Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan bahwa pengungkapan berbagai kasus korupsi serta penegakan supremasi hukum akan berdampak positif terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Jika ini diterapkan secara konsisten, perekonomian Indonesia bisa membaik," katanya dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat,

Pernyataan tersebut disampaikan BHS terkait langkah para penegak hukum yang didukung penuh pemerintah dalam mengungkap kasus korupsi besar di PT Pertamina pada periode 2018 hingga 2023 dengan kerugian negara bernilai fantastis.

"Pemerintah saat ini berani mengungkap korupsi dalam jumlah besar. Jangan sampai kasus seperti ini terulang di pemerintahan sekarang, karena anggaran seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar legislator dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo ini.

Dalam kesempatan tersebut, selain menyatakan bahwa penegakan hukum memberikan dampak positif terhadap iklim investasi dalam negeri, ia juga menyoroti pentingnya sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam mendorong perekonomian nasional.

Ia menjelaskan bahwa sektor industri menyumbang sekitar 22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sementara sektor pariwisata berkontribusi sekitar enam persen terhadap pendapatan negara.

Menurutnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja, yang mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, senada dengan BHS, ahli kebijakan publik dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Basa Alim Tualeka, menilai bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan pengembangan investasi dalam negeri.

Menurutnya, setelah pelantikan Presiden Prabowo, Menteri Sekretaris Negara telah menegaskan adanya kebocoran anggaran negara.

"Bagaimana mengatasi masalah ini? Jawabannya adalah dengan memperkuat penegakan hukum," ujarnya.

Ia berharap pemerintahan saat ini dapat secara konsisten menerapkan kebijakan antikorupsi demi memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

GAZA - Warga Palestina yang dibebaskan sebagai bagian dari gelombang ketujuh dan terakhir dari kesepakatan pertukaran tahanan Hamas-Israel tampak kurus kering dan menunjukkan tanda-tanda penyakit kulit serta penyiksaan.

Tanda-tanda itu terlihat dalam rekaman yang dibagikan di media sosial. Salah satu mantan tahanan dibebaskan saat dalam keadaan koma dan dipindahkan ke rumah sakit di Tepi Barat yang diduduki.

Sekitar 456 warga Palestina dibebaskan dan dipindahkan ke Jalur Gaza, menurut Saleh Al-Hams, direktur keperawatan di Rumah Sakit Eropa Gaza di Khan Yunis.

"Para tahanan berada dalam kondisi sangat kurus kering, beberapa tidak dapat berjalan karena pemukulan dan penyiksaan hebat yang mereka alami," ungkap Al-Hams.

Dia menambahkan, "Sebagian besar tahanan menderita penyakit kulit, dan satu kasus dirawat di rumah sakit semalam karena fibrosis paru-paru."

Pejabat kesehatan tersebut mencatat di antara mereka yang dibebaskan terdapat 15 staf kesehatan, yang ditahan dari rumah sakit selama perang genosida Israel di Gaza.

Menurut Hamas, 11 dari mereka yang dibebaskan ke Jalur Gaza adalah tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup atau hukuman panjang yang telah ditahan sebelum 7 Oktober 2023, sementara yang lainnya ditahan tentara Israel di Gaza setelah itu.

Hamas menambahkan, 97 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup atau hukuman panjang juga dideportasi ke Mesir.

Amani Sarahneh dari Masyarakat Tahanan Palestina mengatakan kepada Anadolu bahwa otoritas pendudukan Israel memblokir pembebasan 46 anak-anak dan wanita.

Dia menambahkan otoritas Israel menunda pembebasan mereka hingga verifikasi penuh atas jenazah yang diterima dari Gaza.

Dengan pemindahan empat jenazah lagi pada Rabu malam, Hamas menyelesaikan pembebasan 33 warga Israel, termasuk delapan jenazah, di bawah fase pertama gencatan senjata selama 42 hari yang berakhir akhir pekan ini.

Data Israel memperkirakan 59 warga Israel masih ditahan di Gaza, dengan 20 di antaranya masih hidup.

Mereka akan dibebaskan pada fase kedua gencatan senjata, yang mengharuskan Israel menarik pasukannya sepenuhnya dan mengakhiri perang secara permanen.

Jeda enam pekan dalam perang Israel dimulai pada 19 Januari. Israel telah merenggut nyawa lebih dari 48.300 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

ANTARA - Lebih dari 600 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel pada Kamis (27/2). Hamas menggambarkan pembebasan ini sebagai yang terbesar sejauh ini berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. (XINHUA/Ludmila Yusufin Diah Nastiti/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menyebutkan bulan suci ramadhan merupakan kesempatan bagi seluruh umat muslim berkontemplasi atau merenung dan berpikir dengan sepenuh perhatian dan melakukan refleksi diri.

"Setelah 11 bulan kita melakukan aktivitas, Allah SWT memberikan kita kesempatan sebulan penuh untuk mendekatkan diri kita kepada sang pencipta", ujar Supratman di Graha Pengayoman Jakarta pada Kamis (27/02/2025).

Supratman menyampaikan, hal yang paling penting bukan hanya sekedar soal berpuasa, tetapi ini merupakan bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT.

"Saat ini lagi trend yang namanya intermitten fasting, itu membuktikan bahwa puasa dalam apapun bentuknya akan membuat tubuh kita menjadi sehat, tapi bagi kita umat Islam, (puasa) tidak hanya sekedar menyehatkan tubuh kita, tapi ini adalah bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT," tuturnya.

Lebih lanjut Supratman mengatakan, bahwa puasa juga memiliki pesan-pesan religius, seperti untuk melawan hawa nafsu kita sebagai manusia.

"Sebagai manusia kita diciptakan dari dua sisi mata uang yang berbeda dalam diri kita, tapi yang paling berat adalah nafsu kita sebagai manusia. Mudah-mudahan kita melakukan instrospeksi apa yang pernah dan sedang kita lakukan," ujar Supratman.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh pegawai Kemenkum untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, karena hal itu merupakan perintah dari Allah SWT dan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.

"Bagi kita yang punya kemampuan, jangan lupa menunaikan kewajiban kita untuk zakat fitrah, zakat harta, dan lain-lain sebagainya, ini adalah sebuah proses dalam perjalanan hidup kita," lanjutnya.

Menkum juga mengatakan, ketika manusia berada di atas, jangan melupakan orang yang berada di bawahnya, karena rezeki yang kita miliki terdapat hak orang lain di dalamnya.

"Yang penting kita ingat, bahwa saat kita sedang berada di atas, Allah memberi rezeki yang lebih dibandingkan dengan yang lain, jangan lupa bahwa dalam rezeki yang kita miliki ada hak orang di dalamnya," kata Supratman.

Dalam kegiatan ini, Kemenkum juga menyerahkan santunan kepada anak yatim dari tiga yayasan, yaitu dari Yayasan Rumah Yatim Arrohman, Yayasan Mizan Amanah dan Yayasan Sentuhan Qolbu.

Hadir secara virtual Kakanwil Kemenkum Babel (Harun Sulianto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kaswo), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (N.A.Triandini Oscar), Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Muhammad Bang Bang), Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Adi Riyanto) beserta Jajaran Kanwil Kemenkum Babel.

Jakarta -

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi menyampaikan penerapan hukuman mati masih berlaku di Indonesia. Dia mengatakan dalam KUHP baru penerapan hukuman mati diterapkan terbatas.

Hal itu disampaikan Prim dalam acara 'Seminar Nasional Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Internasional' di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025). Mulanya, Prim menyampaikan sejumlah alasan pengadilan masih memberikan putusan hukuman mati.

"Saat ini ketahui bahwasanya pidana mati di Indonesia ini masih dimungkinkan, karena diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam beberapa pasal KUHP yang masih berlaku, mengatur tentang hukuman mati," kata Prim.

Dia mengatakan, norma hukuman mati sempat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi saat itu, MK tidak menghapus hukuman mati, sehingga hukuman mati masih berlaku di Indonesia.

"Bahkan pidana mati pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi apakah norma ini bertentangan atau tidak, tapi Mahkamah Konstitusi di tahun 2007, 2008 itu menyatakan masih diperkenankan, di 2008, hanya harus lebih selektif bahasanya barangkali ya," ucapnya.

Prim menyinggung mengenai penerapan hukuman mati dalam KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026. Menurutnya, hukuman mati diterapkan secara terbatas pada pidana tertentu seperti terorisme hingga narkotika.

"Kemudian KUHP yang baru penerapannya juga terbatas, hanya pada tindak pidana luar biasa, terorisme, kejahatan terhadap negara, pembunuhan berencana dan kejahatan berat terkait narkotika," katanya.

Dia juga mengatakan, dalam KUHP baru, seseorang yang dijatuhi hukuman mati juga tidak langsung dieksekusi. Melainkan akan melewati masa percobaan hukuman penjara selama 10 tahun.

"Jadi berkaitan dengan hukuman mati dalam KUHP yang baru memang ada sedikit diperlonggar, kalau selama ini dalam KUHP yang saat ini berlaku itu memang selesai, tapi di KUHP baru ini ada semacam percobaan 10 tahun, itu baru dipantau kelakuannya terpidana ini," katanya.

(idn/idn)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM mendapatkan informasi telah terjadi penggusuran paksa rumah singgah gratis bagi pasien dan keluarganya di area RSUD Provinsi NTB, Kota Mataram pada 24 Februari 2025. Penggusuran paksa itu diduga atas perintah pemerintah provinsi NTB.

Penggusuran itu melibatkan tindakan kekerasan serta penggunaan preman yang mengancam rasa aman para penghuni, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan.

"Komnas HAM menyesalkan jika peristiwa penggusuran paksa yang terjadi benar adanya," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

Komnas HAM mengingatkan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan pasien yang sedang dalam kondisi sakit. Bahkan Komnas HAM memantau seorang ibu yang mengalami patah kaki kiri dan seorang anak berusia 7 tahun yang mengalami trauma akibat pemukulan di kepala.

"Atas peristiwa ini, Komnas HAM akan meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi NTB dan RSUD Provinsi NTB," ujar Uli.

Jakarta -

Agamawan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bicara mengenai penerapan hukuman mati. Anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid, mengatakan hukuman mati sebaiknya ditiadakan.

Hal itu dia sampaikan dalam Seminar Nasional Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Internasional di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

Dalam acara itu turut hadir Jampidum Asep Nana Mulyana, Ketua Kamar Pidana MA Prim Haryadi, dan Koordinator Sant'Egidio Asia-Pacific Leonardo A Tranggono.

Wawan mulanya menyampaikan pentingnya pemaknaan secara kontekstual ketika membaca dasar hukuman mati dalam Islam. Menurutnya, ulama fikih telah menyampaikan hukum bisa berubah bergantung pada situasi dan waktu.

"Demikian halnya juga pembacaan terhadap hadits Nabi yang seringkali pembacaannya itu adalah menggunakan pemaknaan yang tekstual tidak memperhatikan konteks, tidak memperhatikan perubahan situasi. Padahal sejak dahulu, para ulama fikih sudah mengingatkan kepada kita, bahwa hukum itu bisa berubah, bisa beragam, karena ada situasi yang berubah, ada waktu yang berubah, ada tempat yang berubah, ada tradisi yang tidak sama, ada motivasi yang tidak sama," ucapnya.

Wawan juga menyampaikan makna dalam surat Al-Qur'an yang menyebutkan mengenai hukuman mati, yakni surat Al-Baqarah ayat 178, dalam ayat itu, menurut Wawan, kata 'kutiba' yang berarti diwajibkan, tidak memiliki bobot kewajiban yang sama dalam ibadah seperti salat dan zakat.

"Tapi ayat itu sering kali tidak dibaca lanjutannya, seringkali tidak dilihat bahwa ayat itu, ketika dibaca walaupun mengatakan 'kutiba', diwajibkan, tapi kewajibannya tidak sama dengan kewajiban salat, tidak sama dengan kewajiban haji, tidak sama dengan kewajiban zakat. Sehingga kalau dimudahkan cara menjelaskannya adalah 'boleh ditinggalkan, boleh tidak dilakukan'," jelasnya.

Wawan juga menyampaikan perkembangan penerapan hukuman mati di dunia internasional. Dia mengatakan mulai banyak negara yang meninggalkan hukuman mati. Dia mencontohkan penerapan hukuman mati tidak memiliki kaitan dengan kemajuan suatu negara.

"Apalagi kalau kita tahu bahwa tata krama internasional mengatakan, itu satu situasi yang ya istilah yang tadi digunakan moratorium ya, sudah umumnya ditinggalkan, bahkan bahwa hukuman mati itu tidak ada hubungannya dengan kemajuan suatu negara. Negara-negara Afrika yang tertinggal, yang miskin itu, tidak ada hukuman mati di Afrika, bahkan satu negara yang semula berlakukan hukuman mati sekarang ditinggalkan," ujarnya.

Karena itu, Wawan menilai penerapan hukuman mati sebaiknya ditinggalkan atau bahkan ditiadakan.

"Oleh karenanya, saat ini saya berpendapat, berijtihad, ya sebaiknya hukuman mati ditinggalkan, ditiadakan," katanya.

Tonton juga Video: Anggota Komisi III Ungkap 200 Lebih Terpidana Mati Belum Dieksekusi

(dnu/dnu)

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, angkat bicara soal polemik antara PT Pertamina Patra Niaga dan Kejaksaan Agung yang saling bantah terkait dugaan isu Pertamax oplosan.

Bambang menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Dia pun meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi sebelum ada hasil penyelidikan resmi yang membuktikannya.

"Bagi kami, kita hormati proses hukum. Dan ini kan Kejaksaan Agung tengah melakukan pendalaman. Nah, kita tentu biarkan proses ini berjalan," ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (28/2/2025).

"Karena terus terang, apa yang terjadi kan kita jangan menduga-duga. Biar proses yang memang menjadi bagian dari penyidikan menjalankan tugasnya, sehingga kita akan nanti (mengetahui) seterang-terangnya seperti apa," lanjutnya.

Menurut Bambang, saat ini yang terpenting adalah memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan, tanpa adanya spekulasi yang dapat memperkeruh situasi atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Bambang juga menekankan bahwa Komisi XII DPR akan tetap fokus pada aspek ketersediaan dan kualitas bahan bakar yang beredar di masyarakat.

"Saya pikir tidak perlu meng-counter atau mengomentari proses hukum yang sedang berjalan. Yang kami ingin pastikan adalah ketersediaan, penyaluran, dan kemudian kualitas itu terjaga," tegasnya.

“Yang jelas bahwa apa-apa yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan rasa tenang. Jangan pula nanti menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax.

Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.

“Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi RON 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).

“Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (26/2/2025), PT Pertamina Patra Niaga menanggapi mencuatnya isu Pertamax oplosan usai kasus korupsi itu di perusahaannya terungkap.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan tidak ada praktik pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam proses pengadaan dan distribusi BBM.

“Dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, izin kami memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya soal kualitas BBM RON 90 dan RON 92,” kata Ega dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu.

“Kami berkomitmen dan kami berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92, yang RON 90 sesuai dengan RON 90,” sambungnya.

Namun, Ega mengakui adanya proses tambahan aditif pada BBM jenis Pertamax.

Hanya saja, dia menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti terjadi pengoplosan dengan Pertalite.

“Di Patra Niaga, kita terima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax, kita tambahan aditif. Jadi, di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna,” katanya.

Menurut Ega, proses ini merupakan praktik umum dalam industri minyak untuk meningkatkan kualitas produk.

“Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang umum dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Ketika kita menambahkan proses blending ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai daripada produk tersebut,” ujarnya.

Beberapa jam setelah rapat selesai, Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung membantah pernyataan PT Pertamina Patra Niaga yang mengeklaim bahwa tak ada pengoplosan atau blending Pertamax dengan Pertalite.

"Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 (Pertalite) atau di bawahnya 88 di-blending dengan 92 (Pertamax). Jadi RON dengan RON sebagaimana yang sampaikan tadi," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, di Kantor Kejagung, Rabu (26/2/2025).

Abdul Qohar menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti.

Dugaan pengoplosan itu pun ditemukan berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa penyidik.

“Jadi hasil penyidikan, tadi saya sampaikan itu. RON 90 atau di bawahnya itu tadi fakta yang ada, dari keterangan saksi RON 88 di-blending dengan 92. Dan dipasarkan seharga 92," katanya.

Untuk memperkuat alat bukti yang dimiliki, Kejagung pun akan meminta ahli untuk meneliti temuan-temuan tersebut.

“Nanti ahli yang meneliti. Tapi fakta-fakta alat bukti yang ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu," ujar Qohar.

Bandung -

Petugas Rutan Bandung (Kebonwaru) melakukan pemeriksaan ke dalam sel hunian tahanan dan narapidana. Hasilnya, ditemukan berbagai macam barang terlarang.

Sidak dilakukan petugas Rutan Bandung bersama Tim Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat pada Kamis (27/2) malam.

Barang-barang terlarang yang ditemukan petugas mulai dari kabel listrik instalasi rakitan, gunting, vape, sendok, garpu, gelas kaca, barang pecah belah, cutter hingga gunting kuku.

Karutan Kelas I Bandung Pance Daniel mengatakan, sidak ini merupakan bentuk pencegahan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari hal-hal yang sifatnya dilarang dan berbahaya.

"Ya semalam Rutan Bandung dilakukan sidak oleh Tim Kanwil yang dipimpin langsung Kabid Pengamanan, Perawatan dan Kepatuhan Internal," kata Pance Daniel Jumat (28/2/2025).

Pance mengungkapkan, pihaknya langsung mengamankan barang-barang terlarang yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

"Tentunya, kami jajaran Rutan Bandung mendukung dan menyambut positif kegiatan ini guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas khususnya menjelang bulan suci ramadhan," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pengamanan Perawatan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Jabar Sukarno Ali mengatakan sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Jawa Barat.

Sidak dilakukan guna menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait peningkatan kewaspadaan selama kegiatan bulan suci ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

"Dalam sidak kali ini tim kanwil dibagi untuk menggeledah kamar hunian, WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka," ujar Sukarno.

Barang- barang terlarang yang ditemukan dalam sidak akan dimusnahkan. "Kami akan musnahkan temuan barang terlarang hasil sidak di Rutan Bandung, bersama dengan jajaran petugas rutan," pungkasnya.

(wip/dir)

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung mengumpulkan seluruh warga binaan pemasyarakatan di lapangan Rutan untuk menyambut bulan suci Ramadan 1446 hijriah dan pemberian arahan kepada WBP mengenai pelaksanaan kegiatan pada bulan ramadhan yang dirangkaikan dengan pengarahan terkait pemberian amnesti dan efisiensi anggaran.

Pengarahan disampaikan langsung oleh Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan dan Kasubsi Pengelolaan, Mian HR Simarmata.

"Bulan ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan maka dari itu mari kita sucikan diri, hati dan pikiran kita serta tak lupa menjelang bulan suci ramadhan ini kami segenap jajaran petugas Rutan Tarutung mengucapkan mohon maaf lahir bathin apabila terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Jumat (28/2).

Karutan mengingatkan dan mengajak warga binaan untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif serta mengajak memperbaiki diri melupakan masa lalu mereka yang kelam dan kembali lahir menjadi manusia yang fitrah.

Hal senada dengan Kepala Rutan, Kepala Pengamanan James Bond Naibaho mengajak semua warga binaan untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif serta menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin karena momen puasa merupakan waktu yang tepat untuk memohon pengampunan kepada Sang Maha Pencipta.

"Semoga dalam menjalani ibadah puasa nanti kita senantiasa diberi kesehatan serta keselamatan dan kekuatan dalam menjalankannya. Saya harapkan seluruh warga binaan yang beragama Islam seluruhnya menjalani ibadah puasa, kecuali yang berhalangan sakit," sebutnya.

Lebih lanjut Kasubsi Pelayanan Tahanan Jonias B Pakpahan menyampaikan mekanisme terkait pelaksanaan puasa ramadhan di Rutan Tarutung.

"Setiap warga binaan akan mendapatkan makan sahur dan makan berbuka ditambah dengan extra fooding serta setiap malamnya melaksanakan shalat Isya, T
Tarawih dan tadarus Al-Qur’an secara berjadwal," tukasnya.

Tanjungpandan, Belitung (ANTARA) - Kapolres Belitung, Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, AKBP Deddy Dwitiya Putra membagikan makanan kepada para tahanan di rumah tahanan Mapolres Belitung, guna menciptakan lingkungan yang lebih humanis dan penuh kepedulian.

"Hari ini kami berbagi makanan kepada para tahanan untuk menciptakan lingkungan yang lebih humanis dan penuh kepedulian," katanya di Tanjungpandan, Jumat.

Menurut Kapolres Belitung, selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi serta dukungan moral kepada para tahanan yang saat ini tengah mendekam di rutan Mapolres Belitung.

AKBP Deddy Dwitiya Putra mengajak para tahanan agar tetap semangat dalam menjalani proses hukum dan tidak kehilangan harapan.

"Kami memberikan motivasi serta dukungan moral kepada para tahanan agar tetap semangat dalam menjalani proses hukum dan tidak kehilangan harapan," ujarnya.

Di samping itu, Kapolres Belitung juga mengingatkan para tahanan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

"Kami ingin memberikan semangat kepada mereka yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Jangan pernah kehilangan harapan, manfaatkan waktu ini untuk introspeksi dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Belitung AKBP Deddy Dwitiya Putra didampingi Pejabat Utama (PJU) Polres Belitung membagikan makanan dan minuman kepada para tahanan.

Hal ini dilakukan agar mereka tetap mendapatkan perhatian dan merasa dihargai sebagai sesama manusia.

Para tahanan menyambut baik kegiatan ini dan mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian serta kepedulian dari Kapolres Belitung dan jajarannya.

"Melalui kegiatan 'Jumat Berkah' ini kami berharap dapat memberikan semangat baru bagi para tahanan serta menciptakan lingkungan yang lebih humanis dan penuh kepedulian di dalam rutan Mapolres Belitung," ujar AKBP Deddy Dwitiya Putra.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sejumlah rekomendasi diberikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pansus 2 DPRD Kota Bandung. Salah satunya, perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Pembinaan Ideologi Pencasila dan Wawasan Kebangsaan

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya. Erick mengatakan, secara pribadi ia berinisiatif menyampaikan naskah akademik terkait Raperda kepada BPIP dan respon mereka pun cukup baik.

Erick menjelaskan, BPIP memberikan beberapa catatan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain merekomendasikan perubahan judul, ada beberapa poin yang perlu penyelarasan.

"Untuk judul harus ada penyelarasan karena nomenklatur untuk pengangggarannya harus sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," ujar Erick.

Rekomendasi lainnya, kata dia, untuk Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada siswa/mahasiswa/peserta didik lain, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, aparatur sipil negara, guru/pendidik, tokoh agama/adat dan masyarakat/kelompok lainnya. Di naskah akademik tidak tercantum masyarakat atau kelompok lainnya, sehingga perlu adanya penyempurnaan.

Kemudian Pasal 9, direkomendasikan menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan advokasi. Pada naskah akademik tertulis Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, sehingga perlu penyelarasan.

"Raperda ini sudah masuk dalam tahap finaslisasi, hanya perlu ada beberapa penyelarasan," katanya.

Erick mengatakan, Raperda ini merupakan inisiatif dari PSI terutama dirinya. Namun karena terjadi penambahan anggota dewan dari Farksi PSI, maka inisiatif pun sempat tertunda untuk diajukan. "Inisiatif ini didukung bersama, dan ada masukan dari teman-teman agar lebih cepat dibahas maka dititipkan ke organisasi perangkat daerah. Karena itulah, raperda ini masuk ke Kesbangpol," katanya.

Erick menilai, keberadaan perda ini sangat penting mengingat saat ini banyak pengikisan ideologi di tengah masyarakat. "Ada keresahan yang muncul dari diri saya karena sekarang masyarakat terutama kalangan muda sudah lupa akan jasa-jasa pahlawan atau veteran. Mereka lupa bagaimana para pahlawan merebut kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia merdeka," katanya.

Selain itu, kata dia, saat reses kerap pihaknya kerap memberilan pertanyaan ke masyarakat terkait apa ideologi negara. Menurutnya, banyak di antara mereka menjawabnya agamanya masing masing dan itu berlaku di segala agama. "Saya sangat prihatin, ini sudah menjadi bahaya laten," katanya.

Melihat kondisi ini, maka perlu adanya penguatan ideologi Pancasila pada masyarakat. Sehingga dibuatlah Raperda ini.