Mataram (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menitipkan penahanan mantan Bupati Lombok Barat yang menjadi tersangka ketiga dalam kasus dugaan korupsi dalam kerja sama operasional (KSO) pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

"Hari ini dilakukan penahanan pertama terhadap yang bersangkutan hingga 20 hari ke depan di Rutan Praya," kata Penyidik Kejati NTB Hasan Basri di Mataram, Senin.

Hasan menyampaikan pihaknya menerapkan penahanan berbeda dengan tersangka lain yang biasanya dititipkan di Lapas Kelas II A Lombok Barat.

"Ini dilakukan ada maksud dan tujuan, kenapa enggak di Kuripan (Lapas Kelas II A Lombok Barat)? Karena di sana sudah ditempatkan satu tersangka inisial LAS (Lalu Azril Sopando) dan untuk satu tersangka lagi, Isabel Tanihaha di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, makanya yang sekarang Zaini Arony di Rutan Praya," ujarnya.

Penyidik kejaksaan melakukan penahanan terhadap mantan Bupati Lombok Barat dua periode tersebut usai ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelum menjalani penahanan, Zaini Arony menjalani pemeriksaan di Gedung Kejati NTB mulai pukul 09.00 hingga 17.00 Wita. Zaini hadir ke hadapan penyidik kejaksaan dengan pendampingan kuasa hukum.

Sebagai tersangka, Zaini Arony dikenai Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejati NTB dalam penyidikan kasus ini sudah menetapkan tiga tersangka.

Selain Zaini Arony, dua tersangka sebelumnya adalah Isabel Tanihaha yang merupakan mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera bersama mantan Direktur Utama PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopandi yang masih menjalani pidana atas perkara pertama dari aset Lombok City Center (LCC).

Pihak kejaksaan menetapkan keduanya sebagai tersangka dengan menerapkan sangkaan pidana serupa dengan Zaini Arony.

Kejati NTB dalam penanganan kasus ini juga telah menyita objek perkara dugaan korupsi dalam KSO pemanfaatan aset Pemkab Lombok Barat berupa lahan seluas 8,4 hektare yang terdiri atas dua sertifikat HGB, yang menjadi lokasi bangunan bekas pusat perbelanjaan LCC di pinggir jalan utama provinsi di Gerimak, Kabupaten Lombok Barat.

Jaksa melakukan penyitaan dengan memasang plang pemberitahuan penyitaan oleh Kejati NTB di depan Gedung LCC.

Dasar pihak kejaksaan menyita aset yang masih dalam status agunan di Bank Sinarmas itu mengacu pada aturan bahwa aset pemerintah yang menjadi agunan di bank sudah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Untuk kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi dalam KSO pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Lombok berupa lahan seluas 8,4 hektare yang menjadi lokasi bangunan bekas pusat perbelanjaan LCC pada tahun 2013, kejaksaan merilis sedikitnya Rp39 miliar berdasarkan hasil audit akuntan publik.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Mahmoud Mardawi seorang pejabat senior pejuang kemerdekaan Palestina Hamas menyatakan pada Ahad (23/2) bahwa Hamas tidak akan terlibat dalam pembicaraan apapun dengan Israel melalui para mediator terkait langkah apapun hingga para tahanan Palestina yang telah disepakati untuk dibebaskan pada Sabtu dibebaskan.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Telegram, Mardawi menambahkan bahwa tidak akan ada pembicaraan dengan musuh melalui mediator mengenai langkah apapun sebelum pembebasan tahanan Palestina yang telah disepakati untuk ditukar dengan tahanan dan mayat orang Israel yang dibebaskan pada Sabtu.

“Para mediator harus mewajibkan musuh untuk melaksanakan kesepakatan tersebut,” kata Mahmoud Mardawi, dikutip dari halaman Palestine Chronicle, Senin (24/2).

Selama hari Kamis dan Sabtu, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, menyerahkan 10 tahanan Israel, termasuk enam orang yang masih hidup kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk diserahkan kepada Tel Aviv sebagai bagian dari kesepakatan yang mengatur pembebasan 620 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

Meskipun Hamas telah memenuhi komitmennya di bawah perjanjian tersebut, Israel masih belum membebaskan para tahanan Palestina.

Pada Ahad (23) pagi, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dalam sebuah rilis bahwa keputusan untuk menunda pembebasan tahanan Palestina akan terus berlanjut hingga kelompok berikutnya diamankan, tanpa apa yang disebutnya sebagai “upacara yang memalukan.”

Semarang, iNewsSoloraya.id – Lapas Kelas I Semarang bekerja sama dengan Polda Jateng menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas oleh seorang pengunjung. 

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso menjelaskan bahwa penangkapan ini bermula dari koordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah mengenai informasi bahwa ada seorang pengunjung bernama Hery Supriyanto yang diduga akan menyelundupkan narkoba saat membesuk seorang napi bernama Nursila Adi Jaya.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, kami langsung berkoordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda Jateng. Pada Rabu, 12 Februari 2025, sekitar pukul 10.15 WIB, petugas melakukan pemantauan terhadap pengunjung yang bersangkutan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan barang bukti berupa kristal putih yang diduga sabu seberat 29,17 gram (bruto) dan ekstasi yang telah dihancurkan seberat 3,04 gram (bruto). Narkoba tersebut diselundupkan dengan modus disembunyikan di dalam anus pengunjung," ujar Mardi Santoso, Senin (24/2).

Kemudian, baik napi maupun pengunjung langsung diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

"Kami akan terus berupaya memperketat pengawasan terhadap masuknya barang terlarang ke dalam lapas. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kami dalam memberantas peredaran narkoba di dalam lapas. Kami akan terus meningkatkan sinergi dengan instansi terkait untuk mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang,” ujarnya.

Dengan keberhasilan pengungkapan kasus ini, Lapas Kelas I Semarang berharap dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba menyelundupkan narkoba ke dalam lingkungan pemasyarakatan. 

Pihak lapas juga mengimbau masyarakat untuk terus memberikan informasi jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran hukum.

Editor : zainal arifin

Hingga Februari 2025, pihaknya sudah melakukan deportasi kepada tiga WNA. Tiga WNA itu, satu orang merupakan warga Taiwan dan dua orang merupakan warga Malaysia

Singkawang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang, Kalimantan Barat mendeportasi dua warga negara asing (WNA) asal negara Malaysia yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi.

"Dua warga negara Malaysia ini diduga masuk ke Indonesia, tepatnya di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tanpa dokumen yang sah," kata Kasi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang, Achmad Aswira, di Singkawang, Kalbar, Senin.

Dua warga negara Malaysia ini sebelumnya ditangkap oleh Polres Singkawang, kemudian dilakukan serah terima WNA kepada Kantor Imigrasi Singkawang pada 14 Februari 2025.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua warga negara Malaysia ini datang ke Kota Singkawang dengan tujuan untuk menonton Festival Cap Go Meh, namun keduanya tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan saat masuk ke Indonesia," ujarnya.

Keduanya diduga masuk ke Kota Singkawang secara ilegal. Terhadap kedua warga negara Malaysia ini, Kantor Imigrasi Singkawang telah memberikan tindakan administrasi Keimigrasian berupa deportasi dan pengusulan untuk masuk dalam daftar cegah tangkal (cekal) ke Indonesia.

Hingga Februari 2025, kata Wira, pihaknya sudah melakukan deportasi kepada tiga WNA.

"Tiga WNA itu, satu orang merupakan warga Taiwan dan dua orang merupakan warga Malaysia," ujarnya.

Pelanggarannya berbeda, untuk yang warga Taiwan diduga tinggal di Indonesia melebihi izin tinggal, sedangkan dua warga Malaysia diduga masuk ke Indonesia tidak memiliki dokumen yang sah.

Pewarta: Narwati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang bekerja sama dengan Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah (Jateng) menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi ke dalam lapas. Pelaku berusaha mengelabui pemeriksaan petugas dengan menyelundupkan barang bukti tersebut melalui anus.

Penyelundupan ini dilakukan oleh seorang pembesuk narapidana di Lapas Kelas I Semarang. Awalnya, petugas mencurigai gerak-gerik pelaku bernama Heri Supriyanto dan berhasil menemukan sabu seberat 30 gram yang dikemas dalam enam kantong plastik serta bubuk ekstasi seberat 3,4 gram yang disembunyikan di dalam pipa kecil dan dibungkus dengan kondom.

Narkoba tersebut dipesan oleh Nursila Adijaya, seorang warga binaan Lapas Kelas I Semarang. Nursila yang merupakan narapidana kasus narkoba, memesan barang tersebut melalui rekannya untuk dibawa ke dalam lapas. 

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso mengungkapkan, pelaku sebelumnya telah berhasil menyelundupkan narkoba ke dalam lapas satu kali.

"Barang itu dimasukkan melalui dubur (anus). Beratnya itu 29,17 gram untuk sabu dan 3,4 gram  ekstasi yang sudah dibuat bubuk," ujar Kalapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso.

Kasus penyelundupan ini kemudian dilimpahkan ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk penyidikan lebih lanjut. Barang bukti berupa paket sabu dan bubuk ekstasi telah disita. 

Editor : Ahmad Antoni

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Danantara, Rosan Roeslani, memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tetap harus patuh pada ketentuan hukum di Indonesia.

Hal ini merespons anggapan sejumlah pihak yang menyebut Danantara tidak dapat diperiksa atau diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena mengadopsi ketentuan Undang-Undang atau UU BUMN.

"Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita ini harus diluruskan," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Terlebih, Danantara akan diawasi oleh banyak pihak;

bahkan, kata Rosan, Danantara akan menjadi badan yang paling banyak diawasi.

Tidak hanya itu, Rosan dan seluruh jajaran BPI Danantara juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Presiden tentu akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan badan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam rangka memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," ucapnya.

Saat meluncurkan Danantara, Presiden Prabowo Subianto mengakui ada pihak yang meragukan keberhasilan Danantara.

Menurutnya, keraguan itu wajar mengingat ini pertama kalinya Indonesia memiliki badan pengelola investasi dengan nilai besar.

Transparansi pengelolaan tentu akan menjadi perhatian utama.

"Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya," kata Prabowo, Senin (24/2/2025).

Pemerintah menargetkan total aset yang akan dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun.

Pada tahap awal, investasi awal Danantara mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun.

Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran pemerintah.

Prabowo menegaskan BPI Danantara harus dikelola dengan hati-hati, transparan, dan diawasi secara ketat.

Danantara tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai aset nasional yang menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan.

"(Danantara) harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," tuturnya.

Sebagai informasi, salah satu pihak yang menyatakan Danantara tidak diperiksa KPK dan BPK ialah Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam.

Piter menuturkan, nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN.

"Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak 'diproses' atau 'diperiksa' oleh BPK, oleh KPK," kata Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum," tambah dia.

Danantara, lanjutnya, akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara.

Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

"Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum," kata Piter.

Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P. Roeslani memastikan Danantara tak kebal hukum sehingga Danantara dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara peresmian BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Sementara itu, Rosan menyebut Danantara juga dapat diaudit BPK, terutama untuk penggunaan APBN terkait dengan program kewajiban layanan publik (PSO).

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami," kata Rosan.

Dalam sesi jumpa pers yang sama, Rosan menilai Danantara merupakan badan yang paling banyak diawasi karena semua terlibat, dan dirinya sebagai Kepala BPI Danantara melapor langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami lapor langsung kepada Bapak Presiden. Itu tidak ada yang paling, lebih tinggi lagi laporan pertanggungjawabannya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," sambung Rosan Perkasa Roeslani.

Rosan lantas menjelaskan bahwa Danantara punya sistem pengawasan berlapis.

Ia menegaskan komitmennya menjaga Danantara tetap terbuka dan transparan.

"Kami mempunyai struktur organisasi yang berlapis. Selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasihat, ada Oversight Committee juga, pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Etik, dan masih ada lagi yang lainnya untuk memastikan bahwa kami menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar," kata Rosan.

Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama menekan tombol yang menandai peresmian Danantara.

Dalam struktur organisasi BPI Danantara, Presiden Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau CEO Danantara (chief executif officer). Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.

Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.

Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Selain itu, Komite Pengawas BPI Danantara terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P. Roeslani memastikan Danantara tak kebal hukum sehingga Danantara dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara peresmian BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Sementara itu, Rosan menyebut Danantara juga dapat diaudit BPK, terutama untuk penggunaan APBN terkait dengan program kewajiban layanan publik (PSO).

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami," kata Rosan.

Dalam sesi jumpa pers yang sama, Rosan menilai Danantara merupakan badan yang paling banyak diawasi karena semua terlibat, dan dirinya sebagai Kepala BPI Danantara melapor langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami lapor langsung kepada Bapak Presiden. Itu tidak ada yang paling, lebih tinggi lagi laporan pertanggungjawabannya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," sambung Rosan Perkasa Roeslani.

Rosan lantas menjelaskan bahwa Danantara punya sistem pengawasan berlapis.

Ia menegaskan komitmennya menjaga Danantara tetap terbuka dan transparan.

"Kami mempunyai struktur organisasi yang berlapis. Selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasihat, ada Oversight Committee juga, pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Etik, dan masih ada lagi yang lainnya untuk memastikan bahwa kami menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar," kata Rosan.

Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama menekan tombol yang menandai peresmian Danantara.

Dalam struktur organisasi BPI Danantara, Presiden Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau CEO Danantara (chief executif officer). Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.

Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.

Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Selain itu, Komite Pengawas BPI Danantara terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Artis peran Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap dokter Reza Gladys.

Kabarnya, Nikita Mirzani akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada hari ini, Senin (24/2/2025), di Polda Metro Jaya.

Awalnya, informasi mengenai pemeriksaan ini disampaikan oleh Nikita melalui siaran langsung di TikTok.

“Senin kita akan BAP sebagai tersangka. Jadi, Senin buat teman-teman wartawan yang mau datang, silakan,” kata Nikita dalam siaran langsung tersebut.

Namun, dalam siaran langsung terbarunya, Nikita menyatakan berhalangan hadir karena ada pekerjaan.

“Yang pasti, utamakan kerjaan dulu karena mau Lebaran. Pasti kan para pekerja atau pegawai itu pada minta THR. Kalau THR Lebaran kan ngasihnya harus full, jadi kerja dulu biar bisa kasih THR,” ucap Nikita.

“Memang enggak datang, memang ada syuting hari ini. Sudah dijadwalkan sejak Januari, jadwalnya sudah masuk,” tambahnya.

Saat dikonfirmasi kembali kepada Fahmi Bachmid, kuasa hukum Nikita, ia memberikan jawaban.

“Enggak, kalau saya enggak ada di sana berarti enggak ada apa-apa. Kuncinya tuh aku, kalau aku ada, berarti ada pemeriksaan, kalau enggak ada, berarti enggak ada. Ngapain capek-capek,” kata Fahmi saat dihubungi wartawan, Senin.

Lebih lanjut, pihak kepolisian juga belum memberikan konfirmasi terkait pemeriksaan Nikita Mirzani hari ini.

Diketahui, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Februari 2025.

Kabar mengenai status tersangka Nikita Mirzani disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi.

“Benar, saudari NM dan saudara IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan hasil gelar perkara,” kata Ade Ary.

Nikita dilaporkan oleh dokter Reza Gladys ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam laporan yang dibuat pada Selasa (3/12/2024), Nikita Mirzani disebut menjelek-jelekkan nama baik serta produk milik Reza saat melakukan siaran langsung di TikTok.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) pada Senin (24/2/2025). Sebelumnya pendirian Danantara menuai polemik di kalangan masyarakat luas, seiring Undang-Undang (UU) BUMN terbaru yang membuat seolah Danantara akan kebal hukum dan tidak bisa diaudit BPK atau pun KPK.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi lantaran DPR dapat melakukan investigasi dengan bantuan BPK, jika memang terjadi dugaan penyelewengan di dalam struktur Danantara.

Bahkan aparat penegak hukum lainnya juga bisa melakukan proses hukum, sepanjang mampu memberikan fakta penyalahgunaan. Salah satunya menyangkut pengambilan keputusan dengan melibatkan konflik kepentingan.

“Jadi menurut saya hal-hal semacam ini bisa direduksi kalau kita kemudian melihat pada bunyi dari UU BUMN yang baru ini sehingga menurut saya semuanya nanti tidak akan kebal hukum,” ujar Toto Pranoto dalam Investor Daily Talk, pada Senin (24/2/2025).

Toto menjelaskan, UU BUMN teranyar sudah cukup benderang untuk dipahami. Lantaran jika tidak, akan banyak direksi BUMN yang tidak berani melakukan aksi korporasi secara masif.

Pasalnya bila berkaca pada UU yang lama, mereka akan tersangkut dengan UU keuangan negara. Sebagai contoh, aksi korporasi yang menimbulkan kerugian akan dianggap bagian dari kerugian negara, yang bisa berakhir di ranah hukum pidana.

UU BUMN yang ada saat ini yang menerapkan business judgement rule (BJR), yang membuat setidaknya ada tiga kriteria utama pimpinan BUMN dalam menjalankan aksi korporasi.

Tiga Syarat

Tiga syarat tersebut diantaranya tidak ada konflik kepentingan, membuat perencanaan studi yang komprehensif, dan menyiapkan mitigasi paling optimal dalam aksi korporasi yang akan dibuat. Namun jika ketiga hal ini sudah terbukti dan ternyata aksi korporasi itu justru menimbulkan kerugian, maka itu disebut risiko bisnis.

“Saya kira dengan UU baru yang sekarang sudah diketuk palu itu maka kemudian mereka dilindungi dengan BJR bahwa mereka bisa melakukan aksi korporasi dengan memperhitungkan lebih jauh cara yang terbaik. Jadi kalau menurut saya tidak kebal hukum,” jelas Toto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan, Danantara harus dapat diaudit oleh siapa pun setiap saat. Hal ini ditekankannya saat peluncuran Danantara, Senin (24/2/2025) di Istana Merdeka, Jakarta.

Prabowo mengatakan, Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sangat hati-hati, dan transparan. Sebab, Danantara secara khusus didirikan untuk generasi penerus Indonesia.

“Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” kata Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BANDUNG, iNews.id - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota BandungEma Sumarna yang menjadi terdakwa kasus korupsi dipindah dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK, Jakarta ke Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Senin (24/2/2025). Pemindahan itu seiring jadwal sidang kasus korupsi pengadaan CCTV dan PJU-PJL Program Bandung Smart City.

Persidangan kasus korupsi ini diagendakan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (25/2/2025) besok. Dalam kasus ini, selain Ema, KPK juga menetapkan empat eks anggota DPRD Kota Bandung sebagai terdakwa, yaitu Riantono, Achmad Nugraha, Yudi Cahyadi dan Ferry Cahyadi. 

Kepala Rutan Kebonwaru Pance Daniel mengatakan telah menerima seorang tahanan KPK Ema Sumarna pada Senin (24/2/2025) pukul 09.58 WIB. Ema kini masih menjalani prosedur pengecekan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan.

"Rutan Kelas I Bandung telah menerima satu orang tahanan KPK atas nama Ema Sumarna," kata Karutan Kebonwaru, Senin (24/2/2025).

Dari hasil pemeriksaan, administrasi lengkap tanpa penahanan terputus. Selain itu dari pemeriksaan kesehatan, Ema mengidap penyakit diabetes sejak 2019 dan pemasangan ring jantung pada 2019 dan 2020.

"Tahanan tersebut (Ema Sumarna) dikirim ke Rutan Kelas I Bandung untuk menghadiri persidangan di PN Bandung tanggal 25 Februari," kata Pance.

Ema Sumarna akan ditahan di Rutan Kelas I Bandung hingga persidangan telah selesai dilaksanakan.

Sebelumnya, kasus korupsi pengadaan CCTV, PJU dan PJL menyeret Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal serta beberapa pihak swasta. Mereka telah divonis hukuman penjara. 

Editor: Donald Karouw

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menjamin lembaganya dapat diaudit oleh auditor dan lembaga penegak hukum. Rosan mengatakan tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

"Pertama, yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ya kan ada program PSO (public service obligation/kewajiban pelayanan publik)," kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Rosan meluruskan isu yang menyebutkan bahwa Danantara tidak bisa diaudit. Selain itu, badan pelaksana Danantara turut diawasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) yang diketuai oleh Erick Thohir.

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan. Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam rangka memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," ujarnya.

Dalam UU BUMN, diketahui struktur Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas bertugas mengawasi operasional Danantara yang dilakukan oleh badan pelaksana.

Dalam salah satu pasal, Danantara disebut sebagai badan pengelola investasi akan mendapatkan modal bersumber dari penyertaan modal negara dan sumber lain. Penyertaan modal dari negara sendiri dapat berasal dari dana tunai, pemberian barang milik negara, dan kepemilikan saham negara pada BUMN.

Modal Danantara sebagai badan pengelola investasi ditetapkan paling sedikit Rp 1.000 triliun. Modal itu bisa saja bertambah bila ada penambahan suntikan modal negara ataupun dari sumber lain.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini