JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, melakukan audiensi dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala S Lakhdhir, di ruang rapat Menko Kumham, Rabu (5/3/2025).

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk kebijakan imigrasi terbaru Presiden AS Donald Trump yang berkaitan dengan deportasi warga negara Indonesia (WNI) ilegal, serta isu dwikewarganegaraan antara kedua negara.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengantisipasi kebijakan imigrasi baru dari AS dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi WNI yang berpotensi dideportasi.

"Kami akan mengawal dan memberikan perlindungan terhadap WNI yang terdampak kebijakan ini. Pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan pihak AS untuk memastikan hak-hak mereka tetap dihormati," ujar Yusril, dalam keterangan tertulis, pada Kamis (6/3/2025).

Sementara itu, Dubes AS Lakhdhir menjelaskan bahwa kebijakan deportasi tersebut hanya berlaku bagi individu yang berada di AS secara ilegal.

"Tidak perlu khawatir karena diaspora Indonesia di AS, baik pelajar maupun pekerja, tetap dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Yang akan dipulangkan hanyalah mereka yang berstatus ilegal. Kami tidak ingin mereka ditahan, tetapi lebih mendorong mereka untuk pulang ke Indonesia secara sukarela," kata Lakhdhir.

Lakhdhir juga menambahkan bahwa beberapa individu yang terancam deportasi adalah mereka yang awalnya masuk ke AS dengan visa pelajar namun kehilangan status legal setelah drop out dari universitas, atau mereka yang masuk secara ilegal.

Dia menegaskan bahwa AS menghormati privasi para imigran yang dideportasi.

"Kami menghargai privasi mereka yang dipulangkan, dan kasus mereka tidak akan dibahas atau disebarluaskan ke media," ujar dia.

Selain membahas kebijakan deportasi, pertemuan ini juga menyentuh isu dwikewarganegaraan.

Lakhdhir menyatakan bahwa pemerintah AS tidak keberatan jika warga keturunan Indonesia di AS memilih untuk menjadi warga negara Amerika.

"Kami memahami bahwa Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan. Dari sisi kami, jika seseorang memilih untuk menjadi warga negara AS, itu adalah hak mereka, dan kami tidak memiliki keberatan terhadap hal tersebut. Tapi, kami selalu mengingatkan mereka untuk memeriksa kembali aturan di Indonesia yang hanya memperbolehkan kewarganegaraan tunggal," tutur dia.

Menanggapi hal ini, Menko Yusril menegaskan bahwa Indonesia berpegang pada prinsip kewarganegaraan tunggal, namun membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut terkait kebijakan ini, mengingat jumlah diaspora Indonesia di luar negeri yang terus bertambah.

"Saat ini, Indonesia memberikan dwikewarganegaraan terbatas kepada anak hasil pernikahan campur beda negara hingga usianya 21 tahun. Setelah mencapai 21 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu di antara kewarganegaraan yang dimiliki," ujar Yusril.

Dubes Lakhdhir juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat di berbagai sektor, termasuk keamanan, hukum, dan kerja sama bilateral.

"Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia telah terjalin dengan baik di berbagai sektor. Kami berharap kolaborasi ini dapat semakin diperkuat demi kepentingan bersama," tutup dia.

MALANG, KOMPAS.com - Umat Muslim warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Perempuan Kelas II A Malang, Kota Malang tengah disibukkan dengan kegiatan keagamaan selama bulan puasa ini.

Mereka mulai mengikuti shalat berjemaah, tadarus Al Qur'an, dan pengajian.

Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Malang, Yunengsih mengatakan, ada 61 WBP yang mengikuti 4 hingga 5 kali kegiatan tadarus atau khatam Al Qur'an setiap harinya.

Kegiatan itu dilakukan selama bulan suci Ramadhan, mulai pagi hingga sore hari di Aula Kartini.

Kegiatan ini diharapkan menjadi kesempatan introspeksi diri bagi para WBP untuk lebih baik lagi dalam menjalani kehidupannya.

"Iya tentu, bulan puasa itu kan kita memperbaiki diri. Mereka, teman-teman dari warga binaan ini, kita upayakan Ramadhan ini, meskipun mereka berada di dalam lapas, tetap merasakan untuk perbaikan diri mereka, agar mereka juga jadi lebih baik," kata Yunengsih, Rabu (5/3/2025).

Di Lapas Perempuan Kelas II A Malang, terdapat 425 WBP umat Muslim dari total 469 WBP.

WBP umat Muslim juga mengikuti kegiatan shalat Tarawih dan pengajian bersama dengan menggandeng Kemenag Kota Malang.

"Kegiatan pondok pesantren atau pengajian bersama, tausiah itu setiap hari Senin hingga Jumat mulai jam setengah 9 pagi sampai jam 10 pagi. Semua warga binaan Muslim diwajibkan ikut," katanya.

Selain itu, 50 WBP juga menghabiskan sebagian waktu dengan memproduksi peci rajut.

Hasil karya mereka dijual ke toko Muslim, yaitu Toko Altara (Kota Malang), dengan harga setiap peci Rp 80.000-Rp 90.000.

Para WBP yang membuat peci rajut juga mendapat upah atau premi sebesar 10 persen dari hasil setiap item yang diproduksi.

"Sekarang produksinya puluhan, ini sudah mulai meningkat. Tahun lalu, sewaktu pertengahan Ramadhan, bisa sampai ratusan," ucapnya.

Di sisi lain, untuk aturan jam besuk di Lapas Perempuan Malang selama Ramadhan hanya ada satu sesi yang sebelumnya dua sesi, di hari Selasa dan Kamis.

"Di sesi pagi, tapi selebihnya kita berikan kesempatan bagi keluarga untuk memberi makanan pada jam 2 siang sampai jam 3, setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu," katanya.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Gubernur Banten, Andra Soni, buka suara soal gugatan yang diajukan warga Kohod ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait sengketa lahan kasus pagar laut Tangerang.

Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya gugatan tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Karena sudah masuk wilayah hukum, ya kita serahkan kepada penegak hukum," ujar Andra Soni di Gedung DPRD Tangerang Selatan, Rabu (5/3/2025).

Andra Soni hanya menyebut, pemerintah provinsi memiliki kewajiban melindungi masyarakat dan memastikan regulasi berjalan dengan baik.

"Tugas kita adalah melindungi masyarakat. Regulasi telah dibuat, semoga bisa berjalan dengan baik," jelas dia.

Namun demikian, Andra Soni memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan hadir dalam persidangan kasus tersebut.

"Insya Allah, utusan dari Pemprov akan datang ke sidang besok," kata dia.

Sebelumnya, Warga Desa Kohod, Kabupaten Tangerang mengajukan gugatan citizen lawsuit terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta PT ASG terkait kasus pagar laut Tangerang.

Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 111/PDT.G/2025/PN JKT.PST.

Pengacara warga Kohod, Henri Kusuma menjelaskan, gugatan tersebut diajukan kepada sejumlah pihak, termasuk Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Banten, Bupati Kabupaten Tangerang, Camat Pakuhaji, Kepala Desa Kohod, serta perusahaan properti (PT ASG) sebagai turut tergugat.

"Kami telah mendaftarkan gugatan citizen lawsuit kepada mereka berturut-turut selaku tergugat 1-6," ungkap Henri di Kampung Alar Jiban, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (27/2/2025).

Dalam gugatan itu, warga Kohod mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah, antara lain:

1. Meminta Presiden RI untuk membersihkan Pemda Kabupaten Tangerang dari pejabat yang diduga terlibat korupsi dan membiarkan praktik ilegal terjadi.
2. Meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus pagar laut serta memberikan kepastian hukum bagi warga yang terdampak.
3. Meminta PT ASG sebagai turut tergugat untuk bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan dalam konflik lahan.

"Kami meminta PT ASG untuk menunjuk pengacara terbaik mereka, bukan hanya sekadar pengacara yang berisik. Ini perkara serius dengan potensi kerugian besar bagi pihak mereka," pungkas Henri.

Kami akan segera meningkatkan ke penyidikan, karena kondisi alamnya sudah mengkalibrasi bahwa dengan kondisi ini terjadi banjir

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menginspeksi dan memasang papan pengawasan lingkungan hidup di empat lokasi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang diduga dibangun tanpa persetujuan lingkungan dan berkontribusi dalam banjir di wilayah hilir.

Ditemui usai inspeksi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya memberikan waktu sepekan bagi Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH untuk menyelesaikan pemasangan papan pengawasan di seluruh 33 lokasi di wilayah tersebut, karena dugaan pelanggaran dokumen lingkungan.

"Kami akan segera meningkatkan ke penyidikan, karena kondisi alamnya sudah mengkalibrasi bahwa dengan kondisi ini terjadi banjir," kata Menteri Hanif.

Dalam kesempatan itu Menteri LH bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melakukan kegiatan penanaman pohon serta melakukan sidak di empat tempat, termasuk PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar, dan Eiger Adventure Land.

Sidak itu dilakukan dalam rangka tinjauan dan tindakan preventif pemerintah terhadap perizinan lingkungan di sejumlah perusahaan di kawasan Puncak. Kegiatan ini bertujuan mengurangi risiko banjir dan erosi.

Dia menjelaskan wilayah hulu DAS Ciliwung mencapai 15.000 hektare menurut data pada 2010. Diperuntukkan bagi kawasan lindung, taman nasional, kawasan hutan produksi, badan air dan sedikit permukiman.

KLH menemukan telah terjadi perubahan tata ruang lahan pada 2022. Dari 15.000 hektare di hulu terjadi perubahan fungsi hampir 8.000 hektare menjadi kawasan pertanian yang hari ini memiliki bangunan-bangunan.

Tidak hanya itu lahan kritis di hulu DAS Ciliwung mencapai 3.203,24 hektare, sehingga rawan longsor. Selain itu laju erosi di kawasan ini mencapai lebih dari 180 ton per hektare per tahun.

"Padahal untuk mengubah ini harus berdasarkan analisis saintifik. Kalau kita lihat, kita semua paham lah analisis saintifik. Begitu di bagian hulu, maka ada dua hal yang dimiliki oleh landscape. Pertama sebagai imbuhan air tanah, biasanya di gunung-gunung batu, dan resapan air tanah. Kita di hulu pasti fungsinya resapan air tanah," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan keberlanjutan ekosistem, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

"Kita harus bersama-sama menjaga keseimbangan alam agar bencana ekologis bisa dicegah. Dengan kesadaran kolektif, kita dapat mengelola sumber daya air dan mengembalikan fungsi lahan yang kritis. Pemerintah akan terus mendukung upaya konservasi dengan kebijakan yang berpihak pada lingkungan," jelasnya.

Peran serta komunitas lokal sangat dibutuhkan dalam pengelolaan ekosistem, tuturnya. Dengan pelibatan semua pihak, lanjutnya, upaya konservasi akan lebih efektif dan kesadaran kolektif harus ditingkatkan dalam menjaga sumber daya air.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Pendaftaran secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) resmi membuka seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan 17 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung pada tahun 2025 mulai Kamis ini hingga Kamis (27/3).

Perincian 17 calon hakim agung tersebut, yakni 5 hakim agung Kamar Pidana, 3 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), dan 5 hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak.

"Hal ini kami sampaikan untuk menjawab surat Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Nomor 30 dan 31/WKMA.NY/KP1.1.1/II/2025 tanggal 17 Februari 2025," ucap anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers daring diikuti di Jakarta, Kamis.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M. Taufiq H.Z. menjelaskan bahwa persyaratan calon hakim agung secara umum meliputi warga negara Indonesia (WNI), bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, usia minimal 45 tahun, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Sementara itu, secara khusus, bagi calon hakim agung yang berasal dari kategori hakim karier mesti memiliki ijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Calon hakim agung dari kategori hakim karier juga disyaratkan untuk berpengalaman minimal 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi, serta tidak pernah disanksi pemberhentian sementara akibat melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Di sisi lain, untuk calon hakim agung dari kategori nonkarier disyaratkan untuk memiliki ijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu sesuai kamar yang dipilih, dengan dasar sarjana hukum atau lainnya yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Syarat lainnya untuk calon hakim agung nonkarier, antara lain, berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 20 tahun, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

Adapun persyaratan untuk calon hakim ad hoc HAM, yakni WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling rendah 50 tahun, dan berpendidikan minimal sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Syarat lainnya, antara lain, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM.

"Pendaftaran secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id," ucap Taufiq.

Sebelumnya, KY sempat menyatakan tidak dapat melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA pada tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Namun, berdasarkan hasil rekonstruksi yang dipaparkan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2), KY tetap memprioritaskan beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk di antaranya seleksi calon hakim agung dengan alokasi dana sebesar Rp3.527.500.000,00.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa pihaknya terus memantau dan menjamin bantuan untuk Linda Yuliana (28), yakni seorang WNI yang saat ini terancam hukuman mati di Ethiopia karena diduga menyelundupkan narkotika.

Menurut Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha, Perwakilan RI di Ethiopia telah memberikan pendampingan kekonsuleran kepada WNI tersebut.

“Kami juga lakukan pendampingan hukum untuk memastikan supaya yang bersangkutan mendapatkan hak-haknya secara penuh di dalam sistem hukum setempat,” kata Judha dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

Linda Yuliana, warga Desa Liangjulang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, saat ini ditahan dan harus menghadapi tuntutan hukum di Ethiopia setelah ditangkap di Bandara Internasional Bole Addis Ababa atas dugaan penyelundupan narkotika berjenis kokain.

Menurut ibunda Linda, Dede Sumiati (66), anaknya berangkat ke Ethiopia pada Juni 2024 setelah mendapat tawaran pekerjaan sebagai pekerja peleburan emas. Namun, pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung ada setelah lewat sepekan.

Sebaliknya, kata dia, Linda justru diminta mengantarkan tas berisi cokelat ke Laos oleh seseorang yang dikenalnya di hotel tempatnya menginap. Tanpa menaruh curiga, Linda membawa tas tersebut ke bandara, tetapi saat diperiksa oleh otoritas Ethiopia, ditemukan paket narkotika di dalamnya.

“Linda langsung menelepon kami sambil menangis. Dia mengatakan tidak tahu apa-apa dan merasa dijebak. Saya yakin anak saya tidak bersalah,” katanya.

Merespons kejadian tersebut, Bupati Majalengka Eman Suherman pada Rabu (5/3) mengatakan bahwa Linda diduga menjadi korban sindikat narkotika setelah tanpa sadar membawa tas yang berisi barang terlarang.

Eman mengatakan Pemerintah Kabupaten Majalengka terus berupaya agar Linda mendapatkan perlindungan hukum yang memadai selama proses hukum berlangsung di Ethiopia.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM (DK2UKM) Kabupaten Majalengka Arif Daryana juga pada Rabu mengatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pendampingan hukum yang layak bagi Linda.

Terpidana kasus tindak pidana korupsi, Maryoto (55), langsung dieksekusi ke Rumah Tahanan (Rutan) Boyolali untuk menjalani hukuman. Mantan Kepala Desa Teras itu ditangkap tim Kejaksaan Negeri Boyolali, setelah menjadi buron selama 16 tahun.

"Pada hari Rabu (5/3) kemarin kami lakukan pengamanan, kemudian kami terbangkan ke Boyolali tadi pagi, hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 dengan menggunakan pesawat udara. Sekitar pukul 10.00 WIB tadi mendarat (di bandara Adi Soemarmo). Selanjutnya dilakukan eksekusi di Rutan Boyolali," ujar Kasi Intel Kejari Boyolali, Emanuel Yogi Budi Aryanto, di kantor Kejari Boyolali, Kamis (6/3/2025).

Sebelum dijebloskan ke rutan, terpidana diperiksa kondisi kesehatannya lebih dulu. Setelah dinyatakan sehat, terpidana Maryoto lalu dibawa ke Rutan kelas II B Boyolali untuk menjalani hukuman sesuai putusan yang telah inkrah tersebut.

Maryoto ditangkap tim gabungan dari Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, di rumahnya Jl. Pulau Madura No. 33B Lk. I, RT. 008. Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Pantauan detikJateng di Rutan kelas II B Boyolali, tim dari Kejaksaan Negeri Boyolali yang membawa Maryoto tiba di Rutan Boyolali sekitar pukul 11.00 WIB. Maryoto tampak mengenakan rompi warna merah bergaris hitam, di belakangnya bertulisan, 'Tahanan Kejaksaan Negeri Boyolali' dengan nomor 01. Setelah turun dari mobil, terpidana langsung dibawa masuk ke rutan di ruang serah terima narapidana.

Yogi menjelaskan, Maryoto dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003-2006. Kasus ini telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, setelah upaya hukum terpidana yakni kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung pada 2009 silam.

"Upaya terakhir di inkrah itu adalah putusan Mahkamah Agung," jelasnya.

Karena kasasinya ditolak, terpidana harus menjalani hukuman sesuai putusan di tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi. Di tingkat Pengadilan Tinggi itu, Maryoto dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan dan membayar uang pengganti Rp 19.355.875 subsidair 1 bulan kurungan.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali menangkap buronan terpidana kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003-2006, Maryoto. Mantan Kepala Desa Teras itu ditangkap di tempat pelariannya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Maryoto ditangkap petugas Kejaksaan pada Rabu (5/3) di wilayah Kota Bandar Lampung. Maryoto telah menjadi buronan dan masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Boyolali selama 16 tahun.

"16 tahun pelarian, akhirnya dipaksa pulang," kata Kasi Intel Kejari Boyolali, Emanuel Yogi Budi Aryanto, kemarin.

Yogi menjelaskan, Maryoto merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003 -2006. Terpidana saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Teras. Di tahun 2003 -2006, dia diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa.

Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Boyolali, lanjut dia, menyatakan Maryoto terbukti bersalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Majelis Hakim PN Boyolali menjatuhkan pidana kepada Maryoto pidana penjara 1 tahun 2 bulan, dan denda Rp 75 juta subsidair 2 bulan dan membayar uang pengganti Rp 37 juta.

"Tapi karena putusan ini, Maryoto mengajukan upaya hukum, banding. Kemudian di Pengadilan Tinggi (PT), diputus pada tanggal 20 Januari 2009, itu jadi putusannya naik menjadi 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan, kemudian uang penggantinya turun (menjadi) Rp 19.350.000 subsidair 1 bulan kurungan," paparnya.

Lebih lanjut disampaikan Yogi, atas putusan banding di Pengadilan Tinggi ini, Maryoto melakukan upaya hukum lagi yakni kasasi. Putusan kasasi turun di tahun 2009 dan Mahkamah Agung memutuskan menolak permintaan kasasi dari Maryoto.

"Sehingga yang dipakai putusan Pengadilan (Tinggi) itu yang kita laksanakan," imbuh dia.

Setelah adanya putusan kasasi itu, Kejaksaan Negeri Boyolali hendak melakukan eksekusi terhadap terpidana, yang sebelumnya tidak ditahan. Namun ternyata, terpidana tidak ada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya terpidana diketahui berdomisili di Lampung dan ditangkap di sana.

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

CIAMIS, iNewsTasikmalaya.id – Lapas Kelas IIB Ciamis terus berupaya meningkatkan keterampilan narapidana dengan menghadirkan program pelatihan pertanian ramah lingkungan.

Berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis, Balai Aliksa Organik SRI, serta komunitas pertanian organik GACCORS (Gabungan Aksi Ciamis Cinta Organik Sejati), Lapas Ciamis melatih 50 narapidana dalam budidaya padi dengan metode System of Rice Intensification (SRI).

Kepala Lapas Ciamis, Supriyanto, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung program ini. Menurutnya, pelatihan ini menjadi bekal penting bagi narapidana setelah bebas nanti.

"Kegiatan ini menunjang pembinaan kemandirian dan menambah wawasan serta keterampilan mereka. Harapannya, ilmu ini bisa diaplikasikan di masyarakat sebagai bekal melanjutkan kehidupan bersama keluarga," ujar Supriyanto, Kamis (6/3/2025).

Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat meskipun dalam suasana Ramadan. "Jangan sampai bulan puasa mengurangi produktivitas kalian. Tetap semangat dan manfaatkan ilmu yang didapat," tambahnya.

Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari dengan materi bertahap. Hari pertama difokuskan pada ekologi tanah, di mana para narapidana belajar memahami kondisi tanah, serta peran dan fungsi bahan organik dari dalam tanah.

Pada hari kedua, mereka mendapat pelatihan mengenai peran dan fungsi bahan organik di dalam kehidupan, yang biasa dikenal dengan istilah dekomposisi, serta bagaimana kehidupan tanaman dan makhluk hidup yang berada dalam tanah.

Sesi terakhir diisi dengan praktik langsung pembuatan pupuk cair MOL (Mikro Organisme Lokal). Pupuk ini dibuat dari bahan alami seperti bonggol pisang, keong mas, rebung bambu, dan buah maja, yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar.

Pelatihan ini disambut antusias oleh para peserta. Selain memberikan keterampilan baru, program ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Metode SRI yang diterapkan dalam pelatihan ini dikenal mampu meningkatkan produktivitas padi dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Lapas Ciamis berharap program serupa dapat terus berlanjut, sehingga para narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan bekal keterampilan yang berguna saat kembali ke masyarakat.

Editor : Asep Juhariyono

SEMARANG, KOMPAS.com - Terdakwa kasus penembakan Gamma, Aipda Robig Zaenudin, resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Semarang, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025).

Dengan mengenakan rompi tahanan oranye dan masker hitam, Aipda Robig tampak tertunduk saat dikawal petugas kejaksaan dan polisi menuju rutan.

Tangannya terborgol di depan, sementara beberapa aparat berjaga ketat di sekelilingnya.

Penahanan ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) dan proses pelimpahan tahap dua dari kepolisian ke kejaksaan selesai.

Jaksa memastikan kasus ini segera masuk ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Candra Saptaji, mengatakan bahwa sudah menerima pelimpahan terdakwa Aipda Robig berserta barang bukti dari Polda Jawa Tengah.

"Selanjutnya berdasarkan alasan yang objektif dan subjektif terhadap terdakwa kita lakukan penahanan tahap penuntutan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Semarang," kata Candra di kantornya, Kamis.

Selanjutnya, salam waktu dekat berkas perkara Aipda Robig akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan.

"Sidangnya terbuka," ungkapnya.

Untuk diketahui, Robig menembak Gamma pada 24 November 2024 dini hari di Jalan Candi Penataran Semarang.

Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang itu menembak Gamma dan teman-temannya yang melaju menggunakan motor.

Gamma meninggal karena terkena tembakan di pinggang kanan. Sedangkan dua remaja lain yaitu A terserempet peluru di dada, dan korban S terkena peluru di tangan kiri.

Aipda Robig pun ditahan dan menjalani sidang etik hari Senin (9/12/2024) kemarin dengan hasil diberhentikan tidak hormat atau dipecat.

Terdakwa kasus penembakan Gamma, Aipda Robig Zaenudin, resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Semarang, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025).

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Muhammad Haryono alias MH, sopir taksi yang menjadi saksi kunci dalam kasus penembakan warga oleh polisi di Kalimantan Tengah (Kalteng), kini turut menjadi terdakwa.

Sidang perdananya digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada Kamis (6/3/2025), setelah sidang tersangka utama, Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Kuasa hukum MH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan, Parlin Bayu Hutabarat, menegaskan bahwa kliennya sangat rentan mengalami intervensi.

Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan hadir dalam sidang berikutnya untuk mengawal hak-hak MH sebagai Justice Collaborator (JC).

"Ketua LPSK minggu depan ke sini, karena mereka harus mengawal hak-hak MH selaku Justice Collaborator terpenuhi," ujar Parlin usai sidang.

Ancaman terhadap MH di Rutan

Parlin menyebut bahwa MH masih mengalami tekanan dari Brigadir Anton, bahkan sejak awal Ramadan lalu.

"Pada malam tarawih pertama, MH dan Anton ketemu. MH mau dipeluk sama Anton, tapi dia menolak. Anton meminta agar MH mengikuti skenarionya. Itu jelas intervensi," ungkap Parlin.

Karena itu, Parlin meminta agar MH dan Anton ditempatkan di blok tahanan yang berbeda demi keamanan.

Ia juga mendesak petugas rutan untuk memberikan perhatian khusus kepada MH agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan.

"Hari ini dia bisa mengalami kontak fisik, kami khawatir besok-besok bisa lebih dari itu. MH merasa terancam," tegasnya.

MH, Saksi Kunci yang Mengungkap Penembakan Brutal

Kasus ini bermula pada 27 November 2024, ketika Brigadir Anton menembak mati sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi, yang duduk di sebelah MH di dalam mobil Daihatsu Sigra milik Anton.

MH, yang merupakan sopir taksi daring dan sering disewa oleh Anton, menyaksikan langsung aksi brutal tersebut.

Ia akhirnya melaporkan kejadian itu ke Jatanras Polresta Palangka Raya pada 10 Desember 2024.

Akibatnya, Anton diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalteng pada 16 Desember 2024.

Parlin menegaskan bahwa keselamatan MH sebagai JC harus diprioritaskan, karena kesaksiannya menjadi kunci dalam pengungkapan kasus ini.

"Kalau tiba-tiba dia ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendamping Desa atau Tenaga Pendamping Profesional (TPP) mengadukan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pihaknya menerima aduan dari para pendamping desa terkait dugaan PHK sepihak tersebut.

"Kami baru saja menerima pengaduan dari teman-teman pendamping desa yang diadukan ke kami, yakni ada dugaan mereka mengalami PHK sepihak oleh Kementerian Desa yang selama ini sudah dikontrak bertahun-tahun sejak UU (Undang-Undang) Desa itu ada," kata Anis saat ditemui di kantornya, Kamis (6/3/2025).

Dari penjelasannya, Anies mengatakan, para pendamping desa tiba-tiba diminta mundur karena mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Kontrak mereka kan selama ini diperpanjang setiap tahun, tetapi tiba-tiba pada tahun 2025 berdasarkan klausul baru bagi yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau caleg (calon anggota legislatif), bahasanya mundur tetapi tidak tersedia klausulnya," ujar Anis.

Anis menyebut, aduan dari para pendamping desa akan dianalisis terlebih dahulu apakah ada dugaan pelanggaran HAM atau tidak.

"Tetapi secara mekanisme tentu Komnas HAM membutuhkan waktu menindaklanjuti laporan yang disampaikan teman-teman pendamping desa," katanya.

Sementara itu, Perwakilan Perhimpunan Pendamping Desa Seluruh Indonesia, Hendriyatna menjelaskan bahwa melakukan pengaduan karena menyakut hak asasi manusia yang telah dilanggar.

"Ini sudah merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Kami ini manusia, bukan binatang, tapi tiba-tiba kami dianggap seolah-olah kami bukan manusia," ujar Hendriyatna.

Dia menyebut bahwa pencalonan TPP sudah mendapatkan izin dan legitimasi formal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pencalonan tersebut sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan legitimasi formal baik dari KPU, kementerian, atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Bawaslu pun tidak pernah mempersoalkan kami," kata Hendriyatna.

Dia juga menegaskan bahwa tidak pernah ada aduan ke Bawaslu mengenai TPP yang menjadi caleg melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong kembali menjalani sidang dalam perkara dugaan korupsi impor gula. Diketahui, kasus ini merugikan negara sebesar Rp 578 miliar.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, terungkap jika Tom Lembong menyetujui impor gula kristal mentah tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait. Adapun gula mentah tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih ke beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Jaksa menyebut jika keterlibatan Tom Lembong dimulai pada 12 Agustus 2015 saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Saat itu Tom Lembong tidak menunjuk BUMN untuk menstabilisasi harga gula di Indonesia. Malah, kata jaksa, Tom menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI Polri. Hal tersebut diungkapkan oleh Jaksa di persidangan.

"Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk Perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI Polri," ungkap jaksa, dikutip dari detikNews, Kamis (6/3).

Lalu di mana lagi celah kesalahan Tom Lembong dalam kasus ini? Fakta apa saja yang terungkap dalam persidangan tersebut? Ikuti paparannya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikNews dalam Editorial Review.

Beralih ke Jawa Timur, detikSore akan menelusuri kejadian peluru nyasar di daerah Jember. Warga perumahan Istana Tidar Regency, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari berinisial WI (64) menjadi korban luka tembak di paha sebelah kirinya akibat peluru nyasar. Menurut kerabat korban, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin (3/3) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, korban tengah bermain dengan cucunya di depan teras rumah. Akibat kejadian itu, korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Dari hasil rontgen yang diberikan rumah sakit, diketahui terdapat sebuah proyektil yang bersarang di paha kaki sebelah kirinya.

Kapolsek Sumbersari Kompol Sugeng Piyanto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Petugas kepolisian bersama tim Inafis Polres Jember telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna dilakukan proses penyelidikan. Seperti apa kelanjutan dari proses penyelidikan tersebut? Bagaimana kondisi korban saat ini? Ikuti laporan lengkapnya bersama jurnalis detikcom hanya di Indonesia Detik Ini.

Untuk menutup sore ini, Firman Marihot Chief Digital Inspector kembali akan membagikan ilmu seputar dunia keuangan dan investasi. Kali ini dirinya akan memberikan edukasi seputar mengubah pesangon setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi stable income. Hal ini menarik untuk disimak karena banyak orang yang setelah kena PHK langsung menghabiskan uang pesangonnya tanpa tersisa.Lalu, bagaimana strategi mengubah pesangon menjadi stable income? Apa step by step nya? Simak obrolannya dalam segmen Sunsetalk di penghujung acara nanti.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat Tom Lembong dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini