Mamuju -

Dua warga binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), kabur usai membobol plafon kamar mandi. Keduanya ditangkap kembali setelah 6 jam pelarian.

"Anak binaan 2 orang melakukan percobaan melarikan diri," ujar Kepala LPKA Kelas II Mamuju Bambang Suryanto kepada detikcom, Jumat (21/2/2025).

Kedua warga binaan itu masing-masing berinisial M (17) dan MF (17). Keduanya kabur dari LPKA Kelas II di Kecamatan Kalukku, Mamuju pada Kamis (20/2) sekitar pukul 16.00 Wita.

"Sekitar lebih kurang jam 4 sore, habis salat Asar. (Kabur) lewat plafon kamar mandi," terangnya.

Bambang menuturkan pihaknya bekerjasama dengan masyarakat dan kepolisian mencari keberadaan kedua warga binaan itu. Setelah 6 jam pencarian, keduanya berhasil ditangkap kembali di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.

"6 jam kemudian atau jam 10 malam ditangkap. Ditangkap di Malunda, mau lari ke Majene," bebernya.

Dia menambahkan kedua anak itu merupakan narapidana kasus pencurian. Keduanya mengakui nekat kabur karena ingin menyambut bulan Ramadan bersama keluarganya di Majene.

"Dia (katanya) mau pulang ke rumah, mau puasa di rumah sama keluarganya," imbuhnya.

(sar/hsr)

Kupang, NTT (ANTARA) - Rumah Detensi Imigrasi Nusa Tenggara Timur memindahkan delapan warganegara asing yang berasal dari Bangladesh ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Kabupaten Belu, untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.

“Pemindahan delapan orang detenidos yang akan ditempatkan di ruang detensi Imigrasi Atambua bertujuan untuk mempermudah penyelidikan serta koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Atambua,” kata Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Kupang Melsy Fanggi dalam keterangannya, yang diterima di Kupang, Jumat.

Ia menyebutkan pemindahan delapan detenidos (warga asing yang ditahan karena melanggar hukum) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Plt. Kepala Rudenim Kupang Nomor: WIM.22.03.08–222 s.d. 229 tanggal 20 Februari 2025.

“Petugas keamanan Rudenim Kupang mengeluarkan para detenidos dari blok sel menuju lobi rudenim untuk dilakukan serah terima detenidos yang selanjutnya akan dikawal petugas pengawalan Imigrasi Atambua menuju Kabupaten Belu,” jelas Melsy.

Kupang, NTT (ANTARA) - Rumah Detensi Imigrasi (rudenim Kupang) Nusa Tenggara Timur memindahkan delapan WNA yang berasal dari Bangladesh ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Kabupaten Belu, untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.

“Pemindahan delapan orang detenidos yang akan ditempatkan di ruang detensi Imigrasi Atambua bertujuan untuk mempermudah penyelidikan serta koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Atambua,” kata Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Kupang Melsy Fanggi dalam keterangannya, yang diterima di Kupang, Jumat.

Ia menyebutkan pemindahan delapan detenidos (warga asing yang ditahan karena melanggar hukum) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Plt. Kepala Rudenim Kupang Nomor: WIM.22.03.08–222 s.d. 229 tanggal 20 Februari 2025.

“Petugas keamanan Rudenim Kupang mengeluarkan para detenidos dari blok sel menuju lobi rudenim untuk dilakukan serah terima detenidos yang selanjutnya akan dikawal petugas pengawalan Imigrasi Atambua menuju Kabupaten Belu,” jelas Melsy.

Proses pemindahan tersebut dipimpin oleh Andri Yanto, Kepala Subseksi Izin Tinggal dan Keimigrasian, dengan didampingi oleh empat orang staf dari Kantor Imigrasi Atambua.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Rudenim Kupang Cun Sudiharto memastikan bahwa seluruh proses pemindahan delapan detenidos berjalan lancar dan aman.

“Proses pemindahan dilakukan dengan hati-hati serta memperhatikan aspek keamanan, baik bagi deteni maupun petugas yang terlibat. Pengawalan ketat dilakukan selama perjalanan untuk memastikan kelancaran dan menghindari potensi risiko,” jelasnya.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

MAJENE, iNewsMamuju.id - Unit Resmob Polres Majene berhasil mengamankan dua orang tahanan yang sebelumnya melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju. 

Keduanya diamankan di Desa Ulidang, Kecamatan Tammeroddo Sendana, Kabupaten Majene, sekitar pukul 23.45 WITA. Kamis (20/2/25) 

Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Laurensius Madya Wayne, membenarkan penangkapan tersebut. 

Ia menjelaskan, keduanya ditangkap berawal dari laporan masyarakat yang melihat kedua tahanan berusaha mencari mobil angkutan di pinggir jalan. 

"Berdasarkan informasi tersebut, Unit Resmob Polres Majene segera bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan kedua tahanan tanpa perlawanan," jelasnya.

Dua tahanan yang ditangkap adalah Mudsin Bin Naharuddin (17), warga Dusun Mekatta, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, serta Muh Farhan Bin Samar (17), warga Dusun Tanisi, Desa Mekatta Selatan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.

Setelah berhasil diamankan, pihak kepolisian langsung berkoordinasi dengan LPKA Kelas II Mamuju untuk proses penyerahan kembali kedua tahanan tersebut. 

AKP Laurensius mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan apabila menemukan kejadian mencurigakan di lingkungan sekitar guna membantu upaya penegakan hukum yang lebih baik.

Editor : Lukman Rahim

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara bersama PT Garuda Indonesia mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menyukseskan pelaksanaan ibadah haji 2025.

"Kami membahas berbagai persiapan pelaksanaan haji 2025 dan kerja sama lainnya dengan pihak Garuda Indonesia," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Teodorus Simarmata di Medan, Kamis.

Teodorus menegaskan koordinasi teknis dengan pihak Garuda Indonesia juga menjadi prioritas dalam memastikan pelaksanaan haji berjalan lancar, khususnya terkait dengan keimigrasian.

Lebih lanjut, rapat ini menghasilkan beberapa masukan penting, antara lain pertemuan lanjutan untuk membuat perjanjian kerja sama agar tidak menyalahi proses keimigrasian di Arab Saudi dan Indonesia.

Pihak Garuda Indonesia juga akan memberikan informasi lanjutan mengenai teknis pelaksanaan haji setelah mendapatkan konfirmasi dari pusat tersebut.

Dengan adanya koordinasi yang baik antarimigrasi Sumatera Utara dan PT Garuda Indonesia, diharapkan pelaksanaan haji 2025 dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

"Secara prinsip, Imigrasi Sumatera Utara mendukung kebijakan untuk kelancaran pelaksanaan haji tahun 2025, tapi secara teknis permasalahan akan dikoordinasikan dengan pihak Garuda Indonesia," kata Teodorus.

Sementara itu, GM PT Garuda Indonesia Perwakilan Medan Gilang mengatakan bahwa diperkirakan akan ada sekitar 200 penerbangan haji dengan tujuan Jeddah dan Mekkah melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu.

Menurut dia, Bandara Kualanamu yang merupakan bandara hub di Pulau Sumatra itu akan menjadi titik transit untuk pergantian crew dan pengisian bahan bakar.

"Selain itu, Garuda Indonesia merencanakan penerbangan carter dari Amerika dengan model Airbus itu akan dioperasikan untuk pelaksanaan haji tahun ini," ucapnya.

Jakarta -

Pakar hukum dari Untirta Aan Asphianto mendukung KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kasus suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Menurut Aan, langkah KPK untuk menahan Hasto sudah tepat.

"Setelah melalui persidangan di praperadilan, ditolak praperadilannya sehingga Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga karena terpenuhi dua alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 21 KUHAP dan pasal 183 KUHAP, maka Hasto Kristiyanto sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan," ucap Aan, Jumat (21/2/2025).

"Untuk selanjutnya, saya setuju dengan langkah KPK bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Menurut Aan, tindakan sama harus dilakukan kepada Hasto meski dia merupakan pejabat di partai politik.

"Apakah orang biasa, warga negara biasa, ataukah seorang yang penjabat gitu ya, jadi tidak ada masalah. Karena setiap orang itu sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan," ujarnya.

"Equality before the law. Presumption of innocence. Tetap itu ada praduga tidak bersalah," ucapnya.

Bagi Aan, KPK memiliki alasan menahan Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, Hasto bisa saja menghilangkan alat bukti atau kabur.

"Juga khawatir menghilangkan barang bukti, supaya bisa dilakukan penyidikan dengan fokus. Khawatir pergi ke luar negeri, dan seterusnya," ucapnya.

"Jadi saya mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK. Tinggal nanti bagaimana setelah ditahan, di satu proses sampai P21 nanti disidangkan di pengadilan. Maka nanti di sana akan terlihat pembuktian di sidang pengadilan," ujarnya.

Kemudian, Aan pun menanggapi soal Hasto yang ditahan padahal pihak PDIP sedang mengajukan praperadilan yang kedua. Bagi Aan, Hasto tetap bisa ditahan meski sedang ajukan proses praperadilan kedua.

"Ya bisa ditahan, karena kalau mengajukan praperadlan lagi harus beda materi, tak boleh sama. Ini kan penetapan tersangkanya (di-praperadilan-kan). Kalau ditolak artinya penetapan tersangkanya oleh KPK sudah sah, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu KUHAP, dan konsekuensinya bisa ditahan, walau mengajukan praperadilan lagi," ujarnya.

Hasto Ditahan KPK

Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dita ditahan Kamis (20/2), pada pukul 18.08 WIB.

Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024.

Mengenai status tersangkanya ini, Hasto juga sudah mengajukan praperadilan. Namun, permohonannya itu tidak dapat diterima.

Kasus yang Jerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

(aik/idn)

Aktor Yoo Ah-in tidak akan mengikuti rangkaian promosi The Match, film terbarunya yang akan dirilis pada Maret 2025. Salah satu pimpinan distributor film mengonfirmasi rencana tersebut.

Ia mengatakan keputusan itu tetap diambil meski Yoo Ah-in baru-baru ini dibebaskan bersyarat setelah menerima hukuman percobaan dalam persidangan terkait narkoba.

Distributor baru-baru ini mengumumkan tanggal rilis baru The Match adalah 26 Maret, yang secara resmi memulai upaya promosi.

Namun, trailer film tersebut secara mencolok tidak menampilkan cuplikan wajah Yoo secara jelas. Cuplikan itu hanya menunjukkan sedikit, seperti punggungnya yang muncul dalam beberapa adegan.

"Yoo Ah-in tidak akan mengambil bagian dalam kegiatan promosi apa pun, termasuk pemutaran pers, konferensi media, atau wawancara," kata pejabat tersebut seperti diberitakan Korea Times, Kamis (20/2).

The Match merupakan salah satu proyek yang terdampak perkara Yoo Ah-in lebih dari satu tahun terakhir. Awalnya, film itu dijadwalkan rilis April 2023.

Namun, rencana penayangan film tersebut ditunda setelah Yoo Ah-in didakwa atas tuduhan penggunaan narkoba secara berlebihan. Yoo Ah-in awalnya dijatuhi hukuman satu tahun penjara pada September 2024 dan ditahan.

Hingga dalam persidangan keduanya, ia dijatuhi hukuman satu tahun penjara dengan hukuman percobaan dua tahun dan dibebaskan setelah lima bulan ditahan.

The Match merupakan film yang dibintangi Lee Byung-hun sebagai Cho Hun-hyun, master go legendaris, atau "baduk" dalam bahasa Korea yan mengikuti persaingan di kehidupan nyata.

Persaingan itu ia lakukan dengan Lee Chang-ho (Yoo Ah-in), yang awalnya merupakan anak didiknya tapi berubah menjadi saingan terberatnya.

Film arahan sutradara Kim Hyung-joo (KUNDO: Age of the Rampant) itu turut dibintangi Moon Jung-hee, Kim Kang-hoon, Ko Chang-seok, dan Hyun Bong-sik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2025).

Aksi penyampaian pendapat ini merupakan puncak dari rangkaian demonstrasi sebelumnya pada Senin (17/2/2025), setelah perwakilan pemerintah tidak menemui massa dalam aksi.

Dalam aksi Kamis kemarin, mahasiswa mengajukan sembilan tuntutan, termasuk kajian ulang terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Selain itu, mereka menuntu transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba dan dwifungsi TNI.

Para mahasiswa juga menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional, serta penolakan terhadap impunitas dan dugaan campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam politik.

Mensesneg akhirnya muncul

Setelah masssa aksi menjebol barikade beton menggunakan tali tambang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya muncul didampingi Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto.

Ketiganya berdiri di atas kendaraan taktis barracuda, tepat di belakang barikade beton yang membatasi akses untuk menuju Istana Negara.

"Atas izin dan restu dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik semua," ujar Prasetyo melalui pengeras suara.

Namun, pernyataan itu segera dipotong oleh orator aksi yang mempertanyakan mengapa Prasetyo memilih berbicara dari atas kendaraan dengan pengawalan polisi.

Prasetyo lalu meminta perwakilan mahasiswa untuk maju dan berdiskusi langsung dengannya. Namun, permintaan itu ditolak.

Mahasiswa justru menegaskan bahwa sebagai perwakilan pemerintah, Prasetyo seharusnya yang turun menghampiri mereka.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang juga berada di kendaraan taktis kemudian mencoba menengahi situasi dengan meminta massa membuka jalan agar Prasetyo dapat bergerak menuju mobil komando.

“Kalau tidak dibuka, kami tidak akan maju,” tegas Susatyo.

Setelah celah terbuka, Prasetyo bersama rombongan berjalan melewati barikade yang telah dijebol dan naik ke atas mobil komando.

Dari sana, ia berhadapan langsung dengan demonstran, bersalaman dengan orator, mengepalkan tangan ke udara, dan memberikan hormat.

"Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia!" seru orator, disambut gemuruh sorakan massa.

Suara Mensesneg, tuntutan dan ultimatum 2x24 jam

Seorang orator mengenakan almamater biru tua membuka map merah berisi sembilan tuntutan mahasiswa dan menyerahkannya kepada Prasetyo.

"Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah, terbuka menerima tuntutan ini dan akan mempelajarinya," ujar Prasetyo.

Sebagai tanda keseriusan, ia kemudian menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa.

Namun, massa tak langsung puas. Mereka memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut dalam waktu 2x24 jam.

"Hari ini kita dokumentasikan dan kita ultimatum pihak istana. Kita beri waktu selama 2x24 jam!" tegas orator.

Untuk menutup aksi, Prasetyo dan mahasiswa bersama-sama menyanyikan lagu Darah Juang ciptaan John Tobing, simbol perjuangan dan perlawanan rakyat.

Dengan tangan kiri mengepal ke udara, suara mahasiswa menggema di tengah kota Jakarta, menandai perlawanan yang masih berlanjut.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)

BENGKULU, KOMPAS.com - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, H. Azhari dan Bambang Agus Suprabudi, resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) di Istana Negara.

Sebelumnya, Azhari-Bambang unggul atas petahana Kopli Ansori-Roiyana dengan meraih 51 persen suara pada Pilkada serentak 27 November 2024.

Azhari-Bambang mengusung tagline "Menyala Abangku" dan didukung oleh partai politik Demokrat dan Golkar.

Azhari menjadi Bupati keempat Kabupaten Lebong. Dia lahir pada 11 April 1966.

Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kota Curup, Rejang Lebong.

Selanjutnya, ia menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, dan Magister Hukum di Universitas Bengkulu.

Menapaki karier di institusi kejaksaan, Azhari bahkan sempat diamanahkan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, Bengkulu, dan Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Banten.

Sebelum dicalonkan sebagai kepala daerah, Azhari adalah pejabat senior di Kejaksaan Agung RI.

Sementara itu, Bambang Agus Suprabudi lahir pada 10 September 1973.

Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Lebong.

Selanjutnya, ia menyelesaikan studi Sarjana Sosial di Fisipol Universitas Bengkulu serta Magister Sains di universitas yang sama.

Bambang dikenal sebagai birokrat yang mengawali kariernya di Kabupaten Lebong, bahkan pada saat Lebong masih menjadi bagian dari Kabupaten Rejang Lebong.

Di Lebong, Bambang terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas PMPTSP dan Asisten 1, kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu sebelum berhenti karena dicalonkan sebagai Wakil Bupati.

"Saat ini kami mengikuti retreat. Saya berharap ada kesepahaman sinergisitas antara pemerintah pusat dan Pemda Lebong dalam program Retreat," ujar Azhari dalam pesan tertulis yang dikirim ke Kompas.com.

JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang menyeret nama Nikita Mirzani terus bergulir. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka bersama asistennya, IM, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, menegaskan bahwa kliennya tidak melakukan tindak pemerasan seperti yang dituduhkan.

Fahmi menilai, status tersangka yang disematkan kepada Nikita Mirzani tidak serta-merta membuktikan adanya tindakan kriminal. Menurutnya, kasus ini memerlukan kajian mendalam dan interpretasi yang tepat dari para ahli hukum.

?Tersangka itu bukan berarti melakukan tindak pidana. Ini perbuatan yang memerlukan penafsiran yang benar dari seorang ahli. Nggak bisa dong serta merta ditafsirkan ada perbuatan pidana,? kata Fahmi saat dikonfirmasi awak media pada Kamis, 20 Februari 2025.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa ada bukti kuat yang dapat membuktikan bahwa artis 38 tahun iti tidak melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Salah satu bukti yang dimaksud adalah percakapan antara Nikita dan IM, yang diyakini menunjukkan bahwa tidak ada unsur pemaksaan ataupun ancaman dalam komunikasi mereka.


Foto/dok SindoNews

"Saya pastikan, nggak ada pemerasan. Kalau menurut saya, sebagai kuasa hukum, tidak ada pemerasan. Yang ada permintaan bantuan, Nikita diminta mereview yang baik-baik,? jelasnya.

?Setelah itu dikontrak, kontraknya akan dibayar lagi, suruh ingatkan. Itu ada semua percakapannya dengan Ismail Marzuki alias Mail," tambahnya.

Fahmi juga menegaskan bahwa komunikasi tersebut menunjukkan bahwa ibunda Lolly alias Laura Meizani itu hanya diminta untuk melakukan review produk, bukan melakukan pemerasan sebagaimana yang dituduhkan.

Ia berharap kepolisian dapat bersikap adil dan profesional dalam menangani kasus ini, mengingat sorotan publik terhadap proses hukum yang berjalan.



?Saya minta, ini betul-betul tegak lurus lah, polisi, penyidik. Jangan main-main dalam kasus ini. Ini menyangkut reputasi kepolisian juga soalnya, karena kasus ini disoroti masyarakat,? pungkasnya.

Kasus ini bermula dari laporan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024, yang menuduh Nikita Mirzani terlibat dalam pengancaman dan pemerasan. Reza mengklaim mengalami kerugian hingga Rp4 miliar akibat kasus ini.

Seiring dengan perkembangan penyidikan, pihak kuasa hukum bintang film Nenek Gayung itu berkomitmen untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dan akan mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut di pengadilan.

Jakarta -

Kuasa Hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, buka suara terkait Nikita Mirzani yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemerasan hingga pengancaman kepada seorang pengusaha skincare. Fahmi mengatakan Nikita Mirzani bahkan tidak mengenal pengusaha tersebut.

Fahmi awalnya menyampaikan bahwa penetapan tersangka terhadap Nikita mirzani ini masih sebatas dugaan. Dia lalu menyampaikan setiap persoalan ada sebab dan musababnya.

"Yang pertama itu baru disangka ya, disangka itu sama dengan diduga, berarti belum ada hal-hal yang positif menyatakan dia telah melakukan perbuatan itu, yang terpenting setiap peristiwa itu ada yang namanya sebab dan musabab. Itu yang harus dipahami. Artinya peristiwa itu harus ada dari mana sumbernya," kata Fahmi saat dihubungi, Kamis (20/2/2025).

Fahmi menjelaskan persoalan itu justru bermula dari pelapor atau pengusaha skincare tersebut. Dia menyebut pelapor yang lebih dulu menghubungi Nikita Mirzani lewat stafnya IM. Sebagai informasi, IM kini juga sudah ditetapkan tersangka.

"Dia yang hubungi salah satu staf dari Nikita yang bernama IM, dan dia minta supaya direview yang baik-baik, bingung juga apa yang mau direview yang baik-baik, sepanjang itu tidak ada masalah kenapa dia harus minta seperti itu," ucapnya.

Fahmi membenarkan bahwa dalam percakapan itu ada pembicaraan terkait uang yang nilainya miliaran rupiah. Dia juga menyebut ada negosiasi terkait uang tersebut.

"Dari percakapan antara IM dengan seseorang yang melapor tersebut, ya, itu ada komunikasi masalah uang, jadi gimana caranya dia bisa berikan uang, nah dari percakapan itu terungkap angka Rp 5 M, tapi dinego menjadi Rp 4 M, setelah itu diberikan dengan cara 2 kali, dinego nih teknisnya, uangnya dinego, setelah itu diberikan. Habis itu IM ya itu diingatkan supaya nanti di November yang akan datang berarti November ke November kan satu tahun, supaya mengingatkan dibayar kembali," jelasnya.

Fahmi pun menyebut dalam peristiwa tersebut tidak ada pemaksaan atau pengancaman yang dilakukan Nikita Mirzani. "Artinya di dalam persoalan ini tidak ada orang yang memaksa, tidak ada orang yang mengancam, tidak ada orang yang memeras," imbuhnya.

Dia pun menekankan Nikita Mirzani bahkan tidak mengenal pengusaha skincare tersebut. Dia meyakini memang ada kepentingan dari pengusaha itu.

"Di sini ada seseorang yang tidak kenal dengan Nikita tiba-tiba meminta tolong supaya bisa berkomunikasi, tetapi Nikita awalnya tidak mau, dan itu diserahkan kepada Ismail (IM). Logikanya kalau memang tidak ada sesuatu, dia yang tidak perlu, ya kan bisa saja dia tidak mau memberikan sesuatu, ngapain juga dia harus ngasih duit? Berarti dia ada kepentingan. Logikanya seperti itu," ujarnya.

"Terus musababnya seperti apa, siapa yang mulai? Nikita nggak kenal, nggak pernah ketemu dengan yang bersangkutan kok. Bagaimana tiba-tiba dibilang pemerasan? Kalau pasal memang bunyinya seperti itu, tapi harus tahu peristiwanya bagaimana, sebab musababnya seperti apa, siapa yang memulai? Yang mulai bukan Nikita, Nikita nggak kenal dengan ini," sambungnya.

Fahmi juga menyebut penjelasannya ini sudah dituangkan ke dalam BAP. Dengan begitu, menurutnya, pihak kepolisian harusnya melibatkan ahli untuk menelaah persoalan itu.

"Sehingga dengan ini, ini memerlukan sebuah ahli untuk bisa menafsirkan, berarti tidak bisa dong menafsirkan sepihak menyatakan bahwa ini ada pemerasan, atau ancaman, gimana cara ngancamanya? Mau dibunuh? Mau ngapain? Nggak ada. Nikita tidak pernah mengancam, kenal tidak, komunikasi tidak. Nikita tidak komunikasi dan tidak kenal dengan yang bersangkutan. Logikanya gimana dong?" tutur dia.

Nikita Mirzani Ditetapkan Tersangka

Seperti diketahui, Setelah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan, penyidik lalu melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus pada Rabu (19/2) kemarin. Berdasarkan alat bukti yang sah, polisi menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya, IM, sebagai tersangka.

"Benar, Saudari NM dan saudara IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara," kata Kombes Ade Ary.

Nikita Mirzani dijerat Pasal 27B ayat (2) dan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Nikita juga dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.

Terakhir, Nikita Mirzani dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

"Dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara," imbuhnya.

Saksikan Live DetikPagi:

(maa/aud)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (20/2). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. KPK tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK: Harun Masiku lolos dari OTT karena intervensi Hasto

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan intervensi yang dilakukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) komisi antirasuah dan buron hingga saat ini.

Setyo menerangkan KPK pada 8 Januari 2020 tengah menggelar OTT terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku. Namun, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Syahrir No 12 A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

Baca selengkapnya di sini.

3. Polri geledah HK Tower terkait kasus korupsi pabrik gula PTPN XI

Kortastipidkor Polri menggeledah Gedung HK Tower di Cawang, Jakarta Timur, terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI yang terintegrasi Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Tahun 2016.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Kortastipidkor Polri Brigjen Pol. Arief Adiharsa ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (20/2).

Baca selengkapnya di sini.

4. Kumpulkan hakim, Prabowo tekankan keadilan sumber daya alam hingga MBG

Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan para hakim se-Indonesia, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2), memberikan arahan seputar program makan bergizi gratis (MBG) hingga pentingnya keadilan dalam kepemilikan sumber daya alam di Indonesia.

"Beliau menjelaskan tentang bagaimana MBG itu sangat penting. Kemudian beliau ingin sumber daya alam itu bisa lebih berkeadilan dari sisi kepemilikan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Baca selengkapnya di sini.

5. Soal permintaan maaf band Sukatani, Polri tegaskan tidak antikritik

Polri menegaskan bahwa institusi penegak hukum itu tidak antikritik menyusul adanya permintaan maaf dari band Sukatani terkait lirik lagu mereka berjudul Bayar Bayar Bayar yang membahas mengenai oknum polisi.

"Komitmen dan konsistensi, Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern, yaitu Polri tidak antikritik," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025