Selayar -

Tiga tahanan kabur dari Rutan Polres Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ketiganya kemudian ditangkap kembali kurang dari 24 jam.

"Iya (ada tahanan kabur). Tiga yang kabur dan sudah ditangkap semuanya," ujar Kapolres Selayar AKBP Adnan Pandibu kepada detikSulsel, Jumat (7/3/2025).

Ketiga tahanan itu kabur pada Kamis (6/3/2025) dini hari sekitar pukul 02.00 Wita. Para tahanan kabur usai menjebol bagian depan rutan saat petugas jaga lalai dan tidak berada di tempat.

"Dia (tahanan kabur) lewat depan, dia jebol, piket lalai enggak ada di situ, akhirnya dia bisa kabur bertiga. Setelah ketahuan beberapa waktu kemudian, dikejar, paginya ketangkap," katanya.

Sementara itu, Ps Kasi Humas Polres Selayar Aipda Suardi Alimuddin tidak merinci identitas ketiga tahanan yang kabur. Dia mengatakan ketiga tahanan merupakan tersangka kasus berbeda, yakni kasus asusila, pencurian, dan penganiayaan.

"Ada tiga orang yang kabur. Kasusnya itu ada asusila, pencurian, sama penganiayaan. Sudah ditemukan dan ditangkap kembali kurang dari satu kali 24 jam. Ketiganya sudah kembali ditahan di Rutan Polres Selayar," ucapnya.

Suardi membeberkan tiga tahanan yang kabur berhasil diamankan kembali di sekitar Kota Benteng sebelum sempat melarikan diri lebih jauh. Ketiganya ditangkap di dua lokasi berbeda.

"Di sekitar Kota Benteng. Intinya belum jauh dari kota," bebernya.

Suardi menyampaikan, anggota jaga yang lalai dalam tugasnya saat kejadian sedang diproses secara internal. Pihaknya memastikan bahwa setiap pelanggaran disiplin akan ditindak sesuai prosedur yang berlaku.

"Penyebabnya (tahanan kabur) ada kelalaian anggota jaga tahanan karena tidak berada di tempat saat kejadian dan saat ini sudah diproses," tuturnya.

(sar/ata)

Palu -

Satu tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) bernama Abdul Latif alias Ucok yang kabur saat mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN) Palu menyerahkan diri. Sementara satu tahanan lainnya bernama Hasan Basri alias Megi masih dalam pengejaran.

"Iya (1 tahanan kabur sudah menyerahkan diri)," ujar Kasi Intel Kejari Palu Yudi Trisnaamijaya kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Tahanan tersebut diantar pihak keluarga ke Kejari Palu pada Kamis (6/3) sekitar pukul 23.00 Wita. Pihaknya pun berterima kasih kepada semua pihak yang menyebarluaskan peristiwa kaburnya tahanan tersebut.

"Kami berterima kasih kepada media yang cepat merespons sehingga informasi ini cepat tersebar dan sampai ke keluarga yang bersangkutan," terangnya.

Yudi mengaku satu tahanan kabur lainnya bernama Hasan masih dalam pencarian. Pihaknya berharap Hasan ikut menyerahkan diri dan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum hingga tuntas.

"Dengan bertanggung jawab mengikuti proses hukum, setelahnya mereka bisa menjalani kehidupan secara normal tanpa harus merasa takut menjadi buron atau DPO," imbuhnya.

Untuk diketahui, Abdul Latif dan Hasan Basri kabur saat mengikuti sidang lanjutan di PN Palu Jalan Samratulangi, Kecamatan Palu Timur pada Rabu (5/3). Keduanya kabur saat diminta hakim untuk keluar ruang sidang sejenak.

Saat itu 2 tahanan kabur bersama 3 terdakwa lainnya berada di depan ruang sidang dan dijaga 1 petugas kejaksaan. Kedua tahanan itu kemudian memanfaatkan situasi saat petugas kejaksaan itu mengecek kondisi ruang sidang.

"Namun sesaat setelah pengawal mengecek, ternyata terdakwa Wilmar memberitahu bahwa tahanan Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi sudah berlari kabur dengan posisi borgol terlepas," kata Yudi kepada wartawan, Kamis (6/3).

(sar/ata)

"Salah satu prioritas utama kami memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek hukum maupun implementasi di lapangan,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) memperkuat koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana guna meningkatkan perlindungan HAM.

Dalam pertemuan dengan LPSK di Jakarta, Kamis (6/3), Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun mengatakan Kemenko Kumham Imipas sebagai kementerian baru hasil pemekaran dari Kemenko Polhukam dan Kemenkumham memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

"Salah satu prioritas utama kami memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek hukum maupun implementasi di lapangan," ujar Ibnu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ibnu menuturkan koordinasi antar-kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk mempercepat pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM serta memastikan sistem perlindungan saksi dan korban berjalan efektif.

Menurutnya, salah satu fokus utama, yakni penguatan regulasi yang dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam penanganan berbagai kasus yang melibatkan pelanggaran HAM.

Untuk itu, dirinya menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan LPSK. Ia berharap ada satu dokumen yang dapat diberikan oleh LPSK sebagai bahan penguatan dalam menyusun konsep kebijakan untuk disampaikan kepada Menko Kumham Imipas.

"Selain itu, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) juga sangat penting sebagai bahan dalam rapat koordinasi bersama," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyatakan koordinasi yang lebih erat dengan Kemenko Kumham Imipas akan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan.

Sekretaris Jenderal LPSK Sriyana turut menyoroti perlunya peningkatan fasilitas khusus bagi para saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) serta upaya percepatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang masih menghadapi hambatan birokrasi.

"Saat ini, kami sedang mengupayakan rutan khusus bagi justice collaborator di Cibitung. Namun, ada sejumlah kendala yang perlu diselesaikan, termasuk koordinasi dengan pihak terkait dalam pembiayaan dan regulasi teknis," ucap Sriyana.

Pertemuan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun didampingi oleh para asisten deputi. Sementara dari pihak LPSK, hadir Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal LPSK Sriyana serta sejumlah tenaga ahli dan pejabat struktural.

Dalam pertemuan, dibahas sejumlah isu strategis, termasuk penguatan regulasi, mekanisme pendampingan korban, serta sinergi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan HAM.

Sejumlah kasus yang saat ini menjadi perhatian publik turut dibahas, termasuk kasus penembakan pengusaha rental mobil di Tangerang yang melibatkan oknum TNI, kasus penyiraman air keras di Sukabumi, serta kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas.

LPSK menyoroti pentingnya pengawalan terhadap berbagai kasus itu, terutama dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk bantuan medis, pendampingan hukum, serta restitusi.

Melalui sinergi yang lebih erat antara Kemenko Kumham Imipas, LPSK, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, diharapkan kebijakan perlindungan HAM di Indonesia dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi para korban yang membutuhkan keadilan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan. Kali ini, nama Melvina Husyanti, yang dikenal sebagai pemilik Daviena Skincare, terseret dalam pusaran kasus tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti yang beredar di media sosial, Nikita Mirzani diduga melakukan pemerasan terhadap Melvina dengan nominal mencapai Rp15 miliar.

Dalam sebuah percakapan, Melvina meminta kepada Nikita agar namanya tidak lagi disebut. Nikita pun menyetujui permintaan tersebut.

Namun, setelah itu, Melvina menanyakan kepada Nikita, “Kakak mau berapa dari aku?," kata Melvina. Nikita kemudian meminta 15, tetapi permintaan tersebut membuat Melvina merasa keberatan.

Setelah statusnya sebagai tersangka ditetapkan, berbagai bukti terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap sejumlah pemilik bisnis skincare mulai bermunculan.

Isu ini pun menjadi viral di dunia maya, terutama di kalangan pegiat industri kecantikan. Salah satu nama yang ikut terseret dalam polemik ini adalah Melvina Husyanti.

Wanita yang akrab disapa Daviena ini diduga menjadi salah satu korban pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan seorang dokter kecantikan bernama Oky Pratama.

Kehebohan di dunia bisnis skincare pun semakin memanas dengan munculnya berbagai fakta baru terkait kasus ini.

Hendriyatna
Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Anggota Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia)

PADA tanggal 4 Maret 2025, muncul analisis hukum yang menyatakan bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa wajib mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) berdasarkan interpretasi Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Namun, analisis ini mengabaikan perkembangan faktual dan surat resmi dari lembaga berwenang yang justru memperjelas status hukum TPP Desa. Berdasarkan kronologi kebijakan, terdapat kepastian hukum bahwa TPP Desa tidak diwajibkan mundur atau cuti saat maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Upaya penerapan aturan retroaktif oleh Kementerian Desa pada Januari 2025 justru bertentangan dengan prinsip hukum yang berkeadilan.

TPP Desa adalah tenaga pendamping yang membantu pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Mereka bekerja berdasarkan kontrak dan tidak termasuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Status mereka sebagai tenaga kontrak berbasis proyek membuat posisi mereka berbeda dengan pegawai BUMN atau ASN yang diatur dalam Pasal 240 UU No. 7/2017.

Namun, pada awal 2025, Kementerian Desa mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan klausul kontroversial. Klausul ini menyatakan bahwa TPP Desa yang pernah mencalonkan diri sebagai caleg tanpa mundur atau cuti akan diberhentikan secara sepihak.

Klausul ini berlaku surut, mengancam TPP desa yang telah maju sebagai caleg pada Pemilu 2024 berdasarkan izin sebelumnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip non-retroaktif yang dijamin konstitusi.

Kronologi Kepastian Hukum TPP Desa sebagai Caleg

Pada 23 Mei 2023, Pertepedesia (Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia) mengajukan surat permohonan klarifikasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (No. 10.SP.SP.V.2023) mengenai status TPP desa yang maju sebagai caleg. Pertanyaan kunci: Apakah TPP Desa wajib mundur seperti pegawai BUMN jika mencalonkan diri sebagai caleg?.

Pada 9 Juni 2023, KPU RI meminta penjelasan resmi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) melalui Surat No. 582/PL.01.4-SD/05/2023. Pertanyaan KPU tegas: Apakah ada aturan internal yang mewajibkan TPP Desa mundur atau cuti?

Pada 27 Juni 2023, Kementerian Desa PDTT menjawab melalui Surat No. 1261/HKM.10/VI/2023 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal. Isinya: Tidak ada larangan bagi TPP Desa untuk maju sebagai caleg, dan tidak ada kewajiban mundur atau cuti selama menjadi caleg. Pada 20 Juli 2023, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran No. 740/PL.01.4-SD/05/2023 kepada seluruh KPU daerah. Intinya: TPP Desa yang maju sebagai caleg tidak perlu mundur atau cuti, dan keputusan ini merujuk pada jawaban resmi Kementerian Desa.

Namun, pada 3 Januari 2025, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Desa mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan klausul kontroversial. Klausul ini menyatakan bahwa TPP Desa yang pernah mencalonkan diri sebagai caleg tanpa mundur atau cuti akan diberhentikan secara sepihak. Klausul ini berlaku surut, mengancam TPP Desa yang telah maju di Pemilu 2024 berdasarkan izin sebelumnya.

Analisis Hukum: Kepastian vs Retroaktivitas

Dalam hierarki perundang-undangan, penjelasan dari lembaga pelaksana (KPU dan Kementerian Desa) merupakan lex specialis yang mengikat. Surat Edaran KPU dan jawaban Kementerian Desa telah memberikan kepastian bahwa TPP Desa tidak wajib mundur atau cuti jika mencalonkan diri sebagai caleg.

Pasal 240 UU No. 7/2017 hanya menyebut "pejabat tertentu" secara eksplisit, seperti ASN, TNI, dan pegawai BUMN. TPP Desa tidak termasuk dalam kategori ini karena statusnya bukan PNS atau Aparatur Sipil Negara, melainkan tenaga kontrak berbasis proyek pemberdayaan.

Klausul dalam SPK Januari 2025 bertentangan dengan asas non-retroaktif yang dijamin oleh Pasal 28I Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan prinsip kepastian hukum (legal certainty). TPP Desa yang maju sebagai caleg pada 2024 telah bertindak sesuai dengan keputusan resmi KPU dan Kementerian Desa.

Pemberlakuan surut klausul tersebut menghancurkan legitimate expectation (harapan sah) TPP Desa yang telah berkonsultasi sejak awal. Jika Kementerian Desa ingin melarang TPP Desa maju sebagai caleg, aturan baru harus berlaku ke depan (prospective), bukan membatalkan hak yang sudah diberikan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan mutlak untuk menafsirkan syarat caleg berdasarkan Pasal 22 UU No. 7/2017. Keputusan KPU melalui surat edaran Juli 2023 bersifat final dan mengikat seluruh pihak. Upaya Kementerian Desa untuk mengubah aturan secara sepihak pada 2025 (setelah Pemilu 2024) menunjukkan inkonsistensi regulasi dan potensi intervensi politik, bukan penegakan hukum.

Dampak Sosial dan Politik

Penerapan klausul retroaktif dalam SPK Januari 2025 telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi TPP Desa yang telah mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2024. Mereka yang sebelumnya merasa aman karena telah mendapatkan izin resmi dari KPU dan Kementerian Desa, kini terancam kehilangan pekerjaan dan hak-hak mereka.

Hal ini dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan di kalangan TPP Desa, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kinerja mereka dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat desa.

Pemilu adalah salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi.Setiap warga negara memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai caleg, termasuk TPP Desa. Pemberlakuan aturan retroaktif yang membatasi hak TPP Desa untuk maju sebagai caleg dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan hak politik warga negara. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu.

TPP Desa memainkan peran penting dalam membantu pemerintah desa melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat. Jika TPP Desa yang telah mencalonkan diri sebagai caleg diberhentikan secara sepihak, hal ini dapat mengganggu kelancaran program-program tersebut. Pemerintah desa mungkin akan kesulitan mencari pengganti yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang setara dengan TPP Desa yang diberhentikan.

Kepastian hukum dan prinsip non-retroaktif adalah dua pilar penting dalam negara hukum. Penerapan klausul retroaktif oleh Kementerian Desa pada Januari 2025 telah melanggar kedua prinsip tersebut dan menimbulkan ketidakadilan bagi TPP Desa yang telah mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2024.

Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan penegakan hukum, Kementerian Desa harus segera mencabut klausul retroaktif tersebut dan menciptakan aturan yang jelas dan konsisten untuk masa depan. TPP Desa yang telah bertindak berdasarkan izin resmi dari KPU dan Kementerian Desa harus dilindungi hak-haknya, dan segala upaya untuk membatalkan hak mereka secara surut harus dihentikan.

Hendriyatna
Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Anggota Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia)

PADA tanggal 4 Maret 2025, muncul analisis hukum yang menyatakan bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa wajib mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) berdasarkan interpretasi Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Namun, analisis ini mengabaikan perkembangan faktual dan surat resmi dari lembaga berwenang yang justru memperjelas status hukum TPP Desa. Berdasarkan kronologi kebijakan, terdapat kepastian hukum bahwa TPP Desa tidak diwajibkan mundur atau cuti saat maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Upaya penerapan aturan retroaktif oleh Kementerian Desa pada Januari 2025 justru bertentangan dengan prinsip hukum yang berkeadilan.

TPP Desa adalah tenaga pendamping yang membantu pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Mereka bekerja berdasarkan kontrak dan tidak termasuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Status mereka sebagai tenaga kontrak berbasis proyek membuat posisi mereka berbeda dengan pegawai BUMN atau ASN yang diatur dalam Pasal 240 UU No. 7/2017.

Namun, pada awal 2025, Kementerian Desa mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan klausul kontroversial. Klausul ini menyatakan bahwa TPP Desa yang pernah mencalonkan diri sebagai caleg tanpa mundur atau cuti akan diberhentikan secara sepihak.

Klausul ini berlaku surut, mengancam TPP desa yang telah maju sebagai caleg pada Pemilu 2024 berdasarkan izin sebelumnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip non-retroaktif yang dijamin konstitusi.

Kronologi Kepastian Hukum TPP Desa sebagai Caleg

Pada 23 Mei 2023, Pertepedesia (Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia) mengajukan surat permohonan klarifikasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (No. 10.SP.SP.V.2023) mengenai status TPP desa yang maju sebagai caleg. Pertanyaan kunci: Apakah TPP Desa wajib mundur seperti pegawai BUMN jika mencalonkan diri sebagai caleg?.

Pada 9 Juni 2023, KPU RI meminta penjelasan resmi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) melalui Surat No. 582/PL.01.4-SD/05/2023. Pertanyaan KPU tegas: Apakah ada aturan internal yang mewajibkan TPP Desa mundur atau cuti?

Pada 27 Juni 2023, Kementerian Desa PDTT menjawab melalui Surat No. 1261/HKM.10/VI/2023 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal. Isinya: Tidak ada larangan bagi TPP Desa untuk maju sebagai caleg, dan tidak ada kewajiban mundur atau cuti selama menjadi caleg. Pada 20 Juli 2023, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran No. 740/PL.01.4-SD/05/2023 kepada seluruh KPU daerah. Intinya: TPP Desa yang maju sebagai caleg tidak perlu mundur atau cuti, dan keputusan ini merujuk pada jawaban resmi Kementerian Desa.

Namun, pada 3 Januari 2025, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Desa mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan klausul kontroversial. Klausul ini menyatakan bahwa TPP Desa yang pernah mencalonkan diri sebagai caleg tanpa mundur atau cuti akan diberhentikan secara sepihak. Klausul ini berlaku surut, mengancam TPP Desa yang telah maju di Pemilu 2024 berdasarkan izin sebelumnya.

Analisis Hukum: Kepastian vs Retroaktivitas

Dalam hierarki perundang-undangan, penjelasan dari lembaga pelaksana (KPU dan Kementerian Desa) merupakan lex specialis yang mengikat. Surat Edaran KPU dan jawaban Kementerian Desa telah memberikan kepastian bahwa TPP Desa tidak wajib mundur atau cuti jika mencalonkan diri sebagai caleg.

Pasal 240 UU No. 7/2017 hanya menyebut "pejabat tertentu" secara eksplisit, seperti ASN, TNI, dan pegawai BUMN. TPP Desa tidak termasuk dalam kategori ini karena statusnya bukan PNS atau Aparatur Sipil Negara, melainkan tenaga kontrak berbasis proyek pemberdayaan.

Semarang -

Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang mengirim 33 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) ke Nusakambangan. Mereka akan belajar berkebun, bertani, dan beternak.

Pengiriman 33 napi itu dilakukan hari Kamis (6/3) kemarin. Mereka berangkat menggunakan bus dikawal oleh petugas Lapas dan anggota Kepolisian. Sebelum berangkat, narapidana sudah melalui tahap pemeriksaan berupa pemeriksaan badan, barang, dan juga kesehatan.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso, dalam keterangannya mengatakan pengiriman napi itu merupakan wujud akselerasi program menteri imigrasi dan pemasyarakatan dalam memberdayakan WBP untuk mendukung dan menyukseskan program ketahanan pangan.

"Di sana teman-teman akan belajar, minimal belajar bagaimana beternak, berkebun, belajar bagaimana menjadi laki-laki. Syukuri apapun yang terjadi, rezeki kalian saat ini ada di sana, memang sudah takdir kita," kata Mardi saat pengarahan dan dituangkan dalam siaran pers, Jumat (7/3/2025).

Dia menjelaskan, Lapas Terbuka Nusakambangan menyiapkan lahan yang akan diolah untuk berbagai kegiatan pendukung ketahanan pangan. Antara lain menjadi lahan pertanian, jagung, sawah, tambak udang, sayuran juga peternakan ayam petelur, pedaging hingga kambing.

"Perlakuannya berbeda, mereka dikirim ke sana untuk bekerja, menyukseskan program ketahanan pangan, tentu mereka akan diperhatikan, diberikan fasilitas yang baik dan juga premi," pungkas Mardi.

Untuk diketahui, dikutip dari detikNews, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Agus Andrianto, berencana memanfaatkan Nusakambangan menjadi percontohan pusat latihan terpadu sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga balai latihan kerja konveksi maupun pemanfaatan faba (limbah PLTU) untuk pembuatan bahan bangunan. Pelatihan itu diperuntukkan bagi warga binaan.

"Kami telah menggandeng berbagai pihak, termasuk PT PLN dan BRI, untuk mewujudkan visi besar ini," kata Menteri Agus saat meninjau langsung kondisi Nusakambangan bersama para pihak yang terlibat pelaksanaan proyek kolaborasi, Rabu (5/2).

Kementerian Imipas sudah mengaktifkan lahan seluas 115 hektare untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Lahan seluas 72 hektare dibagi untuk sektor pertanian dan perkebunan ditargetkan menjadi lumbung padi dan jagung.

Kemudian 32 hektare lahan di tepi pantai belakang Lapas Pasir Putih akan dikembangkan sebagai tambak udang, termasuk budidaya udang vaname dan berbagai jenis ikan. Sisa lahan dimanfaatkan untuk sektor peternakan ayam petelur, ayam kampung, bebek, kambing, dan sapi.

(apl/dil)

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani berbicara tentang dasar negara Pancasila yang berperan penting dalam awal kemerdekaan bangsa Republik Indonesia, saat menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia yang bertajuk “Menuju Persatuan Islam yang Efektif” di Mekkah, Arab Saudi, Kamis malam waktu setempat.

Di awal kemerdekaan, menurut dia, banyak tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang pemilihan dasar negara Indonesia, baik berlandaskan nilai-nilai Islam, atau nasionalis, atau bahkan sekuler. Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan saat ini Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk Muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta penduduk Indonesia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda dan menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu kemudian diikrarkan dalam satu bahasa yakni bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang berasal dari rumpun melayu.

“Kami menyepakati rumpun bahasa Melayu, bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” kata dia.

Namun, dia mengungkapkan bahwa berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar ke depannya hal-hal serupa tidak terjadi lagi.

Menurut dia, Presiden Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi Prabowo, kata dia, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya, dan seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnya.

“Kami ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain,” katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua MPR bicara Pancasila berperan dalam kemerdekaan RI di Mekkah

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 33 warga binaan pemasyarakatan Lapas Semarang dikirim ke Lapas Terbuka Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk menggarap lahan yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso di Semarang, Jumat, mengatakan, pengiriman puluhan napi tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, keberangkatan 33 napi tersebut dilakukan sesuai prosedur standar operasional dengan pengawalan dari kepolisian.

"Sebelum berangkat dilakukan pemeriksaan kesehatan, badan, hingga barang bawaan," katanya.

Menurut dia, para napi yang dipindahkan tersebut akan belajar bertani, berkebun, serta berternak.

"Teman-teman nanti akan belajar menjadi laki-laki. Syukuri apapun yang terjadi," katanya.

Ia menuturkan lahan pertanian dan perkebunan yang akan diolah telah disiapkan di Lapas Terbuka Nusakambangan.

"Para warga binaan ini dikirim untuk bekerja di Lapas Terbuka Nusakambangan guna menyukseskan program ketahanan pangan. Tentunya mereka akan mendapat perhatian dan fasilitas yang baik," katanya.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Salah satu pertanyaan yang sering muncul di bulan Ramadhan adalah mengenai hukum menyikat gigi di siang hari saat berpuasa. Banyak orang khawatir bahwa menyikat gigi dapat membatalkan puasa.

Dalam Islam, puasa bisa batal jika ada benda yang masuk ke bagian dalam tubuh melalui rongga terbuka seperti mulut, hidung, telinga, qubul, dan dubur. Namun, apakah menyikat gigi termasuk dalam kategori ini?

Hukum Sikat Gigi Saat Berpuasa Menurut Ulama

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum menyikat gigi saat berpuasa. Namun, secara umum sikat gigi diperbolehkan dengan catatan.

1. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

Menyikat gigi setelah waktu zuhur hukumnya makruh. Makruh berarti tidak berdosa jika dilakukan, tetapi lebih baik dihindari.

2. Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi

Menyikat gigi saat puasa hukumnya mubah (boleh). Tidak ada larangan khusus, selama tidak ada sesuatu yang tertelan.

Menurut Ustadz Ahmad Anshori, Lc., menyikat gigi di siang hari bulan Ramadhan hukumnya boleh, sekalipun menggunakan pasta gigi. Hal ini karena membersihkan gigi adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Beliau bersabda:

"Siwak merupakan kebersihan bagi mulut dan keridhāan bagi Rabb." (Hadīts shahīh riwayat Ahmad, Irwaul Ghalil nomor 66)

Selain itu, ada hadits lain yang sering dikaitkan dengan bau mulut saat berpuasa:

"Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi." (Hadīts shahīh riwayat Muslim nomor 1151)

Sebagian orang menganggap bahwa hadits ini menunjukkan lebih baik tidak menyikat gigi agar bau mulut tetap ada. Namun, para ulama menjelaskan bahwa bau yang dimaksud berasal dari lambung, bukan dari mulut, gusi, atau gigi. Oleh karena itu, menyikat gigi tetap diperbolehkan dan tidak menghilangkan keutamaan puasa.

Sementara itu, menurut kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, menyikat gigi di siang hari saat berpuasa hukumnya makruh.

"Hal yang makruh dalam puasa ada tiga belas. Salah satunya bersiwak setelah zuhur." (Nihayatuz Zein, hal. 195)

Dalam al-Majmu', Imam Nawawi juga mengingatkan bahwa menyikat gigi harus dilakukan dengan hati-hati. Jika ada material seperti air, pasta gigi, atau bulu sikat yang tertelan, maka puasanya batal, meskipun dilakukan tanpa sengaja.

Hal senada juga disampaikan Ahli Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat, Firdaus. Ia mengatakan bahwa berkumur-kumur atau menyikat gigi saat puasa tidak membatalkan puasa. Bahkan tergolong baik untuk dilakukan sebagai ikhtiar menjaga kebersihan mulut saat beribadah.

"Menyikat gigi saat berpuasa tidak masalah, malah lebih baik. Para sahabat menyaksikan Nabi Muhammad bersiwak saat berpuasa, sementara siwak memiliki sedikit rasa manis dan beraroma harum," ungkapnya sebagaimana dilansir dari laman web resmi UM.

Namun, tetap perlu diperhatikan bahwa berkumur secara berlebihan (al-mubalaghah) dapat berisiko membatalkan puasa jika airnya tertelan.

Hukum Berkumur Saat Puasa

Berkumur saat puasa juga sering menjadi pertanyaan. Berdasarkan hadits, berkumur tidak membatalkan puasa. Namun, berkumur saat puasa harus dilakukan dengan hati-hati.

Rasulullah S.A.W bersabda:

"Bersungguh-sungguhlah kalian dalam memasukkan air dalam hidung (istinsyāq) kecuali dalam keadaan berpuasa." (Hadīts riwayat Abū Dāwūd nomor 142, Ibnu Mājah nomor 448, An-Nissā'i nomor 114)

Hadits ini menunjukkan bahwa berkumur boleh dilakukan, tetapi jangan berlebihan agar tidak ada air yang tertelan. Pasalnya, air yang tertelan dapat menyebabkan puasa batal.

Tips Sikat Gigi Saat Puasa tanpa Batal

Bagi yang khawatir puasanya batal karena menyikat gigi, berikut beberapa solusi yang bisa dilakukan:

1. Sikat gigi sebelum waktu imsak

Ini adalah waktu terbaik untuk menyikat gigi agar tetap segar sepanjang hari tanpa rasa khawatir.

2. Gunakan siwak atau sikat gigi tanpa pasta gigi

Jika ingin menyikat gigi di siang hari, lebih baik menggunakan siwak atau sikat gigi tanpa pasta untuk menghindari risiko tertelannya pasta gigi.

3. Berkumur secukupnya tanpa berlebihan

Jangan berkumur dengan berlebihan karena dapat meningkatkan risiko air tertelan.

4. Selalu hati-hati

Jika perlu menyikat gigi di siang hari, lakukan dengan hati-hati. Pastikan tidak ada air atau pasta gigi yang masuk ke tenggorokan.

Secara garis besar, para ulama menyatakan bahwa menyikat gigi tidak membatalkan puasa selama tidak ada benda yang tertelan. Artinya, jika saat menyikat gigi ada air atau pasta gigi yang tidak sengaja tertelan, maka puasanya bisa batal. Oleh karena itu, berhati-hati saat menyikat gigi sangat dianjurkan. Semoga membantu!

(tya/tey)

Jakarta -

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia bertajuk 'Menuju Persatuan Islam yang Efektif' di Mekkah, Arab Saudi pada Kamis (6/3). Dalam sambutannya, Muzani menyampaikan tentang dasar negara Pancasila yang berperan penting di awal kemerdekaan bangsa Indonesia.

Di awal kemerdekaan, Muzani mengatakan banyak para tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang dasar negeri Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Islam, nasionalis atau sekuler. Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Berbulan-bulan pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh kami bahkan para ulama kami berdebat untuk menemukan dasar negara Republik Indonesia yang akan merdeka. Akhirnya setelah lama kita berdebat, kita bisa merumuskan jalan tengah yakni Pancasila. Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda," kata Muzani dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

Muzani menjelaskan saat ini, Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta jiwa penduduk Indonesia. Indonesia juga menjadi negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda.

Adapun hal ini menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu, lanjut Mazani, kemudian diikrarkan dalam satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, yang berasal dari rumpun melayu.

"Ikatan yang pertama kami lakukan adalah kami mengikatkan diri dalam bahasa yang sama. Di antara kami, kami menyepakati rumpun bahasa Melayu. Bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," ungkap Muzani.

Meski demikian, Muzani mengatakan berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Namun, pengalaman-pengalaman itu dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar kedepan hal-hal serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Bagi Prabowo, kata Muzani, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya. Seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnnya.

"Bagi presiden Prabowo bahwa persatuan adalah segala-galanya. Seluruh kekayaan dan sumber daya alam serta Pembangunan dalam bentuk apapun akan berhasil jika kita tetap utuh dan bersatu. Itulah yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka beliau sekarang sedang menggalakkan makan bergizi gratis bagi seluruh anak pelajar dan santri dari seluruh Indonesia," jelas Sekjen Partai Gerindra itu.

"Target untuk memberi makan bergizi ini adalah 82 juta anak setiap hari. Ini adalah upaya kami untuk meningkatkan sumber daya manusia bangsa Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Kami ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain," sambungnya.

Pada kesempatan ini, Muzani juga menyampaikan tentang nilai Islam bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai Islam turut memberi semangat bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa agama memberi dorongan terhadap hal itu. Islam memberi semangat terhadap hal itu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa nilai Islam adalah nilai yang luhur dan tinggi. Karena itu kami tidak kecil hati dan harus percaya diri dengan semangat Islam bangsa Indonesia bisa bersatu dengan kekuatan-kekuatan yang sama dengan bangsa lain," tutup Muzani.

Sebagai informasi, konferensi ini turut menghadirkan beberapa pembicara antara lain, Sekjen Liga Muslim Dunia, Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Turut hadir para mufti, cendekiawan, dan imam besar dari negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI.

Konferensi ini juga telah berjalan dua kali. Adapun konferensi pertama saat itu bertajuk "Membangun Jembatan antara Mahzab-mahzab Islam".

Lihat juga video: Jokowi Ungkap RI Sukses Lewati Krisis Dunia: Karena Fondasi Pancasila

(akn/ega)

Belitung (ANTARA) - Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Belitung bersinergi dalam pembentukan produk hukum daerah dan perlindungan kekayaan intelektual di Negeri Laskar Pelangi itu.

"Kami berharap kolaborasi yang sudah berjalan baik terus berlanjut," kata Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauann Babel Harun Sulianto saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Belitung Vina Cristyn Ferani di Tanjungpandan, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat.

Ia mengatakan sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan.

Selain itu, Kemenkum juga mendorong DPRD Belitung untuk mendorong pelestarian kekayaan intelektual melalui instrumen regulasi dengan mengusulkan perda tentang kekayaan intelektual, sehingga tercipta ekosistem perlindungan kekayaan intelektual, baik kekayaan intelektual yang personal ( merek,hak cipta, disain industri, paten) maupun kekayaan intelektual yang komunal (pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional maupun potensi indikasi geografis).

"Ini sangat relevan dengan menjadikan Belitung sebagai destinasi wisata berbasis budaya lokal dan keindahan alam yang terpadu dan berwawasan lingkungan," katanya.

Ketua DPRD Belitung Vina Cristyn Ferani menyambut baik kolaborasi dan kerja sama yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenkum Bangka Belitung.

"Pada tahun ini terdapat ranperda inisiatif DPRD terkait perlindungan Batu Satam, instrumen tersebut untuk memenuhi catatan dari UNESCO," kata Vina.

Ia mengharapkan pendampingan dari Kanwil Kemenkum terutama dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah tersebut.

“Kami harapkan kolaborasi dan pendampingan dari Kanwil Kemenkum Babel dalam rangka penyusunan produk hukum inisiatif DPRD Belitung,” harap Vina.