REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum pidana, Hibnu Nugroho, mengatakan, revisi UU Kejaksaan bukan dalam konteks menambah kewenangan jaksa. Menurutnya, kepolisian dan kejaksaan merupakan satu kesatuan sistem penegakkan hukum.

“Jadi bukan dalam konteks penambahan kewenangan tetapi tanggung jawab bersama, karena kuncinya bagaimana penegak hukum baik kepolisian maupun jaksa membuat asas cepat dalam penyelesaian perkara,” kata Hibnu, Senin (24/2/2025).

Dijelaskannya, memang dalam differensinya, polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Tapi di negara hukum jaksa adalah dominus litis atau pengendali perkara.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, kata Hibnu, jaksa harus memastikan bukti yang disampaikan penyidik kepolisian harus siap untuk dinilai dalam pembuktian di pengadilan. “Jadi sebenarnya tidak perlu dipersoalkan karena ini asas koordinasi fungsional, bahwa sebenarnya polisi dan jaksa itu satu kesatuan sistem,” ungkapnya.

Hibnu mengatakan jangan ada ego sektoral terkait soal kewenangan kejaksaan dan kepolisian. “Itu untuk memastikan polisi dan kejaksaan merupakan satu kesatuan agar bukti memiliki nilai di persidangan. Pemberitahuan itu jangan hanya formil tetapi juga materiilnya,” kata dosen pengajar di kampus Universitas Jenderal Soedirman ini.

Perbedaaannya jika ada penguatan kewenangan di revisi UU Kejaksaan, menurut Hibnu, adalah jaksa lebih intensif dalam suatu pemeriksaan perkara. “Bagaimana agar perkara tidak bolak-balik, di situlah jaksa dalam suatu penyidikan sebagai jaksa peneliti. Itu namanya integralistik penyidikan,” papar Hibnu.

Terkait dengan gagasan PPNS langsung berkoordinasi dengan kejaksaan, Hibnu mengatakan, sebagai asas cepat tidak ada masalah. PPNS ini juga merupakan penyidik dalam bidangnya.

Dijelaskannya, saat ini polisi merupakan korwas dari para penyidik. Persoalannya belum tentu polisi memahami persoalan kehutanan, lingkungan, pertambangan, dan sebagainya. Lahirnya PPNS ini, kata Hibnu, untuk menjembatani tindak pidana khusus dalam lingkup departemen. “Kalau ke depan ada terobosan seperti itu juga tidak ada masalah, biar cepat. Polisi cuma mengkoordinasikan secara formal,” kata dia.

PADANG, KOMPAS.com - Calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Anggit Kurniawan Nasution, berencana mengadukan tindakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Langkah ini diambil untuk mencari keadilan dan kepastian hukum terkait putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta mendiskualifikasi dirinya.

Menurut kuasa hukum Anggit dari Kantor Hukum Lawfirm Soni Wijaya & Partners, Soni Wijaya, permasalahan mengenai kewajiban mengumumkan status terpidana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) hanya untuk pasangan calon yang divonis pidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun.

"Klien kami diberikan hak oleh UU untuk tidak mengumumkan status terpidananya, sehingga vonis diskualifikasi adalah bentuk kesewenangan dan kezaliman yang dilakukan oleh Majelis Hakim MK," ujar Soni saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/2/2025).

Soni juga mengkritik keputusan Majelis Hakim MK yang memutuskan memerintahkan KPU setempat untuk menggelar PSU. Menurutnya, itu adalah tindakan yang tidak elok dan bijaksana.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut dapat menciptakan preseden buruk yang mengacaukan kepastian hukum dalam proses pemilihan kepala daerah.

"Karena hal yang diatur oleh UU 'tidak perlu diumumkan', yang artinya adalah hak konstitusional yang diberikan UU itu sendiri terhadap klien kami malah dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk membatalkan suara hampir seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman," tambahnya.

Lebih lanjut, Soni menegaskan bahwa Majelis Hakim MK tidak berhak melarang Anggit untuk mengikuti proses PSU, mengingat kliennya tidak melanggar prosedur administratif.

Ia menekankan bahwa secara hukum, tidak pernah ada putusan pengadilan yang mencabut hak konstitusional Anggit untuk memilih dan dipilih.

"Jadi jelas Majelis Hakim MK telah melanggar UU tentang hak konstitusional klien kami," tegas Soni.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mendiskualifikasi Anggit Kurniawan Nasution sebagai calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, karena terbukti tidak jujur mengenai statusnya sebagai mantan terpidana kasus penipuan.

Keputusan ini diambil setelah MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Mara Ondak dan Desrizal, dalam perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Manokwari (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat pencari keadilan, seiring dengan kelengkapan sarana prasarana perkantoran yang baru.

"Dengan gedung baru yang megah ini, saya ingatkan semua jajaran untuk meningkatkan profesionalitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik," kata Kepala Kejati Papua Barat Muhammad Syarifuddin saat peresmian gedung kantor baru di Manokwari, Senin.

Dia menyebut gedung berkonsep arsitektur modern empat lantai seluas 8.506,28 meter persegi yang dibangun di atas lahan kurang lebih 30 ribu meter persegi atau 3 hektare, dipersembahkan untuk masyarakat.

Kejaksaan mengapresiasi pemerintah daerah di Papua Barat maupun Papua Barat Daya yang mendukung pembangunan infrastruktur selama kurun waktu 390 hari kalender kontrak kerja tahun jamak 2023-2024 (multy year) rampung sesuai dengan ekspektasi.

"Anggaran pembangunan kantor Rp117,335 miliar bersumber dari DIPA APBN Kejaksaan Agung. Tanahnya dihibahkan oleh Pemprov Papua Barat," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere menyebut, gedung baru Kejaksaan Tinggi sebagai simbol kehadiran negara dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang sejalan dengan visi pembangunan daerah.

Pemerintah daerah menyadari bahwa tantangan penegakan hukum di Papua Barat memiliki karakteristik yang khas, karena kondisi geografis dan sosiokuktural masyarakat yang beragam.

"Oleh karena itu, sinergisitas pemerintah daerah dan Kejaksaan menjadi kunci mewujudkan Papua Barat yang aman, damai, dan berkeadilan," ujar Ali Baham.

Dia berpesan agar seluruh jajaran Kejati Papua Barat memanfaatkan fasilitas gedung baru sebagai rumah keadilan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil dan bijaksana tanpa pandang bulu.

Meski demikian, pemerintah daerah berharap Kejaksaan dapat memperhatikan kearifan lokal dan nilai budaya orang asli Papua dalam kehidupan sehari-hari.

Kami melakukan secara holistik ini agar birokrasi itu menjadi lebih efektif di dalam melayani masyarakat.

Magelang (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menteri PANRB di Magelang, Senin, mengemukakan bahwa birokrasi merupakan mesin yang dapat mendukung pembangunan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak kepala daerah agar memperhatikan berbagai upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Rini menjelaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya menyangkut administrasi, melainkan merupakan langkah reformasi pemerintahan secara menyeluruh, mulai dari membangun struktur kelembagaan, manajemen kinerja, bisnis proses, hingga pelayanan publik yang memanfaatkan transformasi digital.

"Kami melakukan secara holistik ini agar birokrasi itu menjadi lebih efektif di dalam melayani masyarakat," kata Menteri PANRB saat menjadi pembicara pada retret/pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Ia mengutarakan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Hal ini mengingat banyaknya unit pelayanan publik yang berada di daerah daripada di pemerintah pusat.

Hal itu, kata dia, menandakan bahwa pemda merupakan pemberi layanan publik yang terdekat dan terbanyak kepada masyarakat.

"Jadi, baik tidaknya layanan kepada masyarakat itu tercermin dari birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat," jelasnya.

Menurut dia, saat ini ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik makin tinggi. Mereka menginginkan agar layanan berlangsung cepat dan mudah mengaksesnya.

Apabila pemda tidak dapat memenuhi harapan tersebut, kata dia, akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan yang prima akan lebih dipercaya dan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat.

"Pemimpin daerah tentunya menjadi panglima tertinggi di daerah dalam memimpin reformasi birokrasi," tegasnya.

Menteri PANRB menekankan bahwa mewujudkan reformasi birokrasi tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga komitmen dan arahan yang jelas dari para pemimpin, termasuk kepala daerah.

Menurut dia, keberhasilan kepala daerah dalam memimpin reformasi birokrasi akan membangun stabilitas politik dan menghasilkan layanan publik yang baik. Lebih dari itu, langkah ini juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Aksi Indonesia Gelap masih berlanjut di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan tiga tuntutan pada demonstrasi yang digelar di bawah jembatan flyover Jalan AP Pettarani, Senin (24/2).

Dalam aksinya mahasiswa menuntut agar Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan mengevaluasi seluruh program yang dijalankan pemerintah saat ini. Selain itu, mereka juga menuntut penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM.

Koordinator aksi, Yuwen mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak fokus pada penyelesaian berbagai macam kasus pelanggaran HAM terjadi selama ini.

"Prabowo Subianto justru mengeluarkan kebijakan yang menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden 1 Nomor Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025," kata Yuwen, Senin (24/2).

Mahasiswa menilai kebijakan pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada sektor pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Di dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN atau APBD, tetapi dengan hadirnya instruksi presiden ini, dana pendidikan untuk tahun 2025 tersisa 18 persen atau sekitar Rp 651,61 triliun," jelasnya.

Hal ini, kata Yuwen, menggambarkan kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga telah bertentangan dengan tujuan bernegara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Mahasiswa pun menuntut agar segera mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

"Cabut Inpres Nomor 1 tahun 2025, kemudian evaluasi seluruh program pemerintah dengan melibatkan partisipasi rakyat secara penuh dan bermakna dan menghentikan segala praktik perampasan ruang hidup serta perusakan lingkungan," katanya.

Aksi ini berdampak pada arus lalu lintas dari dan mengarah Jalan Tol Reformasi Makassar terhambat, akibat mahasiswa menutup seluruh ruas Jalan AP Pettarani dan Urip Sumohardjo.

Massa kemudian mengakhiri aksi unjuk rasa itu pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WITA. Lalu lintas di lokasi terpantau mulai lancar kembali.

Aksi mahasiswa di Makassar itu melanjutkan demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar secara maraton pekan lalu di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Yogyakarta.

Di Jakarta misalnya, dalam aksi pada Jumat (21/2) lalu, gabungan massa koalisi sipil dan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya terkait inpres efisiensi anggaran, tolak mutifungsi ABRI (TNI-Polri), cabut revisi UU Minerba, hingga menuntut reforma agraria.

Paris -

Konsulat Jenderal Rusia yang ada di kota pelabuhan Marseille, Prancis bagian selatan, diguncang ledakan. Otoritas Moskow menuntut penyelidikan penuh oleh otoritas Paris terhadap ledakan tersebut, yang menurut mereka tampak seperti serangan terorisme.

Laporan media lokal Prancis, seperti dilansir Reuters, Senin (24/2/2025), menyebut ledakan terdengar di dekat Konsulat Rusia itu dan para petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

"Ledakan di area Konsulat Jenderal Rusia di Marseille memiliki ciri khas serangan teroris," sebut juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya.

"Kami menuntut (dari Prancis) tindakan menyeluruh dan cepat untuk melakukan penyelidikan, serta langkah-langkah untuk memperkuat keamanan misi-misi luar negeri Rusia," tegasnya.

Seorang sumber keamanan Prancis, yang dikutip Reuters, menyebut ada dua proyektil yang dilemparkan ke dinding perimeter Konsulat Rusia di Marseille pada Senin (24/2) waktu setempat.

Salah satu proyektil itu meledak. Namun belum diketahui secara pasti apakah proyektil itu berhasil menembus dinding Konsulat Rusia.

Televisi terkemuka BFM TV melaporkan bahwa proyektil yang dilemparkan ke Konsulat Rusia itu merupakan bom molotov. Disebutkan bahwa bom molotov itu mendarat di area taman yang ada di kompleks Konsulat Rusia di Marseille.

Laporan kantor berita Rusia, TASS, menyebut sejauh ini tidak ada korban jiwa akibat ledakan itu. Level kerusakan yang dipicu oleh ledakan itu belum diketahui secara jelas.

Para staf Konsulat Rusia dilaporkan tetap berada di dalam gedung saat insiden ini terjadi, dengan pihak kepolisian setempat memasang garis keamanan di sekitar konsulat tersebut.

Belum ada penangkapan tersangka terkait ledakan tersebut.

Insiden yang terjadi di Prancis bagian selatan ini terjadi saat peringatan tiga tahun perang antara Rusia dan Ukraina, yang dimulai oleh invasi Moskow ke Kyiv pada Februari 2022.

(nvc/ita)

PADANG, KOMPAS.com - Calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Anggit Kurniawan Nasution, menyatakan keberatan atas amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan perselisihan hasil pemilu Pilkada Pasaman 2024.

Menurut kuasa hukum Anggit dari Kantor Hukum Lawfirm Soni Wijaya & Partners, Soni Wijaya, putusan yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan mendiskualifikasi kliennya tidak elok dan bijaksana.

"Majelis Hakim MK telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara PHPU Aquo," kata Soni yang dihubungi Kompas.com, Senin (24/2/2025).

Menurut Soni, MK tidak berhak mengadili permasalahan administratif prosedural yang seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada masa tahapan penyelenggaraan Pilkada karena merupakan kewenangan PTUN.

"Permasalahan administratif prosedural seharusnya dianggap telah lampau waktu dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan para paslon peserta Pilkada terhadap paslon lainnya apabila pada tahapan ini tidak ada keberatan atau gugatan," jelas Soni.

Soni mencontohkan kasus di Pilpres 2024 lalu, di mana putusan MK pada gugatan Pilpres terdahulu menunjukkan bahwa Paslon 01 dan Paslon 03 tidak menyatakan keberatan atas permasalahan proses prosedural administratif dari diterimanya pencalonan cawapres Gibran Rakabuming oleh KPU.

Karena dianggap lampau waktu, maka Paslon 01 dan 03 dianggap telah melewatkan kesempatannya untuk mengajukan keberatan atas prosedur administratif tersebut.

"Sehingga putusan MK ini bertentangan dan bertolak belakang dengan putusan MK Aquo," jelas Soni.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mendiskualifikasi calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Anggit Kurniawan Nasution, karena terbukti tidak jujur mengenai statusnya sebagai mantan terpidana kasus penipuan.

Keputusan ini diambil setelah MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Mara Ondak dan Desrizal, dalam perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Jakarta -

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyambut positif dibentuknya Badan Pengelola Investasi Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Anggia menyebut Danantara merupakan harapan besar untuk Indonesia.

Anggia awalnya memberikan apresiasi terhadap penegasan Prabowo bahwa Danantara akan dikelola dengan transparan, tak kebal hukum, dan bisa diaudit setiap saat. Menurutnya, ini menunjukkan keseriusan Prabowo.

"Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara ini sudah selayaknya kita apresiasi. Selain berpeluang meningkatkan ekonomi Indonesia, Danantara Indonesia juga dikelola dengan serius," kata Anggia kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

"Bapak Presiden Prabowo bahkan menyampaikan badan ini akan dikelola dengan transparan dan tidak kebal hukum. Bahkan badan itu disebut bisa diaudit setiap saat oleh penegak hukum," lanjutnya.

Menurutnya, penegasan Presiden Prabowo sebagai pertanda Danantara Indonesia memang dibentuk untuk tujuan yang mulia. "Tentunya ini membuktikan bahwa Danantara Indonesia dibentuk untuk tujuan yang mulia, yakni kemajuan Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut, Anggia juga menilai Danantara sebagai harapan besar untuk Indonesia. Dia pun berharap badan ini bisa langsung bekerja sehingga mimpi Indonesia menjadi negara maju bisa segera tercapai dan kesejahteraan rakyat turut meningkat.

"Danantara Indonesia juga harapan besar untuk Indonesia. Saya berharap badan yang baru saja diresmikan ini bisa langsung memberi dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan demikian, cita-cita Presiden Prabowo agar Indonesia menjadi negara maju pun bisa segera tercapai dan kesejahteraan rakyat tentunya juga akan meningkat," ujar dia.

Demi mendukung itu pula, Anggia memastikan Komisi VI DPR akan mengawasi kinerja Danantara. "Kami di DPR juga siap melakukan pengawasan agar Danantara ini berjalan sesuai yang kita harapkan," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo baru saja meresmikan Danantara Indonesia. Dia mengatakan Danantara Indonesia harus dikelola sebaik-baiknya dan transparan serta harus bisa diaudit oleh siapa pun.

"Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," kata Prabowo dalam peluncuran Danantara yang berlangsung di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

Prabowo merasa bangga atas kerja keras semua pihak untuk mewujudkan Danantara Indonesia. Prabowo mengatakan Danantara Indonesia milik anak dan cucu rakyat Indonesia.

"Saya bangga dengan bangsa saya, saya bangga pada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Danantara Indonesia. Karena ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan. Dengan Daya Anagata Nusantara yang artinya adalah energi kekuatan masa depan bagi nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia, yang artinya adalah Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita," ucapnya.

Simak Video 'Prabowo: Danantara Harus Dikelola dengan Baik, Bisa Diaudit Setiap Saat':

(maa/tor)

Mataram -

Mantan Bupati Lombok Barat (Lobar) Zaini Arony ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) pemanfaatan aset lahan pembangunan Lombok City Center (LCC). Zaini langsung ditahan di Rutan Praya, Lombok Tengah, hingga 20 hari ke depan.

"Hari ini sudah kami lakukan penahanan hingga 20 hari ke depan di Rutan Praya. Ini dilakukan tentu ada maksud dan tujuannya, karena sebelumnya ada tersangka LS ditahan di sana," ujar penyidik Kejati NTB Hasan Basri di kantornya, Senin (24/2/2025).

Pantauan detikBali di lokasi, Zaini keluar dari ruang pemeriksaan Kejati NTB pada pukul 16.47 Wita dengan mengenakan rompi merah muda bertuliskan 'tahanan'. Zaini tampak berjalan pelan sambil dibopong oleh penyidik Kejati NTB dan kuasa hukumnya. Ia juga terlihat memegang tongkat dan tangannya diborgol.

Zaini tidak memberikan banyak pernyataan kepada awak media. Ia memilih menyerahkan tanggapan terkait penahanannya kepada kuasa hukumnya. Dia merupakan tersangka ketiga dalam kasus ini.

Hasan menjelaskan, Zaini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat terlibat dalam KSO antara PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera dalam pembangunan LCC.

"Beliau adalah mantan Komisaris Utama PT Tripat yang juga mantan Bupati Lombok Barat 2009-2014 dan 2014-2025. Kasusnya adalah kasus dugaan korupsi dalam KSO antara PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera tahun 2013," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyidikan, Zaini diketahui berperan dalam proses awal kerja sama tersebut. Ia disebut sebagai pihak yang mengenalkan tersangka LS dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada Juni 2013.

Selain itu, Zaini diduga aktif dalam beberapa pertemuan membahas rencana KSO. Ia juga menerbitkan surat persetujuan KSO dan menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada 8 November 2013 di Hotel Sentosa Senggigi.

Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 39 miliar lebih. Zaini dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Kejati telah menetapkan dua tersangka dalam kasus KSO pembangunan LCC, yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) PT Tripat Lombok Barat, Lalu Azril Sopandi, dan mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera, Isabel Tanihaha.

Kasus ini sebenarnya telah diusut sejak 2020. Saat itu, mantan Direktur PT Tripat Lombok Barat, Lalu Azril Sopandi, dan mantan Manajer Keuangan PT Tripat, Abdurrazak, telah ditetapkan sebagai tersangka dan diadili.

Lalu Azril Sopandi divonis lima tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 891 juta dengan subsider dua tahun penjara. Sementara Abdurrazak divonis empat tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan, dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 235 juta dengan subsider satu tahun penjara.

Dalam persidangan sebelumnya, majelis hakim menguraikan bahwa penyertaan modal dan ganti gedung yang dibangun pada 2014 menjadi salah satu dasar keputusan tersebut. PT Tripat saat itu mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat berupa pemanfaatan lahan strategis seluas 8,4 hektare di Desa Gerimak, Kecamatan Narmada.

(dpw/dpw)

CEO Daya Anagata Nusantara, Danantara, Rosan Roeslani, membantah bahwa lembaga pengelola investasi yang ia kelola, kebal hukum.

Rosan menegaskan, Danantara dapat diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Badan Pemeriksa Keuangan.

Rosan menyebut, BUMN yang masih menjalankan PSO atau kewajiban pelayanan publik itu juga masih dapat diaudit BPK. Sehingga Rosan menampik soal kabar danantara adalah lembaga kebal hukum.

Rosan juga mengatakan, Danantara merupakan lembaga yang paling banyak diawasi, karena secara struktur kelembagaan ada dibawah koordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga mengatakan, dirinya akan menjalankan arahan Presiden Prabowo soal transparansi lembaga untuk menjalankan konsep good governance.

Jakarta -

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (24/2). Badan ini nantinya akan mengelola berbagai aset negara dan BUMN senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun (kurs Rp 16.350).

Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Ariawan Gunadi mengatakan penting bagi para direksi Danantara untuk bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas seluruh keputusannya. Meski operasional badan investasi ini dilindungi oleh prinsip Business Judgment Rule (BJR).

Perlu diketahui dalam UU BUMN, BJR pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, selama keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik, bebas dari konflik kepentingan, dan selaras dengan prinsip good corporate governance (GCG).

"Jadi meskipun BJR dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi manajemen dalam menjalankan keputusan bisnis tanpa rasa takut yang berlebihan, prinsip ini tetap memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara," kata Ariawan dalam keterangan resminya, Senin (24/2/2025).

Namun menurut Ariawan penerapan BJR harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi Danantara. Terlebih jika ditemukan unsur penipuan (fraud), konflik kepentingan yang merugikan, atau kelalaian berat (gross negligence).

"Prinsip BJR memang memberikan keleluasaan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis, tetapi kebijakan tersebut harus senantiasa dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan benturan kepentingan atau mengarah pada kelalaian yang dapat merugikan negara," terangnya.

Oleh karena itu Ariawan berpendapat pengawasan Direksi Danantara harus bersifat preventif dengan menerapkan mekanisme evaluasi yang jelas, termasuk adanya mekanisme pertanggungjawaban yang mengikat bagi direksi apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan perusahaan.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengawasan dan audit internal terhadap Danantara dilakukan secara ketat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan entitas tersebut. Meskipun Danantara tidak berada di bawah pengawasan langsung KPK maupun BPK, bukan berarti mekanisme pengawasan dapat diabaikan," papar Ariawan.

Lebih lanjut, Ariawan juga ini mengatakan sebagai langkah strategis, pemerintah perlu membentuk sistem pengawasan independen yang memiliki kredibilitas tinggi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pelaksanaan audit oleh lembaga internasional yang memiliki standar audit ketat serta melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik tata kelola yang diterapkan sesuai dengan prinsip GCG dan terbebas dari potensi penyimpangan.

"Transparansi publik juga menjadi elemen kunci dalam memperkuat pengawasan Danantara. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan, keputusan strategis, serta pengelolaan keuangan perusahaan dapat diakses oleh masyarakat secara luas," sambungnya.

Sebab menurutnya ketersediaan informasi yang terbuka ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Danantara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Dengan adanya akses informasi yang memadai, masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pemantauan serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga prinsip akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan dapat benar-benar diwujudkan," pungkasnya.

(hns/hns)

JAKARTA - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( Danantara ), yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025), menarik dikaji dari sisi hukum. Masih banyak yang harus dilakukan pemerintah terkait Danantara.

Menurut Giovanni Mofsol Muhammad, Senior Partner di Kantor Hukum Dentons HPRP (Hanafiah Ponggawa & Partners), masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah agar Danantara dapat sah secara hukum menjadi pemegang saham serta melaksanakan kewenangannya sebagai pengelola dividen, aset, dan operasional dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.

Giovanni menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, antara lain pembentukan badan hukum Danantara yang akan menjadi badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki pemerintah, dengan modal bersumber dari penyertaan modal Negara dan/atau sumber lain, baik yang berbentuk dana tunai, barang milik negara dan/atau saham negara pada BUMN .

"Hal lainnya yang mesti dilakukan pemerintah adalah pembentukan badan hukum Holding Investasi dan Holding Operasional yang sahamnya akan dimiliki negara sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna (dalam hal ini akan diwakili Menteri BUMN) dan Danantara sebagai pemegang saham Seri B," ujar Giovanni di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Menurut Giovanni, seusai pembentukan kedua holding itu, pengalihan sebagian saham negara pada BUMN-BUMN yang akan jadi anak perusahaan Holding Investasi harus dilakukan. Namun, agar tetap memenuhi kriteria sebagai BUMN berdasarkan RUU BUMN 2025, sebagian besar sahamnya harus tetap dimiliki negara atau negara memiliki hak istimewa atas BUMN-BUMN tersebut.

Hal menarik lain bagi Giovanni akibat dibentuknya Danantara ialah terjadinya perubahan cukup besar bagi kewenangan Menteri BUMN berdasarkan RUU BUMN 2025. Sebelumnya, mayoritas kewenangan pengelolaan ada pada Menteri BUMN (kecuali terkait hal-hal yang diharuskan untuk adanya keterlibatan Menteri Keuangan dan/atau DPR), kini sebagian besar dipindahkan ke Danantara.

Dalam RUU BUMN 2025, kewenangan Menteri BUMN dikhususkan sebagai regulator yang akan menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN. Sementara, kegiatan aktif pengelolaan akan berpindah ke Danantara melalui Holding Investasi dan Holding Operasional.

"Oleh karenanya, guna menghindari tumpang tindih kewenangan Menteri BUMN dan Danantara, RUU BUMN 2025 sudah menentukan 12 kewenangan Menteri BUMN yang sifatnya lebih sebagai policy maker, walaupun masih ada beberapa kewenangan yang sifatnya persetujuan, pemeriksaan atau usulan, namun semua hal tersebut harus dengan persetujuan Presiden," kata Giovanni.

Hal menarik selanjutnya ialah adanya kekhawatiran sebagian besar masyarakat bahwa BUMN-BUMN yang sebagian sahamnya akan dialihkan ke Danantara, akan berubah status menjadi non-BUMN. Namun, hal itu sudah diantisipasi dalam RUU BUMN 2025, sebagaimana diatur dalam definisi BUMN yang tidak lagi mengharuskan sebagian besar saham BUMN dimiliki negara, namun dapat tetap berstatus BUMN jika negara masih memiliki hak istimewa dalam BUMN tersebut.

"Sebagaimana diketahui ada permasalahan klasik terkait pengelolaan saham, keuangan, dan aset BUMN dikaitkan dengan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, yang menurut saya tidak akan semudah itu terselesaikan dengan adanya RUU BUMN 2025 ini," kata Giovanni.

Giovanni mencatat ada beberapa antisipasi yang dilakukan RUU BUMN 2025 agar Danantara lebih leluasa dalam melakukan pengelolaannya dan tidak dihantui oleh ketentuan-ketentuan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.

Di antaranya, menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang merupakan kewenangan Danantara bersama Menteri BUMN. Lalu keuntungan atau kerugian Danantara dalam melakukan investasi merupakan keuntungan atau kerugian Danantara sendiri.

"Selanjutnya, walaupun sebagai balancing, juga diatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap dapat melakukan pemeriksaan terhadap Danantara. Namun, perlindungan bagi Danantara diperkuat lagi dengan adanya ketentuan bahwa Menteri BUMN, organ, dan pegawai Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan telah melakukan prinsip-prinsip Business Judgment Rule," pungkasnya.

Diketahui, Senin (24/2/2025) ini, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peluncuran tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa Danantara akan menjadi milik anak dan cucu rakyat Indonesia. "Dengan Daya Anagata Nusantara, yang artinya adalah energi, kekuatan masa depan bagi nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia. Yang artinya adalah, Danantara Indonesia, adalah untuk anak dan cucu kita," kata Prabowo.

Prabowo pun meminta agar Danantara dapat dikelola dengan baik dan transparan. "Dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," kata Prabowo.



Pembentukan Danantara indonesia, kata Prabowo, menandai era baru bagi BUMN yang dipandang bukan bukan hanya sebagai entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan.

"Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengedepankan inovasi gagasan besar, tranparansi, kemajuan teknologi, sekaligus, menjaga disiplin, kehati-hatian, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab," ujarnya.