JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tim pengawalan Panglima TNI kepada jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara.

"Komnas HAM menyesalkan adanya intimidasi dan ancaman kepada jurnalis Kompas.com terkait dengan kerja jurnalis untuk melakukan pemberitaan," kata Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, melalui pesan suara, Kamis (27/2/2025).

Anis mengatakan, dugaan intimidasi ini mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi serta menyangkut kebebasan pers.

"Kebebasan pers ini menjadi salah satu hak yang dijamin oleh UU sehingga kerja-kerja jurnalistik adalah kerja konstitusional yang dijamin oleh UU, sehingga negara perlu memberikan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan," katanya.

Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Dia menjelaskan, jaminan kebebasan pers itu meliputi jaminan hak-hak jurnalis, hak untuk mendapatkan akses informasi editorial, serta mendapatkan kebebasan mendirikan usaha penyiaran.

"Jadi jaminan itu tentu harus dipenuhi dan dijamin, tidak boleh dibatasi untuk kerja jurnalistik. Karena ini sudah diatur dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers," tandasnya.

Sebelumnya, jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara, diancam oleh dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai bertanya mengenai insiden penyerangan Polres Tarakan oleh tentara.

Peristiwa ini terjadi di Markas Besar Polri, Kamis (27/2/2025), seusai acara Baksos Polri Presisi Bersama Mahasiswa Untuk Masyarakat Menyambut Bulan Suci Ramadhan.

Awalnya, Adhyasta bersama jurnalis lainnya mendekati Agus untuk meminta waktu wawancara.

Agus yang hendak memasuki mobil pun menghentikan langkahnya dan meladeni wawancara bersama para jurnalis.

Setelah wawancara selesai dan Agus meninggalkan lokasi, Adhyasta didatangi oleh dua orang ajudan yang melayangkan ancaman.

"Kau memang tidak di-briefing?" tanya seorang ajudan berseragam TNI AU di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Di-briefing apa ya? Saya baru datang," kata Adhyasta.

Lalu, seorang ajudan Panglima TNI lainnya mengancam akan 'menyikat' Adhyasta.

"Kutandai muka kau, ku sikat kau ya," bentak ajudan tersebut.

"Lah kan saya nanya doang ke Panglima TNI, beliau juga berkenan menjawab," bela Adhyasta.

Setelahnya, ajudan yang berseragam TNI AU menanyakan asal media dari Adhyasta.

Ajudan itu pun melihat ID Pers Istana Kepresidenan dan Kompas.com yang dikenakan Adhyasta.

Lalu, keduanya pergi mengingat situasi di lapangan sangat ramai.

Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan kedua ajudan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tim pengawalan Panglima TNI kepada jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara.

"Komnas HAM menyesalkan adanya intimidasi dan ancaman kepada jurnalis Kompas.com terkait dengan kerja jurnalis untuk melakukan pemberitaan," kata Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, melalui pesan suara, Kamis (27/2/2025).

Anis mengatakan, dugaan intimidasi ini mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi serta menyangkut kebebasan pers.

"Kebebasan pers ini menjadi salah satu hak yang dijamin oleh UU sehingga kerja-kerja jurnalistik adalah kerja konstitusional yang dijamin oleh UU, sehingga negara perlu memberikan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan," katanya.

Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Dia menjelaskan, jaminan kebebasan pers itu meliputi jaminan hak-hak jurnalis, hak untuk mendapatkan akses informasi editorial, serta mendapatkan kebebasan mendirikan usaha penyiaran.

"Jadi jaminan itu tentu harus dipenuhi dan dijamin, tidak boleh dibatasi untuk kerja jurnalistik. Karena ini sudah diatur dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers," tandasnya.

Sebelumnya, jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara, diancam oleh dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai bertanya mengenai insiden penyerangan Polres Tarakan oleh tentara.

Peristiwa ini terjadi di Markas Besar Polri, Kamis (27/2/2025), seusai acara Baksos Polri Presisi Bersama Mahasiswa Untuk Masyarakat Menyambut Bulan Suci Ramadhan.

Awalnya, Adhyasta bersama jurnalis lainnya mendekati Agus untuk meminta waktu wawancara.

Agus yang hendak memasuki mobil pun menghentikan langkahnya dan meladeni wawancara bersama para jurnalis.

Setelah wawancara selesai dan Agus meninggalkan lokasi, Adhyasta didatangi oleh dua orang ajudan yang melayangkan ancaman.

"Kau memang tidak di-briefing?" tanya seorang ajudan berseragam TNI AU di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Di-briefing apa ya? Saya baru datang," kata Adhyasta.

Lalu, seorang ajudan Panglima TNI lainnya mengancam akan 'menyikat' Adhyasta.

"Kutandai muka kau, ku sikat kau ya," bentak ajudan tersebut.

"Lah kan saya nanya doang ke Panglima TNI, beliau juga berkenan menjawab," bela Adhyasta.

Setelahnya, ajudan yang berseragam TNI AU menanyakan asal media dari Adhyasta.

Ajudan itu pun melihat ID Pers Istana Kepresidenan dan Kompas.com yang dikenakan Adhyasta.

Lalu, keduanya pergi mengingat situasi di lapangan sangat ramai.

Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan kedua ajudan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP), Japto Soerjosoemarno diperiksa menyangkut penerimaan metrik ton dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

KPK pernah menyebut Rita Widyasari memperoleh jatah sebesar USD 3,6 hingga USD 5 per metrik ton tambang batu bara selama menjabat. Jatah itu diduga merupakan sebagai bentuk gratifikasi yang diterima Rita dari sejumlah perusahaan tambang. "Terkait penerimaan metrik ton," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).

KPK belum memastikan akan memanggil Japto Soerjosoemarno atau tidak di kemudian hari. Hal itu akan ditentukan dari kebutuhan tim penyidik. "Tidak terinfo," ujar Tessa.

KPK juga masih enggan menjelaskan hubungan antara Japto Soerjosoemarno

dengan Rita Widyasari. dalam perkara ini. "Belum terinfo dari penyidik ke saya," ujar Tessa.

Sebelumnya, Japto dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi pada Rabu (26/2/2025). Tercatat, rumah Japto yang terletak di Jalan Benda Ujung No.8, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah KPK. Penggeledahan terjadi pada Selasa (4/2/2024) sekitar pukul 17.00 hingga 23.00 WIB. Berkat upaya itu, KPK menemukan dan menyita sejumlah barang bukti diduga terhubung dengan kasus Rita.

kami merasa perlu melakukan edukasi dan literasi bagaimana tentang bahayanya terpapar radikalisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menegaskan bahwa kolaborasi dan gotong royong dalam penanggulangan terorisme tetap dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan BNPT memiliki semboyan "Kolaboratif Dalam Penanggulangan Terorisme Yang Tercerahkan Dalam Keikhlasan."

"Jadi, apa pun kondisinya, kami gotong royong saja, kolaborasi, karena BNPT bertugas mengoordinasikan penanggulangan terorisme ini," kata Eddy saat ditemui usai acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Ia mengerti dan memahami bahwa negara harus melakukan efisiensi anggaran agar masyarakat, pemerintah, maupun ekonomi Indonesia bisa lebih baik dan sejahtera ke depannya.

Eddy mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengamanatkan pemerintah melalui BNPT wajib melakukan pencegahan terhadap tindakan pidana terorisme.

Ia menuturkan pencegahan tersebut dilakukan melalui tiga langkah, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

Salah satu upaya kesiapsiagaan nasional dan kontraradikalisasi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kepada masyarakat yang rentan terpapar radikalisme.

"Kepada masyarakat yang kira-kira akan terpapar ini, kami merasa perlu melakukan edukasi dan literasi bagaimana tentang bahayanya terpapar radikalisme," ujarnya.

Sementara itu, upaya deradikalisasi dilakukan dengan pembinaan kepada mantan narapidana terorisme maupun orang atau kelompok yang sudah terpapar radikalisme.

Berbagai langkah deradikalisasi tersebut, kata Eddy, dilakukan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya.

BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi sebesar Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp428,56 miliar.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran kementerian/lembaga diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono mengatakan, perempuan dan anak harus dilindungi dari penyebaran radikalisme agar tak terjerumus pada terorisme

Ia mengatakan, perempuan dan anak berpotensi terpapar paham radikalisme karena terpapar dari kepala keluarga yang lebih dulu terjerumus pada radikalisme dan terorisme.

"Harus dilakukan perlindungan karena terus terang misalkan gini, tersangka terorisme kan punya istri, punya anak, nah itu yang kita lindungi juga, jangan sampai dia ikut-ikutan juga," ucap Eddy saat ditemui di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

Eddy melanjutkan, BNPT fokus untuk melindungi perempuan dan anak-anak dengan koordinasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Itu yang menjadi konsen di kami, sehingga kami bekerja sama juga dengan Menteri PPPA, ya membuat modul bagaimana sih menangani anak-anak perempuan," ucap dia.

BNPT bersama Kementerian PPPA akan memberikan pembinaan dengan cara yang halus dan manusiawi agar anak-anak tidak trauma.

"Dengan cara-cara yang soft, dengan cara-cara yang manusiawi, sehingga anak-anak ini tidak trauma. Nah ini yang kita kembangkan dan terus kita sempurnakan supaya langkah-langkah ini tercapai," ucapnya.

Eddy mengakui bahwa pembinaan kepada perempuan dan anak-anak tidak mudah dan butuh kesabaran ekstra.

"Karena ini tidak mudah, butuh kesabaran, butuh kasih sayang, butuh kedamaian, ini yang kita harus lakukan," kata dia.

BANYUWANGI, iNEWSSURABAYA.ID – Program ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto kini mulai dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi. Pada Kamis (7/2/25), para tahanan Lapas Banyuwangi melakukan penanaman padi di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang terletak di Kelurahan Pakis, dengan luas area mencapai 2 hektare.

Kegiatan penanaman padi ini menjadi bagian dari inisiatif besar yang dilakukan Lapas Kelas IIA Banyuwangi, tidak hanya untuk mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga sebagai bagian dari program pembinaan warga binaan melalui peningkatan keterampilan di bidang pertanian.

Kepala Lapas Banyuwangi, Mochamad Mukaffi, menjelaskan bahwa program ini mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Selain memberikan manfaat langsung bagi warga binaan, program ini juga mendukung tercapainya ketahanan pangan yang lebih baik di Indonesia.

“Melalui program ini, kami tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberdayakan warga binaan untuk memiliki keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka setelah bebas nanti,” kata Mukaffi.

Dalam pelaksanaannya, warga binaan yang terlibat dalam program ini akan diberdayakan untuk merawat padi hingga masa panen yang diperkirakan berlangsung dalam waktu empat bulan. Warga binaan yang terlibat dalam kegiatan ini telah melewati proses seleksi, termasuk sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dan hanya 5 orang yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar lapas.

Selain itu, sebagian dari hasil panen padi akan disalurkan untuk kegiatan sosial sebagai bentuk kontribusi langsung kepada masyarakat sekitar Lapas Banyuwangi, termasuk bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan keluarga warga binaan.

Kepala Lapas Banyuwangi juga menekankan bahwa program ini merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta bagian dari 13 Program Akselerasi yang digagas oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam rangka pemberdayaan warga binaan.

“Program ini adalah wujud nyata dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri Agus Andrianto untuk menciptakan ketahanan pangan melalui pemberdayaan warga binaan di Lapas,” ujar Mukaffi.

Program ketahanan pangan ini juga memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk terlibat dalam kegiatan yang memberikan dampak positif bagi mereka dan masyarakat. Melalui pelatihan pertanian dan penanaman padi, para tahanan diharapkan dapat memperoleh keterampilan yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah menjalani masa pembinaan di Lapas.

“Tujuan kami adalah memberi kesempatan bagi warga binaan untuk belajar dan berkontribusi kepada masyarakat, baik selama menjalani hukuman maupun setelah mereka bebas nanti,” jelas Mukaffi.

Sebagian besar hasil panen padi yang akan dituai dalam beberapa bulan ke depan akan didistribusikan untuk kegiatan sosial, termasuk bantuan untuk masyarakat miskin di sekitar Lapas. Ini adalah langkah nyata dalam memberdayakan warga binaan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Panen padi ini tidak hanya untuk kepentingan Lapas, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi positif kepada masyarakat sekitar,” tutup Mukaffi.

Editor : Arif Ardliyanto

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kepada 493 kepala daerah yang ikut dalam orientasi (retreat) di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk menegakkan HAM di daerah mereka masing-masing.

Dia mengatakan, penguatan dan penegakan HAM adalah poin pertama dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Jadi, kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah maka Bapak menentang (Astacita) nomor satu," ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Pigai mengatakan, tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para kepala daerah dalam menjalankan HAM, yakni pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Dia menyebutkan, pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan saat menyusun kebijakan daerah.

Menurut Pigai, dengan menyusun kebijakan daerah yang berpatokan pada hak asasi manusia, maka pimpinan daerah tersebut sudah memberikan program prioritas HAM.

Kebijakan yang dimaksud seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Oleh sebab itu, Kementerian HAM juga akan rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, Natalius Pigai juga menargetkan semua aparatur sipil negara (ASN) dan semua warga bisa mendapatkan pemahaman HAM yang benar.

"Sampai 2025 diperkirakan rata-rata, 10 juta diperkirakan, diperkirakan 2028 itu 20 juta penduduk harus dapat pendidikan HAM," katanya.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemimpin kelompok kriminal bersenjata (KKB) Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka ikut kabur bersama enam narapidana lainnya dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (25/2/2025).

Kaburnya Penihas membuat Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Kartenz harus turun tangan mengejarnya.

Kepala Operasi Satgas Damai Kartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, membenarkan bahwa KKB Penihas ikut kabur bersama narapidana lainnya dari Lapas Wamena.

“Penihas ini menamakan dirinya sebagai Komando Operasi dan Komandan Bataylon Yamue Kodap XVI Yahukimo,” katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (27/2/2025).

Jenderal bintang satu ini menegaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap KKB Penihas bersama dengan enam orang narapidana lainnya yang sedang kabur.

“Kami Satgas Damai Kartenz bersama dengan unsur keamanan yang lain, terutama Polres Jayawijaya, Kodim, dan rekan-rekan TNI yang lain, tengah melakukan pengejaran terhadap Penihas dan para narapidana lainnya yang kabur,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Lapas Kelas IIB Wamena, Yoin V Aponno, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/2/2025), membenarkan adanya tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena.

“Kronologis sesuai olah tempat kejadian perkara (TKP) sendiri bahwa gerakan sudah dilakukan oleh warga binaan yang kabur,” katanya.

Kata Yoin, kaburnya tujuh narapidana ini disebabkan oleh kelengahan petugas dan saat itu terjadi hujan deras, sehingga mempermudah tujuh narapidana untuk kabur.

“Pelarian ini sebenarnya telah mereka rencanakan,” ungkapnya.

Yoin menjelaskan, tujuh narapidana ini kabur dengan memanfaatkan situasi yang ada di Lapas Wamena, sehingga bisa melarikan diri melalui area masjid yang berada di dalam lapas.

“Para narapidana yang kabur ini memotong kawat berduri dan kawat ornames menggunakan tang,” ujarnya.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena adalah Nelis Helika Bin Hendrik Heluka, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, Rio Elopere Bin Jani Elopere, Ariel Sonyap alias Koroway Bin Simon Sonyap, Sergius Asso, Ferly Wasabla alias Ferlin, dan Welinton Kogoya alias Ula.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono bersyukur lantaran tidak ada aksi terorisme di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Menurutnya, situasi kondusif terjadi lantaran masifnya kampanye mengenai paham radikalisme.

Hal itu disampaikan Eddy dalam sambutannya di acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' serta pemutaran film 'Road to Resilience' yang dibuat oleh Kreasi Prasasti Perdamaian di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Kamis (27/2/2025). Dia mengaku selalu melakukan monitoring di media sosial dan sudah men-take down ribuan akun diduga menyebarkan paham radikalisme.

"Terima kasih, Pak Noor Huda. Jadi buku dan film tadi itu, ini kampanye untuk paham radikal terorisme. Alhamdulillah ya, walaupun tiga tahun terakhir ini tidak terjadi peristiwa tindak pidana terorisme, tetap kami BNPT berkolaborasi dengan kementerian/lembaga BNPT, ada TNI, ada Polri, ada BIN, ada Bais, dan lain-lain, Pak. Kami setiap hari, Pak, di sini ada Pak Tommy Zakaria dari BIN, setiap hari kami monitor, Pak," kata Eddy.

Eddy menuturkan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan monitoring di media sosial. Ribuan akun diduga terafiliasi dengan radikalisme dilakukan take down.

"Untuk monitor sekarang ini adalah perkembangan di media sosial, Pak. Tahun 2024 saja, itu kurang lebih ada 3.000-an, Pak, akun yang kami lakukan pemutusan akses ataupun di-take down. Hampir kurang lebih sebetulnya, 3.000. Nah, itu kebanyakan mereka menggunakan platform dari media sosial, baik itu Facebook, Telegram, dan lain-lain," ujarnya.

"Dan kami bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan antisipasi supaya jangan sampai di ruang siber ini, ini menjadi tempat penyebaran paham radikal terorisme," lanjutnya.

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan ucapan terima kasih atas terbitnya buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karena dapat menjadi pembelajaran. Dia menyebut perempuan dan anak-anak banyak menjadi korban dari paparan radikalisme.

"Dan juga saya terima kasih juga kepada terbitnya buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' ini. Ini menjadi pembelajaran, Pak. Buat kita semua. Tetap yang jadi korban perempuan dan anak-anak. Dan ini dari PBB juga sudah menyuruh bahwa setiap negara anggota PBB itu wajib melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Makanya Pak Deputi III sudah melakukan dengan beberapa pihak dari UN dan dari PPPA, Menteri PPPA, membuat modul buku-buku," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menghadapi para tersangka kasus terorisme umumnya para penyidik menghindari melakukan kekerasan dalam upaya mengorek informasi. Pendekatan yang lebih lembut dan relasi kemanusiaan, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono, cenderung lebih berhasil.

Ia merujuk pengalamannya saat masih menjadi penyidik di Densus 88 Antiteror dengan pangkat AKBP. Kala itu ada petinggi Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap tapi selama tiga hari tiga malam tak mau bicara sepatah kata pun.

"Hingga dalam sebuah kesempatan kami menjadi makmum salat berjemaah dan mempersilakan dia menjadi imamnya," kata Eddy mengenang dalam acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional, Kamis (27/2/2025).

Sejak saat itu, dia melanjutkan, si petinggi JI mulai mau buka mulut. Eddy sendiri mengaku bukan ahli agama dan tak berdebat soal itu. Hanya, sebagai aparat penegak hukum, dirinya berkewajiban menegakkan undang-undang.

Dalam perjalanannya kemudian, JI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Belakangan banyak pentolannya yang ditangkap dan diadili. Pada 21 Desember 2024, sekitar 1.400 perwakilan mantan anggota JI menyampaikan deklarasi pembubaran diri dan menyatakan kesiapannya kembali ke pangkuan NKRI. Mereka juga menyatakan komitmen mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Mereka berkomitmen secara syar'i berdasar kesadaran dan kajian di antara mereka sendiri tak punya dasar dan tak ada gunanya memerangi pemerintah. Jadi, mereka tanpa rekayasa kembali ke NKR karena sadar pemerintah bukan thogut. Buktinya mereka merasakan sendiri masih bebas melaksanakan ibadah dan ajaran-ajaran agama," kata Eddy, yang memimpin BNPT sejak September 2024.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono saat memberi sambutan acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr. Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional (Sudrajat/detikcom)

Sebelumnya lulusan Akademi Kepolisian pada 1990 itu pernah menjadi Penyidik Muda Subdirektorat V/Siber Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri pada 2009. Dari situ dia kemudian berkarier di lingkungan Densus 88 Antiteror hingga menjadi Wakil Komandan Densus 88 pada 2017, lalu berkiprah di BNPT.

Pada bagian lain, Eddy menegaskan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sepanjang 2024 telah memutus akses 3.000 akun media sosial yang terkait dengan radikalisme. Mayoritas akun tersebut berada di platform Facebook, Telegram, dan sebagainya. berkolaborasi dengan TNI, Polri, BIN, dan instansi terkait lainnya tetap melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

"Di tengah isu efisiensi anggaran pun, kami tetap bahu-membahu untuk senantiasa siaga melakukan pencegahan," kata Eddy.

Secara khusus lelaki kelahiran Blora, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1967 itu mengapresiasi buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' dan film 'Road to Silence' produksi komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian yang diprakarsai Noor Huda Ismail. Kedua karya tersebut bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

"Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono mengatakan, perempuan dan anak harus dilindungi dari penyebaran radikalisme agar tak terjerumus pada terorisme

Ia mengatakan, perempuan dan anak berpotensi terpapar paham radikalisme karena terpapar dari kepala keluarga yang lebih dulu terjerumus pada radikalisme dan terorisme.

"Harus dilakukan perlindungan karena terus terang misalkan gini, tersangka terorisme kan punya istri, punya anak, nah itu yang kita lindungi juga, jangan sampai dia ikut-ikutan juga," ucap Eddy saat ditemui di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

Eddy melanjutkan, BNPT fokus untuk melindungi perempuan dan anak-anak dengan koordinasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Itu yang menjadi konsen di kami, sehingga kami bekerja sama juga dengan Menteri PPPA, ya membuat modul bagaimana sih menangani anak-anak perempuan," ucap dia.

BNPT bersama Kementerian PPPA akan memberikan pembinaan dengan cara yang halus dan manusiawi agar anak-anak tidak trauma.

"Dengan cara-cara yang soft, dengan cara-cara yang manusiawi, sehingga anak-anak ini tidak trauma. Nah ini yang kita kembangkan dan terus kita sempurnakan supaya langkah-langkah ini tercapai," ucapnya.

Eddy mengakui bahwa pembinaan kepada perempuan dan anak-anak tidak mudah dan butuh kesabaran ekstra.

"Karena ini tidak mudah, butuh kesabaran, butuh kasih sayang, butuh kedamaian, ini yang kita harus lakukan," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pihaknya terus memberi edukasi kepada masyarakat umum untuk bisa menerima kembali narapidana terorisme (napiter).

Edukasi, kata dia, dilakukan secara gabungan melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Luar Lembaga Pemasyarakatan.

"Isinya ada TNI, Polri, hingga Kementerian Sosial," ujar Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Selain edukasi, kata dia, tim dari BNPT juga akan mengantar napiter yang sudah bebas dari hukuman untuk pulang ke rumahnya agar disaksikan dan diterima oleh masyarakat.

Tak hanya tim dari BNPT, sambung dia, kepulangan napiter yang sudah selesai menjalani hukuman juga akan dikawal oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Komandan Rayon Militer (Danramil), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas), dan tokoh masyarakat.

Dirinya menyebutkan hal yang sama berlaku pula terhadap warga negara Indonesia (WNI) terasosiasi dalam pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighters (FTF) yang dideportasi dari Turki pada akhir tahun 2024, dengan tujuan bergabung ke Suriah.

Setelah menjalani pembinaan dan rehabilitasi, para WNI tersebut juga akan dikawal saat pulang ke rumah. Masyarakat di sekitar rumahnya pun akan diberikan edukasi agar bisa menerima para WNI itu.

Eddy menjelaskan sebanyak 14 WNI tersebut saat ini sedang berada di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dibina dengan materi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan dengan melibatkan ahli psikologi dan ahli agama

"Jadi setelah kami bina, sekarang mereka ada di Kemensos," ucap dia.

Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menerima para WNI terasosiasi FTF di Suriah maupun negara lain yang dideportasi untuk dibina di Tanah Air tanpa persyaratan tertentu.

Kendati demikian, BNPT tetap akan mengidentifikasi terlebih dahulu para WNI itu sebelum masuk ke Indonesia guna mencari informasi keterlibatan dalam tindak pidana terorisme.

Apabila WNI yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana terorisme, akan langsung ditangani oleh Detasemen Khusus 88 Anti/Teror Polri, namun jika hanya merupakan korban atau keluarganya menjadi korban di Suriah, maka akan dibina secara terpadu oleh BNPT.

"Pada intinya Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengamanatkan bahwa setiap WNI wajib dilindungi," tutur Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025