Malang -

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Jawa Timur deklarasi menolak RUU yang dinilai memperburuk sistem hukum di Indonesia. Mereka menegaskan perlunya perbaikan yang lebih substansial, yakni bukan soal kewenangan kelembagaan yang diperluas.

Deklarasi disampaikan di tengah forum diskusi yang digagas Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Diskusi ini dihadiri berbagai aktivis, praktisi hukum dan mahasiswa di Hotel Pelangi Dua, Jalan Simpang Gajayana, Kota Malang, Kamis (20/2/2025).

Hadir sebagai narasumber dari akademisi dan praktisi hukum, di antaranya Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H., Advokat sekaligus Praktisi Hukum, Firdaus, serta Aktivis Syarif Hidayatullah.

Dalam forum itu, para peserta membedah pasal yang dinilai rancu dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Firdaus selaku praktisi hukum menilai, penambahan wewenang kejaksaan dalam materi RUU Kejaksaan harus dipertimbangkan lebih banyak. Adanya materi dalam aturan tersebut, semakin memperjelas tumpang tindih kewenangan dan dapat memperburuk sistem hukum yang ada.

"Sebuah pekerjaan yang semakin dilebarkan justru membuatnya semakin tidak jelas dan lepas dari tanggung jawab. Seharusnya, bukan memperlebar kewenangan institusi, melainkan memperkuat pengawasan," kata Firdaus.

Firdaus juga menyoroti Pasal 28, di mana memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan. Menurut Firdaus, hal ini menjadi persoalan serius karena penyidikan seharusnya merupakan kewenangan kepolisian.

"Kejaksaan juga diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan. Ini rancu, karena dua instansi diberikan kewenangan yang tumpang tindih. Dalam praktiknya, hal ini justru akan menyulitkan penyelesaian perkara," tegasnya.

Menurut Firdaus, hal tersebut tidak boleh dilakukan di sebuah negara demokrasi. Sebab, setiap warga negara dan atau lembaga diposisikan setingkat dan apabila melakukan kasus tindak pidana, segera diproses hukum seperti halnya bila ada anggota kepolisian yang diduga melakukan korupsi, maka langsung ditangkap dan diproses.

"Namun dalam RUU Kejaksaan, satu perkara yang ditangani polisi dan bisa diberhentikan oleh Kejaksaan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Ini tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum," bebernya.

Sebagai solusi, Firdaus menekankan perlunya perbaikan yang lebih substansial. Yakni bukan soal kewenangan kelembagaan yang diperluas. Melainkan memasukkan Komisi Pengawasan Kejaksaan (KPK).

"Itu yang seharusnya diatur, bukan malah menambah tumpang tindih kewenangan," tambahnya.

Sementara itu, Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H., dari Universitas Merdeka Malang menambahkan, perubahan dalam sistem hukum harus didasarkan pada efektivitas dan kepastian hukum, bukan justru menimbulkan kebingungan baru.

"Jika sistem ini tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan semakin menambah ketidakpastian dalam proses penegakan hukum," ujar Supriyadi terpisah.

Di akhir diskusi, seluruh peserta yang hadir menyatakan sikap dengan melakukan deklarasi penolakan RUU Kejaksaan.

Mereka menilai, rancangan ini justru dapat melepas tanggung jawab dan semakin membuat runyam sistem peradilan di Indonesia.

"Kami menolak karena ini bukan sekadar soal regulasi, tetapi soal kepastian hukum bagi masyarakat. Sistem yang tumpang tindih hanya akan merugikan rakyat," tegas Syarif Hidayatullah.

Deklarasi para aktivis, praktisi hukum dan mahasiswa Jawa Timur menjadi bentuk perlawanan akademik dan aspirasi dari kalangan mahasiswa serta praktisi hukum yang berharap agar pemerintah dan legislatif mempertimbangkan kembali rancangan aturan tersebut sebelum disahkan.

Dengan adanya kritik dan masukan dari berbagai pihak, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab.

(irb/hil)

Pangkalpinang (ANTARA) - Semangat bela negara dan mempertahankan kedaulatan negara, adalah tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk bersama menggelorakan api semangat bela negara demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Teruslah senantiasa mengingat dan meneguhkan tekad kita sesuai bidang profesi kita masing-masing, dalam rangka bela negara untuk membangun kejayaan bangsa,” kata Supratman saat membuka kegiatan Api Semangat Bela Negara dalam Pelatihan Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemenkum Tahun Anggaran 2025.

Karena membela NKRI bukan hanya milik tentara saja. Pun bela negara itu juga bukan persoalan fisik semata. Akan tetapi, bela negara adalah sebuah janji yang dilakukan oleh WNI untuk menunjukkan komitmen dan sikap patriotik mereka terhadap negara dan tanah air.

Dalam pengarahannya, Menkum memberikan lima pesan kepada peserta kegiatan yang terdiri dari pimpinan tinggi (pimti) madya, pimti pratama, pejabat fungsional ahli utama, serta kepala balai diklat di lingkungan Kemenkum.

“Pertama, mantapkan dan tingkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam setiap pekerjaan, kemudian pegang teguh kehormatan dalam bekerja, utamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan lainnya,” ucap Supratman melalui keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu (22/2).

Poin berikutnya adalah jangan mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan segala tipu muslihat yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah berikan dharma bakti terbaik kepada setiap pekerjaan, jadikan sebagai ladang ibadah, serta tidak melanggar ketentuan hukum yang dapat menurunkan citra institusi dan pribadi.

“Terakhir, jaga soliditas dan kekompakan yang sudah terbangun guna mendukung pelaksanaan tugas ke depan sesuai bidang dan profesi masing-masing,” tuturnya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum.

Ikrar bela negara sendiri mencakup lima poin, yaitu mencintai tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kakanwil Kemenkum Babel (Harun Sulianto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kaswo), serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh).

Malang -

Selebgram Isa Zega telah melewati masa pengenalan lingkungan (mapenaling) di Lapas Perempuan Klaa IIA Malang. Isa kini banyak mengisi waktu dengan belajar menjahit dan membuat kerajinan tangan.

"Setiap hari yang bersangkutan mengikuti kegiatan pembinaan. Seperti menjahit dan keterampilan membuat kerajinan tangan," ujar Kalapas Perempuan Klas IIA Malang Yunengsih kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).

Kegiatan pembinaan yang diberikan Lapas Perempuan Klas IIA Malang tersebut, diikuti Isa setelah melewati mapenaling. Yunengsih juga menegaskan kondisi Isa cukup baik dan terus mendapatkan pemantauan dari petugas.

"Kondisi yang bersangkutan sehat dan setiap harinya mengikuti kegiatan pembinaan Lapas Perempuan Malang. Dan, terhadap yang bersangkutan selalu dalam pengawasan dan pantauan petugas," tegasnya.

Lapas Perempuan Klas IIA Malang juga mengaku tak mendapatkan kesulitan untuk menerima Isa karena berstatus transgender, selama menjalani masa penahanan sampai proses persidangan selesai. Hal itu mengacu kepada surat penetapan PN Jakarta Selatan soal perubahan jenis kelamin dari Isa.

"Kalau kesulitan atau tidak sebetulnya tidak. Karena kami melihat dari penetapan perubahan jenis kelamin yang diberikan PN Jakarta Selatan," katanya.

Seperti diberitakan, penahanan Isa merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Shandy Purnamasari. Isa kemudian dibawa jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ke Lapas Perempuan Klas IIA Malang.

Penahanan dilakukan setelah Lapas Perempuan Klas IIA Malang menerima pelimpahan dari penyidik Polda Jawa Timur, Selasa (11/2/2025). Isa sebelumnya ditahan Polda Jawa Timur pada 23 Januari 2025, sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Malang.

(hil/irb)

Jakarta -

Pemerintah Israel akan membebaskan 602 tahanan Palestina dari penjara pada hari Sabtu (22/2). Pembebasan terbaru ini sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan dengan kelompok Hamas berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza yang sedang berlangsung.

Di antara mereka yang dibebaskan, 445 orang berasal dari Gaza, yang ditangkap setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Sebanyak 60 orang lainnya tengah menjalani masa hukuman penjara yang panjang, 50 napi menjalani hukuman penjara seumur hidup, dan 47 orang yang ditangkap kembali setelah pertukaran tahanan tahun 2011.

Demikian disampaikan juru bicara kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina, Amani Sarahneh, kepada AFP, dilansir Al Arabiya, Sabtu (22/2/2025).

Sarahneh menambahkan bahwa 108 tahanan yang akan dibebaskan pada hari Sabtu (22/2) akan dideportasi ke luar Israel dan wilayah Palestina.

Sebelumnya pada hari Jumat (21/2), sayap bersenjata Hamas mengatakan akan membebaskan sandera Israel, Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed dan Avera Mengisto pada hari Sabtu (22/2).

Hisham al-Sayed dan Avera Mengisto adalah warga sipil, yang memasuki Gaza satu dekade lalu dan telah ditahan di sana sejak saat itu.

(ita/ita)

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto datang ke gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan (Jaksel), mengenakan setelan jas dan keluar memakai rompi tahanan KPK warna oranye. Pemeriksaan selama 8 jam oleh penyidik KPK itu ternyata berujung dengan penahanan Hasto.

Dirangkum detikcom, Hasto tiba di gedung KPK pada Kamis (20/2/2025) pukul 09.53 WIB. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya. Sebelum memasuki lobi KPK, Hasto sempat mengepalkan tangan.

"Saya sudah siap lahir batin (jika langsung ditahan)," jawab Hasto saat ditanyai kesiapannya jika langsung ditahan KPK oleh wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Pemeriksaan Hasto ini merupakan yang kedua kalinya setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba di Gedung KPK (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Hasto meyakini ada agenda politik terkait kasus yang menjeratnya. Ia pun lagi-lagi menyampaikan penetapannya sebagai tersangka merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

"Sehingga kalau penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar," pungkasnya.

Di luar gedung KPK, terjadi dinamika. Sejumlah kader dan simpatisan PDIP melakukan demonstrasi menuntut Hasto dibebaskan.

Bendera bergambar banteng dikibarkan. Ada pula mobil komando. Unjuk rasa ini juga dikawal oleh Satgas Cakra Buana PDIP, semacam kelompok pengamanan di dalam partai tersebut.

Dari kubu lain, muncul massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Tangkap Hasto Kristiyanto (Gertak). Massa Gertak datang dari sisi kiri gedung KPK.

"Mendesak KPK menangkap Hasto Kristiyanto sekarang juga," demikian isi spanduk yang dibawa massa.

Karena berpotensi terjadi gesekan, polisi berjaga memisahkan kedua kelompok massa.

Hasto Ditahan KPK

Setelah 8 jam berlalu, tepatnya pukul 18.08 WIB, Hasto keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2. Hasto menapaki satu per satu tangga dikawal dua petugas KPK.

Hasto tak lagi mengenakan jas, namun ia memakai rompi tahanan KPK berwarna oranye. Tangan Hasto juga terlihat terbogol. Hasto melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah awak media.

Oleh petugas KPK, Hasto digiring ke ruangan konferensi pers sekitar pukul 18.15 WIB. Ia ditampilkan di hadapan para jurnalis yang sudah menunggu sejak pagi.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenakan rompi tahanan (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Lagi, Hasto tersenyum sambil mengepalkan tangan ketika masuk ruang konferensi pers. Momen ini diabadikan oleh para wartawan.

Hasto lalu dihadapkan ke dinding. Ia persis berada di belakang Ketua KPK Setyo Budiyanto yang tengah duduk di hadapan meja konferensi pers.

Beberapa saat kemudian, Hasto dibawa lagi keluar ruangan konferensi pers. Saat itu lah, Hasto memamerkan tangannya yang terborgol. Senyuman juga terpancar dari wajahnya.

Kemudian, petugas KPK menggiring Hasto ke dalam mobil tahanan. Awak media juga sudah menunggu Hasto di depan lobi KPK.

Begitu Hasto keluar gedung, para wartawan mengerubungi Hasto. Pada kesempatan itu, Hasto menyatakan menerima segala konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak.

"Karena Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto.

Dia juga menyampaikan penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali. "Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," pungkasnya.

Hasto ditahan selama 20 hari terhitung pada Kamis, 20 Februari 2025 sampai 11 Maret 2025. Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Begitu Hasto ditahan, massa dari Gertak yang sedari siang berdemonstrasi langsung membentangkan spanduk di jalanan. Seketika mereka sujud syukur.

"Kita menang kawan-kawan, kita sujud syukur," ucap orator dari Gertak.

Gejolak berbeda dialami massa dari kader dan simpatisan PDIP. Kader PDIP, Adian Napitupulu naik ke atas mobil komando untuk berorasi.

"Peristiwa seperti ini berkali-kali dialami PDIP, berkali kali dihajar kiri dan kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini," kata Adian di atas mobil komando.

Berkali-kali Hasto menyebut kasus yang menjeratnya itu termasuk politisasi. KPK tegas menyatakan proses hukum sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum," kata Setyo saat menjawab pertanyaan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Keterlibatan Hasto di Kasus Harun Masiku

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat Pergantian Antarwaktu (PAW).

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK Jakarta. Mereka menuntut KPK serius mengejar dan menangkap tersangka korupsi Harun Masiku. Foto: Ari Saputra/detikcom

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur. Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Simak Video: Senyum dan Kepalan Tangan Hasto Usai Berompi Oranye KPK

(isa/dhn)

JAKARTA, investor.id - PT Bukalapak.Com Tbk (BUKA) tegas mempertahankan posisi hukumnya dalam sidang lanjutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Harmas Jalesveva (Harmas) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam persidangan yang digelar pada 19 Februari 2025, agenda utama adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak sebelum memasuki tahap pembacaan putusan. Namun, secara mendadak, Harmas memutuskan untuk mencabut permohonan PKPU yang telah diajukannya.

Meski demikian, BUKA tetap mengharapkan agar majelis hakim melanjutkan proses persidangan dan memberikan putusan atas perkara ini. BUKA menilai bahwa putusan dari majelis hakim sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga transparansi bagi dunia usaha, terutama dalam konteks penyelesaian perkara hukum ini.

Anggota Komite Eksekutif BUKA, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa pencabutan permohonan PKPU oleh Harmas semakin memperjelas lemahnya dasar hukum permohonan tersebut.

“Sejak awal, kami telah melihat bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa tuduhan terhadap BUKA tidak berdasar. Oleh karena itu, kami tetap berharap majelis hakim tetap memberikan putusan atas perkara ini, meskipun Harmas telah mencabut permohonannya,” ujar Kurnia dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (22/2/2025).

Kondisi Operasional Stabil

Lebih lanjut, Kurnia menekankan bahwa pencabutan permohonan ini tidak seharusnya dijadikan celah untuk menghindari tanggung jawab hukum atau penyalahgunaan upaya hukum yang ada tanpa dasar yang jelas.

“Kami meminta agar majelis hakim tetap membacakan putusan atas perkara ini demi memberikan kepastian hukum yang jelas bagi BUKA. Sebagai perusahaan terbuka, kami memiliki tanggung jawab besar kepada para pemangku kepentingan, terutama para pemegang saham, untuk memastikan bahwa setiap proses hukum yang kami hadapi memiliki kepastian dan transparansi,” tambahnya.

Dengan adanya pencabutan permohonan PKPU ini, terang Kurnia, BUKA menegaskan kembali bahwa perusahaan tetap dalam kondisi operasional yang stabil dan memiliki posisi keuangan yang kuat. Namun, perusahaan tetap berharap majelis hakim dapat memberikan putusan resmi atas perkara PKPU ini agar tidak terjadi spekulasi dan misinformasi di masyarakat mengenai posisi hukum BUKA.

“Kami akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kami tetap terlindungi sesuai hukum yang berlaku. Kami juga ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang menyalahgunakan mekanisme hukum untuk kepentingan tertentu tanpa dasar yang jelas. Kami percaya pada proses hukum yang adil, dan oleh karena itu, kami menantikan putusan resmi dari majelis hakim,” tutup Kurnia.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Akademisi berkumpul dalam sebuah diskusi membicarakan pentingnya koordinasi penyidik dan penuntut dalam revisi KUHAP. Para akademisi menilai revisi KUHAP dan KUHP harus selaras 'dominus litis' sebagai bentuk supervisi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

Diskusi ini bertajuk 'Kebaruan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP: Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan'. Diskusi ini diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jumat (21/2), sejumlah hal mengenai aspek pembaruan sistem peradilan menjadi sorotan, salah satunya peran dominus litis dalam KUHAP baru.

Para akademisi yang bicara dalam diskusi itu adalah dosen hukum acara pidana Universitas Indonesia Dr Febby Mutiara Nelson, dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dr Selamat Widodo, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof Hibnu Nugroho. Awalnya mereka bicara mengenai dominus litus yang artinya "penguasa perkara" atau "pihak yang mengendalikan jalannya perkara."

Para akademisi menilai perlu keseimbangan antara jaksa penuntut umum dengan hak tersangka, kepentingan korban, dan kepastian hukum. Prinsip Due Process of Law, yang menekankan kualitas dalam proses hukum, menjadi fondasi dalam sistem peradilan yang baru. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.

"KUHAP harus mengalami revisi agar selaras dengan pendekatan KUHP Nasional, terutama dalam hal supervisi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Penguatan hubungan ini akan mencegah kesalahan prosedural, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan memenuhi standar hukum yang jelas," ujar Dr Febby Mutiara dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (22/2/2025).

Selain itu, dia juga menekankan KUHAP juga perlu mengintegrasikan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan dalam satu sistem yang lebih terpadu. Dia berharap dengan begitu proses peradilan bisa lebih efisien.

"Dengan sistem yang lebih sinkron, proses peradilan diharapkan lebih efisien dan transparan, serta menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat merugikan para pihak," sambungnya.

Sementara itu, dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Dr Selamat Widodo menilai peran jaksa sebagai 'dominus litis' sangat krusial dalam sistem peradilan pidana. Menurutnya di negara-negara dengan sistem hukum yang kuat seperti Jerman dan Jepang, jaksa memiliki peran dominan dalam memastikan bahwa penyidikan hingga penuntutan dilakukan sesuai prinsip hukum yang adil.

Sedangkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Prof Hibnu Nugroho menilai keselarasan peran antara penyidik dan penuntut umum adalah langkah strategis. Dia meyakini jika penyidik dan penuntut berkoordinasi secara optimal dapat mewujudkan asas peradilan cepat dan biaya ringan.

"Oleh karena itu, penyelarasan peran antara penyidik dan penuntut umum melalui konsep dominus litis menjadi langkah strategis dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dengan mengurangi duplikasi kerja antara penyidik dan penuntut umum," katanya.

Lebih lanjut, Hibnu menggarisbawahi dominus litis juga memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum. Dia berharap sinergi antara penyidik dan penuntut optimal.

"Hal ini sekaligus memastikan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan telah melalui proses penyidikan yang benar dan berbasis bukti yang kuat. Selain itu, penerapan dominus litis juga memungkinkan adanya peningkatan koordinasi lintas lembaga," jelas Hibnu.

"Keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga melibatkan pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan berbagai elemen lain dalam sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antar-lembaga agar tujuan utama peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan dapat terwujud," sambungnya.

(zap/dhn)

Kota Bengkulu (ANTARA) - Universitas Hazairin (Unihaz) Bengkulu menonaktifkan Dekan Fakultas Hukum (FH) yaitu Alauddin terkait kasus penipuan yang dialami oleh 93 mahasiswa yang gagal berangkat melaksanakan kegiatan praktik kerja industri (Prakerin) ke Malang dan Yogyakarta pada Senin (17/2/2025).

"Kita bicara ini harus berdasarkan keterangan-keterangan, investigasi, dan hasil rapat itu pasti ada hal-hal yang menyebabkan keputusan ini bisa keluar," kata Rektor Unihaz Bengkulu, Arifah Hidayati, di Kota Bengkulu, Jumat.

Ia mengatakan dinonaktifkannya Dekan Fakultas Hukum Unihaz Bengkulu tersebut bukan karena adanya dugaan aliran dana sebesar Rp45 juta yang dikirim oleh pihak CV Lautan Biru Nusantara (LBN) sebagai pihak penyedia jasa perjalanan yang digunakan oleh Fakultas Hukum untuk melakukan kegiatan prakerin.

Namun, dinonaktifkannya Dekan tersebut karena beberapa alasan sehingga pihak Yayasan Semarak Bengkulu yang bertanggung jawab atas Unihaz Bengkulu.

"Saya pikir bukan itu, jadi tentunya dalam aturan kepegawaian kita, dalam aturan organisasi yang ada di Unihaz ini, secara komprehensif dan rumit. Jadi bukan karena itu Dekan dinonaktifkan," kata dia.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unihaz Bengkulu, Alauddin, mengatakan uang Rp45 juta tersebut ada dan masih disimpan di Fakultas. Selain itu, uang tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk keperluan oleh-oleh para dosen yang mengantar, termasuk untuk pihak kampus saat sudah tiba di lokasi Prakerin yaitu di Malang dan Yogyakarta.

"Saya tetap tegar, dan apapun risiko yang saya hadapi, karena jabatan itu amanah, tapi kalau prosedur tidak sesuai dengan aturan, saya pasti akan melakukan gugatan. Sejauh ini saya menerima dengan lapang dada," kata dia.

Sebelumnya, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, melakukan pengamanan atau penahanan terhadap dua pimpinan jasa perjalanan Lautan Biru Nusantara (LBN), yaitu Direktur berinisial FL dan Pembantu Direktur berinisial TL yang merupakan suami istri.

Penahanan tersebut dilakukan setelah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Bengkulu menerima laporan dari salah satu dosen Universitas Dehasen (Unihaz) Bengkulu terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh dua oknum tersebut yang menyebabkan 93 mahasiswa Fakultas Hukum gagal berangkat untuk prakerin ke Provinsi Yogyakarta dan Kota Malang.

Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa keduanya telah menyerahkan uang sebesar Rp211 juta kepada pihak ketiga untuk mengurus pembelian tiket pesawat untuk keberangkatan mahasiswa dan dosen Unihaz, dengan total uang mencapai Rp531 juta kepada pihak agen jasa perjalanan untuk biaya pesawat, biaya perjalanan bus, dan biaya penginapan.

JAKARTA, iNews.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bereaksi terkait kabar vokalis Band Sukatani dipecat dari pekerjaannya sebagai guru sekolah dasar (SD). Pemecatan ini diduga terkait lagu Bayar Bayar Bayar yang berujung permintaan maaf terbuka kedua personel band tersebut kepada institus Polri dan Kapolri.

Respons tersebut diungkap Menteri HAM lewat unggahan akun X @NataliusPigai2. Dia juga menyematkan foto vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriyati dalam postingannya.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tulis Pigai dikutip Sabtu (22/2/2025).

Menteri HAM ini juga meminta agar pemcetan tersebut dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.

"(Sukatani dan Kepolisian - sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tulisnya lagi.

Sebelumnya, beredar kabar vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriyati dengan nama panggung Twister Angel dipecat dari pekerjaannya. Kabar ini viral di media sosial di tengah dukungan netizen terhadap kedua personel band punk yang belum lama ini membuat permintaan maaf terbuka karena lagu Bayar Bayar Bayar.

Vokalis perempuan berjilbab dan berkacamata tersebut tercatat sebagai guru sekolah dasar (SD) di Banjarnegara, Jawa Tengah. Netizen yang mengulik informasi tentangnya juga menemukan fakta jika status guru Novi Citra sudah tidak aktif.

Muncul dugaan Novi Citra telah dipecat sebagai guru SD. Hal ini berkaitan dengan permintaan maaf mereka ke publik yang ditengarai karena ada unsur intimidasi dari insitusi yang dikritik dalam lirik lagunya.

"Personil Sukatani dipecat sebagai guru? gila ini," tulis akun X @arman_dhani dikutip Sabtu (22/2/2025).

Netizen lain kemudian mengunggah tangkapan layar data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Pada data tersebut terdapat nama Novi Citra dengan status pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sudah tidak aktif. 

"Dapodiknya tidak aktif dapodik, jadi dia sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut," tulis @wijimoharwan.

Diketahui, Band Sukatani sebelumnya meminta maaf secara resmi atas lagu mereka yang dinilai telah menyinggung Polri. Permohonan maaf itu juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara khusus.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dua personelnya yakni Sukatani Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel.

"Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan," kata Alectroguy dalam video yang diunggah di Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2/2025).

Sukatani merupakan sebuah band indie pendatang baru, siap mengguncang blantika musik Indonesia dengan gaya musik mereka yang unik dan lirik penuh makna. 

Terbentuk dari sekumpulan anak muda kreatif yang memiliki latar belakang musik berbeda, Sukatani menawarkan perpaduan antara musik rock alternatif, pop dan sentuhan elektronik yang segar. 

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan terborgol, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turun dari lantai 2 Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan (Jaksel). Ia menapaki satu per satu 'tangga keramat' dengan dikawal dua petugas KPK.

Tangga yang menghubungkan antara lobi dengan ruang pemeriksaan di lantai 2 itu ternyata punya cerita tersendiri. Tangga tersebut tak bisa sembarang dilalui orang karena berada di titik zona merah.

Lantai 2 gedung KPK merupakan ruang pemeriksaan. Jumlahnya ada 72 ruang pemeriksaan. Sehingga hanya orang-orang tertentu yang boleh melewati 'tangga keramat' tersebut, seperti saksi, pengacara, dan tersangka.

Sementara, penyidik KPK tidak melewati tangga itu untuk menuju lantai 2. Mereka melewati akses lain untuk meminimalisir pertemuan antara penyidik KPK dengan saksi atau tersangka.

Jika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik KPK akan membawa tersangka keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2 menuruni 'tangga keramat' itu.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Tangga tersebut hanya tertutup tembok kaca tembus pandang. Wartawan yang berada di ruangan media center lantai 1 bisa melihat jelas para tahanan berompi oranye yang sedang menapaki 'tangga keramat' tersebut.

Biasanya, para tahanan itu digiring ke mobil tahanan yang sudah terparkir di depan lobi gedung KPK. Tapi bisa juga para tahanan diarahkan ke ruangan konferensi pers untuk ditampilkan di depan awak media.

Salah satu tahanan KPK yang baru saja menapaki 'tangga keramat' itu adalah Hasto Kristiyanto. Ia adalah tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Saat menuruni tangga, ia sempat melambaikan tangan kepada para jurnalis yang merekam momen tersebut. Hasto sendiri langsung digiring ke ruangan konferensi pers untuk ditampilkan sejenak di hadapan para jurnalis.

Keterlibatan Hasto di Kasus Harun Masiku

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat Pergantian Antarwaktu (PAW).

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur. Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

(isa/dhn)

London -

Arsenal enggan membahas duel Manchester City vs Liverpool dulu. Ada tugas tak mudah yang menanti yakni meraup tiga poin atas West Ham United.

Kesempatan penting hadir buat Arsenal pekan ini. Klub berjuluk The Gunners itu berpeluang memangkas selisih dengan Liverpool menjadi lima poin saja.

Itu setelah Liverpool ditahan imbang Aston Villa pada tengah pekan. Selisih antara Arsenal di posisi dua klasemen dengan Liverpool yang memimpin saat ini di angka delapan poin.

Tiga poin atas West Ham United di Emirates Stadium, Sabtu (22/2/2025) malam WIB, akan memberikan tekanan lebih ke Liverpool. Apalagi Liverpool ditunggu partai sulit di markas Mancheter City, Minggu (23/2) malam WIB besok.

"Saya melihat sebuah kesempatan untuk kami terus menang dan menjaga laju menuju tujuan yang kami inginkan di akhir musim, yakni juara. Cuma itu yang bisa kami jadikan fokus," ungkap Manajer Arsenal Mikel Arteta dikutip Football365.

"Kami harus melakukan tugas kami. Ini akan jadi tugas yang sulit. Kalau kami berhasil melakukannya, kami akan memantau pertandingan hari Minggu itu (Liverpool dengan Manchester City)."

"Masih ada 13 pertandingan lagi, ada banyak yang perlu dimainkan. Kami harus ada di persaingan. Kami sangat berpengalaman di Premier League dan tahu betapa sulitnya setiap lawan."

(raw/aff)

JAKARTA - Demo Indonesia Gelap menjadi tema panas di berbagai kota. Pemicu utama diawali dari masalah ekonomi sampai kebebasan berbicara yang dianggap dibatasi dan gaya komunikasi yang kurang diterima akal sehat oleh rakyat.

Menurut pakar hukum Prof Henry Indraguna, ada banyak alasan di balik peristiwa tersebut. "Salah satu alasan adalah masalah ekonomi. Ketika harga-harga barang naik, lapangan pekerjaan terbatas mengakibatkan banyak pengangguran. Lalu terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, tentu saja rakyat merasa tertekan sehingga demo yang dilakukan mahasiswa sebagai amplifikasi suara," ujar Henry, Sabtu (22/2/2025).

?Kondisi masyarakat yang sesungguhnya adalah reason yang wajar diteriakkan kepada penguasa," tambahnya.

Dia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dijadikan preferensi tepat untuk menyiasati cupetnya fiskal. Tentu kebijakan pemerintah ini memicu protes masyarakat yang tak berpihak kepada mereka, sebagai kelas berpenghasilan rendah bahkan susah hidup. Terlebih kalau pengeluaran sehari-hari makin berat. Ini terjadi ketika daya beli turun.

Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan sosial juga menjadi masalah bangsa ini. Negara belum mampu berlaku adil untuk menghukum berat dan memiskinkan para perampok uang rakyat karena tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara masih banyak rakyat yang belum mendapatkan penghidupan yang layak dan manusiawi sebagai warga bangsa yang bermartabat di negeri yang sudah merdeka 79 tahun ini.

"Berbagai saluran untuk protes ternyata juga belum mendinginkan suasana. Selain itu persoalan penegakan hukum terutama korupsi, juga ikut memperburuk situasi. Sehingga rakyat menilai bahwa negara belum berlaku adil untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia seperti amanah konstitusi," ungkap Henry.

"Pemerintah kita lihat sudah berusaha sekuat kemampuan mewujudkan hal ini. Tentu ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sehingga apa yang dilakukan pemerintah belum dianggap cukup bijaksana untuk berpihak kepada rakyatnya," lanjutnya.

Henry menawarkan beberapa solusi untuk meminimalisir unjuk rasa, agar tak sampai anarkistis dan malah merugikan kepentingan umum.

"Pertama adalah semua penyelenggara negara dari Presiden hingga pemerintahan paling bawah harus dapat melahirkan pengelolaan uang rakyat secara transparan memberikan pelayanan publik. Prinsipnya, pemerintah perlu lebih terbuka soal bagaimana dana negara digunakan dan pastikan tidak ada yang disalahgunakan," ujarnya.

Kedua, fokus kerja pemerintah harus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan yang benar-benar mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang padat karya, memberikan bantuan UMKM, serta memberi perhatian lebih pada rakyat yang benar-benar terhimpit oleh kondisi ekonomi. Kebijakan yang lebih inklusif dan merata bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial," kata Henry.

Yang terakhir, penyebab utama semua adalah kebuntuan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan pembantu Presiden antara satu dengan lainnya tidak konsisten bahkan sering terperangkap kepentingan ego masing-masing kementerian atau lembaga. Sehingga dianggap rakyat bahwa kebijakan yang diambil Kepala Negara malah tidak berpihak kepada rakyat.

Henry masih percaya bahwa Presiden merekrut banyak staf khusus tentu dimaksudkan untuk memudahkan berkomunikasi dengan publik.

"Kebijakan itu mestinya perlu disosialisasikan secara masif dengan bahasa masyarakat, bukan bahasa pemerintah. Bahasa yang sederhana, lugas, genuine, dan mudah dipahami rakyat. Pertanyaannya, staf-staf khusus dan staf ahli kementerian yang banyak itu, sudahkah melakukan riset dan menjalankannya. Jangan-jangan mereka malah gagap tidak paham tentang job descriptionnya. Lalu demi untuk bisa dinilai bisa kerja malahan mengeluarkan statement bahkan kebijakan yang blunder bagi rakyat," ujarnya.

Menurut Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini, edukasi yang baik akan membantu masyarakat memahami tujuan dari kebijakan tersebut dan ini mengurangi potensi protes yang berujung pada demonstrasi.

Demo Indonesia Gelap merupakan bentuk ekspresi pesimisme masyarakat. Sekarang tugas pemerintah adalah mengubah pesimisme itu menjadi optimisme.

"Ini hanya bisa terwujud jika kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Akan lebih baik bekerja nyata daripada membuat statement-statement yang berujung blunder," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).