Jakarta -

Sebanyak 71 pegawai Imigrasi dinonaktifkan setelah diduga terlibat pungutan liar (pungli) terhadap 60 warga negara (WN) China berdasarkan nota diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China. Sebanyak 30 pegawai di antaranya mendapat hukuman kategori berat, sedang, dan ringan. Namun, sejauh ini belum ada yang dipecat.

"Kurang lebih 29 atau 30 (pegawai Imigrasi) sudah turun hukuman disiplinnya," kata Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, seusai konferensi pers di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffa mengatakan 30 pegawai Imigrasi mendapat hukuman beragam. Yakni, pencopotan jabatan, penonaktifan jabatan, hingga penempatan khusus di tempat tertentu.

"Nah, sisanya masih menunggu. Masih dalam proses," kata Saffar.

Saffar mengatakan puluhan warga China itu dimintai uang tip. Modus puluhan pegawai imigrasi itu sudah dilakukan sejak setahun lalu.

"Apapun itu, tetap saja salah. Saat ini, sedang kami tindak lanjuti," katanya.

Untuk mencegah aksi pungli itu terulang, Saffar menyatakan telah memasang tanda peringatan bagi warga asing. Peringatannya, agar tidak memberikan uang atau imbalan dalam bentuk apapun ke petugas Imigrasi.

Sebelumnya, dilansir detikNews, pegawai yang dinonaktifkan terdiri dari pejabat struktural hingga petugas konter. Kepala Kantor Imigrasi Soetta juga diganti oleh Kementerian Imipas.

Adapun untuk pegawai yang dinonaktifkan kini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal. Sedangkan uang senilai Rp 32,7 juta hasil pungli sudah dikembalikan ke warga China yang jadi korban.

Artikel ini telah tayang di detikbali

(sym/sym)

"Tetap dilakukan penyidik KPK, pemberkasan secara simultan,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Jumat (21/2) yang menjadi sorotan, mulai dari klarifikasi perihal grup band Sukatani yang menciptakan lirik lagu yang berjudul "Bayar Bayar Bayar" hingga penyidikan kasus dugaan suap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan berjalan secara bersamaan dengan penyidikan dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Polda Jateng beri klarifikasi band Sukatani yang kritik oknum Polri

Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi perihal grup band Sukatani yang menciptakan lirik lagu yang berjudul "Bayar Bayar Bayar" yang membahas kritik terhadap oknum polisi.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Jumat, membenarkan tentang klarifikasi yang dilakukan oleh petugas Direktorat Siber Polda Jawa Tengah terhadap personel band tersebut.

"Kami sempat melakukan klarifikasi terhadap band Sukatani. Hasil klarifikasi, kami menghargai kegiatan berekspresi dan berpendapat melalui seni," katanya.

Selengkapnya klik di sini.

2. Kapolri buka suara soal permintaan maaf band Sukatani

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait adanya permintaan maaf dari band Sukatani kepada Polri terkait lirik lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar yang membahas mengenai oknum polisi.

Jenderal bintang empat itu menegaskan bahwa kepolisian tidak antikritik dan menerima kritik sebagai masukan untuk evaluasi.

“Dalam menerima kritik, tentunya kami harus legawa dan yang penting ada perbaikan, dan kalau mungkin ada yang tidak sesuai dengan hal-hal yang disampaikan, bisa diberikan penjelasan,” ucapnya ketika dihubungi awak media di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

3. Satgas Pamtas selamatkan 15 anak yang hendak diseludupkan ke Malaysia

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Batalyon Artileri Medan ( Yonarmed) 11/Kostrad menyelamatkan 15 orang anak-anak dan 42 orang dewasa yang hendak diseludupkan untuk dipekerjakan secara ilegal di Malaysia

"Kami dapat informasi adanya kapal cepat dari Nunukan ke Sebatik, bermuatan penumpang calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal," kata Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

4. Wamenkum nilai revisi KUHAP diperlukan untuk selaraskan KUHP baru

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej menilai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diperlukan untuk menyelaraskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan diterapkan pada 2 Januari 2026.

Sebab, kata dia, dalam KUHP baru terdapat banyak perkembangan dan kemajuan tentang reformasi hukum, sehingga membutuhkan pula reformasi KUHAP.

"Reformasi KUHAP ini merupakan suatu keniscayaan dan harus selesai pada tahun ini," ujar pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP, yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

5. KPK pastikan penyidikan dugaan suap Hasto tetap berjalan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan penyidikan kasus dugaan suap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan berjalan secara bersamaan dengan penyidikan dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice).

"Tetap dilakukan penyidik KPK, pemberkasan secara simultan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Blitar (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas ll B Blitar, Jawa Timur, menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke area lapas, dengan modus dilempar dari luar ke area lapas.

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II B Blitar Agus Mulyono mengemukakan pihaknya menaruh curiga adanya barang tergeletak begitu saja saat patroli di Taman Blok C2 Lapas Kelas II B Blitar. Barang tersebut dikemas dalam plastik berlapis, warna hitam dan dilapisi lakban bening.

"Setelah dibuka ternyata bungkusan plastik transparan itu berisi ratusan pil dobel L. Lokasinya di taman tak jauh dari blok," katanya di Blitar, Jumat.

Pihaknya mengungkapkan bahwa isi dari bungkusan plastik itu ada butiran pil dobel L. Setelah dihitung jumlahnya lebih dari 800 butir.

Ia mengatakan, bungkusan berwarna hitam itu diduga dilemparkan dari orang yang berada di luar lapas. Dari hasil CCTV, ada orang yang terlihat melempar barang ke dalam lapas.

Pelaku diketahui mengenakan jaket hodie, berjalan ke arah utara, kemudian melemparkan barang ke arah lapas.

"Ada rekaman kamera memang barang dilempar dari luar lapas. Kamera merekam pada Kamis (20/2) sekitar pukul 04.15. Dilempar dari Jalan Merdeka," katanya.

Pihaknya masih mendalami pemilik barang tersebut. Namun, polisi juga sudah menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Blitar Kota, untuk ditindaklanjuti.

CIANJUR, iNewsCianjur.id - Ribuan warga Sukaresmi, Cianjur, antusias menukarkan kupon bakti sosial (baksos) dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan RI

Bekerjasama dengan Yayasan Ar Ridho Berdikari Sejati (YAR-BS). Sembako dibagikan di dua lokasi.

Ketua YAR-BS, H. Tommy, menjelaskan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dalam rangka menyambut bulan Ramadhan 1446 H/2025.

"Distribusi kupon baksos diatur oleh pihak desa dengan memprioritaskan keluarga yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah," kata Tommy, Jumat 21 Februari 2025.

Tommy mengatakan, sebanyak 7.000 paket sembako disiapkan untuk didistribusikan di beberapa kecamatan di Cianjur, termasuk Cipanas, Pacet, Sukaresmi, dan Mande, dengan sistem jemput bola.

"Sebanyak 2.000 paket sembako dibagikan kepada warga Sukaresmi di Desa Rawabeulut dan Gedung Bale Wiyaga PGRI Kecamatan Sukaresmi," katanya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lapas Cianjur dan Forkopimcam Sukaresmi, harapannya Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan RI bantuan ini dapat bermanfaat bagi warga yang berhak dan meminta maaf jika ada warga yang tidak terjangkau karena keterbatasan.

Editor : Ayi Sopiandi

Jakarta (ANTARA) - Peneliti bidang hukum pada The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Christina Clarissa Intania mengatakan bahwa penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan, murni penegakan hukum karena kecukupan alat bukti.

"Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka hanya setelah ada kecukupan alat bukti pemula oleh KPK, jika tidak ada tentu tidak akan terjadi demikian," kata Christina saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, Hasto sudah masuk di dalam radar KPK sejak tahun 2020 di kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Saeful, dan Harun Masiku. Dengan demikian, ini menjadi langkah lanjutan KPK dalam menindaklanjuti peran Hasto dan keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku.

Selain itu, KPK juga masih berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan, walau dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, pimpinan KPK dinyatakan sebagai pejabat negara. Terlebih, tugas penyidikan dan penuntutan masih melekat pada KPK.

Dengan kabar Hasto akan kembali mengajukan praperadilan setelah praperadilan sebelumnya tidak diterima, ini mencerminkan “access to justice” yang masih tersedia untuk Hasto. Namun di saat yang bersamaan, KPK perlu tetap menindaklanjuti proses hukum supaya siap memasuki tahap persidangan.

Christina tak menutup kemungkinan terhadap UU KPK terbaru cukup menghadang langkah KPK untuk bisa sepenuhnya independen, namun langkah ini perlu diacungi jempol dan diapresiasi, serta terus didorong untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia berharap KPK bisa terus lebih berani dalam menindaklanjuti tindak pidana korupsi di Indonesia tanpa pengaruh siapapun dan dari manapun.

"Ini yang harus terus kita kawal bersama, apapun kasusnya dan siapapun yang terlibat tanpa terkecuali," ujarnya.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu hari ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut di atas.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

"Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan," kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pemberedelan karya seni lagu Bayar Bayar Bayar milik band Sukatani dinilai melanggar hukum. Khususnya kebebasan berekspresi yang merupakan hak dasar setiap individu dalam negara demokrasi.

?Klarifikasi, permintaan maaf, membuka anonimitas, dan menurunkan karya seni dari seluruh platform seharusnya tidak terjadi di negara demokrasi,? tulis AMAR Law Firm & Public Interest Law Office dalam keterangan resminya, Jumat (21/2/2025).

Sebelumnya, pada 20 Februari 2025, di tengah aksi Indonesia Gelap yang masih berlangsung, unggahan klarifikasi dan permintaan maaf dari personel Band Sukatani muncul di berbagai media sosial.



Dalam video berdurasi 1:49 menit tersebut, para musisi yang dikenal dengan lirik lagu kritis dan tajam serta aksi panggung dengan topeng, tampil dengan wajah terbuka dan ekspresi tertekan.

Klarifikasi dan permintaan maaf tersebut merupakan dampak dari lagu mereka yang berjudul ?Bayar, Bayar, Bayar?, yang mengkritik keras praktik dugaan korupsi di kepolisian.

Dalam video itu, mereka mengumumkan bahwa lagu tersebut telah dicabut dari berbagai platform musik dan meminta masyarakat untuk menghapus lagu serta video terkait, serta menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang muncul di kemudian hari.

AMAR Law Firm & Public Interest Law Office menilai peristiwa ini jelas merupakan pemberedelan karya seni yang melanggar hak atas kebebasan berekspresi. Ekspresi dalam bentuk seni musik merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu.

Hak ini dijamin dan dilindungi oleh berbagai aturan hukum, termasuk dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai instrumen internasional seperti Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights.

Menurut prinsip yang diatur dalam Prinsip Siracusa, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan jika memenuhi kriteria ketat, seperti diatur oleh hukum, untuk melindungi ketertiban umum, moral publik, keamanan nasional, atau hak orang lain. Namun, tidak ada alasan hukum yang sah untuk membatasi karya band Sukatani.

?Kasus pemberedelan band Sukatani ini juga tidak bisa dipisahkan dari kasus pelanggaran kebebasan ekspresi seni yang lain, seperti pelarangan pameran, pelarangan buku, larangan pemutaran film, dan larangan pertunjukan musik yang belakangan kerap terjadi,? tulisnya.

AMAR Law Firm & Public Interest Law Office juga menilai negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan berekspresi sehingga institusi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian HAM, dan Kementerian Kebudayaan harus pro aktif untuk mengusut peristiwa pemberedelan ini.

Komisi Kepolisian Nasional juga harus proaktif dalam hal adanya dugaan ancaman dari kepolisian. AMAR Law Firm & Public Interest Law Office menegaskan jika terdapat ancaman atas karya seni, seniman dapat mempertimbangkan beberapa langkah untuk mengantisipasi.

Pertama mengidentifikasi pihak yang mengancam dan mendokumentasikannya. Kedua, sedapat mungkin menunda pertemuan dengan pengancam. Jika terdapat panggilan atau diperiksa oleh aparat, pastikan terdapat surat panggilan dan pemeriksaan dilakukan secara resmi.

?Ketiga, berkonsultasi atau mencari bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum atau pengacara publik. Terdapat berbagai lembaga yang menyediakan jasa pro bono untuk seniman dan korban pelanggaran kebebasan berekspresi. Keempat, melaporkan ancaman kepada lembaga terkait,? pungkasnya.

Jakarta -

Arsenal masih krisis striker untuk menghadapi West Ham United. Mikel Merino bakal jadi striker Meriam London lagi?

Merino mencuri perhatian pada akhir pekan lalu di markas Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris. Pria asal Spanyol masuk di babak kedua dan menjadi striker, bukan gelandang.

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, melakukan itu karena timnya krisis striker. Merino kemudian mencetak brace dan membuat Arsenal mengalahkan Leicester 2-0.

Arteta masih harus mencari solusi terbaik untuk lini depan. Sejauh ini, ada dugaan kalau Merino bakal dijadikan striker lagi saat menjamu West Ham, Sabtu (22/2/2025) malam WIB.

"Kami berlatih beberapa minggu terakhir dengan pemain yang berbeda di sana (lini depan), dan dia (Merino) salah satunya," kata Arteta yang dikutip dari situs resmi Arsenal.

"Tetapi dengan pemain yang lain juga karena begitulah cara Anda menyelesaikan permainan, cara Anda memulai permainan, cara Anda berubah jika lawan melakukan sesuatu yang berbeda, dan setiap tiga hari kami akan membutuhkan opsi yang berbeda," sambungnya.

Arsenal wajib menang atas West Ham jika mau memangkas jarak dengan Liverpool yang ada di puncak klasemen. Arsenal saat ini di posisi kedua dengan 53 poin dan Liverpool di puncak dengan 61 poin.

(ran/yna)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan pentingnya negara-negara G20 mendorong reformasi tata kelola global dan mempertahankan komitmen menjunjung tinggi hukum internasional yang penegakannya melemah.

“Multilateralisme terus tergerus, sementara negara-negara yang membangun sistem ini semakin enggan mempertahankannya. Jika tren ini berlanjut, sistem global berisiko gagal,” ucap Arrmanatha di hadapan delegasi Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (20/2).

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Jumat, Wamenlu menyoroti gagalnya Liga-Bangsa-Bangsa sekitar 80 tahun yang lalu adalah karena lemahnya penegakan hukum internasional, gagalnya mencegah agresi oleh negara besar, dan kurangnya komitmen antara negara-negara anggota.

“Jika kondisi ini dibiarkan, kita berisiko mengalami kegagalan serupa,” kata dia, menegaskan.

Multilateralisme tak boleh menjadi sekadar retorika dan harus diwujudkan dalam aksi nyata, tutur Wamenlu. Harus dipastikan pula bahwa hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

“Jika hukum internasional hanya digunakan ketika menguntungkan pihak tertentu, maka kredibilitasnya akan semakin melemah,” ucap Arrmanatha.

Blitar -

Sebuah bungkusan berisi pil dobel L dilempar oleh orang tidak dikenal (OTK) di Lapas Kelas II B Blitar. Bungkusan itu berisi sekitar 800 butir pil dobel L.

Saat ini, ratusan pil dobel L itu telah diserahkan kepada Satnarkoba Polres Blitar Kota. Selain itu, Lapas Blitar juga berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pelaku pelemparan pil dobel L tersebut.

"Ditemukan kemarin, dini hari. Awalnya sekitar pukul 02.00 WIB dan pukul 04.00 WIB itu petugas bergiliran cek lokasi tidak menemukan, tapi petugas berikutnya yang menemukan bungkusan itu di sekitar depan blok C2," kata Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Blitar, Agus Mulyono kepada detikJatim, Jumat (21/2/2025).

Agus menyebut bungkusan plastik itu berukuran sekitar bola tenis. Adapun bungkusan itu memiliki tiga lapis plastik kresek. Selanjutnya di dalamnya terdapat sekitar 800 butir pil dobel L.

"Ada tiga lapis plastik kresek, dengan isolasi bening. Ukurannya sekitar bola tenis. Setelah dibuka isinya pil dobel L, kurang lebih sekitar 800 butir," jelasnya.

Menurut Agus, bungkusan plastik berisi pil dobel L itu diduga dilempar oleh orang tak dikenal. Berdasarkan rekaman CCTV, seorang pria menggunakan hoodie hitam berlari dan melempar sesuatu ke dalam lapas di Jalan Merdeka atau sisi selatan lapas Blitar.

Adapun jarak lemparan tersebut sekitar 5 meter. Bungkusan plastik berisi pil dobel L itu jatuh di sekitar hunian blok C2, tempat warga binaan narkoba.

"Tidak begitu jelas mukanya, tapi menggunakan hoodie hitam dan melemparkan itu. Seorang diri, dan tidak ada kendaraan di sekitarnya. Dia lari sambil melempar itu dari sisi selatan atau Jalan Merdeka," katanya.

Saat ini, lanjut Agus, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satnarkoba Polres Blitar Kota. Itu dilakukan untuk mengamankan barang bukti berupa pil dobel L dan mengidentifikasi terduga pelaku pelemparan tersebut.

"Masih dalam penyelidikan siapa yang melempar itu, baik dari internal kami dan Polres Blitar Kota. Kami akan tindak tegas pelaku pelemparan bungkusan pil dobel L tersebut, jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini terulang," tegasnya.

(abq/iwd)

Blitar (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas ll B Blitar, Jawa Timur, menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke area lapas, dengan modus dilempar dari luar ke area lapas.

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II B Blitar Agus Mulyono mengemukakan pihaknya menaruh curiga adanya barang tergeletak begitu saja saat patroli di Taman Blok C2 Lapas Kelas II B Blitar. Barang tersebut dikemas dalam plastik berlapis, warna hitam dan dilapisi lakban bening.

"Setelah dibuka ternyata bungkusan plastik transparan itu berisi ratusan pil dobel L. Lokasinya di taman tak jauh dari blok," katanya di Blitar, Jumat.

Pihaknya mengungkapkan bahwa isi dari bungkusan plastik itu ada butiran pil dobel L. Setelah dihitung jumlahnya lebih dari 800 butir.

Ia mengatakan, bungkusan berwarna hitam itu diduga dilemparkan dari orang yang berada di luar lapas. Dari hasil CCTV, ada orang yang terlihat melempar barang ke dalam lapas.

Pelaku diketahui mengenakan jaket hodie, berjalan ke arah utara, kemudian melemparkan barang ke arah lapas.

"Ada rekaman kamera memang barang dilempar dari luar lapas. Kamera merekam pada Kamis (20/2) sekitar pukul 04.15. Dilempar dari Jalan Merdeka," katanya.

Pihaknya masih mendalami pemilik barang tersebut. Namun, polisi juga sudah menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Blitar Kota, untuk ditindaklanjuti.

Pelemparan ini sudah yang kesekian kalinya terjadi di Lapas Blitar. Sebelumnya, ada seorang pengunjung membawa lauk kering tempe untuk penghuni lapas. Kering tempe itu dicampur dengan bumbu halus termasuk pil yang ikut dihaluskan.

Petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan warga yang hendak menemui penghuni lapas. Petugas kemudian mencicipi dan ternyata ada efek setelah mencicipi kering tempe tersebut.

Petugas juga mendapati penerima dari kiriman itu. Pelaku ternyata juga memperjualbelikan narkoba jenis pil dobel l di area lapas. Satu paket kecil dijual seharga Rp40 ribu.

Perkara tersebut juga sudah ditangani Polres Blitar Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Lapas Blitar juga memperketat dan makin intensif pemeriksaan ke seluruh area lapas. Hal ini sebagai wujud untuk menciptakan zero narkoba.

Timika (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika, Papua Tengah, melakukan panen ikan lele yang merupakan hasil budidaya warga binaan bersama petugas lapas tersebut, Jumat.

Kepala Lapas Kelas IIB Timika Mansur Yunus Gafur di Timika, Jumat, mengatakan panen ikan lele merupakan bagian dari upaya pemberdayaan warga binaan dan dukungan terhadap Program AstaCita Presiden Prabowo Subianto serta 13 program akselerasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada bidang ketahanan pangan.

"Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan selama menjalani masa hukuman," katanya.

Menurut Gafur, kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan pihaknya terhadap program pemerintah sekaligus membina warga binaan agar lebih mandiri dan produktif.

"Jadi dengan memanfaatkan lahan kosong di dalam lapas, petugas bersama warga binaan berhasil mengembangkan budidaya ikan lele," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya akan terus berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang sejalan dengan arahan dari pemerintah.

"Kemudian kami juga akan terus berupaya membenahi Lapas Timika agar lebih baik ke depan, terutama dalam hal pembinaan warga binaan maupun kontribusi kami terhadap program nasional," katanya.

Dia menambahkan program budidaya ikan lele diharapkan dapat menjadi contoh bagi lapas lainnya dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus memberikan dampak positif bagi pembinaan warga binaan.

"Dengan semangat kolaborasi dan kerja keras, Lapas Timika membuktikan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan tetapi juga dapat menjadi pusat inovasi dan pemberdayaan," ujarnya.

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id–Lapas Kelas I Surabaya Kanwil Ditjenpas Jatim dalam mengembangkan program ketahanan pangan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) sukses dalam panen raya jagung dengan hasil mencapai 2 ton. Panen ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Ditjenpas Jatim, Kadiyono dengan didampingi oleh Kalapas Kelas I Surabaya, Jayanta, Kalapas Kelas IIA Sidoarjo, Plt.Karutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, Kapolsek Porong, perwakilan dari Koramil 04 Kodim 0816 Sidoarjo dna beberapa petugas lainnya, Kamis (20/02/2025).

Sebelum pelaksanaan panen Jayanta menjelaskan bahwa lahan seluas 48 X 84 meter tersebut sebelumnya ditanami pohon jati dan setelah diratakan dikelola oleh jajaran Kegiatan Kerja Lapas Kelas I Surabaya dengan melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai bentuk program pembinaan kemandirian ketrampilan, “Di lahan ini kami menanam berbagai jenis tanaman sayur mayur dan yang mendominasi adalah jangung hibrida dan jagung manis” ungkap Jayanta.

Kadiyono mengapresiasi keberhasilan yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Surabaya dalam mengembangkan sector pertanian melalui program asimilasi dan edukasi bagi warga binaan. “Kami sangat mengapresisasi inisiatif ini sebagai bagian dan upaya konkret dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, program ini tidak hanya memberdayakan warga binaan dengan ketrampilan pertanian, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan” ujarnya.

Kadiyono juga menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan bekal ketrampilan bagi warga binaan yang nantinya kembali ke masyarakat. Jayanta juga menambahkan bahwa hasil panen akan dimanfaatkan sebagai bakti sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, premi terhadap warga binaan guna menambah semangat dan kreatifitas serta sebagai pembibitan kembali sebagai bentuk pembinaan kepada warga binaan sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan