Puluhan tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya melakukan evaluasi terkait masalah overkapasitas seusai kejadian tersebut.

"Yang pertama tentunya kita akan upayakan untuk mengatasi masalah overcapacity dulu," kata Agus di kantor Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan lapas tersebut seharusnya berkapasitas 100 orang. Namun diisi 368 lebih tahanan.

"Memang masalah-masalahnya selalu itu, jadi overcapacity selalu menjadi, bukan selalu menjadi alasan yang klasik tapi itulah adanya bahwa kapasitas lapas di Kutacane itu sebenarnya adalah 100 orang namun dihuni oleh 368 lebih warga binaan pemasyarakatan sehingga menimbulkan berbagai masalah," kata Agus.

Agus menyebutkan yang dapat melakukan tindakan kepada para napi kabur adalah kepolisian. Ia mengimbau para napi yang kabur untuk menyerahkan diri.

"Ya saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka, ya, mungkin ada musibah yang lain," ujarnya.

Agus masih mendalami penyebab puluhan napi kabur. Ia telah mengutus Dirjen Imigrasi Mashudi untuk mengecek kejadian tersebut.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," ucapnya.

Aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Dilansir detikSumut, ada 50 tahanan yang kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Saat ini 12 tahanan tersebut telah ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto, Selasa (11/3).

Yan mengatakan Lapas Kutacane memiliki total 369 tahanan. Tim gabungan masih turun melakukan pencarian terhadap tahanan yang kabur.

"Jumlah narapidana di dalam lapas saat ini ada 318 orang," kata Yan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com - Puluhan narapidana di Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh melarikan diri pada Senin (10/3/2025) petang menjelang waktu berbuka puasa.

Sebanyak 50 narapidana di Lapas Kutacane itu kabur dengan cara membobol lapisan pintu pengamanan. Beberapa narapidana juga merusak gedung lapas dan keluar dari sana.

Kasatreskrim Polres Aceh Tenggara, Iptu Bagus Pribadi mengonfirmasi insiden tersebut.

"Lagi mengamankan ini (narapidana kabur)," kata dia, dikutip dari Kompas.com, Senin.

Video detik-detik puluhan narapidana kabur dari lapas pun viral di media sosial.

Para napi tampak berhamburan keluar dari kompleks Lapas Kutacane dengan melompati pintu pagar depan sehingga memicu kepanikan warga.

Berikut sederet fakta narapidana kabur dari Lapas Kutacane:

1. Kronologi napi kabur dari Lapas Kutacane

Menurut Kepala Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Andi Hasyim, puluhan narapidana berhasil kabur usai membobol tiga pintu pengamanan lapas pada Senin (11/3/2025) sekitar pukul 18.20 WIB.

Dia mengatakan, awalnya pintu tersebut dalam kondisi terkunci.

Namun, dua di antara pintu tersebut dibobol narapidana. Sementara satu pintu masih terkunci, sehingga membuat narapidana akhirnya memutuskan untuk kabur melalui atap.

"Tahanan yang kabur didominasi kasus narkoba," kata dia, dilansir dari Kompas.com, Senin.

Menurut Andi, pada saat kejadian petugas sempat keteteran dan kalah jumlah dibanding ratusan narapidana.

Sebab, hanya ada 6 orang petugas sedangkan penghuni lapas mencapai 362 orang.

"Untuk rasio keamanannya tidak berbanding. Jadi, kalau ada mobilisasi dari warga binaan, pasti tidak cukup," jelas dia.

2. Tuntutan bilik asmara diduga jadi penyebab napi kabur

Lebih lanjut, Andi mengungkap penyebab dan alasan narapidana kabur dari Lapas Kutacane.

Sejumlah tahanan di Lapas Kutacane, Aceh kabur pada Senin sore. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI, Agus Andrianto mengatakan bahwa lapas tersebut berkapasitas 100 orang, tapi saat peristiwa tersebut terjadi diisi 368 lebih tahanan.

"Memang masalah-masalahnya selalu itu, jadi overcapacity selalu menjadi, bukan selalu menjadi alasan yang klasik tapi itulah adanya bahwa kapasitas lapas di Kutacane itu sebenarnya adalah 100 orang namun dihuni oleh 368 lebih warga binaan pemasyarakatan sehingga menimbulkan berbagai masalah," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam sambutannya di acara penandatangan nota kesepahaman dengan BNN, di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, dilansir detikNews, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan saat ini penyebab pasti kaburnya warga binaan masih didalami. Pihaknya telah mengutus Dirjen Imigrasi Mashudi untuk mengecek kejadian tersebut.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab, atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," ucapnya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekira pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat para napi kabur dengan cara melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya.

Beberapa napi yang kabur tampak tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Baca selengkapnya di sini

Video Menteri Imipas Harap Paspor Baru Indonesia Makin Kuat di Internasional

Video Menteri Imipas Harap Paspor Baru Indonesia Makin Kuat di Internasional

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dan Kepala BNN Marthinus Hukom menandatangani nota kesepahaman atau MoU, dan perjanjian kerja sama soal rehabilitasi penyalahguna narkoba. Menteri Agus berharap MOU ini menjadi solusi mengatasi permasalahan overcapacity di lembaga permasyarakatan (lapas).

"Mudah-mudahan dengan pecandu dan penyalahguna yang tidak dilakukan proses hukum, tapi langsung melalui proses rehab. Ini akan mengurangi overcapacity yang memang selalu kita (permasyarakatan) hadapi," kata Agus dalam sambutannya di kantor Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, (11/3/2025).

Agus berharap semakin banyak penyalahguna narkoba yang direhabilitasi. "Dengan BNN juga ada ini semakin banyak kita bekerja sama mudah-mudahan semakin banyak warga binaan, permasyarakatan kita yang bisa kita lakukan rehabilitasi," tambahnya.

Menteri Agus juga berterima kasih kepada BNN yang dinilai sering melakukan tugas bersama mengatasi narkotika, yang masuk ataupun keluar lapas. Menteri Agus berharap kolaborasi ini dapat melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika.

"Terima kasih kepada Kepala BNN karena kita bersama-sama sudah melakukan, lebih dari 40 kali, upaya penangkalan daripada penyelundupan narkotika ke dalam dan keluar dari lapas," tutur dia.

Dalam kesempatan ini, Menteri Agus juga memperingatkan jajarannya agar selektif menerima titipan tahanan. Dia menyarankan pihak lapas menerima tahanan yang status perkaranya sudah inkrah.

"Saya mohon tidak ada titipan yang diterima sebelum inkrah, artinya sebelum dia menjadi narapidana," tuturnya.

"Kalau masih titipan statusnya, masih tahanan menunggu proses hukum yang belum inkrah, sebaiknya selektif dalam menerima titipan tahanan dari kementerian atau lembaga yang lain," tambah dia.

Sementara itu Marthinus Hukom mengatakan isu yang diselesaikan dengan adanya MOU ini, terkait program rehabilitasi. Marthinus mengatakan ada setengah masalah permasyarakatan yang bisa diselesaikan dengan MoU ini.

"Isu yang kita selesaikan dengan MoU ini adalah kita melaksanakan program-program rehabilitasi. Yang pertama tentang pemasarakatan. Saya pikir dengan MoU ini, kita telah menyelesaikan setengah dari problem permasyarakatan dan penghukuman serta keterlibatan para napi di dalam lapas," kata Marthius.

Dia menegaskan komitmen narkoba adalah musuh bersama. Dia berharap MoU ini dapat mengantarkan BNN ke pengungkapan-pengungkapan sindikat narkoba yang merambah hingga ke dalam lapas.

"Lewat kerjasama dengan Kementerian Impas ini, kita dapat membongkar sindikasi-sindikasi yang merambah, merambes masuk sampai ke lapas," sebutnya.

Adapun ada 3 dokumen yang ditandatangi bersama, yaitu:

1. Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas antara kedua lembaga;

2. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini ditujukan untuk membangun sistem penyelenggaraan Rehabilitasi Pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi;

3. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan. Perjanjian Kerja Sama ini diantaranya mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com - Sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dilaporkan melarikan diri pada Senin (10/3/2025) malam.

Insiden ini diduga dipicu oleh tidak terpenuhinya beberapa tuntutan para narapidana, salah satunya terkait penyediaan bilik asmara di dalam lapas.

Kepala Lapas Kelas II B Kutacane, Andi Hasyim, mengungkapkan bahwa tuntutan tersebut sebenarnya berada di luar kewenangan pihaknya dan harus mendapat persetujuan dari tingkat pusat.

"Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," ujar Andi saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin malam.

Meski demikian, pihaknya berjanji akan meneruskan keluhan tersebut ke pusat. "Kita akan sampaikan ke pusat apa-apa yang menjadi keluhan dari mereka, untuk tindak lanjutnya ada di pusat," tambahnya.

Pengamanan Lapas Tidak Memadai

Andi juga menjelaskan bahwa faktor lain yang berkontribusi terhadap kaburnya para narapidana adalah keterbatasan jumlah petugas keamanan. Menurutnya, Lapas Kelas II B Kutacane hanya memiliki enam orang petugas yang harus mengawasi 362 narapidana.

"Jadi untuk rasio keamanannya tidak berbanding. Jika ada mobilisasi dari warga binaan, pasti tidak cukup," jelasnya.

Dalam kondisi normal, lapas ini memiliki tiga pintu keamanan, yang semuanya terkunci. Namun, dalam kejadian tersebut, dua pintu berhasil dijebol oleh para narapidana.

"Karena mereka jebol pintu dan pintu terakhir juga terkunci, akhirnya mereka lewat atap," ungkap Andi.

Ia pun mengimbau agar para narapidana yang masih berada di luar segera kembali dan menyelesaikan permasalahan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Semua bisa kita komunikasikan asal sesuai dengan koridor hukum," pungkasnya.

Insiden Dipicu Pembagian Makanan Berbuka yang Lama

Sementara itu, Kapolres Aceh Tenggara, AKBP R Doni Sumarsono, menyebutkan bahwa kaburnya para narapidana juga dipicu oleh lamanya proses pembagian makanan berbuka puasa.

Hal ini menyebabkan antrean panjang dan desak-desakan di antara warga binaan, yang akhirnya memicu keributan pada pukul 18.15 WIB.

"Sekitar pukul 18.25 WIB, sejumlah warga binaan secara serentak melakukan keributan dan mendobrak pintu besi pembatas wilayah aman dalam Lapas," kata Doni.

Doni menegaskan bahwa insiden ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap warga binaan, terutama dalam situasi tertentu yang berpotensi memicu kerusuhan.

Puluhan tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya 6 orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma 6 orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus mengimbau para napi yang kabur itu untuk segera menyerahkan diri. Hal itu untuk mencegah kemungkinan hal-hal buruk terjadi.

"Ya saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau, sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka (napi kabur)," sebutnya.

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun belakangan diketahui bahwa lapas diisi mencapai 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Dilansir detikSumut, ada 50 tahanan yang kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Saat ini 12 tahanan tersebut telah ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto, Selasa (11/3).

Simak Video 'Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Puluhan narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, yang kabur beberapa waktu lalu, disebut-sebut menuntut adanya bilik asmara sebagai salah satu fasilitas di dalam penjara.

Apa itu bilik asmara? Apakah bilik asmara memang ada di penjara? Jika ada, apakah legal atau justru melanggar aturan?

Bilik asmara adalah ruangan khusus di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) yang digunakan oleh narapidana untuk bertemu secara intim dengan pasangan sah mereka.

Fasilitas ini sudah diterapkan di beberapa negara sebagai bagian dari hak asasi narapidana untuk tetap memiliki hubungan keluarga yang sehat, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis.

Di Indonesia, keberadaan bilik asmara di lapas masih menjadi perdebatan. Hingga saat ini, aturan resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia(disingkatKemenko Kumham Imipas) tidak mengatur secara spesifik tentang penyediaan bilik asmara bagi narapidana.

Direktur Jenderal Permasyarakatan Sri Puguh Utami menyebut setidaknya sudah ada tiga lapas yang memiliki fasilitas ruang saluran hasrat untuk narapidana yang telah menikah. Pengunjung harus dipastikan istri terpidana.

"Itu kami praktikkan sudah mulai tahun lalu. Ada di Lapas Ciangir, Lapas terbuka Kendal, dan Lapas Nusakambangan," ujar Utami di Jakarta sebagaimana dilansir Antara, Kamis 27 Februari 2020.

Utami mengatakan fasilitas tersebut dapat digunakan oleh narapidana yang berada di Lapas dengan kategori 'minimum security'. Para narapidana diperkenankan untuk menyalurkan hasrat biologisnya di ruangan tersebut pada saat kunjungan keluarga berlangsung.

Secara hukum, Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 memang mengakui hak narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarga. Namun, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengizinkan atau melarang hubungan suami-istri di dalam lapas.

Menurut Pasal 3 huruf g UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diamanatkan bahwa "Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan".

Beleid tersebut, sejatinya memberikan penegasan bahwa pemberian hukuman kepada narapidana hanya berorientasi untuk menghilangkan kemerdekaannya semata, sedangkan negara tetap bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak mendasar yang dimiliki oleh narapidana sebagai manusia, termasuk hak seksual.

Lebih lanjut, Pasal 9 huruf i UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa "Narapidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental".

Ketentuan a quo pada intinya mengamatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang manusiawi untuk menjaga fisik dan mental narapidana.

Beberapa pihak menilai bahwa penyediaan bilik asmara dapat menjadi solusi bagi narapidana yang sudah menikah agar tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa fasilitas semacam ini bisa disalahgunakan dan sulit diawasi.

Di beberapa negara seperti Brasil, Meksiko, dan Spanyol, Turki, dan Singapura bilik asmara sudah menjadi bagian dari hak narapidana atau dikenal dengan conjugal visit.

Mereka diberikan waktu tertentu untuk bertemu pasangan dengan syarat telah memenuhi aturan tertentu, seperti berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin. Di Singapur, penggunaan bilik asmara hanya diperbolehkan pada saat jam kantor. Tidak untuk hari libur atau akhir pekan.

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU tersebut yang terlampir dalam Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025.

Menurut dia, Komisi I DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar, akademisi, Pepabri, hingga LSM.

"Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah hari ini diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI perlu direvisi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. RUU TNI juga diperlukan untuk menyelaraskan dinamika dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

"Perubahan ini dilandasi kebutuhan akan kepastian hukum terkait substansi-substansi esensi yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain batasan pensiun TNI dan penempatan TNI pada jabatan sipil," kata Dave.

Menurut dia, perubahan lingkungan strategis dan tantangan geopolitik menuntut TNI lebih adaptif dan dinamis. Upaya penegakan kedaulatan hingga penjagaan keutuhan negara dan perlindungan keselamatan bangsa, menurut dia, memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan peningkatan kapabilitas organisasi.

RUU TNI ini, kata dia, merupakan bagian dari proses reformasi TNI yang berkelanjutan dengan penekanan pada profesionalisme militer dalam menjaga kedaulatan, keutuhan teritorial, dan mencegah disintegrasi bangsa.

Adapun batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-19/2021 dan Nomor 6/PUU-16/2016. Menurut dia, putusan-putusan tersebut menyatakan ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

"Selain itu terdapat kebutuhan nyata, penting, dan mendesak, untuk mengubah ketentuan Pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan," kata dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU tersebut yang terlampir dalam Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025.

Menurut dia, Komisi I DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar, akademisi, Pepabri, hingga LSM.

"Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah hari ini diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI perlu direvisi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. RUU TNI juga diperlukan untuk menyelaraskan dinamika dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

"Perubahan ini dilandasi kebutuhan akan kepastian hukum terkait substansi-substansi esensi yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain batasan pensiun TNI dan penempatan TNI pada jabatan sipil," kata Dave.

Menurut dia, perubahan lingkungan strategis dan tantangan geopolitik menuntut TNI lebih adaptif dan dinamis. Upaya penegakan kedaulatan hingga penjagaan keutuhan negara dan perlindungan keselamatan bangsa, menurut dia, memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan peningkatan kapabilitas organisasi.

RUU TNI ini, kata dia, merupakan bagian dari proses reformasi TNI yang berkelanjutan dengan penekanan pada profesionalisme militer dalam menjaga kedaulatan, keutuhan teritorial, dan mencegah disintegrasi bangsa.

Adapun batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-19/2021 dan Nomor 6/PUU-16/2016. Menurut dia, putusan-putusan tersebut menyatakan ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

"Selain itu terdapat kebutuhan nyata, penting, dan mendesak, untuk mengubah ketentuan Pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan," kata dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih mengejar sejumlah narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Aceh Tenggara, pada Senin (10/3/2025).

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS, Rika Aprianti, mengatakan pihaknya juga melakukan analisis terhadap narapidana yang kabur.

"Warga Binaan Pemasyarakatan yang melarikan diri masih dilakukan analisis nilai pastinya sambil terus dilakukan pengejaran narapidana yang masih melarikan diri," kata Rika dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Rika mengatakan pihak lapas tengah menangani dan mengendalikan situasi di lapas bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa pada Senin malam, tepatnya pukul 21.00 WIB, kondisi sudah mulai kondusif dan Kalapas sudah masuk blok untuk berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan pemasyarakatan.

"Pelayanan makan kepada warga binaan dilaksanakan sesuai ketentuan, dan penjagaan lapas saat ini dibantu oleh kepolisian dan TNI," ujar dia.

Rika juga mengatakan bahwa saat ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan sedang menuju Lapas Kutacane bersama jajaran terkait.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah narapidana di Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur pada Senin sore.

Berdasarkan video yang beredar, disebutkan bahwa puluhan napi melarikan diri dari lapas tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Provinsi Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan jumlah narapidana yang kabur.

"Saya belum bisa memastikan berapa orang yang melarikan diri. Saat ini, petugas di lapas sedang menggelar apel untuk menghitung jumlah warga binaan. Nanti, detailnya akan kami informasikan, begitu juga penyebabnya," ujar Yan Rusmanto, dikutip dari Antara.

Saat ini, Yan Rusmanto sedang dalam perjalanan menuju Kutacane melalui jalur darat, yang diperkirakan memakan waktu sekitar 16 jam.

Menurut informasi yang dihimpun, para napi melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa.

Beberapa napi kabur melalui pintu utama, sementara yang lain meloloskan diri dengan memanjat atap lapas.

Peristiwa ini sempat membuat panik warga yang berada di sekitar lapas.

Sejumlah warga bahkan merekam momen para narapidana melompat dari pintu gerbang utama menggunakan ponsel mereka.

Pihak berwenang saat ini masih melakukan pencarian dan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut.

Washington (ANTARA) - Sejumlah anggota Kongres AS dan organisasi hak asai manusia, Senin (10/3), mengecam penangkapan Mahmoud Khalil, alumnus Universitas Columbia yang ikut memimpin aksi perkemahan pro-Palestina pada April 2024.

Khalil ditangkap di tempat tinggalnya, properti miliki universitas, di New York, Sabtu malam.

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Rashida Tlaib, mengutuk penangkapan tersebut dengan menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan berpendapat.

"Mengkriminalisasi perbedaan pendapat adalah serangan terhadap Amandemen Pertama dan kebebasan berbicara," kata Tlaib, yang mewakili Michigan.

"Memprotes genosida bukanlah kejahatan." kata Tlaib lagi.

Perwakilan New York, Alexandria Ocasio-Cortez, memperingatkan bahwa penangkapan tersebut bisa menjadi preseden berbahaya.

"Jika pemerintah federal bisa menangkap seorang residen tetap sah AS tanpa alasan atau surat perintah, mereka juga bisa menghilangkan warga negara AS," tulis Ocasio-Cortez di platform X.

Jaksa Agung New York Letitia James juga menyuarakan keprihatinan dan menyebut penangkapan itu sebagai tindakan sewenang-wenang.

"Saya sangat prihatin dengan penangkapan dan penahanan Mahmoud Khalil, seorang aktivis dan residen tetap sah keturunan Palestina. Kantor saya sedang memantau situasi ini dan kami berkomunikasi dengan pengacaranya," tulis James di X.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengecam tindakan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dengan menyebut penangkapan Khalil itu sebagai pelanggaran kebebasan berbicara.

Presiden Donald Trump, dalam pernyataannya Senin, membela penangkapan Khalil.

Trump menyebut Khalil sebagai "mahasiswa asing pro-Hamas," dan menyatakan bahwa penangkapan itu adalah "penangkapan pertama dari banyak yang akan datang."

Sumber: Anadolu

KOMPAS.com- Alih-alih mundur, channel YouTube Garosero Research Institute atau Garo Sero malah menanggapi dengan berani ancaman hukuman dari agensi Kim Soo Hyun, Gold Medalist, usai menyebarkan pernyataan dari bibi Kim Sae Ron tentang adanya hubungan asmara dua artis itu.

Dalam pernyataan publiknya, Garo Sero mengejek ancaman Kim Soo Hyun.

Mereka dengan sinis mempertanyakan apakah Kim Soo Hyun, seorang "bintang Hallyu yang populer di China," benar-benar dapat menantang mereka.

Saluran tersebut juga menegaskan kembali tuduhannya, dengan mengklaim bahwa mereka memperoleh informasi langsung dari keluarga Kim Sae Ron yang sedang berduka.

"Kami tidak mengarang cerita ini begitu saja," kata mereka dalam pernyataan.

"Kami menyiarkannya berdasarkan materi dan wawancara yang kami terima langsung dari keluarga Kim Sae Ron yang berduka," lanjutnya.

Mereka mengejek Kim Soo Hyun, dengan menyarankan bahwa jika ia ingin menuntut, ia harus mengambil tindakan hukum terhadap keluarga tersebut juga.

"Jika Anda begitu yakin, mengapa tidak mengancam mereka dengan tindakan hukum juga? LOL," tulis channel tersebut.

"Lihat saja reaksi publik di bagian komentar artikel berita. Opini publik berbicara sendiri, Soo Hyun," tulis mereka lagi.

Selain itu, Garo Sero mengisyaratkan bahwa pengaduan pidana terkait "anak di bawah umur" dapat diajukan terhadap Kim Soo Hyun paling cepat keesokan harinya, yang menyiratkan adanya potensi tuduhan baru.

"Berpacaran dengan siswa kelas dua SMP? Kami harap Anda tidak benar-benar berhubungan seks dengannya. Baiklah, kita lihat saja nanti," ujar mereka.

"Dari yang kami dengar, seseorang akan mengajukan laporan. Tapi jangan berani-berani memaksa atau mengancam orang yang berduka," lanjut mereka.

Mereka juga mengkritik sang aktor karena tidak menghadiri pemakaman Kim Sae Ron, mempertanyakan integritas moralnya.

"Satu hal lagi. Won Bin menghadiri pemakaman Kim Sae Ron. Tapi kamu, Kim Soo Hyun... kenapa tidak? Kamu seharusnya setidaknya menunjukkan kesopanan dasar sebagai manusia," tulis mereka.

Pesan mereka diakhiri dengan ancaman terhadap orang-orang yang mereka tuduh menganiaya Kim Sae Ron, di samping seruan untuk menghapus saluran YouTube lain yang mereka klaim telah melecehkannya.

Pernyataan dari Garo untuk agensi Kim Soo Hyun itu menuai reaksi netizen Korea.

"Tunggu, dia tidak datang ke pemakamannya? Namun, dia masih berani mengatakan bahwa dia berduka atas kehilangannya? Di mana kesopanannya?” tulis netizen.

“Ini membuatku takut… Selebritas adalah orang-orang yang menakutkan. Kim Soo Hyun tampak seperti pria yang baik, tapi dia memang hebat dalam berakting," tulis yang lain.

"Cukup dengan tindakan hukum yang tidak masuk akal, LOL. Kim Soo Hyun hanya akan merusak kariernya dengan tuntutan hukum atas hal ini. Apa yang sebenarnya ingin dia buktikan? Bahwa dia tidak pernah berpacaran dengan Kim Sae Ron? Informasi palsu apa yang disebarkan saluran ini?" kata yang lain ikut berkomentar.