Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, mengatakan banyak warga negara asing (WNA) dari Rusia dan Ukraina yang menetap karena tak bisa pulang di Bali. Mereka pun banyak membuat tindak pidana.

Hal itu disampaikan Parlindungan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (25/2/2025). Hal itu membuat persoalan di masyarakat Bali.

"Setelah perang Rusia dan Ukraina, akhirnya banyak orang-orang Rusia dan Ukraina yang stranded (telantar) di Bali, Pimpinan. Yang ini kadang-kadang menimbulkan persoalan dan terjadi perilaku-perilaku yang menimbulkan pidana, di masyarakat Bali," kata Parlindungan.

Selain itu, ada masalah investasi fiktif di Bali yang dilakukan oleh WNA. Pihaknya juga telah melakukan sejumlah operasi penertiban.

"Sudah melakukan operasi penertiban terkait persoalan tersebut dan banyak ditemukan dan di-screenshot ini kami tampilkan, banyak ditemukan pelanggaran oleh orang asing utamanya terkait investasi atau investor fiktif," ucapnya.

Dia mencontohkan investasi WNA di Bali harus senilai Rp 10 miliar. Namun ada sejumlah pihak WNA yang melakukan investasi di Bali dengan nilai yang masih diragukan.

"Jadi sedianya investasi harus orang asing itu nilainya harus Rp 10 M ke atas. Dengan kerja sama yang dilakukan oleh Dirwardaskim dan arahan Bapak Plt Dirjen, dengan BKPM kami mendapatkan banyak data-data orang asing yang melakukan bisnis di Bali yang nilai investasinya masih diragukan," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menilai lebih bermanfaat jika pemerintah memulangkan narapidana warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang memiliki catatan baik.

“Saya rasa, lebih bermanfaat kita pulangkan yang baik saja, ya,” kata Agus di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa, saat ditanya mengenai pemulangan terpidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga.

Menurut Agus, pemulangan WNI yang bermasalah hukum di luar negeri menjadi perhatian pemerintah. Terlebih, Indonesia sudah memiliki kesepakatan dengan beberapa negara setelah memulangkan narapidana asing ke negara asalnya, seperti Australia, Prancis, dan Filipina.

“Kemarin sudah ada kesepakatan bahwa harus resiprokal, apa yang mereka terima, ya, kita juga akan minta supaya mereka memperlakukan yang sama (terhadap) warga kita yang menjalani hukuman di sana,” kata Agus.

Di samping itu, Agus mengatakan bahwa belum ada perkembangan signifikan mengenai wacana pemulangan Reynhard Sinaga dari Inggris.

Menurut dia, Kementerian Imipas belum dilibatkan dalam pembahasan mengenai hal itu.

“Sampai sekarang belum ada pembahasan sedikitpun tentang itu. Jadi itu silakan ditanya kepada siapa yang menyampaikan, ya. Tapi sampai saat ini, kami dari Kementerian Imipas belum pernah diajak bicara, ya, terkait dengan pemulangan Sinaga itu,” katanya.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) sebelumnya mewacanakan Reynhard Sinaga dikembalikan ke Indonesia dari Inggris. Upaya pengembalian terhadap Reynhard dilakukan melalui negosiasi bilateral.

"Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan, pihak Kedutaan Besar Inggris dalam waktu dekat akan bernegosiasi dengan kami, mudah-mudahan kita bisa mengembalikan," kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas Ahmad Usmarwi Kaffah di Tangerang, Selasa (4/2).

Namun, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan pemulangan Reynhard Sinaga tidak menjadi prioritas pemerintah.

Menurut dia, pemerintah memfokuskan upaya diplomasi hukum untuk menyelamatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati.

“Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami karena isu yang beliau itu sangat sensitif,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Salah seorang napi di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, membuat lukisan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bersama keluarga. Lukisan itu dibeli Agus seharga Rp 20 juta.

Saat itu Agus tengah berkunjung ke Lapas Kelas I Cipinang untuk makan siang bersama para napi dan warga binaan. Ketika hendak meninggalkan Lapas, Agus diberi bingkisan besar dibalut bungkusan cokelat.

Ketika dibuka, ternyata bingkisan itu merupakan lukisan dirinya beserta keluarga yang diberikan oleh napi narkoba. Namun Agus tidak mau menerima sebagai hadiah, lukisan itu dia beli.

Agus juga sempat berbincang dengan napi narkoba tersebut. Menurut Agus seharusnya napi tersebut mendapatkan rehabilitasi karena merupakan korban penyalahgunaan narkoba.

"Ini harusnya direhab, korban (penyalahgunaan narkoba)," kata Agus di lokasi, Selasa (25/2/2025).

Agus kemudian memberikan uang Rp 20 juta. Uang itu untuk membayar karya lukisan dari napi tersebut.

"Ini saya beli aja, terima kasih ya," ujar Agus.

Tonton juga Video: Momen Siswa SMA di Jakut Beri Gibran Lukisan Wajah Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengunjungi Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Agus pun duduk lesehan saat berdialog dengan para tahanan.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (25/2/2025), Agus datang ke Rutan Cipinang untuk menghadiri makan siang bersama para tahanan. Saat akan menyampaikan sambutan, Agus turun dari pendopo dan duduk di lantai.

Sejumlah pejabat yang mendampingi Agus pun ikut turun dari pendopo dan duduk di lantai. Agus mengatakan merasa lebih nyaman ngobrol sambil duduk lesehan.

"Saya boleh ya duduk di sini. Jadi saya (seperti) ngajak orang duduk di bawah," kata Agus mengawali sambutan.

Dialog Agus bersama penghuni Rutan Cipinang (Kadek/detikcom)

Mantan Wakapolri itu mengaku duduk lesehan bersama penghuni rutan karena merasa dirinya dan pejabat lain belum tentu lebih mulia dari penghuni rutan. Dia mengatakan bisa saja para penghuni rutan lebih mulia di mata Tuhan dibanding dirinya dan pejabat lain.

"Nggak, saya karena takut, saya nggak tahu siapa orang yang dimuliakan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya nggak ngerti. Karena belum tentu, belum tentu bapak-bapak yang di depan saya ini, lebih mulia daripada kami. Jadi saya takut. Takutlah, karena orang disuruh prihatin dulu kan untuk mendapat berkah," ujarnya.

Agus kemudian mengungkit komika Rony Imanuel atau Mongol yang pernah berada di Rutan Kelas I Cipinang karena kasus judi. Dia mengatakan Mongol kini sejahtera setelah melewati masa prihatin.

"Contohnya Pak Mongol kan, Pak Mongol itu pernah masuk di sini, di bawah satu tahun. Tapi setelah keluar, sekarang sejahtera. Artinya, kalau Bapak-bapak sekalian bisa mengambil hikmah pada perjalanan yang Bapak lalui, Bapak-bapak lalui pada kesempatan ini, tentunya tidak menutup kemungkinan kalau Allah mengangkat derajat orang itu nggak ada sulitnya," ucapnya.

"Jadi semua bisa terjadi. Cuma lewat jalannya mana dulu, kadang-kadang harus lewat prihatin dulu," imbuhnya.

Agus kemudian berdialog dengan para tahanan. Beberapa tahanan pun berdiri untuk menyampaikan keluh kesah kepada Agus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto berbicara soal kemuliaan di depan para tahanan Rutan Kelas I Cipinang, saat memberi sambutan, Senin (25/2/2025).

Awalnya, Agus duduk di kursi bersama jajaran pejabat pemerintahan. Saat gilirannya mulai untuk memberi sambutan, dia lantas beranjak dari kursi dan duduk lesehan seperti para tahanan yang hadir.

"Saya duduk di bawah karena saya takut, saya enggak tahu siapa yang dimuliakan Allah SWT. Belum tentu (saya lebih mulia, bisa jadi), bapak-bapak di depan saya ini lebih mulia daripada saya, daripada kami," kata Agus menjelaskan alasannya memilih duduk di lantai, Senin.

Agus kemudian menceritakan kisah komedian Mongol Stres yang pernah menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang selama empat bulan karena kasus judi.

"Pak Mongol itu pernah masuk di sini di bawah satu tahun. Tapi setelah keluar sekarang sejahtera. Artinya, kalau bapak-bapak sekalian bisa mengambil hikmah pada perjalanan yang bapak lalui," ujarnya.

Menurut Agus, tidak menutup kemungkinan para tahanan lainnya dapat mengikuti jejak Mongol yang telah bebas.

"Tentunya, tidak menutup kemungkinan kalau Allah SWT mau mengangkat rakyat, orang itu enggak ada sulitnya. Jadi semua bisa terjadi," kata Agus.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali para tahanan atau warga binaan juga harus dibahagiakan.

"Cita-cita Bapak Presiden enggak boleh ada rakyat yang susah, kalau bisa rakyat itu tersenyum. Lha bapak-bapak kan juga rakyatnya," ujarnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menginginkan agar bahan makanan untuk para tahanan di setiap rutan dikelola oleh pengusaha lokal. Agus tidak ingin bahan makanan rutan dikelola pengusaha di luar wilayah.

Hal itu disampaikan Agus setelah makan bersama para tahanan di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2025). Agus menargetkan tahun depan bahan makanan di rutan sudah dikelola pengusaha lokal.

"Syukur Alhamdulillah tadi sudah, mereka makan cukup. Dan tadi saya lihat antara yang saya makan dengan yang dimakan oleh mereka sama. Jadi saya tukar acak tadi ternyata menunya sama. Mudah-mudahan bukan cuma hari ini," kata Agus.

"Saya yakin, untuk bahan makanan, saya wanti-wanti betul, paling lambat tahun depan ini harus dikelola oleh para pengusaha lokal," lanjutnya.

Agus tidak ingin bahan makanan di Rutan Jakarta dikelola dan dikuasai pengusaha luar. Dia yakin pengusaha lokal mampu menyediakan makanan untuk tahanan dan warga binaan.

"Jangan sampai orang di luar, misalnya Jakarta menguasai bahan makanan yang ada di Sumatera atau di Jambi atau di Kalimantan, sementara di tempat sudah ada pengusaha-pengusaha lokal yang mampu menyediakan bahan makanan untuk warga binaan dan tahanan yang ada di Pemasyarakatan," ujarnya.

Selain bahan makanan, Agus juga menyoroti harga barang-barang yang dijual di kantin. Setelah menerima keluh kesah para tahanan, ternyata harga barang yang dijual di kantin masih mahal.

"Sementara masalah kantin tadi saya cek ternyata masih terdapat perbedaan. Mudah-mudahan ini sebagai kontrol buat kita. Karena tujuan kita kantin dikelola oleh koperasi adalah tujuannya untuk menyejahterakan pegawai Pemasyarakatan. Kami harapkan harga yang ditetapkan kantin tersebut turun tidak boleh mahal seperti tahun lalu. Kenyataannya masih," ucapnya.

Lebih lanjut Agus menyampaikan makan bersama para tahanan dan warga binaan ini sekaligus memberi motivasi kepada mereka. Sehingga mereka bisa mengambil hikmah dari apa yang pernah dialami.

"Oleh karena itu kegiatan pengecekan ini kami lakukan apakah itu sudah dilaksanakan. Kemudian karena ini menjelang puasa Ramadhan sehingga kami kemas dengan makan siang bersama dengan warga binaan, sekaligus juga untuk memberikan motivasi kepada mereka, mudah-mudahan mereka bisa mengambil hikmah, perjalanan mereka selama menjadi warga binaan permasyarakatan maupun mendapat hikmah," imbuhnya.

Agus terlihat duduk ngemper di bawah tenda bersama pejabat Imipas lainnya. Agus juga memakan makanan di kotak hijau yang sama seperti para tahanan lain.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan narapidana (napi) korupsi dan bandar narkoba tidak akan menerima amnesti. Agus mengatakan amnesti diberikan sesuai klasifikasi napi yang sudah ditentukan.

"Masih naik turun (jumlah penerima amnesti) karena ini kan mau Lebaran, pasti ada juga yang lain sebagainya. Namun kami pastikan bahwa remisi itu ditujukan kepada yang memenuhi klasifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana apa yang disampaikan," kata Agus di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2025).

"Nggak mungkin kepada pelaku korupsi yang dampaknya luas kepada masyarakat kita berikan. Demikian juga terhadap bandar narkoba, nggak akan mungkin juga akan diberi amnesti oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Agus menyampaikan pemerintah masih mengolah data penerima amnesti. Dia ingin data penerima amnesti nantinya valid.

"Oleh karena itu, asesmen terus kita kerjakan bersama-sama dengan Kementerian Hukum, kemudian Kementerian HAM di bawah koordinasi Pak Menko Hukum HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan nanti yang akan melakukan asesmen bersama, sehingga data yang disampaikan betul-betul valid dan tidak menyalahi daripada kriteria yang sudah ditetapkan," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan sebanyak 19 ribu narapidana akan diberi amnesti oleh pemerintah. Supratman mengatakan rencananya pemberian amnesti itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran.

Mulanya, terdapat 44.589 narapidana yang akan diberi amnesti. Namun hanya 19.337 yang lolos verifikasi dan asesmen.

"Saya ingin menyampaikan data awal berapa jumlah amnesti yang rencananya di tahap awal bersama dengan Kementerian Imipas itu berjumlah sekitar 44 ribu," kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

"Namun, setelah kami, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana, setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, angkanya turun dari 44 ribu menjadi 19 ribu," sambungnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto meminta Kepolisian untuk segera menangkap tujuh narapidana kasus narkoba yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada November 2024.

Agus mengatakan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak memiliki kewenangan untuk menangkap tujuh napi yang kabur tersebut.

"Ya, kalau petugasnya sudah dihukum. Untuk orangnya kami minta tolong ke Kepolisian (tangkap). Kami kan (urusan) tempat saja," ujar Agus saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Senin (25/2/2025).

Meski begitu, lanjut Agus, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Polri untuk membantu menangkap tujuh napi tersebut.

"Kami tetap bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari," ucapnya.

Tiga bulan berlalu, Agus berharap seluruh napi yang kabur tersebut tidak melarikan diri ke luar negeri.

"Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti kami bisa ungkap apakah ada peranan anggota dari dalam atau tidak," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, tujuh narapidana narkoba melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Kaburnya para napi baru diketahui sipir sekitar pukul 07.50 WIB ketika petugas rutan baru melaksanakan apel pagi dan memeriksa setiap kamar.

Pintu kamar ketujuh napi di blok S ini terkunci dari dalam dan akhirnya didobrak oleh petugas yang hanya menemukan barang-barang pribadi para tahanan.

Sedangkan, tujuh orang penghuni sel tersebut sudah kabur dengan menjebol teralis jendela kamar mandi.

Satu dari tujuh narapidana yang kabur dari Rumah Tahanan Salemba merupakan bandar narkoba Murtala Ilyas (42).

Murtala Ilyas merupakan otak atau bandar narkoba jaringan Malaysia yang menyelundupkan sabu-sabu seberat 110 kilogram ke Indonesia.

Dia mempunyai gudang penyimpanan sabu-sabu di Kota Medan, Sumatera Utara.

Pada 2016, Murtala pernah ditangkap polisi.

Saat itu, dia dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas aset yang dimilikinya dari penjualan narkoba.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan perkembangan kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Yusril menegaskan kasus itu telah ditangani sesuai ketentuan hukum oleh otoritas Malaysia.

"Ini suatu poin yang berkali-kali ada saya yang tanya mengenai kasus penembakan warga negara Indonesia di Malaysia, kasus ini sudah reda dan sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia," kata Yusril setelah bertemu Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail di gedung Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan pelaku yang terlibat penembakan tersebut telah menjalani proses hukum di Malaysia. Namun ia tidak memerinci hukuman yang diterima oleh pelaku.

"Sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia dan ada langkah hukum diambil baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia juga dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut," jelas Yusril.

Yusril berharap kasus itu tidak merusak hubungan diplomasi yang telah terjalin antara Indonesia dan Malaysia. Dia mengatakan hak korban serta penegakan hukum terhadap pelaku telah dilakukan oleh kedua negara.

"Jadi tidak ada lagi hal yang perlu diragukan. Jadi permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu, satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh pemerintah Malaysia. Kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Malaysia," jelas Yusril.

Dalam kasus ini, empat WNI mengalami luka, dua di antaranya kritis setelah menjalani operasi. Dua korban dalam kondisi stabil, yakni inisial HA dan MZ. Sementara satu WNI meninggal dunia.

Malaysia tengah melakukan penyelidikan kasus penembakan lima WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor. Aparat yang terlibat penembakan kini dibebastugaskan sambil menunggu hasil penyelidikan.

Dikutip Malaymail, Jumat (31/1), Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) melakukan penyelidikan bekerja sama dengan Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA). Tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlah aparat yang dibebastugaskan.

Pemerintah Indonesia meminta Malaysia secara serius menangani kasus penembakan lima WNI yang menewaskan satu orang. Direktur Asia Tenggara Kemlu Mirza Nurhidayat mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki panduan bersama dalam penindakan pergerakan manusia di perbatasan.

"Kita meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk betul-betul serius menangani hal ini dan saya rasa itu pun sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya kemarin," kata Mirza di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato Sri Saifuddin Nasution membahas soal pertukaran narapidana Indonesia-Malaysia dalam pertemuan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

"Dalam pertemuan ini kami bahas bersama untuk di-follow up untuk waktu yang tidak terlalu lama, tentang pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia yang nanti akan dibahas lebih detail," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

Yusril mengatakan perwakilan Indonesia-Malaysia selanjutnya akan membahas soal nama-nama yang akan disertakan dalam pertukaran narapidana, kapan dilaksanakan dan berbagai detail lain terkait proses tersebut.

Dia mengungkapan bahwa kebijakan transfer narapidana saat ini dijalankan berdasarkan diskresi Presiden, dengan mempertimbangkan aspek hubungan internasional, kerja sama dengan negara-negara tetangga, serta prinsip-prinsip dalam berbagai pakta kemanusiaan.

"Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur regulasi transfer dan pertukaran narapidana antarnegara. Sehingga keputusan mengenai hal ini menjadi implikasi dari kebijakan Presiden dengan mempertimbangkan hubungan baik dengan negara lain," ujarnya.

Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat sebanyak 5.592 narapidana Indonesia yang ditahan di Malaysia, sementara sebanyak 302 narapidana Malaysia berada di Indonesia.

Lebih lanjut Yusril juga menekankan pentingnya sinergi antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks di bidang hukum dan imigrasi.

"Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan sejarah dan kultural yang erat. Oleh karena itu, kerja sama dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi warga kedua negara harus terus diperkuat," kata Yusril.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato’ Sri Saifuddin Nasution, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Malaysia untuk memperkuat hubungan bilateral.

"Kami memahami pentingnya perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk terus memperbaiki mekanisme perlindungan dan memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan imigrasi dan pemberantasan kejahatan lintas negara," ujar Saifuddin.

Pertemuan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam penerapan asas hukum dan penghormatan terhadap HAM.

Saat menjadi pembicara dalam Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2), Yusril mengatakan bahwa permasalahan hukum di daerah sangat beragam karena mencakup hukum tata negara dan administrasi negara.

"Penyelesaian isu-isu ini menjadi tanggung jawab aparat struktural, termasuk kepolisian dan kejaksaan," jelas Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Yusril juga menyoroti persoalan hak asasi manusia (HAM) di berbagai daerah, termasuk Papua, serta konflik agraria yang kerap terjadi di banyak wilayah.

Ia menuturkan pemerintah harus memastikan kebijakan yang dijalankan tidak melanggar HAM, terutama dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang banyak terjadi di daerah.

Pada kesempatan itu, Yusril menegaskan delapan aset penting terkait ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, serta pembangunan di bidang HAM dan hukum.

Yusril menyampaikan materi yang lebih berfokus pada aspek kedaerahan dibandingkan pembekalan serupa di Sentul, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu sebelumnya.

Sebanyak 456 orang kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21–28 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

"Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan," kata Bima Arya.

Dia mengatakan kepala daerah yang diberikan gelang merah dipersilakan mengikuti retret, namun dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu.

Ia menyebutkan terdapat ada enam kepala daerah yang telah menyampaikan surat izin kepada panitia karena tidak bisa hadir, karena sakit.

Namun demikian, Bima menyampaikan karena kegiatan retret sangat penting untuk memastikan program-program pusat sinkron dengan program daerah maka harus ada pengganti dari kepala daerah yang tidak bisa hadir.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto menegaskan narapidana kasus korupsi dan bandar narkoba tidak akan menerima amnesti.

Agus mengatakan, amnesti hanya diberikan kepada tahanan sesuai klasifikasi yang sudah ditentukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Enggak mungkin kepada pelaku korupsi yang dampak (kejahatan)nya luas kepada masyarakat, kita berikan. Demikian juga terhadap bandar narkoba, enggak akan mungkin juga akan diberi amnesti oleh Bapak Presiden," ujar Agus saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Senin (25/2/2025).

Agus menuturkan, jumlah tahanan yang mendapatkan amnesti belum dipastikan karena jumlah tahanan masih akan mengalami perubahan setelah adanya remisi Lebaran Idul Fitri.

"Masih naik turun (jumlah penerima amnesti) karena ini kan mau Lebaran, pasti ada juga yang lain sebagainya," kata dia.

Soal remisi, Agus menyebut bahwa narapidana yang berhak menerima pengurangan masa tahanan adalah mereka yang memenuhi klasifikasi.

"Namun kami pastikan bahwa remisi itu ditujukan kepada yang memenuhi klasifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana apa yang disampaikan," ucapnya.

Agus menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian lainnya masih mengolah data penerima amnesti agar hasilnya sesuai dan valid.

"Kami kerjakan bersama-sama dengan Kementerian Hukum, kemudian Kementerian HAM di bawah koordinasi Pak Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan nanti yang akan melakukan asesmen bersama, sehingga data yang disampaikan betul-betul valid," jelasnya.