KOMPAS.com - Artis Korea Selatan, Ham So Won, dan mantan suaminya, Jin Hua, tetap kompak meski mereka telah bercerai.

Pada 25 Februari, Ham So Won mengunggah fotonya dengan pria asal Tiongkok ini di Instagram story miliknya.

Keduanya terlihat duduk bersama di sebuah kafe di Vietnam.

"Siapa ini? Ini mantan suamiku, Jin Hua. Dia datang ke Ho Chi Minh untuk menghadiri upacara wisuda Hyejung. Aku akan mengunggah foto wisudanya setelah makan siang," tulis Ham So Won dalam keterangan unggahannya, dikutip Kompas.com dari Koreaboo, Rabu (26/2/2025).

Sebelumnya, Ham So Won menikah dengan Jin Hua pada 2018.

Keduanya dikaruniai seorang putri bernama Hyejung pada tahun yang sama.

Setelah mengumumkan perceraian mereka pada tahun 2022, Ham So Won dan Jin Hua tetap hidup bersama.

Keduanya kemudian benar-benar berpisah setelah mengumumkan bahwa mereka telah putus sepenuhnya tahun lalu.

Namun, dengan pembaruan foto ini, banyak netizen yang penasaran apakah hubungan Ham So Won dan Jin Hua ada perubahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto kembali diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hasto mengatakan, dirinya dalam kondisi baik setelah menjalani penahanan sebagai tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto juga mengaku diterima sangat baik oleh para tahanan di Rutan KPK.

"Hari ini saya menjalani pemeriksaan kembali dan perlu saya tegaskan bahwa ketika menjalani status sebagai tahanan, kondisi saya baik-baik saja dan tetap bergelora semangat juang itu," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

"Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga merah putih," ujarnya lagi.

Hasto mengatakan, hidupnya menjadi lebih tertib karena rutin berolahraga pada pagi hari bersama warga binaan di Rutan KPK lainnya.

"Ketika saya pertama melihat teman-teman olahraga rasanya kurang semangat, maka kemudian saya ajarkan untuk berolahraga bersama sambil menyanyikan lagu-lagu wajib," katanya.

Terakhir, Hasto mengimbau agar seluruh kader PDIP hingga simpatisan tetap tenang dan menjaga marwah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan, seluruh simpatisan dan anggota pesan saya, tetap tenang, jaga seluruh semangat juang, jaga Ibu Megawati Soekarnoputri marwahnya dari mereka yang ingin mengaduk-aduk PDI Perjuangan," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK usai menjalani pemeriksaan pada 20 Februari 2025.

Dia ditahan mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

Hasto merupakan tersangka kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, dan perintangan penyidikan.

Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto duduk lesehan bersama tahanan saat mengunjungi Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Langkah yang dilakukan Agus itu dinilai menunjukkan sikap humanis.

"Sikap yang diambil ini memperlihatkan sikap yang humanis. Kami kira ini sangat baik. Sebagai pejabat negara, Pak Menteri memperhatikan keberadaan warga binaan yang saat itu sedang duduk lesehan," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, Rabu (26/2/2025).

Sugiat mengatakan langkah yang diambil Agus Andrianto ini harus menjadi contoh bagi pejabat negara lainnya. Terutama kepada pimpinan-pimpinan di Kementerian Imipas.

"Dengan adanya peristiwa ini, tentu diharapkan seluruh kalangan di Kementerian Imipas, mulai dari tingkat paling tinggi hingga di rutan ataupun lapas harus bersikap humanis kepada warga binaan," ujarnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini meminta pegawai di lapas maupun rutan memberlakukan warga binaan dengan baik. Dia mengingatkan setiap warga binaan yang ada di lapas dan rutan merupakan warga negara Indonesia yang harus dijaga dan dibina dengan baik.

"Saya berharap agar pegawai di rutan dan lapas menjadikan warga binaan itu seperti saudara sendiri. Dijaga dengan baik, hak-haknya dipenuhi," jelasnya.

Seperti diketahui, Menteri Imipas Agus Andrianto mengunjungi Lapas Kelas I Cipinang pada Selasa (25/2). Saat itu, Agus duduk lesehan bersama para warga binaan.

Mantan Wakapolri itu mengaku duduk lesehan bersama penghuni rutan karena merasa dirinya dan pejabat lain belum tentu lebih mulia dari penghuni rutan. Dia mengatakan bisa saja para penghuni rutan lebih mulia di mata Tuhan dibanding dirinya dan pejabat lain.

"Nggak, saya karena takut, saya nggak tahu siapa orang yang dimuliakan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya nggak ngerti. Karena belum tentu, belum tentu bapak-bapak yang di depan saya ini, lebih mulia daripada kami. Jadi saya takut. Takutlah, karena orang disuruh prihatin dulu kan untuk mendapat berkah," ucap Agus melansir detikNews.

(afb/mjy)

PEKANBARU, iNewsPekanbaru. id -  Seorang wanita berinisial CK diamankan petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai, Pekanbaru, Riau, pada Senin (25/2/2025) setelah mencoba menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Narkoba yang diselundupkan diduga ditujukan untuk sejumlah warga binaan di dalam lapas.

Pelaksana Tugas Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, Agus Pritiatno, mengungkapkan bahwa modus yang digunakan oleh pengunjung tersebut adalah dengan menyembunyikan narkoba di dalam roti gabin. Petugas yang curiga langsung melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan CK dan berhasil menemukan dua paket sabu yang disembunyikan dalam kemasan roti gabin.

"Barang bukti yang disita dari pengunjung yakni dua paket sabu," kata Agus Pritiatno, Rabu (26/2/2025).

Agus menjelaskan bahwa penyelundupan narkoba tersebut terjadi saat CK, seorang mahasiswi asal Riau, datang untuk menjenguk warga binaan di Lapas Narkotika Rumbai. Petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan CK di ruang kunjungan menemukan kemasan roti gabin yang tampak mencurigakan, dengan bekas sobekan yang di-lem ulang. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan dua plastik bening berisi sabu di dalam roti tersebut.

Dari hasil pendataan, narkoba itu diketahui ditujukan untuk tiga warga binaan, yakni Ve, Ri, dan Rez. Kasus ini pun telah diserahkan ke Polresta Pekanbaru untuk proses hukum lebih lanjut.

"Keberhasilan ini merupakan hasil dari ketelitian dan kewaspadaan petugas dalam menjalankan tugas penggeledahan barang di layanan kunjungan, serta menindaklanjuti 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan," tegas Agus Pritiatno.

Pihak Lapas Narkotika Rumbai menegaskan bahwa mereka akan terus meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas, serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan Lapas.

 

Editor : Banda Haruddin Tanjung

Jakarta -

Ahli hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, mengusulkan Pilpres-Pileg dan Pilkada tidak digelar di tahun yang sama. Titi mengusulkan ada jeda 2 tahun untuk pelaksanaan Pilpres-Pileg dan Pilkada.

"Pelaksanaan Pemilu serentak nasional memilih DPR, DPD dan presiden dimulai tahun 2029, dan pemilu serentak lokal memilih DPRD dan kepala daerah dimulai tahun 2031, jeda 2 tahun," kata Titi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

"Baru kemudian 2032 seleksi serentak penyelenggara Pemilu dilakukan," sambung dia.

Titi mengatakan pelaksanaan Pilpres-Pileg dan Pilkada di tahun yang sama menjadi beban berat penyelenggara pemilu. Selain itu, menurutnya, keserentakan itu juga mengganggu fokus dan konsentrasi peserta pemilu.

"Pilkada di tahun yang sama dengan Pileg dan Pilpres, beban berat akibat himpitan tahapan Pemilu dan Pilkada. Mengganggu profesionalitas penyelenggara, fokus peserta, serta konsentrasi dan orientasi masyarakat atas proses Pemilu dan Pilkada," ujarnya.

Kemudian, Titi juga mengusulkan agar sistem Pemilu menjadi campuran. Di mana, kata dia, pemilih tetap dapat langsung calonnya, serta peran partai politik sebagai peserta Pemilu tetap terjaga.

"Sistem Pemilu yang bisa menjadi opsi adalah sejatinya sistem Pemilu campuran, supaya kita tidak lagi berdebat terkait proporsional terbuka, proporsional tertutup, padahal variasi sistem Pemilu dunia itu ada 400 lebih," ujarnya.

"Kenapa kemudian opsinya adalah sistem Pemilu campuran, karena dalam sistem Pemilu campuran ada dua karakter yang dimaknai oleh MK, bagaimana memberi porsi kedaulatan rakyat untuk memilih langsung calonnya dan juga menjaga peran partai politik sebagai peserta Pemilu untuk mempromosikan kader-kadernya," imbuh dia.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar alokasi kursi sesuai dengan putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 yakni 50% untuk Pulau Jawa dan 50% untuk luar Pulau Jawa. Selanjutnya, keterwakilan perempuan juga diusulkan diberlakukan zipper system.

"Penguatan kuota minimal 30% pencalonan keterwakilan perempuan pemberlakuan zipper system, silang-seling antara caleg laki-laki dan perempuan dalam daftar calon partai," tuturnya.

(amw/gbr)

Kairo -

Para mediator berhasil mencapai kesepakatan terbaru untuk pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel, yang seharusnya dibebaskan pekan lalu namun tertunda. Pembebasan para tahanan Palestina itu akan ditukar dengan empat jenazah sandera Israel.

Kelompok Hamas, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (26/2/2025), mengonfirmasi kesepakatan baru itu, yang tercapai di bawah pengawasan Mesir sebagai salah satu mediator.

Hamas mengungkapkan pada Selasa (25/2) waktu setempat bahwa para tahanan Palestina, yang pembebasannya tertunda, akan dibebaskan oleh Israel bersamaan dengan diserahkannya empat jenazah sandera Israel yang tewas saat ditahan di Jalur Gaza.

Disebutkan Hamas bahwa pertukaran itu masih menjadi bagian dari tahap pertama gencatan senjata Gaza, yang berlangsung sejak 19 Januari.

Kesepakatan pertukaran itu, sebut Hamas, berhasil dicapai ketika delegasi kelompok militan itu, yang dipimpin pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Khalil Al-Hayya, berkunjung ke Kairo pekan ini. Delegasi Hamas menegaskan komitmen terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza "dengan seluruh tahapan dan klausulnya".

"Mereka (para tahanan Palestina) akan dibebaskan bersamaan dengan jenazah para tahanan (sandera) Israel yang disepakati untuk diserahkan pada tahap pertama, selain perempuan dan anak-anak Palestina," demikian pernyataan Hamas.

Kesepakatan baru ini tercapai setelah sempat terjadi kebuntuan mengenai pembebasan lebih dari 600 tahanan Palestina, yang sengaja ditunda oleh Israel.

Pada Sabtu (22/2) lalu, Hamas telah membebaskan enam sandera Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza. Namun Israel menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina sebagai imbalannya. Dalam pernyataannya, Tel Aviv menuduh Hamas telah melanggar perjanjian dengan menggelar seremoni di depan publik saat penyerahan sandera Israel di Jalur Gaza.

Sejak gencatan senjata berlaku pada pertengahan Januari lalu, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel dalam seremoni publik yang digelar di berbagai wilayah Jalur Gaza. Dalam seremoni itu, para militan bersenjata dan bermasker mengarak para sandera ke atas panggung yang dihiasi slogan-slogan Hamas.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam seremoni publik Hamas itu, yang disebutnya sebagai "seremoni memalukan yang tidak menghormati para sandera kami". Dia menuding Hamas "menggunakan para sandera secara sinis untuk propaganda" mereka.

Komite Palang Merah Internasional mendesak semua pihak untuk melakukan pertukaran tahanan dan sandera "dengan cara yang bermartabat dan secara privat".

Kesepakatan baru soal pertukaran tahanan Palestina dan jenazah sandera Israel itu mengindikasikan bahwa krisis yang bisa memicu kegagalan gencatan senjata Gaza bisa dihindari. Namun sejauh ini, Israel belum memberikan komentarnya.

(nvc/ita)

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan beberapa kategori narapidana calon penerima amnesti atau pengampunan hukuman oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih jauh, Yusril juga menyinggung bahwa tak semua narapidana bisa mendapatkan hak amnesti. Ia pun menyebutkan sejumlah kategori narapidana yang turut diusulkan pemerintah untuk diberikan amnesti oleh presiden.

"Yaitu mereka yang terlibat dalam kasus Papua, yang ada di penjara Makassar, tapi tidak terlibat dalam penggunaan kekerasan bersenjata, yang kemungkinan juga akan diusulkan untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto," kata Yusril.

Setidaknya ada empat kategori narapidana yang layak mendapatkan amnesti meliputi terkait kasus politik. Salah satunya gerakan dugaan makar di Papua tetapi tak terlibat aksi bersenjata.

Kemudian narapidana yang mengidap penyakit serius seperti HIV/AIDS hingga gangguan kejiwaan. Berikutnya, narapidana kasus Undang-Undang ITE, terkait penghinaan kepala negara. Lalu, narapidana kasus narkotika, tapi berstatus sebagai pengguna atau yang seharusnya menjalani rehabilitasi.

Baca juga: Narapidana Penerima Amnesti Akan Dilibatkan dalam Proyek Food Estate

Jumlah penerima amnesti 19 ribu orang

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan angka narapidana yang bakal diberikan amnesti berkurang dari 44 ribu kini menjadi hanya sekitar 19 ribu.

"Setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44 ribu menjadi kurang lebih sekitar 19 ribu," ujar Supratman.

Supratman mengatakan jumlah itu berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen yang dilakukan oleh direktur pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pihaknya masih melakukan penyesuaian kembali terhadap narapidana yang layak untuk diberikan pengampunan.

"Mudah-mudahan ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan empat kriteria yang di rapat kerja lalu sudah kami sampaikan," ucap Supratman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

… saya melihat sejenak di beberapa tempat, cara menegurnya, menyapanya, dokter maupun perawat ini sangat baik

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto menjajal layanan cek kesehatan gratis (CKG) di Puskesmas Menteng, Jakarta, Rabu, yang juga bertepatan dengan hari lahirnya pada 26 Februari.

Putranto, yang didampingi oleh Wakil KSP Muhammad Qodari dan Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward Siregar, mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit di Puskesmas Menteng.

“Kebetulan hari ini hari bahagia saya sehingga saya coba mengikuti prosedurnya bahwa dibutuhkan waktu secara konsisten 45 menit karena screening-nya (pemeriksaan) rinci dan menanya-nya detail,” kata Putranto saat ditemui di Puskesmas Menteng, Jakarta, Rabu.

Kepala Staf Kepresidenan menilai dokter yang mengecek kesehatannya betul-betul menggali kondisi tubuhnya. Putranto mengawali pemeriksaan dengan sesi konsultasi, kemudian pemeriksaan fisik umum di antaranya cek tekanan darah, cek darah, dan pemeriksaan kesehatan mulut dan gigi.

“Tadi, misalnya ditanya semua keluhan dan sebagainya. Kalau enggak ada ya bilang enggak ada. Terus bagaimana masalah situasi suasana hati, ini sangat penting. Ini memberikan jaminan bahwa semakin kita bahagia itu semakin sehat,” kata Putranto.

Selepas menjalani serangkaian pemeriksaan, Putranto yang pada hari ini menjadi pasien cek kesehatan gratis lanjut menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat dalam tubuh.

Di Puskesmas Menteng hari ini, KSP A. M. Putranto merupakan pasien ke-14 yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Dia menerima informasi Puskesmas Menteng melayani rata-rata sebanyak 14–15 pasien per hari untuk cek kesehatan gratis.

Di luar cek kesehatan gratis, Puskesmas Menteng rata-rata melayani 300–400 pasien per harinya dengan berbagai macam keluhan.

Dalam kesempatan yang sama, Putranto pun memuji pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Menteng. Putranto berharap layanan baik yang dia terima hari ini juga diterima oleh masyarakat lainnya yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng dan puskesmas-puskesmas lainnya.

“Harapan saya, pelayanan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk seluruh perawat, dokter, maupun petugas di Puskesmas ini berjalan dengan nyaman, dan yang terpenting menerima kita dengan baik,” kata Kepala Staf Kepresidenan.

Putranto pada sela-sela pemeriksaannya juga sempat mengamati pelayanan cek kesehatan gratis yang diberikan oleh Puskesmas kepada pasien lain. Dia menilai seluruh dokter, perawat, dan petugas Puskesmas memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

“Saya perhatikan walaupun bukan saya pasiennya, tetapi saya melihat sejenak di beberapa tempat, cara menegurnya, menyapanya, dokter maupun perawat ini sangat baik. Jadi, membuat kita duduk nyaman dengan mereka. Nah, ini penting. Jadi, unsur pelayanan itu menjadi utama, karena kita melayani masyarakat,” kata A. M. Putranto.

Cek kesehatan gratis di puskesmas-puskesmas merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia tepat saat mereka berulang tahun. Layanan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam periode 30 hari setelah tanggal ulang tahun.

Beberapa persyaratan yang perlu dibawa saat datang ke puskesmas untuk mendapatkan layanan cek kesehatan gratis mencakup KTP, atau kartu identitas anak (KIA), atau kartu keluarga (KK). Masyarakat yang ingin menikmati layanan itu dapat datang langsung ke puskesmas terdekat sesuai alamat KTP-nya, atau mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, atau menghubungi nomor WhatsApp 081110500567 yang nantinya akan diarahkan lebih lanjut oleh operator.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi semakin cepat dan mudah dengan layanan e-harmonisasi yang diluncurkan pada Selasa (25/2).

"Dengan jumlah 55 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota, Indonesia tentu membutuhkan harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangannya untuk mewujudkan kepastian hukum," ujar Supratman dalam peluncuran, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Aplikasi e-harmonisasi dapat memudahkan kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk mengajukan, meninjau, serta melakukan penyelarasan terhadap rancangan peraturan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan atas rancangan regulasi.

Layanan e-Harmonisasi dapat diakses pada situs Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui https://djpp.kemenkum.go.id.

Peluncuran e-harmonisasi dibarengi dengan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi panduan sekaligus memberi jalan keluar saat instansi pemerintah menemui kendala dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peluncuran buku tanya jawab merupakan hasil kerja sama kedua kalinya antara pemerintah Indonesia dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) yang sama-sama memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi semakin cepat dan mudah dengan layanan e-Harmonisasi yang diluncurkan pada Selasa (25/2).

Menurutnya, kehadiran layanan baru tersebut sangat penting karena pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam tata pemerintahan suatu negara.

"Dengan jumlah 55 kementerian/lembaga (k/l), 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota, Indonesia tentu membutuhkan harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangannya untuk mewujudkan kepastian hukum," ujar Supratman dalam peluncuran, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, kata dia, aplikasi e-Harmonisasi dapat memudahkan k/l dan pemerintah daerah untuk mengajukan, meninjau, serta melakukan penyelarasan terhadap rancangan peraturan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, aplikasi e-Harmonisasi juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan atas rancangan regulasi.

Adapun layanan e-Harmonisasi dapat diakses pada situs Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) https://djpp.kemenkum.go.id. Begitu pula dengan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan yang juga diluncurkan bersamaan e-Harmonisasi.

Supratman menyebutkan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi panduan sekaligus memberi jalan keluar saat instansi pemerintah menemui kendala dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peluncuran buku tanya jawab merupakan hasil kerja sama kedua kalinya antara pemerintah Indonesia dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) yang sama-sama memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Ini merupakan komitmen bahwa Indonesia sangat terbuka dan Kemenkum berperan sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk membangun kepastian hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menkum mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang bercita-cita untuk dapat menjadi anggota dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (The Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

Oleh karena itu, sambung dia, dibutuhkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Ia juga menyampaikan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam memberikan layanan hukum.

Akuntabilitas, kata Supratman, menjadi poin yang harus diperhatikan apabila ingin menciptakan kepastian hukum di Indonesia yang berdampak dalam peningkatan investasi. Salah satu upaya peningkatan akuntabilitas, yakni dengan menghadirkan pelayanan digital di bidang hukum.

Dia berpendapat Indonesia dapat lebih terbuka dan akuntabel dalam segala bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta iklim investasi yang dibutuhkan oleh negara-negara yang akan berinvestasi di Indonesia.

“Akuntabilitas hanya dapat diperoleh jika seluruh layanan kita lakukan dalam bentuk digital sehingga kepastian hukumnya jauh lebih mudah. Transformasi digital menjadi sangat penting,” kata Menkum menambahkan.

Pada kegiatan peluncuran, Ditjen PP Kemenkum juga melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan satu lembaga dan lima universitas di bidang pengembangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lembaga tersebut meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima universitas dimaksud, yakni Universitas Khairun Maluku Utara, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, Universitas Galuh Ciamis, Universitas Yarsi, dan Universitas Jember.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Padang (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI akan memprioritaskan penanganan sejumlah kasus dalam menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

"Tentunya Komnas HAM akan melakukan penanganan prioritas terutama kasus-kasus yang berdampak pada hak hidup, dan kasus-kasus yang menjadi atensi publik," kata Komisioner Komnas HAM RI Anis Hidayah di Padang, Rabu.

Anis mencontohkan salah satu kasus yang akan menjadi prioritas lembaga HAM itu ialah kasus pagar laut yang terjadi di Tangerang, Provinsi Banten.

Ia tidak menampik pemangkasan anggaran pada Komnas HAM yang tergolong besar akan mempengaruhi atau berdampak langsung kepada mandat-mandat yang berkaitan dengan Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang tentang Pengadilan HAM.

"Jadi, kasus-kasus yang masuk ke Komnas HAM, kami tidak bisa langsung melakukan pemantauan ke lapangan sebagaimana yang dilakukan sebelum efisiensi," ujar dia.

Meskipun demikian, Komnas HAM memastikan akan tetap berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas penegakan, perlindungan dan pemajuan HAM di tanah air.

Salah satu cara yang akan dilakukan Komnas HAM ialah penerapan mekanisme hybrid. Artinya, lembaga itu akan memaksimalkan kemajuan teknologi seperti pertemuan Zoom untuk menangani atau menindaklanjuti beberapa kasus yang tidak terlalu besar.

"Jadi, untuk kasus tertentu ya kami akan daring untuk memanggil pihak terkait," ujarnya.

Pada kesempatan itu, komisioner kelahiran 7 November 1976 tersebut mengatakan Komnas HAM juga tidak dibenarkan mendapat dukungan dana di luar anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk mendukung penegakan, perlindungan dan pemajuan HAM.

"Sesuai mandatnya kami tidak dibenarkan menggunakan anggaran di luar APBN. Ini ditujukan untuk menjaga independensi Komnas HAM," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Rabu

Japto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu pagi pukul 09.26 WIB dengan didampingi oleh empat orang penasihat hukumnya.

Setibanya di Gedung Merah Putih KPK Japto tidak banyak berkomentar soal pemeriksaannya dan langsung masuk ke Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan bahwa penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Japto Soerjosoemarno sebagai saksi penyidikan perkara dugaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rita Widyasari (RW).

"Kalau tidak salah memang terjadwalnya begitu. Jadi ditunggu saja kehadirannya, hadir atau tidak," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Usai penggeledahan, penyidik KPK menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang rupiah dan mata uang asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.