Seoul (ANTARA) - Presiden dimakzulkan Yoon Suk Yeol dibebaskan dari tahanan pada Sabtu menyusul putusan pengadilan, 52 hari setelah ia ditahan atas tuduhan menghasut pemberontakan dalam upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Yoon dibebaskan dari Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaannya untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon dibebaskan tak lama setelah Jaksa Agung Shim Woo-jung menerima putusan pengadilan untuk membebaskan presiden yang diskors tersebut.

"Saya menghargai keberanian dan tekad pengadilan dalam mengoreksi pelanggaran hukum," kata Yoon kepada tim hukumnya, saat ia meninggalkan pusat tahanan di tengah sorak-sorai para pendukung dan anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.

Dengan pembebasannya, Yoon akan dapat diadili tanpa penahanan fisik.

Pada Jumat, pengadilan menyetujui permintaan Yoon setelah memastikan bahwa dakwaan terhadapnya pada 26 Januari terkait tuduhan pemberontakan, yang memungkinkan perpanjangan masa penahanan, disampaikan hanya beberapa jam setelah masa penahanan awal berakhir.

Periode penahanan awal selama 10 hari tidak termasuk waktu dokumen dikirim ke pengadilan untuk meninjau apakah perlu mengeluarkan surat perintah penangkapan, sehingga memundurkan batas waktu penahanan Yoon hingga sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 26 Januari.

Sementara itu, jaksa penuntut mendakwanya sesaat sebelum pukul 7 malam hari itu, pada tanggal yang sama menurut pengadilan.

Sumber: Yonhap-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Pemerintah sedang berusaha menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur proses pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoner.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam seminar daring yang digelar Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Sabtu (8/3/2025).

Ia menyampaikan, pemulangan narapidana merupakan hal yang layak untuk dilakukan.

Sebabnya, proses tersebut menjadi bagian penting bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi internasional.

“Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan,” ujar Yusril dikutip dari Antara, Sabtu (8/3/2025).

“Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan,” tambahnya.

Lalu, hal apa yang mendorong pemerintah berupaya membuat RUU tentang pemulangan narapidana?

Alasan pemerintah susun RUU soal pemulangan narapidana

Yusril menjelaskan beberapa alasan yang membuat pemerintah berusaha merancang RUU terkait pemulangan narapidana ke negara asal.

Pemulangan narapidana mempunyai beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antar-negara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Hal lain yang turut dipertimbangkan pemerintah adalah pemulangan narapidana dijalankan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Yusril menjelaskan, jika pemerintah hendak memulangkan narapidana maka hal yang harus diatur adalah negara yang bersangkutan wajib mengakui hukuman yang dijatuhkan di Indonesia.

Hal lain yang harus diakui negara yang menerima pemulangan narapidana adalah mengakui sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Celah hukum pemulangan narapidana

Meski pemulangan narapidana berkaitan dengan aspek kemanusiaan dan hubungan baik antar-negara, Yusril tidak menampik jika aturan ini berpotensi menimbulkan celah hukum.

Celah yang ia maksud adalah negara yang bersangkutan bisa saja memberikan keringanan hukuman kepada narapidana setelah diserahterimakan dari Indonesia.

Karena alasan itulah, Yusril mengingatkan perlunya kerja sama antar-negara untuk memastikan proses hukum yang dijalani narapidana sesuai dengan kesepakatan.

“Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya,” imbuh Yusril.

“Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan,” tambahnya.

Pemulangan narapidana beri keuntungan bagi Indonesia

Dilansir dari Antara, Kamis (30/1/2025), pemulangan narapidana disebut memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia.

Keuntungan tersebut mencakup berkurangnya biaya negara, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, dan meningkatkan kerja sama internasional.

Untuk diketahui, selama narapidana masih ditahan dalam lembaga pemasyarakatan maka seluruh kebutuhan hidupnya akan ditanggung oleh negara.

Pada 2023, APBN yang digunakan untuk membiayai kebutuhan makan para narapidana mencapai Rp 2 triliun.

Anggaran tersebut belum termasuk dana untuk kebutuhan lain, seperti perawatan, pendidikan, pengajaran, hingga kegiatan rekreasi.

Selain itu, Indonesia juga sudah mendapat atensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah memulangkan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso dan lima anggota Bali Nine.

Atensi tersebut mampu mengubah hasil predikat Indonesia di mata PBB dari negatif menjadi netral.

Perubahan predikat merupakan capaian positif karena Indonesia pernah berada di titik terendah dalam penilaian PBB.

Pada 2015, Indonesia pernah mendapat predikat unfair trial atau persidangan tidak adil di dunia.

KOMPAS.com - Pemerintah sedang berusaha menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur proses pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoner.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam seminar daring yang digelar Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Sabtu (8/3/2025).

Ia menyampaikan, pemulangan narapidana merupakan hal yang layak untuk dilakukan.

Sebabnya, proses tersebut menjadi bagian penting bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi internasional.

“Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan,” ujar Yusril dikutip dari Antara, Sabtu (8/3/2025).

“Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan,” tambahnya.

Lalu, hal apa yang mendorong pemerintah berupaya membuat RUU tentang pemulangan narapidana?

Alasan pemerintah susun RUU soal pemulangan narapidana

Yusril menjelaskan beberapa alasan yang membuat pemerintah berusaha merancang RUU terkait pemulangan narapidana ke negara asal.

Pemulangan narapidana mempunyai beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antar-negara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Hal lain yang turut dipertimbangkan pemerintah adalah pemulangan narapidana dijalankan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Yusril menjelaskan, jika pemerintah hendak memulangkan narapidana maka hal yang harus diatur adalah negara yang bersangkutan wajib mengakui hukuman yang dijatuhkan di Indonesia.

Hal lain yang harus diakui negara yang menerima pemulangan narapidana adalah mengakui sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Celah hukum pemulangan narapidana

Meski pemulangan narapidana berkaitan dengan aspek kemanusiaan dan hubungan baik antar-negara, Yusril tidak menampik jika aturan ini berpotensi menimbulkan celah hukum.

Celah yang ia maksud adalah negara yang bersangkutan bisa saja memberikan keringanan hukuman kepada narapidana setelah diserahterimakan dari Indonesia.

Karena alasan itulah, Yusril mengingatkan perlunya kerja sama antar-negara untuk memastikan proses hukum yang dijalani narapidana sesuai dengan kesepakatan.

Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta memulangkan seorang warga negara asing asal India berinisial EH setelah menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

EH yang terjerat kasus penyelundupan 2.800 gram sabu di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada tahun 2013 telah dijemput petugas Imigrasi dan diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (7/3).

Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta Tedy Riyandi dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan EH langsung diserahkan ke Rudenim Semarang untuk menjalani penahanan sementara hingga seluruh administrasi deportasi rampung.

Tedy menambahkan EH tidak ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Yogyakarta karena fasilitas tersebut masih dalam renovasi. EH dititipkan di Rudenim Semarang sambil menunggu proses pemulangan ke negara asalnya.

Untuk memastikan deportasi berjalan sesuai prosedur, Imigrasi Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar India di Jakarta, terutama terkait penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau emergency passport, sebagai dokumen perjalanan EH kembali ke negaranya.

Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta memproses deportasi seorang warga negara asing asal India berinisial EH setelah menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

EH yang terjerat kasus penyelundupan 2.800 gram sabu di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada tahun 2013 telah dijemput petugas Imigrasi dan diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (7/3).

Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta Tedy Riyandi dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan EH langsung diserahkan ke Rudenim Semarang untuk menjalani penahanan sementara hingga seluruh administrasi deportasi rampung.

"Tindakan tegas Imigrasi terhadap orang asing bermasalah diharapkan dapat menjadi efek jera bagi WNA lain agar patuh dan tunduk menghormati hukum serta norma yang berlaku di Indonesia," katanya.

Tedy menambahkan EH tidak ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Yogyakarta karena fasilitas tersebut masih dalam renovasi. EH dititipkan di Rudenim Semarang sambil menunggu proses pemulangan ke negara asalnya.

Untuk memastikan deportasi berjalan sesuai prosedur, Imigrasi Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar India di Jakarta, terutama terkait penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau emergency passport, sebagai dokumen perjalanan EH kembali ke negaranya.

Sementara itu, Kepala Subseksi Keamanan Rudenim Semarang Dany Astrianto mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Kantor Imigrasi Yogyakarta dan pihak terkait dalam menangani kasus ini.

"Kami juga akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa WNA yang berada di Wilayah Hukum Jawa Tengah dan sekitarnya mematuhi peraturan dan norma yang berlaku," kata Dany.

EH dikenakan tindak pidana administratif keimigrasian berupa deportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, warga negara India itu juga mendapat penangkalan dan tidak akan diizinkan kembali masuk ke Indonesia pada masa mendatang.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Menurut Pigai, regulasi ini sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

"Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi," kata Natalius saat menghadiri HUT Keramat Patih Patinggi yang dilaksanakan di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Sabtu (8/3/2025),

Natalius menyebut bahwa ada tiga aspek utama dalam RUU tersebut, yaitu menjaga kelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan potensi masyarakat adat, serta melindungi mereka dari berbagai ancaman.

"Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat adat tetap lestari, berkembang, dan tidak terancam oleh berbagai kebijakan maupun tekanan eksternal," tuturnya.

Saat ini, kata dja, Kementerian HAM masih menunggu berbagai organisasi masyarakat adat untuk berdiskusi terkait substansi RUU ini. Salah satu tantangan utama dalam pembahasannya adalah perdebatan antara masyarakat adat dan komunitas lokal terkait hak dan wilayah adat.

"Ini juga menjadi isu di tingkat internasional, dan kami akan mencari solusi terbaik agar RUU ini dapat diterapkan secara efektif," jelasnya.

Selain itu, Natalius menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi dalam memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat. Upaya intervensi ini mencakup penghormatan terhadap hak, pemantauan, pendidikan, penyuluhan, serta peningkatan kompetensi masyarakat adat.

Dengan dukungan penuh dari Kementerian HAM, diharapkan RUU Masyarakat Adat dapat segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

MEDAN, KOMPAS.com - Kuasa hukum JS (43), Hans Benny Silalahi, menegaskan bahwa tidak ada perdamaian antara kliennya dan RSU Mitra Sejati Medan terkait kasus dugaan malapraktik.

Pernyataan ini disampaikan Hans melalui saluran telepon pada Sabtu (8/3/2025).

“Kalau perdamaian antara korban dengan rumah sakit tidak ada perdamaian. Hanya saja kemarin, kuasa hukum dokter (yang mengoperasi JS) mendatangi korban untuk bersilaturahmi,” ungkap Hans.

Dalam pertemuan tersebut, kuasa hukum dokter sempat memberikan selembar surat perdamaian yang meminta agar JS mencabut laporan dugaan malapraktik di Polda Sumut.

“Surat itu sempat ditandatangani korban. Tapi permasalahannya, dokter itu sampai sekarang tak ada menjumpai korban lagi. Seharusnya kalau perdamaiankan ada dua belah pihak. Makanya saya bilang tidak ada itu,” jelas Hans.

Hans menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencabut laporan di Polda Sumut dan akan tetap menempuh jalur hukum untuk memastikan JS mendapatkan keadilan atas apa yang telah dialaminya.

Sebelumnya, Kepala Hukum RSU Mitra Sejati, Erwinsyah Lubis, mengeklaim bahwa kasus ini telah berujung damai. "Sudah selesai, siang ini. Sudah berdamai kedua belah pihak," kata Erwinsyah kepada Kompas.com melalui saluran telepon pada Selasa (4/3/2025).

Namun, Erwinsyah enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang sebenarnya dialami JS, hanya menyebut bahwa perkara tersebut merupakan kesalahpahaman. "Karena kesalahpahaman," sebutnya singkat.

JS diduga menjadi korban malapraktik setelah mengalami amputasi kaki kanan tanpa persetujuan keluarganya.

Hans menjelaskan bahwa JS awalnya datang ke rumah sakit pada Minggu (23/2/2025) untuk mengobati jari telunjuk kaki kanannya yang terluka akibat tertusuk paku.

Setelah diperiksa, dokter menganjurkan JS untuk menginap dan menjalani operasi keesokan harinya.

Pada hari operasi, sekitar pukul 15.00 WIB, suami JS menandatangani dua berkas dari rumah sakit, yaitu persetujuan pembiusan dan operasi jari kaki.

Namun, keluarga JS terkejut setelah mengetahui bahwa bukan jari kaki yang dioperasi, melainkan kaki JS yang diamputasi dari bagian betis. "Nah, setelah itu, keluarga semua terkejut rupanya bukan jari-jari yang dioperasi, tetapi kaki JS diamputasi dari bagian betis," ujar Hans.

Pontianak (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat karena regulasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

"Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi," kata Natalius saat menghadiri HUT Keramat Patih Patinggi yang dilaksanakan di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Sabtu.

Natalius menyebut bahwa ada tiga aspek utama dalam RUU tersebut, yaitu menjaga kelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan potensi masyarakat adat, serta melindungi mereka dari berbagai ancaman.

"Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat adat tetap lestari, berkembang, dan tidak terancam oleh berbagai kebijakan maupun tekanan eksternal," tuturnya.

Saat ini, katanya, Kementerian HAM masih menunggu berbagai organisasi masyarakat adat untuk berdiskusi terkait substansi RUU ini. Salah satu tantangan utama dalam pembahasannya adalah perdebatan antara masyarakat adat dan komunitas lokal terkait hak dan wilayah adat.

"Ini juga menjadi isu di tingkat internasional, dan kami akan mencari solusi terbaik agar RUU ini dapat diterapkan secara efektif," jelasnya.

Selain itu, Natalius menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi dalam memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat. Upaya intervensi ini mencakup penghormatan terhadap hak, pemantauan, pendidikan, penyuluhan, serta peningkatan kompetensi masyarakat adat.

Dengan dukungan penuh dari Kementerian HAM, diharapkan RUU Masyarakat Adat dapat segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Sementara itu, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat tidak hanya untuk melindung hak masyarakat adat, tapi juga menjadi kunci untuk memastikan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal.

Koordinator Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Veni Siregar dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (25/2/2025), mengatakan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat tidak hanya dapat menjadi instrumen hukum untuk mengakui dan melindungi hak-hak serta kearifan lokal masyarakat adat, melainkan juga dalam menjaga keberlangsungan kedaulatan pangan berbasis komunitas.

Dengan pengesahan RUU itu, katanya, masyarakat adat juga mendapatkan jaminan atas pengetahuan dan praktik dalam mengelola dan mengembangkan metode pengolahan pangan yang telah diwariskan turun-temurun.

"RUU Masyarakat Adat adalah jalan menuju kedaulatan dan kemandirian masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam," kata Veni.

Menurutnya, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan, masyarakat adat telah membuktikan bahwa kedaulatan pangan dapat dicapai melalui pendekatan yang berbasis pada harmoni dengan alam.

Upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat menjadi bagian integral dari sistem pangan nasional dan pengesahan RUU yang sudah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, yang menunggu pengesahan DPR RI, menjadi langkah penting untuk memastikan kedaulatan pangan di lingkup akar rumput.

Ini menjadi momentum refleksi untuk melihat bagaimana kebijakan pangan nasional dapat lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat adat. Dengan menjaga dan memperkuat sistem pangan mereka, kita tidak hanya melestarikan keanekaragaman hayati, tetapi juga memastikan generasi mendatang memiliki akses terhadap pangan itu sendiri dan membangun sistem pangan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Dia memberikan contoh seperti masyarakat adat Boti di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memiliki pengetahuan mendalam dalam mengelola sumber daya alam. Mereka memproduksi sendiri minyak kelapa untuk keperluan memasak, serta menerapkan teknik pengelolaan lahan yang memungkinkan mereka menanam dan memanen umbi-umbian meskipun kondisi tanah kering.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Koalisi Kawal RUU Masyarakat, anggota masyarakat adat Boti, Bebie menyebutkan untuk memastikan tidak ada anggota komunitas yang mengalami kekurangan pangan, mereka juga mengandalkan modal sosial yang kuat.

Selain memiliki kebun pribadi, masyarakat adat Boti mengelola kebun komunal yang dikelola secara kolektif. Proses penggarapan dilakukan secara gotong royong oleh seluruh anggota komunitas, dan hasil panennya diperuntukkan bagi mereka yang mengalami kesulitan.

"Kabupaten Timor Tengah Selatan termasuk daerah dengan kasus stunting tinggi di Provinsi NTT. Tapi tidak ada kasus ditemukan pada masyarakat adat Boti," kata Bebie.

Pontianak (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat karena regulasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

"Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi," kata Natalius saat menghadiri HUT Keramat Patih Patinggi yang dilaksanakan di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Sabtu.

Natalius menyebut bahwa ada tiga aspek utama dalam RUU tersebut, yaitu menjaga kelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan potensi masyarakat adat, serta melindungi mereka dari berbagai ancaman.

"Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat adat tetap lestari, berkembang, dan tidak terancam oleh berbagai kebijakan maupun tekanan eksternal," tuturnya.

Saat ini, katanya, Kementerian HAM masih menunggu berbagai organisasi masyarakat adat untuk berdiskusi terkait substansi RUU ini. Salah satu tantangan utama dalam pembahasannya adalah perdebatan antara masyarakat adat dan komunitas lokal terkait hak dan wilayah adat.

"Ini juga menjadi isu di tingkat internasional, dan kami akan mencari solusi terbaik agar RUU ini dapat diterapkan secara efektif," jelasnya.

Selain itu, Natalius menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi dalam memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat. Upaya intervensi ini mencakup penghormatan terhadap hak, pemantauan, pendidikan, penyuluhan, serta peningkatan kompetensi masyarakat adat.

Dengan dukungan penuh dari Kementerian HAM, diharapkan RUU Masyarakat Adat dapat segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Seoul (ANTARA) - Kementerian Kehakiman Korea Selatan (Korsel) pada Jumat (7/3) mengatakan pihaknya masih menunggu jaksa penuntut untuk memerintahkan pembebasan Presiden Yoon Suk-yeol dari tahanan, menyusul putusan dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul yang membatalkan penahanan Yoon.

Pihak kejaksaan menyampaikan bahwa pembicaraan terkait putusan pengadilan yang membatalkan penahanan Yoon sedang berlangsung, lapor Kantor Berita Newsis.

Jika kejaksaan langsung mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang membatalkan penahanan itu, ada kemungkinan Yoon tidak akan segera dikeluarkan dari tahanan.

Menurut Pasal 97 Undang-Undang (UU) Acara Pidana Korsel, jaksa dapat langsung mengajukan banding terhadap putusan yang membatalkan penahanan Yoon. Sementara itu, Pasal 410 dari UU yang sama menyatakan bahwa jika banding langsung diajukan, pelaksanaan persidangan akan ditangguhkan.

Sebelumnya pada Jumat yang sama, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyetujui pembebasan Yoon dari tahanan, membuka kemungkinan bagi kepala negara yang telah dimakzulkan itu untuk diadili tanpa dikurung di tahanan

Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember malam tahun lalu, tetapi beberapa jam kemudian, deklarasi tersebut dicabut oleh Majelis Nasional Korsel yang dipimpin pihak oposisi.

Mosi untuk memakzulkan Yoon telah disahkan melalui Majelis Nasional Korsel pada 14 Desember tahun lalu, dan sejak saat itu, pengadilan konstitusional Korsel telah menggelar 11 sidang pemakzulan Yoon. Putusan akhir secara luas diperkirakan akan disampaikan pekan depan.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Seoul (ANTARA) - Kementerian Kehakiman Korea Selatan (Korsel) pada Jumat (7/3) mengatakan pihaknya masih menunggu jaksa penuntut untuk memerintahkan pembebasan Presiden Yoon Suk-yeol dari tahanan, menyusul putusan dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul yang membatalkan penahanan Yoon.

Pihak kejaksaan menyampaikan bahwa pembicaraan terkait putusan pengadilan yang membatalkan penahanan Yoon sedang berlangsung, lapor Kantor Berita Newsis.

Jika kejaksaan langsung mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang membatalkan penahanan itu, ada kemungkinan Yoon tidak akan segera dikeluarkan dari tahanan.

Menurut Pasal 97 Undang-Undang (UU) Acara Pidana Korsel, jaksa dapat langsung mengajukan banding terhadap putusan yang membatalkan penahanan Yoon. Sementara itu, Pasal 410 dari UU yang sama menyatakan bahwa jika banding langsung diajukan, pelaksanaan persidangan akan ditangguhkan.

Sebelumnya pada Jumat yang sama, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyetujui pembebasan Yoon dari tahanan, membuka kemungkinan bagi kepala negara yang telah dimakzulkan itu untuk diadili tanpa dikurung di tahanan

Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember malam tahun lalu, tetapi beberapa jam kemudian, deklarasi tersebut dicabut oleh Majelis Nasional Korsel yang dipimpin pihak oposisi.

Mosi untuk memakzulkan Yoon telah disahkan melalui Majelis Nasional Korsel pada 14 Desember tahun lalu, dan sejak saat itu, pengadilan konstitusional Korsel telah menggelar 11 sidang pemakzulan Yoon. Putusan akhir secara luas diperkirakan akan disampaikan pekan depan.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra tengah berupaya merancang undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Hal tersebut dilakukan lantaran hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) secara virtual, Sabtu (08/3).

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Karenanya, perlu adanya kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Di akhir seminar, Yusril kembali menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," tutupnya.