Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (Gakkum KLH) telah menyerahkan tersangka pengelola tempat pemrosesan akhir (TPA) ilegal Limo, kota Depok, Jawa Barat kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok untuk proses hukum lebih lanjut.

Deputi Bidang Gakkum KLH Rizal Irawan menyampaikan kepada ANTARA di Jakarta, Kamis, (27/2) bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup menindaklanjuti laporan warga tergabung dalam Forum Warga Terdampak TPA Liar Limo pada Juni 2024 terkait keberadaan TPA ilegal di Kecamatan Limo, Kota Depok yang diduga mencemari lingkungan hidup serta seringkali melakukan open burning atau pembakaran terbuka dan menyebabkan longsor.

"Hasil dari verifikasi lapangan ditemukan bahwa warga Limo bernama J melakukan pengelolaan TPA ilegal dan diduga mencemari lingkungan hidup," katanya.

Maka pada September 2024 pihaknya kemudian melakukan penyidikan dan mendapatkan bukti bahwa TPA ilegal yang dikelola J telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Tersangka kemudian ditahan di Rutan Salemba, Jakarta.

"Kemudian pada tanggal 25 Februari 2025, Kejaksaan Negeri Kota Depok menyatakan sudah lengkap berkasnya yaitu P21 dan pada hari ini tanggal 27 Februari tersangka beserta barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Depok," tutur Rizal.

Tersangka J dikenakan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dia terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Dalam pantauan ANTARA di Rutan Salemba pada hari ini, tersangka J keluar dari rumah tahanan pada sekitar pukul 10.30 WIB untuk dibawa menuju ke Kejari Depok.

Sebelumnya, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq juga melakukan inspeksi ke TPA liar di Limo pada November tahun lalu untuk memastikan penutupannya. Inspeksi itu dilakukan setelah warga melapor TPA yang sudah berjalan ilegal selama bertahun-tahun itu diduga mencemari udara sekitar karena membakar secara terbuka.

Warga sekitar TPA ilegal itu juga melaporkan merasakan dampak negatif, termasuk mengalami gangguan pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan sempat terjadi longsor.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Bengkulu (ANTARA) - Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Provinsi Bengkulu Bona Roy Simanungkalit menginformasikan terhitung 1 Maret 2025, Imigrasi Bengkulu hanya menerbitkan 100 persen paspor elektronik.

"Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2024, Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia sudah harus melayani penerbitan paspor elektronik bagi masyarakat pemohon, tetapi memang pelaksanaan dimulainya dibuat terjadwal, berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia," kata Bona Roy di Bengkulu, Kamis.

Kantor Imigrasi Klas I Bengkulu kata dia mendapatkan jadwal penerbitan paspor elektronik 100 persen yakni terhitung mulai 1 Maret 2025. Jadi, masyarakat pemohon paspor, nantinya akan mendapatkan paspor elektronik bukan lagi paspor biasa.

"Kami juga sudah sosialisasi kepada masyarakat, termasuk lewat media sosial kami. Jadi mulai 1 Maret itu, pilihan saat pemohon membuka laman m-paspor itu hanya paspor elektronik saja, tidak ada lagi pilihan paspor non-elektronik," kata dia.

Bona menjelaskan keputusan penggunaan paspor elektronik tersebut sebagai langkah pemerintah meningkatkan kepercayaan dunia terhadap dokumen perjalanan dari rakyat Indonesia yang akan ke luar negeri.

Dalam paspor elektronik kata dia sudah tersimpan data dan dokumen pemegang paspor, termasuk sidik jari dan foto. Dokumen tersebut tersimpan dalam cip elektronik yang ada di paspor.

"Masyarakat sebagai pemegang paspor juga mendapatkan keuntungan, datanya lebih terpercaya, terhindar dari pemalsuan paspor, dan juga lebih cepat keluar masuk pintu keberangkatan atau kedatangan lewat 'autogate', tinggal di 'tap atau scan' selesai, tidak perlu dicap," kata dia lagi.

Terkait pengurusan permohonan paspor lanjut Bona tidak ada yang berubah, semua dokumen yang dibutuhkan serta tahapan-tahapannya sama dengan pengurusan paspor sebelumnya.

"Hanya saja produk akhirnya yang berbeda kalau dulu ada paspor non elektronik, nanti terhitung 1 Maret 2025, hanya paspor elektronik saja yang akan diterima masyarakat pemohon. Paspor elektronik ini ada dua pilihan, yakni paspor dengan masa berlaku 5 tahun dengan biaya sesuai peraturan pemerintah Rp650 ribu dan 10 tahun dengan biaya Rp950 ribu," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi ataupun kantor imigrasi yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Menurut dia, UKK Imigrasi di daerah 3T masih membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kerja administratif, kelengkapan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja.

“Selama ini UKK Imigrasi di daerah 3T relatif tidak diperhatikan secara optimal oleh pusat. Padahal beberapa kantor UKK Imigrasi di kawasan 3T menjadi garda depan pelayanan imigrasi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga,” kata Prana Putra Sohe dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Prana yang duduk di Komisi XIII–komisi membidangi hukum, HAM, keimigrasian dan pemasyarakatan, serta penanggulangan terorisme–lantas menyinggung bahwa selama ini telah ada Desa Binaan yang diprakarsai Kantor Imigrasi Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan desa tentang keimigrasian.

Program itu, kata dia, meliputi pelatihan proses pengajuan pembuatan paspor hingga upaya mempermudah akses layanan imigrasi bagi penduduk desa.

"Namun, program ini kurang optimal karena lemahnya dukungan pemerintah terkait sarana dan prasarana imigrasi sehingga memudahkan untuk pelayanan keimigrasian seperti pengajuan pembuatan paspor,” ujarnya.

Dia menilai selain di kawasan 3T, di wilayah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan seperti Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dukungan sarana keimigrasian pun relatif lemah sehingga masih membutuhkan tambahan kapasitas server di UKK Lubuklinggau.

“Banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian secara cepat seperti pembuatan paspor untuk perjalanan ibadah umrah, tapi kalau server terbatas pastinya ini menghambat,” tuturnya.

Padahal, tambah dia, UKK Lubuklinggau menjadi tumpuan masyarakat dari 10 kabupaten untuk pembuatan paspor dan pelayanan keimigrasian lainnya.

Untuk itu, ujarnya lagi, meningkatnya jumlah pemohon pengajuan paspor membutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mempermudah akses keimigrasian kepada masyarakat.

“Kami minta agar penggandaan server ini dilakukan tahun ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia meminta pula agar ada peningkatan status dari UKK menjadi Kantor Imigrasi Lubuklinggau, menyusul Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan telah menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang akan diproyeksikan untuk menjadi Kantor Imigrasi Kota Lubuklinggau.

“Peningkatan status dari UKK menjadi kantor imigrasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lubuklinggau,” kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I itu.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi ataupun kantor imigrasi yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Menurut dia, UKK Imigrasi di daerah 3T masih membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kerja administratif, kelengkapan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja.

“Selama ini UKK Imigrasi di daerah 3T relatif tidak diperhatikan secara optimal oleh pusat. Padahal beberapa kantor UKK Imigrasi di kawasan 3T menjadi garda depan pelayanan imigrasi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga,” kata Prana Putra Sohe dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Prana yang duduk di Komisi XIII–komisi membidangi hukum, HAM, keimigrasian dan pemasyarakatan, serta penanggulangan terorisme–lantas menyinggung bahwa selama ini telah ada Desa Binaan yang diprakarsai Kantor Imigrasi Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan desa tentang keimigrasian.

Program itu, kata dia, meliputi pelatihan proses pengajuan pembuatan paspor hingga upaya mempermudah akses layanan imigrasi bagi penduduk desa.

"Namun, program ini kurang optimal karena lemahnya dukungan pemerintah terkait sarana dan prasarana imigrasi sehingga memudahkan untuk pelayanan keimigrasian seperti pengajuan pembuatan paspor,” ujarnya.

Dia menilai selain di kawasan 3T, di wilayah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan seperti Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dukungan sarana keimigrasian pun relatif lemah sehingga masih membutuhkan tambahan kapasitas server di UKK Lubuklinggau.

“Banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian secara cepat seperti pembuatan paspor untuk perjalanan ibadah umrah, tapi kalau server terbatas pastinya ini menghambat,” tuturnya.

Padahal, tambah dia, UKK Lubuklinggau menjadi tumpuan masyarakat dari 10 kabupaten untuk pembuatan paspor dan pelayanan keimigrasian lainnya.

Untuk itu, ujarnya lagi, meningkatnya jumlah pemohon pengajuan paspor membutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mempermudah akses keimigrasian kepada masyarakat.

“Kami minta agar penggandaan server ini dilakukan tahun ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia meminta pula agar ada peningkatan status dari UKK menjadi Kantor Imigrasi Lubuklinggau, menyusul Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan telah menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang akan diproyeksikan untuk menjadi Kantor Imigrasi Kota Lubuklinggau.

“Peningkatan status dari UKK menjadi kantor imigrasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lubuklinggau,” kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I itu.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jenewa (ANTARA) - Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Turk pada Rabu (26/2) menyuarakan penolakannya terhadap usulan aneksasi dan pemindahan paksa di wilayah Palestina, memperingatkan bahwa tindakan semacam itu dapat mengancam keamanan di seluruh kawasan tersebut.

Berbicara dalam sebuah dialog interaktif tentang laporannya mengenai wilayah Palestina yang diduduki pada sesi ke-58 Dewan HAM PBB, Turk menggarisbawahi perlunya menolak segala upaya yang menormalisasi tindakan melanggar hukum.

"Kita harus menolak segala normalisasi tindakan yang melanggar hukum, termasuk usulan aneksasi atau pemindahan paksa yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah Palestina dan Israel serta kawasan yang lebih luas," katanya.

Laporan itu menyoroti perampasan HAM fundamental yang sudah berlangsung lama di Gaza dan Tepi Barat, menyebut pelanggaran hak untuk menentukan nasib sendiri, memiliki kebebasan bergerak, dan mendapatkan standar hidup yang layak.

Tank militer Israel melewati jalan di kota Jenin, Tepi Barat pada 23 Februari 2025. ANTARA/Xinhua/Nidal Eshtayeh

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Komandan KKB Penihas Heluka melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena bersama lima narapidana lainnya pada Selasa (25/2).

Penihas alias Kopi Tua Heluka menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo.

Penihas sebelumnya ditangkap oleh Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz pada 19 Mei 2023. Ia disebut terlibat dalam serangkaian aksi kriminal, termasuk pembunuhan terhadap aparat keamanan.

Di antaranya, pembunuhan terhadap Pratu Eka Johan, seorang Babinsa di Yahukimo, Papua, November 2022 lalu. Saat itu, korban meninggal akibat beberapa tusukan benda tajam.

Selain itu, ia disebut terlibat penembakan terhadap anggota polisi di Yahukimo yang mengakibatkan Brigadir Usdar meninggal dunia pada November 2022.

Penihas menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Wamena pada November 2023.

Pada April 2024, ia diputus bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dalam beberapa tindak pidana kejahatan dan di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat.

Penihas saat itu dijatuhi vonis selama 13 tahun penjara. Artinya, ia baru menjalani masa tahanan selama satu tahun sebelum melarikan diri.

Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 tengah memburu enam narapidana yang kabur, termasuk Penihas.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan mengatakan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan akan terus memburu para pelarian hingga tertangkap.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Upaya pengejaran terhadap narapidana yang kabur ini akan terus kami intensifkan," kata Faizal dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2).

Sementara Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada.

"Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga situasi tetap kondusif dan segera melaporkan kepada aparat keamanan jika mengetahui informasi terkait keberadaan para pelarian," kata Yusuf.

Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Ahmad Ali memberi konfirmasi ke penyidik KPK tak bisa menghadiri pemeriksaan pada hari ini, Kamis (27/2).

Pemeriksaan tersebut bergeser ke tanggal 6 Maret 2025.

"Info dari penyidik, saudara AA sudah memberi konfirmasi ketidakhadiran karena ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya. Dijadwalkan ulang tanggal 6 Maret 2025," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis (27/2).

Ahmad Ali yang juga merupakan politikus Partai NasDem ini berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Sebelum ini, tepatnya pada Selasa (4/2) lalu, penyidik KPK menggeledah rumah kediaman Ahmad Ali di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dari sana, ditemukan dan disita sejumlah barang bukti diduga terkait perkara seperti uang Rp3,4 miliar, beberapa tas dan jam bermerek, dokumen hingga Barang Bukti Elektronik (BBE).

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah memeriksa Ketua PP Japto Soerjosoemarno.

Lembaga antirasuah kembali menetapkan Rita Widyasari karena menduga yang bersangkutan menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara.

Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan Pasal TPPU.

Saat ini, Rita tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

Hamas menyerahkan empat jenazah sandera sementara Israel membebaskan 620 tahanan Palestina pada Rabu (26/2) sesuai kesepakatan gencatan senjata.

Hamas menyerahkan peti jenazah itu ke Palang Merah. Kemudian organisasi kemanusiaan tersebut memberikan jenazah sandera ke Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di perbatasan Karem Abu Salem.

Israel juga sudah mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima jenazah. Selanjutnya, pihak berwenang akan melakukan identifikasi jenazah tersebut, demikian dikutip Al Jazeera.

Israel juga dilaporkan telah membebaskan 642 tahanan Palestina sebagai balasan pelepasan sandera sesuai kesepakatan.

Mereka terdiri dari 151 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan hukuman panjang. Dari jumlah ini, 43 di antaranya akan dibebaskan ke Tepi Barat dan Yerusalem Timur, 97 akan diasingkan, dan 11 kembali ke Gaza.

Selain itu, terdapat 445 warga Palestina yang diambil paksa atau menghilang dari Gaza. Mereka juga dilaporkan akan dibebaskan.

Ada pula 46 perempuan dan anak-anak yang akan dibebaskan sebagai ganti jenazah yang diserahkan, demikian dikutip Al Jazeera.

Penyerahan sandera dan pelepasan tahanan ini sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Hamas-Israel yang disetujui pada pertengahan Januari.

Kesepakatan tersebut muncul setelah lebih dari 1,5 tahun Israel melancarkan agresi di Palestina.

Imbas serangan besar-besaran pasukan Israel, lebih dari 48.000 orang di Palestina meninggal, ribuan rumah dan fasilitas sipil hancur, hingga jutaan orang terpaksa menjadi pengungsi.

BOGOR - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahap 2 periode tahun 2025-2029. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam Kegiatan Rapat Pimpinan Tahunan BNPT T.A. 2025 di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (26/2/2025).

?Kita juga perlu memprioritaskan pelaksanaan kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan kesiapsiagaan nasional, dengan anggaran yang kita punya sekarang kita perkuat program ini melalui RAN PE fase ke-2" kata Eddy Hartono.

Eddy pun menegaskan program deradikalisasi dalam lapas dan luar lapas harus terintegrasi. Dia mengungkapkan, deradikalisasi dalam lapas di dalamnya terdapat kolaborasi antara BNPT, Polri, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos).



Sedangkan di luar lapas terdapat Balai Pemasyarakatan (Bapas), TNI, dan unsur lainnya yang cakupannya akan lebih luas. Lebih lanjut, penguatan program Deradikalisasi dan Kesiapsiagaan melalui RAN PE tahap 2 periode tahun 2025 - 2029 selaras dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden. ?Salah satunya koordinasi sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme disini lah rencananya peran RAN PE," ungkapnya.

RAN PE tahap 2 juga akan fokus mengikat pemerintahan daerah untuk ikut terlibat aktif dalam upaya-upaya pencegahan, salah satunya adalah meminta daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).

"RAN PE fase kedua juga fokus implementasi di daerah. Dalam salah satu pasal di dalam Perpres itu diminta daerah untuk menyusun RAD PE," kata Direktur Kerja Sama Regional Multilateral BNPT Dionisius Elvan Swasono saat menyampaikan paparan.

Kepala BNPT dalam kesempatan ini juga melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni pentingnya BNPT untuk terus konsisten dalam menyebarkan narasi-narasi positif dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

KOMPAS.com - Dalam menjalankan ibadah puasa, banyak umat Islam yang bertanya, apakah boleh mandi wajib setelah sahur? Pertanyaan ini sering muncul terutama bagi mereka yang mengalami hadas besar di malam hari.

Apakah puasanya tetap sah jika mandi wajib dilakukan setelah sahur? Artikel ini akan membahas hukum, dalil, serta waktu yang tepat untuk mandi wajib dalam kaitannya dengan ibadah puasa.

Hukum Mandi Wajib Setelah Sahur dalam Islam

Sebagai seorang Muslim, menjaga kebersihan dan kesucian dari hadas besar merupakan kewajiban. Namun, apakah boleh mandi wajib setelah sahur dan tetap menjalankan puasa dengan sah? Jawabannya adalah boleh. Berikut penjelasannya:

1. Mandi wajib tidak membatalkan puasa

Mandi wajib adalah proses menyucikan diri dari hadas besar dan tidak termasuk dalam hal-hal yang membatalkan puasa.

2. Boleh menunda mandi wajib hingga setelah sahur

Dalam Islam, seseorang yang dalam keadaan junub diperbolehkan makan sahur terlebih dahulu dan mandi wajib setelahnya, asalkan sudah berniat puasa sebelum fajar.

3. Dalil tentang mandi wajib setelah sahur

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah RA dan Ummu Salamah RA berkata bahwa Rasulullah SAW pernah dalam keadaan junub ketika waktu fajar telah tiba, lalu beliau mandi dan tetap berpuasa.

4. Menjaga kebersihan tetap dianjurkan

Meskipun diperbolehkan menunda mandi wajib, tetap dianjurkan untuk menyegerakan mandi agar tubuh lebih segar dan siap menjalankan ibadah.

Dalil dan Pendapat Ulama tentang Mandi Wajib Setelah Sahur

Untuk menjawab pertanyaan apakah boleh mandi wajib setelah sahur, kita perlu merujuk pada dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Hadis dari Aisyah RA dan Ummu Salamah RA

Dalam Shahih Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendapati waktu fajar dalam keadaan junub, kemudian beliau mandi dan tetap menjalankan puasanya. Ini menjadi dalil utama bahwa mandi wajib setelah masuk waktu subuh tetap diperbolehkan.

2. Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 6

Allah SWT berfirman:

“Jika kamu junub, maka mandilah.” (QS. Al-Maidah: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa mandi wajib adalah kewajiban bagi seseorang yang mengalami hadas besar, tanpa ada batasan waktu tertentu.

3. Pendapat Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa seseorang yang dalam keadaan junub dan baru mandi setelah sahur tetap sah puasanya, karena junub bukanlah penyebab batalnya puasa.

4. Mazhab Syafi’i dan Hanafi

Kedua mazhab ini menyatakan bahwa seseorang boleh menunda mandi wajib hingga setelah sahur atau bahkan setelah waktu subuh masuk, selama ia sudah berniat puasa sebelumnya.

Waktu yang Tepat untuk Mandi Wajib Saat Berpuasa

Setelah mengetahui bahwa mandi wajib setelah sahur diperbolehkan, penting juga untuk memahami kapan waktu terbaik untuk melakukannya agar tetap optimal dalam menjalankan ibadah:

• Sebelum Waktu Fajar Tiba

Sebaiknya menyegerakan mandi sebelum waktu subuh agar bisa melaksanakan salat Subuh tepat waktu.

• Setelah Sahur tetapi Sebelum Subuh

Jika tidak sempat mandi sebelum sahur, maka bisa melakukannya segera setelah makan sahur sebelum azan subuh berkumandang.

• Setelah Subuh tetapi Sebelum Salat

Jika seseorang masih dalam keadaan junub setelah subuh, maka wajib mandi sebelum melaksanakan salat Subuh.

• Memastikan Tidak Menunda Mandi hingga Waktu Siang

Meskipun sah puasanya, menunda mandi wajib terlalu lama bisa menyebabkan tertinggalnya ibadah salat Subuh.

Kesalahan Umum dalam Mandi Wajib Setelah Sahur

Selain memahami hukum mandi wajib setelah sahur, ada beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari:

• Menunda Mandi hingga Waktu Dhuha

Jika mandi wajib dilakukan setelah matahari terbit dan seseorang belum salat Subuh, maka ini termasuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban salat.

• Mandi Tanpa Niat yang Benar

Niat merupakan salah satu syarat sahnya mandi wajib. Jika seseorang mandi tanpa niat, maka tidak dianggap mandi wajib.

• Tidak Membasuh Seluruh Tubuh

Mandi wajib harus mencakup seluruh tubuh, termasuk bagian-bagian tersembunyi seperti sela-sela jari dan rambut.

• Menggunakan Air Secara Berlebihan

Islam mengajarkan kesederhanaan dalam menggunakan air. Meskipun mandi wajib harus menyeluruh, tidak berarti harus boros dalam penggunaan air.

• Mandi dengan Air yang Terlalu Panas

Menggunakan air yang terlalu panas dapat menyebabkan kulit kering dan iritasi, sehingga lebih baik menggunakan air dengan suhu yang nyaman.

Berdasarkan dalil dari hadis Nabi SAW serta pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa mandi wajib setelah sahur diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa.

Seseorang yang dalam keadaan junub masih bisa makan sahur dan menunda mandi hingga setelah waktu fajar. Namun, tetap dianjurkan untuk segera mandi agar dapat melaksanakan salat Subuh tepat waktu.

Dengan memahami hukum ini, umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang dan tetap menjaga kesucian serta kebersihan diri sesuai ajaran Islam.

SUMBER: Basnaz.go.id

Ramallah (ANTARA) - Israel membebaskan puluhan warga Palestina dari Penjara Ofer pada Kamis (27/2) pagi waktu setempat.

Sebuah bus yang membawa puluhan tahanan Palestina tiba di kota Beitunia, sebelah barat Ramallah, menuju lokasi Istana Kebudayaan di Ramallah, tempat keluarga mereka menunggu, menurut seorang koresponden Kantor Berita Turki, Anadolu.

Koresponden tersebut menambahkan bahwa bus tersebut dikawal oleh tim dari Palang Merah Internasional.

Kantor Informasi Tahanan Hamas mengatakan bahwa dari total 620 tahanan yang akan dibebaskan, sebanyak 43 di antaranya diperkirakan akan dibebaskan ke wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem.

Pembebasan tersebut merupakan bagian dari gelombang ke-tujuh kesepakatan pertukaran tahanan yang tertunda antara Kelompok Perlawanan Palestina, Hamas dan Israel.

Adapun seorang sumber keamanan Israel pada Rabu (26/2) malam waktu setempat, mengatakan bahwa kendaraan Palang Merah Internasional sedang dalam perjalanan menuju titik penjemputan untuk menerima jenazah empat tahanan Israel dari Jalur Gaza,

"Palang Merah saat ini sedang menuju ke titik penjemputan untuk menerima jenazah empat sandera," kata otoritas penyiaran publik Israel, KAN, mengutip sumber yang namanya dirahasiakan dan tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jayawijaya -

Komandan kelompok kriminal bersenjata (KKB) bernama Penihas Heluka alias Kopi Tua melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Wamena di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo itu kabur bersama 6 narapidana (napi) lain dengan membobol pagar lapas.

Penihas Heluka dan 6 napi lain kabur dari Lapas Kelas IIB Wamena pada Selasa (25/2) sore. Satu napi yang kabur telah ditangkap kembali sementara Penihas Heluka dan lima lainnya masih diburu.

"Salah satu pelarian tersebut adalah Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo," kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Faizal menegaskan pihaknya akan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dia memastikan Penihas Heluka dan lima napi lain dalam pengejaran aparat.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Upaya pengejaran terhadap narapidana yang kabur ini akan terus kami intensifkan," ujar Faizal.

Diketahui, Penihas Heluka sebelumnya terlibat kasus pembunuhan terhadap aparat keamanan pada 4 November 2022. Penihas Heluka kemudian ditangkap pada 19 Mei 2023.

Selanjutnya, Penihas Heluka divonis 13 tahun penjara dalam kasus tersebut pada 7 Februari 2024. Komandan KKB itu baru menjalani masa tahanan selama satu tahun sebelum melarikan diri.

7 Napi Kabur Bobol Pagar Lapas

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, ketujuh napi kabur saat diberi waktu beraktivitas di area lapangan lapas. Saat itu, hujan turun hingga ketujuh napi membobol pagar lapas.

"Sekitar pukul 15.09 WIT, di tengah hujan lebat, tujuh tahanan membobol pagar pertama di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong," kata Kombes Yusuf Sutejo dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Yusuf menuturkan para napi tersebut kemudian memanjat pagar Lapas Kelas II Wamena. Selanjutnya, para napi memanjat pagar menggunakan tali yang diikat pada kawat duri.

"Mereka melarikan diri dengan memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri," tuturnya.

Lanjut Yusuf, salah satu napi yang kabur sudah ditangkap kembali. Sementara enam napi lain termasuk komandan KKB Penihas Heluka masih diburu.

"Satu dari tujuh tahanan berhasil diamankan oleh petugas lapas, sementara enam lainnya berhasil melarikan diri," beber Yusuf.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Yusuf berharap warga memberikan informasi jika mengetahui keberadaan para napi yang kabur tersebut.

"Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga situasi tetap kondusif dan segera melaporkan kepada aparat keamanan jika mengetahui informasi terkait keberadaan para pelarian," paparnya.

(hsr/ata)