JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023.

Dua tersangka itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan Edward Corner, VP trading operation PT Pertamina Patra Niaga.

"Tim penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 26 Februari," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Rabu (26/2/2025).

Maya dan Edward sama-sama ditahan di Rutan Salemba. Qohar mengatakan, keduanya awalnya dipanggil sebagai saksi hari ini, pukul 10.00 WIB.

Namun, Maya dan Edward sama-sama mangkir dari panggilan penyidik hingga akhirnya dijemput paksa.

Setelah pemerirksaan dilakukan, penyidik menyimpulkan keduanya melakukan tindak pidana bersama 7 tersangka lain yang diumumkan kemarin.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian "diblending" menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.

“Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).

“Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.

Dalam perkara ini, ada enam tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi (YF); SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.

Lalu, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Dua bos PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dan Edward Corne, langsung ditahan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (26/2) malam ini. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.

Mereka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari, terhitung sejak 26 Februari hingga 17 Maret 2025.

"Selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan," ujar Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Abdul menuturkan Maya merupakan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, sedangkan Edward Corne adalah VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga.

Dia menjelaskan dua orang itu telah diperiksa sejak pukul 15.00 WIB dalam kapasitasnya sebagai saksi. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti cukup tentang keterlibatan mereka di kasus korupsi itu.

"Penyidik telah menemukan bukti cukup bahwa kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana bersama tujuh tersangka yang telah kami sampaikan," tuturnya.

Diberitakan, Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari empat pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Kemudian SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.

Selanjutnya MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan ⁠YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.

Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.

Istanbul (ANTARA) - Kelompok Palestina Hamas mengatakan delegasinya telah menyelesaikan kunjungan ke ibu kota Mesir, Kairo dan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan penundaan pembebasan tahanan Palestina yang seharusnya dibebaskan pada Sabtu lalu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

Dalam sebuah pernyataan, Selasa (25/2), Hamas mengatakan delegasinya, yang dipimpin oleh pejabat senior Khalil al-Hayya, bertemu dengan pejabat Mesir untuk membahas penerapan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan serta persiapan untuk tahap negosiasi berikutnya.

Kelompok tersebut menekankan perlunya kepatuhan penuh dan tepat terhadap semua ketentuan dalam kesepakatan.

Hamas menambahkan bahwa solusi telah dicapai untuk memastikan pembebasan tahanan Palestina akan terjadi secara bersamaan dengan penyerahan jenazah warga Israel, sebagaimana yang telah disepakati dalam tahap pertama kesepakatan, bersama dengan tambahan tahanan perempuan dan anak-anak Palestina.

Sementara itu, seorang pejabat Israel mengonfirmasi pada Selasa malam waktu setempat bahwa kesepakatan untuk menyelesaikan keterlambatan dalam pembebasan tahanan Palestina telah dicapai bersama Hamas.

"Mediasi Mesir telah berhasil… Sebuah kesepakatan telah dicapai untuk menyelesaikan masalah penundaan pembebasan tahanan Palestina," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada Channel 13 Israel.

"Jika tidak ada perubahan mendadak, jenazah empat sandera Israel akan dikembalikan pada Rabu malam tanpa upacara resmi, dan tahanan Palestina akan dibebaskan secara bertahap dari penjara-penjara Israel," tambah pejabat tersebut.

Tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza dimulai pada 19 Januari, mencakup tiga tahap yang masing-masing berlangsung selama 42 hari. Negosiasi untuk tahap berikutnya harus dilakukan sebelum tahap yang sedang berlangsung selesai.

Sebagai bagian dari tahap ini yang mencakup pembebasan 33 sandera Israel—baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal—faksi perlawanan Palestina telah membebaskan 25 sandera hidup dan empat yang telah meninggal dalam tujuh tahap terpisah.

Israel telah menunda pembebasan sekitar 620 tahanan Palestina, meskipun Hamas telah memenuhi komitmennya berdasarkan kesepakatan tersebut.

Pada Sabtu (22/2), Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu, setelah berdiskusi dengan beberapa menteri, memutuskan untuk tidak membebaskan tahanan Palestina, yang bertentangan dengan rekomendasi pejabat keamanan Israel.

Kantor Netanyahu mengklaim keputusan tersebut merupakan tanggapan terhadap pelanggaran yang dilakukan Hamas, dengan mengutip adanya upacara untuk enam tahanan yang dibebaskan pada Sabtu lalu. Hamas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai dalih untuk menghindari kewajiban Israel dalam perjanjian.

Sumber : Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hamas dan Israel sepakat selesaikan penundaan pembebasan tahanan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi semakin cepat dan mudah dengan layanan e-Harmonisasi yang diluncurkan pada Selasa (25/2).

Menurutnya, kehadiran layanan baru tersebut sangat penting karena pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam tata pemerintahan suatu negara.

"Dengan jumlah 55 kementerian/lembaga (k/l), 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota, Indonesia tentu membutuhkan harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangannya untuk mewujudkan kepastian hukum," ujar Supratman dalam peluncuran, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, kata dia, aplikasi e-Harmonisasi dapat memudahkan k/l dan pemerintah daerah untuk mengajukan, meninjau, serta melakukan penyelarasan terhadap rancangan peraturan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, aplikasi e-Harmonisasi juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan atas rancangan regulasi.

Adapun layanan e-Harmonisasi dapat diakses pada situs Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) https://djpp.kemenkum.go.id. Begitu pula dengan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan yang juga diluncurkan bersamaan e-Harmonisasi.

Supratman menyebutkan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi panduan sekaligus memberi jalan keluar saat instansi pemerintah menemui kendala dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peluncuran buku tanya jawab merupakan hasil kerja sama kedua kalinya antara pemerintah Indonesia dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) yang sama-sama memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Ini merupakan komitmen bahwa Indonesia sangat terbuka dan Kemenkum berperan sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk membangun kepastian hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menkum mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang bercita-cita untuk dapat menjadi anggota dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (The Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

Oleh karena itu, sambung dia, dibutuhkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Ia juga menyampaikan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam memberikan layanan hukum.

Akuntabilitas, kata Supratman, menjadi poin yang harus diperhatikan apabila ingin menciptakan kepastian hukum di Indonesia yang berdampak dalam peningkatan investasi. Salah satu upaya peningkatan akuntabilitas, yakni dengan menghadirkan pelayanan digital di bidang hukum.

Dia berpendapat Indonesia dapat lebih terbuka dan akuntabel dalam segala bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta iklim investasi yang dibutuhkan oleh negara-negara yang akan berinvestasi di Indonesia.

“Akuntabilitas hanya dapat diperoleh jika seluruh layanan kita lakukan dalam bentuk digital sehingga kepastian hukumnya jauh lebih mudah. Transformasi digital menjadi sangat penting,” kata Menkum menambahkan.

Pada kegiatan peluncuran, Ditjen PP Kemenkum juga melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan satu lembaga dan lima universitas di bidang pengembangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lembaga tersebut meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima universitas dimaksud, yakni Universitas Khairun Maluku Utara, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, Universitas Galuh Ciamis, Universitas Yarsi, dan Universitas Jember.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum nilai penyusunan UU semakin mudah dengan e-Harmonisasi

Mahasiswi berinisial CK (19) di Pekanbaru, Riau, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Dia ditangkap saat mencoba selundupkan sabu lewat makanan ke Lapas Narkotika Rumbai.

Plt Kepala Lapas Narkotika Rumbai, Agus Pritianto menyebut pelaku ditangkap oleh petugas, Selasa (25/2). CK ditangkap saat layanan kunjungan dan terdeteksi petugas Lapas.

"Penyelundupan barang terlarang diduga narkotika jenis sabu terjadi saat layanan kunjungan. Upaya penyelundupan pelaku terdeteksi saat pemeriksaan ketat barang-barang yang dititipkan untuk warga binaan," kata Agus, Rabu (26/2/2025).

Saat pemeriksaan barang, petugas Lapas Narkotika Rumbai menggeledah barang. Namun ada makanan jenis roti gabin yang dicurigai setelah dititipkan oleh seorang pengunjung wanita.

Pemeriksaan barang titipan dilakukan usai mencurigai gerak-gerik wanita tersebut. Benar saja, saat diperiksa ditemukan satu kemasan roti gabin dengan kondisi di lem ulang.

"Petugas kami merobek bagian kemasan roti gabin mencurigakan berbentuk tidak biasa dan menemukan 2 plastik bening. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, paket tersebut diduga kuat berisi sabu," ujar Agus.

Selanjutnya petugas keamanan langsung berkoordinasi dengan Polresta Pekanbaru. Barang bukti tersebut langsung diamankan kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

Paket sabu sendiri dikirim untuk 3 orang narapidana berinisial VE, RE dan RI. Saat ini, wanita berinisial CK itu juga sudah diamankan di Polresta Pekanbaru bersama barang bukti yang disita.

"Pengunjung wanita berinisial CK seorang mahasiswi. Sekarang pengunjung wanita yang diduga menyelundupkan narkoba itu sudah ditangani Polresta Pekanbaru," kata Agus.

Polisi-Lapas Semarang Gagalkan Penyelundupan Sabu Lewat Anus

Polisi-Lapas Semarang Gagalkan Penyelundupan Sabu Lewat Anus

Pangkalpinang (ANTARA) - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui program pemberdayaan perempuan, Sisternet bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia resmi memulai program SheInspire Sinergi Berdaya; Bersinar Bangkit Bersama dalam membangun masa depan bersama Perempuan Warga Binaan.

Program ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan warga binaan di 10 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan membekali mereka keterampilan kewirausahaan, literasi digital, serta pendampingan psikososial guna mempercepat reintegrasi sosial setelah bebas dari lapas.

Dalam program pelatihan yang digelar di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Senin (24/2), hadir secara langsung, Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Amurwani Dwi Lestariningsih, Direktur of HR Corporate Wings Group sekaligus perwakilan dari Yayasan WINGS Peduli, Meriam Katombo, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan Kementrian imigrasi dan Pemasyarakatan, Ceno Hersusetyo Kartiko, serta Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY, Lili.

Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi mengatakan dirinya sangat mengapresiasi inisiatif ini, di mana reintegrasi sosial bagi perempuan warga binaan merupakan tantangan besar, terutama dalam mengatasi stigma dan diskriminasi di masyarakat.

Program ini menjadi jembatan harapan, membekali mereka dengan keterampilan yang tak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga memulihkan harga diri dan kepercayaan diri untuk kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat.

"Kami berharap inisiatif ini dapat menginspirasi lebih banyak perusahaan dan organisasi lainnya untuk turut serta dalam upaya pemberdayaan perempuan. Dengan dukungan dan intervensi yang tepat, perempuan warga binaan dapat memiliki masa depan yang lebih baik dan berdaya secara ekonomi," ujarnya dalam rilis yang diterima media di Pangkalpinang, Rabu.

Dian Siswarini, menegaskan komitmen perusahaan dalam memberdayakan perempuan melalui teknologi dan pelatihan keterampilan.

"Kami percaya bahwa setiap perempuan, termasuk mereka yang berada dalam lingkungan Lapas, memiliki potensi besar untuk bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Melalui program ini, pihaknya berharap dapat memberikan bekal keterampilan yang nyata, baik dalam kewirausahaan maupun digitalisasi sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan setelah bebas.

"Program ini hadir sebagai solusi dengan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek keterampilan, kepercayaan diri, serta jaringan sosial yang mendukung," katanya.

Dian menambahkan program pelatihan ini memiliki empat tujuan terukur. Pertama, meningkatkan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan intensif bagi perempuan eks-narapidana agar dapat mengembangkan usaha sendiri.

Kedua, membangun kepercayaan diri melalui seminar dan sesi motivasi agar mereka siap beradaptasi dengan lingkungan sosial dan dunia usaha.

Ketiga, memfasilitasi jaringan sosial dengan menciptakan kesempatan untuk membangun koneksi dengan mentor, komunitas wirausaha, dan dunia usaha. Serta keempat, memberikan dukungan moral dan sosial bagi para peserta untuk menghadapi tantangan setelah bebas dari lapas.

Sementara itu, Direktur of HR Corporate Wings Group sekaligus perwakilan Yayasan WINGS Peduli, Meriam Katombo, mengungkapkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bangkit dan bertransformasi menjadi versi terbaiknya. Khususnya perempuan yang memiliki peran penting dalam membangun masa depan keluarga dan orang-orang di sekitarnya.

"Kesamaan spirit dengan XL Axiata inilah yang melatarbelakangi kolaborasi kami untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan," katanya.

Rangkaian program SheInspire Sinergi Berdaya ini akan dilaksanakan di sembilan Lapas perempuan di berbagai kota lainnya, yaitu Tangerang, Medan, Bandung, Lampung, Lombok, Kerobokan, hingga Makassar. Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan hasil assessment yang dilakukan oleh KemenPPPA dan XL Axiata sesuai kebutuhan dan kesiapan fasilitas di masing-masing Lapas.

Tujuh narapidana (napi) dilaporkan kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Salah satu tahanan yang melarikan diri disebut komandan kelompok kriminal bersenjata (KKB) bernama Penihas Heluka.

"Salah satu pelarian tersebut adalah Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo," kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025), dilansir detikSulsel.

Ketujuh napi itu kabur dari Lapas IIB Wamena pada Selasa (25/2) sekitar pukul 15.00 WIT. Salah satu napi berhasil ditangkap, sementara komandan KKB tengah dicari keberadaannya.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Upaya pengejaran terhadap narapidana yang kabur ini akan terus kami intensifkan," ujar Faizal.

Dimintai konfirmasi terpisah, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo mengungkap, insiden berawal saat para napi diberi waktu beraktivitas di area lapangan lapas. Selang beberapa menit, hujan turun. Kondisi tersebut dimanfaatkan tujuh napi dengan membobol pagar.

"Tujuh tahanan membobol pagar pertama di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong, kemudian melarikan diri dengan memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri," ucap Yusuf.

Yusuf meminta masyarakat tetap tenang sembari juga waspada. Pihaknya meminta warga memberi informasi jika melihat atau mengetahui keberadaan napi yang kabur.

"Satu dari tujuh tahanan berhasil diamankan oleh petugas lapas, sementara enam lainnya berhasil melarikan diri," imbuhnya.

Diketahui, pentolan KKB, Penihas Heluka sebelumnya ditangkap pada 19 Mei 2023 atas kasus pembunuhan terhadap aparat keamanannya. Penihas Heluka divonis 13 tahun penjara pada 7 Februari 2024.

Video: Ini Alasan Pelajar di Wamena Demo Tolak Program Makan Bergizi Gratis

Video: Ini Alasan Pelajar di Wamena Demo Tolak Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengawasi keberadaan jemaah tabligh atau dai kompor menjelang Ramadan 2025. Hal ini untuk mengantisipasi terorisme.

"(Ini dilakukan) dalam rangka antisipasi kami terhadap orang asing yang masuk ke wilayah kami. Kegiatan dakwah pun (akan) kami rapikan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mataram, Zarkasyi, di Mataram, Rabu (26/2/2025).

Zarkasyi menyebut kegiatan para jamaah tabligh mulai kembali ramai beberapa pekan terakhir menjelang Ramadan. "Kami dapat laporan ada yang masuk di beberapa masjid. Kalau seperti itu kami arahkan langsung ke Masjid At-Taqwa," jelas Zarkasyi.

Kegiatan para jemaah tabligh yang kerap menetap dari satu masjid ke masjid lain itu dilakukan tanpa koordinasi atau izin ke camat hingga kepala lingkungan. Bahkan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia.

"(Jamaah tabligh) ini kan nggak ada jadwal, nggak pernah menginformasikan ke kami, kapan dia datang. Tiba-tiba (saja) datang dari Bali, Jakarta, Lampung, dan lainnya," jelas mantan Camat Ampenan tersebut.

Zarkasyi menegaskan jemaah tabligh harus mendapatkan izin dari pengurus masjid untuk meminimalisasi potensi gesekan dengan warga. "Paling tidak harus ada koordinasi dengan kepala lingkungan setempat dan takmir masjid. Sehingga (kegiatan ini) tidak menimbulkan penolakan-penolakan (warga)," tandasnya.

Video: Zero Attack, Polri Tangkap 202 Tersangka Teroris Sepanjang 2024

Video: Zero Attack, Polri Tangkap 202 Tersangka Teroris Sepanjang 2024

Pasca menjadi tahanan 20 Februari lalu, Hasto Kristiyanto kembali menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan Rabu siang. Menggunakan rompi oranye, Hasto mengaku dirinya baik baik saja selama berada di dalam tahanan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Astacita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Astacita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.

“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Astacita] nomor satu,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menerangkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Ia berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Astacita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Astacita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.

“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Astacita] nomor satu,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menerangkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Ia berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Astacita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Astacita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.

“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Astacita] nomor satu,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menerangkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Ia berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.