuk berjumpa dengan Adik-adik semuanya," kata Prasetyo dari atas mobil komando, Kamis (20/2/2025), dikutip dari detikNews.

"Beberapa hari ini, kami melihat, terutama saya, bangga dengan apa yang adik-adik perjuangan. Karena sudah seharusnyalah, adik-adik mahasiswa memiliki sikap seperti yang saudara-saudara perjuangkan pada hari ini," sambungnya.

Prasetyo mengatakan dirinya juga melakukan hal yang sama semasa masih menjadi mahasiswa.

"Kami semua yang ada di depan, pernah seperti adik-adik. Saat kami menjadi mahasiswa seusia adik-adik kita akan terus berusaha Kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," ujar Prasetyo.

Saat koordinator aksi menyampaikan ingin berkomunikasi dengan Istana, Prasetyo mengaku secara pribadi menyanggupi permintaan itu. Dia lalu menceritakan alasannya terjun ke dunia politik.

"Karena bagi saya apa yang Saudara-saudara perjuangkan, apa yang Adik-adik perjuangkan, adalah bagian juga yang selama ini kami perjuangkan," ucap Prasetyo.

"Kenapa kami berpolitik, kenapa kami ingin diberi amanah. Karena kami ingin memperjuangkan banyak hal yang Adik-adik perjuangkan," imbuh dia.

Untuk diketahui, Prasetyo turun di tengah desakan massa. Sejatinya, massa ingin menyampaikan aspirasi di depan Istana Negara. Tapi aksi itu terhenti di kawasan Patung Kuda. Sebab, ruas jalan ke arah Istana ditutupi barier beton.

9 Tuntutan Aksi 'Indonesia Gelap'

Berikut sembilan poin tuntutan yang disampaikan BEM SI dalam aksi demo 'Indonesia Gelap':

1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

(dil/ahr)

ANTARA - Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan, Maqdir Ismail, menyebut pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan Hasto Kristiyanto kepada KPK, Kamis (20/2). Menurut Maqdir, masih berjalannya proses praperadilan yang diajukan oleh kliennya merupakan salah satu alasan pengajuan penangguhan. (Irfansyah Naufal Nasution/Anggah/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

KOMPAS.com - Kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini ternyata dilakukan karena adanya kebocoran APBN sekitar 30 persen.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor," ujar Yusril, melansir Antara, Kamis.

"(Ada anggaran yang) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak," lanjut dia.

Presiden Prabowo, kata Yusril, memiliki cita-cita besar dalam lima tahun ke depan.

Penghematan APBN yang diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS itu akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung ke rakyat, contohnya Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan 34-35 megaproyek yang dimulai pada tahun ini.

Investasi berbagai megaproyek itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam kurun lima tahun mendatang.

Menurut Yusril, penghematan yang mencakup biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, hingga kegiatan seminar yang akan berkurang memang akan sangat terasa pada satu dua tahun pertama pemerintahan, namun akan berdampak positif pada masa depan.

"Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi, pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor enam di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar," kata Yusril.

Diketahui, kebijakan efisiensi anggaran APBN Tahun 2025 merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat, seperti perjalanan luar negeri, hingga kegiatan bersifat seremonial.

Namun, efisiensi tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.

JAKARTA - Merespons penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kuasa hukum menyatakan akan melakukan perlawanan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail.

"Saya kira pasti kami akan melakukan perlawanan. Ini bukan akhir dari perlawanan kami. Justru ini adalah permulaan perlawanan kami," kata Maqdir Ismail di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025).

Dia menyebutkan, perkara yang menjerat buronan Harun Masiku tidak ada kaitannya dengan Hasto. Menurutnya, apa yang dituduhkan kepada kliennya tidak ada bukti.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul suatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya," ujarnya.



Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Guna kepentingan penyidikan, Hasto akan ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

"Terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025).

Sebelum menahan Hasto, Setyo mengungkapkan pihaknya telah meminta keterangan terhadap lebih dari 53 saksi dan enam orang ahli.

"Juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa Lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) menyentil besarnya anggaran Kementerian HAM untuk kegiatan non-program. Pusham UII mengingatkan agar Kementerian HAM lebih baik fokus pada program yang menyentuh masyarakat.

Direktur Riset dan Publikasi Pusham UII Despan Heryansyah mengatakan anggaran Kementerian HAM memang harusnya besar. Hal ini guna menunjukkan keberpihakan pada masalah-masalah HAM dengan keberpihakan anggaran yang tinggi.

"Tapi anggaran yang besar itu, harusnya diperuntukkan bagi program pemenuhan HAM, termasuk pendampingan korban pelanggaran HAM," kata Despan kepada Republika, Kamis (20/2/2025).

Pusham UII mengamati anggaran yang dialokasikan Sekjen Kementerian HAM justru minim untuk program HAM. Dalam dokumen yang diterima Republika, total pagu anggaran tahun 2025 yang tersedia bagi Kementerian HAM sebesar Rp. 174.322.223.00. Sebanyak 79,5 persen dari total pagu anggaran (sekitar Rp 138 miliar) justru dihabiskan untuk program dukungan manajemen. Sehingga hanya tersisa 20,5 persen (sekitar Rp 35 miliar) dari total pagu anggaran untuk Program Pemajuan dan Penegakan HAM yang sebenarnya menjadi kerja utama Kementerian HAM.

Secara rinci terkait program dukungan manajemen itu, Sekjen Kementerian HAM memasukan anggaran sebesar 79 Miliar untuk renovasi gedung. Padahal dalam pantauan Republika, gedung Kementerian HAM masih dalam kondisi layak luar dalam dimana tidak terlihat adanya kerusakan.

Bahkan Sekjen KemenHAM turut mengajukan anggaran meubel sebesar 11 Miliar. Lalu untuk kegiatan seremonial seperti Peringatan Hari HAM menelan biaya Rp 3 miliar.

"Kalau kita baca perencanaan anggaran kementerian HAM, arahnya belum kesana. Baru sebatas atribut dan seremonial semata," ujar Despan.

Kondisi inilah yang menjadi ironis di saat Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran. Kebijakan penganggaran tersebut seakan membuat Kementerian HAM fokus bersolek diri ketimbang memberikan manfaat pada rakyat.

"Terkait dengan besarnya anggaran Kementerian HAM ini menunjukkan ironi yang serius, tampak betul pendekatan pemerintah dalam membangun negara adalah dengan memperkuat negara meski meninggalkan rakyat," ujar Despan.

Oleh karena itu, Pusham UII mendorong Kementerian HAM meninjau ulang pengalokasian anggaran agar menyentuh hal-hal bermanfaat bagi masyarakat. Pusham UII menyarankan setidaknya Kementerian HAM mengalokasikan dana yang sama besarnya untuk program pemenuhan HAM masyarakat.

"Sebetulnya tidak salah, kalau saja diimbangi juga dengan alokasi anggaran yang setara dengan pemenuhan HAM," ujar Despan.

Diketahui, anggaran 'fantastis' Kementerian HAM diajukan di tengah anggaran penegakan HAM oleh Komnas HAM yang tergolong prihatin. Pada 2024, realisasi anggaran Komnas HAM untuk penegakan HAM sebesar Rp11,7 miliar. Tapi pada tahun 2025 ini setelah rekonstruksi, Komnas HAM hanya bisa memiliki alokasi sebesar Rp1,2 miliar. Dengan begitu, anggaran meubel Kementerian HAM hampir sembilan kali lipat anggaran penegakan HAM bagi Komnas HAM.

Atas ketimpangan anggaran yang begitu jauh ini, Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan pembelaan diri. Pigai menyatakan kewenangan Komnas HAM sesungguhnya Pemantauan dan Mediasi Kasus. Apabila Komnas HAM menentukan anggaran penanganan Kasus SIPOL dan EKosob untuk 1 tahun jumlahnya 100 kasus dengan perincian biaya pemantauan 1 kasus sebesar Rp. 40 juta maka cukup dengan 5 miliar per tahun.

"100 kasus dalam 1 tahun itu bisa hadirkan keadilan bagi rakyat dan bisa selesaikan banyak kasus HAM seperti contoh: PIK2 atau Kasus Siswa di Semarang, khususnya kekerasan aktor negara dan swasta," kata Pigai kepada Republika, Ahad (16/2/2025).

Pigai beralasan tugas Komnas HAM bukan sosialisasi, pendidikan atau susun regulasi. Mantan Komisioner Komnas HAM itu menyebut tugas utama Komnas HAM ialah mengawasi pembanguan HAM oleh pemerintah dan swasta serta memastikan agar proses hukum di peradilan secara objektif, profesional, imparsial.

"Oleh karena itu saya tegaskan tidak ada alasan menyalahkan Pemerintah, apalagi pakai alasan akibat efisiensi. Efisiensi tidak hanya Komnas HAM namun semua instansi pusat dan daerah," ujar Pigai.

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK terkait suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku. Pengacara Hasto, Maqdir Ismail, mengaku telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kliennya.

"Tadi saya sudah sampaikan surat penangguhan penahanan," ungkap Maqdir kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Maqdir menjelaskan penangguhan penahanan ini pun akan kembali diajukan pihaknya ke KPK. Dia mengatakan pengajuan penangguhan penahanan terhadap Hasto akan dikirim ke KPK besok atau lusa.

"Tapi nanti kami ajukan kembali, mungkin besok atau lusa, ya," jelas Maqdir.

Seperti diketahui, hari ini KPK menahan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye pada pukul 18.08 WIB. Kedua tangan Hasto pun terlihat sudah terborgol.

Hasto tampak digiring oleh petugas KPK. Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

Pemeriksaan Hasto ini merupakan yang kedua kali setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Sebelumnya, Hasto diperiksa sebagai tersangka pada Senin (13/1).

Sebenarnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa pada 17 Februari lalu. Namun Hasto tidak hadir dengan alasan telah mengajukan gugatan praperadilan lagi.

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

(aud/aud)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meyakinkan hakim-hakim bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengacu dan berpedoman kepada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, Presiden mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia, dan sejumlah menteri bidang hukum seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

“Presiden menyadari betul bahwa yudikatif itu sebuah lembaga independen yang pemerintah tidak bisa intervensi apapun. Tetapi, kita menyelenggarakan negara, kata Pak Presiden, berangkat dari sumber hukum tertinggi yaitu konstitusi, yang dipatuhi oleh semua, oleh yudikatif, eksekutif, maupun legislatif,” kata Menko Yusril menyampaikan beberapa poin pertemuan Presiden Prabowo dan sejumlah hakim di Istana hari ini.

Oleh karena itu, di hadapan para hakim, Presiden meminta mereka menjaga integritasnya dan menegakkan hukum dengan benar.

“Presiden minta back up untuk menegakkan hukum dengan benar,“ sambung Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pertemuannya dengan para hakim, Presiden kemudian memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memastikan kekayaan alam milik negara dikelola dengan tepat. Kebijakan itu salah satunya ditujukan kepada para eksportir yang per 1 Maret 2025 diwajibkan menyimpan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di bank-bank dalam negeri.

Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo minggu ini.

“Jadi, Pak Prabowo mengatakan ini keputusan yang benar, dan saya yakin saya mengambil langkah ini untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia, karena kalau 3 bulan (DHE) disimpan di sini (dalam negeri), pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan," kata Menko Yusril.

Walaupun demikian, Yusril tidak mengetahui persis angkanya keuntungan itu, tetapi jumlahnya cukup signifikan.

Oleh karena itu, Presiden pun berharap para hakim juga ikut mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang tentunya mengacu kepada konstitusi UUD 45.

“Pak Presiden mengatakan saya mohon para hakim back up langkah saya,” kata Menko Yusril menceritakan isi pidato Presiden di hadapan para hakim hari ini di Istana.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pemerintah tidak bisa mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pekerjaannya.

Hal tersebut disampaikan Yusril menanggapi langkah KPK yang menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto pada sore hari ini, Kamis (20/2/2025().

"Ya kita enggak bisa intervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati KPK itu sebagai satu lembaga negara penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Yusril meminta semua pihak untuk menghormati keputusan yang diambil oleh KPK. Dirinya juga menyebut pihak yang ditahan KPK pun harus dihormati hak-haknya.

"Jadi kepada orang yang ditahan oleh KPK itu kita hormati juga hak-haknya untuk melakukan pembelaan. Silakan dia menghubungi lawyers, pengacara untuk juga melakukan upaya-upaya hukum supaya hukum kita itu ditegakkan dengan betul," kata Yusril.

Yusril menekankan KPK bisa menahan seseorang ataupun melakukan pelarangan ke luar negeri. Namun, para lawyers yang ditunjuk oleh orang yang ditahan itu juga harus mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan.

"Jadi di situlah keadilan itu akan terwujud. KPK boleh melakukan ini, tapi dia juga bisa menggunakan lawyers untuk juga membela kepentingan hukumnya. Jadi kalau saya melihatnya dari segi itu," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK resmi mengumumkan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Guna kepentingan penyidikan, Hasto akan ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur.

"Terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025).

Sebelum menahan Hasto, Setyo mengungkapkan telah meminta keterangan terhadap lebih dari 53 saksi dan enam orang ahli.

"Juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa Lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIPHasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, mengatakan kliennya tidak memiliki kaitan dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan.

Ia mengatakan penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasto tidak dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup.

"Tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul suatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya," kata Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Berdasarkan hal tersebut, Maqdir mengatakan pihaknya akan melakukan perlawanan terhadap KPK.

Dia menegaskan bahwa penahanan Hasto akan menimbulkan permulaan atas perlawanan pihaknya.

"Ini bukan akhir dari perlawanan kami, justru ini adalah permulaan perlawanan kami," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK.

Dia turun dari lantai dua gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto turun dikawal oleh dua petugas KPK. Tangannya pun terlihat diborgol.

Di lobi, sejumlah politikus PDIP terlihat berkumpul, di antaranya Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning.

Hasto sempat menyalami mereka sebelum meninggalkan lobi dalam kawalan petugas.

Kamis pagi tadi, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.

"Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK)," kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

JAKARTA - Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan , TNI, dan Polri memicu polemik di masyarakat. Sebab revisi tersebut memberikan kewenangan berlebihan sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian hokum.

Hal itu terungkap dalam diskusi ?Quo Vadis Penambahan Kewenangan Penegakan Hukum dan Urgensi Pengawasan Publik di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Saut Situmorang mengatakan, revisi UU Kejaksaan mengancam penegakan hukum dan rawan disalahgunakan karena fungsi intelijen yang punya kewenangan penyelidikan.

?RUU Kejaksaan mengacaukan kita semua. Masyarakat sipil ke depan harus kuat mengkritisi berbagai permasalahan termasuk RUU Kejaksaan, RUU Polri, dan RUU TNI. Ketiga RUU itu yang memberi kewenangan berlebihan akan menimbulkan ketidakpastian hokum,? ujarnya.

Senada, Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Annas Robbani menilai, RUU TNI, RUU Polri, dan RUU Kejaksaan bermasalah. ?Kami menilai ada lembaga yang kurang disorot oleh masyarakat namun memiliki kewenangan yang luas yakni kejaksaan,? katanya.

?Sehingga demonstrasi dengan tajuk Indonesia Gelap, kami membawa RUU Kejaksaan, RUU Polri dan RUU TNI kami tolak, karena berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM,? katanya.

Annas menyebut kelemahan penegakan hukum begitu terasa namun kewenangannya diperluas. Lembaga Kejaksaan misalnya, dapat melakukan penyadapan dan fungsi intelijen hingga hak imunitas. Begitu pula dengan RUU Polri.

?Polisi diberi kewenangan untuk memblok konten-konten di media sosial, tindakan tersebut berbahaya. Dengan begitu Hak Asasi Manusia kita terancam,? katanya.

JAKARTA - Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan , TNI, dan Polri memicu polemik di masyarakat. Sebab revisi tersebut memberikan kewenangan berlebihan sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian hokum.

Hal itu terungkap dalam diskusi ?Quo Vadis Penambahan Kewenangan Penegakan Hukum dan Urgensi Pengawasan Publik di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Saut Situmorang mengatakan, revisi UU Kejaksaan mengancam penegakan hukum dan rawan disalahgunakan karena fungsi intelijen yang punya kewenangan penyelidikan.

?RUU Kejaksaan mengacaukan kita semua. Masyarakat sipil ke depan harus kuat mengkritisi berbagai permasalahan termasuk RUU Kejaksaan, RUU Polri, dan RUU TNI. Ketiga RUU itu yang memberi kewenangan berlebihan akan menimbulkan ketidakpastian hokum,? ujarnya.

Senada, Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Annas Robbani menilai, RUU TNI, RUU Polri, dan RUU Kejaksaan bermasalah. ?Kami menilai ada lembaga yang kurang disorot oleh masyarakat namun memiliki kewenangan yang luas yakni kejaksaan,? katanya.

?Sehingga demonstrasi dengan tajuk Indonesia Gelap, kami membawa RUU Kejaksaan, RUU Polri dan RUU TNI kami tolak, karena berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM,? katanya.

Annas menyebut kelemahan penegakan hukum begitu terasa namun kewenangannya diperluas. Lembaga Kejaksaan misalnya, dapat melakukan penyadapan dan fungsi intelijen hingga hak imunitas. Begitu pula dengan RUU Polri.

?Polisi diberi kewenangan untuk memblok konten-konten di media sosial, tindakan tersebut berbahaya. Dengan begitu Hak Asasi Manusia kita terancam,? katanya.

Begitu juga dengan RUU TNI yang berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI. Sebab melalui RUU TNI, mereka bisa dengan menduduki jabatan-jabatan sipil. Hal tersebut juga sangat berbahaya karena bisa mengembalikan TNI seperti masa lalu.

?Kondisi sekarang menyedihkan banyak RUU yang berbahaya bagi demokrasi. Bahkan rezim ini beberapa kali melanggar hukum dan melawan Undang-Undang. Karena banyaknya permasalahan-permasalahan dan keresahan-keresahan tersebutlah yang memantik kami mahasiswa melakukan demonstrasi dengan tema Indonesia Gelap,? ucapnya.

Annas menambahkan, BEM SI Kerakyatan menolak dan akan melakukan judicial revies terhadap UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

?Jadi dalam 100 hari kabinet prabowi kami buat tagar #IndonesiaGelap bukan hanya bicara soal efisiensi anggaran, #IndonesiaGelap adalah bentuk kecemasan, ketakutan, dan kesedihan kami terkait arah gerak masa depan Bangsa Indonesia,? katanya.

Ambon (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Maluku meningkatkan pengawasan narkoba dan judi daring sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ambon.

"Saya menegaskan kepada seluruh petugas pemasyarakatan agar meningkatkan pengawasan terhadap narkoba dan judi daring," kata Kakanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro di Ambon, Kamis.

Dalam implementasinya ia mengatakan upaya lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam melakukan pengawasan terhadap judi daring dan narkoba merupakan suatu langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

Untuk melakukan pengawasan lapas pihaknya menggunakan berbagai metode, seperti pengawasan terhadap masuknya ponsel pada setiap kunjungan bagi warga binaan.

Selain itu, pihaknya melakukan kerja sama dengan instansi terkait, seperti Polri dan BNN, untuk mendapatkan informasi dan bantuan dalam melakukan pengawasan.

Tak hanya itu penggunaan teknologi pengawasan, seperti CCTV, juga membantu Lapas dalam memantau kegiatan warga binaan dan mencegah kegiatan yang tidak diinginkan.

"Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi warga binaan tentang bahaya judi daring dan narkoba juga dapat membantu mencegah kegiatan tersebut," katanya.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan efektif, Lapas dapat mencegah kegiatan yang tidak diinginkan dan menjaga keselamatan dan kesehatan warga binaan.

"Jika ada pegawai yang terlibat dalam narkoba dan judi daring saya tidak akan segan-segan untuk menindak oknum tersebut," katanya.

Disamping itu dalam ia juga menyampaikan 13 Program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dirinya meminta jajaran lapas untuk dapat Memahami dan Melaksanakan Program akselerasi Tersebut.

"Selain itu saya tegaskan agar selalu meningkatkan kewaspadaan keamanan dan ketertiban pada Lapas dengan melakukan Deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) serta mengikuti aturan sesuai dengan SOP yang ditetapkan," tuturnya.