Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk mengusut tuntas puluhan narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

"Kami akan meminta agar menteri dan direktorat jenderal terkait beserta jajaran memberikan penjelasan dan mengusut tuntas kejadian tersebut," kata Edison dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Sebagai anggota komisi yang salah satunya membidangi urusan pemasyarakatan, Edison menilai kejadian tersebut merupakan bentuk kelalaian petugas lapas. Oleh sebab itu, Lapas Kutacane bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikannya.

Wakil rakyat ini juga menyoroti kemungkinan penyebab para tahanan kabur, seperti jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) yang membuat petugas kewalahan atau melanggar prosedur operasional standar.

Untuk itu, ia menekankan perlunya evaluasi dalam sektor pemasyarakatan di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, tambah Edison, Komisi XIII DPR RI mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan yang bertujuan menginventarisasi secara detail permasalahan di bidang pemasyarakatan dan mencari solusi terbaik.

Diketahui bahwa puluhan warga binaan atau narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan kabur pada hari Senin (10/3) menjelang waktu berbuka.

Sebagian dari napi yang melarikan diri telah berhasil ditangkap dan pengejaran masih dilakukan terhadap napi yang kabur.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami penyebab kaburnya para napi itu.

Agus telah memerintahkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi beserta tim untuk meninjau langsung lapas tersebut.

"Kami ingin tahu apa betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak dari perilaku petugas dalam pelayanan," kata dia di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Di samping itu, dia menyebut kapasitas Lapas Kutacane sejatinya hanya untuk 100 orang, tetapi jumlah penghuninya sekitar 368 warga binaan.

Oleh sebab itu, Agus memandang perlu evaluasi terhadap permasalahan overcapacity merupakan hal utama.

Beberapa upaya untuk mengatasi overcapacity itu, kata Agus, mendorong agar pecandu dan penyalahguna narkotika direhabilitasi alih-alih dipidana, pengurangan warga binaan melalui amnesti Presiden, hingga selektif menerima tahanan titipan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan adanya Undang-Undang Kebebasan Beragama.

Menurut Pigai, UU itu perlu dibuat untuk memperbolehkan warga memeluk kepercayaan di luar agama-agama yang telah diakui negara.

"Misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi. Kami malah menginginkan untuk ke depan harus ada undang-undang kebebasan beragama. Ini sikap kementerian ya," kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Pigai mengatakan, UU Kebebasan Beragama berbeda dengan UU Perlindungan Umat Beragama.

Pasalnya, kata dia, UU Perlindungan Umat Beragama terkesan memaksa warga negara memilih salah satu agama yang diakui negara.

"Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama. Karena itu harus menghadirkan, harus ada undang-undang yang memproteksi. Itu tidak boleh," ujar Pigai.

Ia pun menegaskan, rencana membentuk UU Kebebasan Beragama masih sekadar wacana sehingga ia membuka diskusi bagi mereka yang pro dan kontra.

"Untuk silakan ada yang mau protes tidak apa-apa. Ada yang tidak protes tidak apa-apa. Tapi kan boleh dong namanya juga demokrasi," ucap Pigai.

Pada 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa negara wajib melindungi dan menjamin pemenuhan hak warga negaranya untuk memeluk suatu kepercayaan di luar enam agama yang berkembang di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Hakim MK Saldi Isra saat membacakan putusan permohonan uji materi pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Saldi menuturkan, ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan pengakuan konstitusi terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun.

Sedangkan Pasal 29 UUD 1945 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya.

Di sisi lain, menurut Saldi, hak dasar untuk menganut agama, mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan politik.

Artinya, hak untuk menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu hak dalam kelompok hak-hak sipil dan politik yang diturunkan dari atau bersumber pada konsepsi hak-hak alamiah.

"Dengan demikian, dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis, negara dibentuk justru untuk melindungi, menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut," ucapnya.

"Sebagai hak asasi yang bersumber pada hak alamiah, hak ini melekat pada setiap orang karena ia adalah manusia, bukan pemberian negara," kata Saldi.

MALANG, KOMPAS.com - Selebgram Isa Zega mengungkapkan bahwa ia tidak menjalani ibadah shalat tarawih berjamaah selama bulan Ramadhan 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Malang, Jawa Timur.

Ada alasan mengapa Isa Zega yang kini menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik, tak melakukan hal tersebut.

Sosok yang merupakan seorang transgender ini menolak ikut serta dalam shalat tarawih di lapas dengan alasan perbedaan pandangan teologis.

"Ada pendapat-pendapat yang berbeda antara yang saya dengan yang lapas anut. Jadi bukan ditolak."

"Kalau lapas secara kelembagaan sangat memperhatikan mami (Isa Zega)," ungkapnya usai mengikuti sidang pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi yang disampaikan Isa Zega di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Selasa (11/3/2025).

Salah satu perbedaan pandangan yang diungkapkan Isa Zega adalah mengenai shalat berjamaah yang dipimpin imam perempuan.

Menurutnya, shalat berjamaah yang baik dan benar seharusnya dipimpin imam laki-laki.

“Di Lapas kan imamnya perempuan, nah menurut mami kalau di Mekkah di Madinah kan imamnya laki-laki," ujarnya.

Sebelumnya, Isa Zega tersangkut dalam kasus hukum akibat diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap pengusaha Shandy Purnama Sari.

Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen pada Selasa (25/2/2025), terungkap bahwa Isa Zega diduga mencemarkan nama baik Shandy dengan memelesetkan namanya.

"Udahlah intinya dibalik dokpeng itu shaudesip (Shaun the Sheep) bapak peri udalah itu mereka berdua yang mengatur suruh mereka berdua bersumpah di Al-Qur'an, apalagi shaundesip itu lagi bunting," demikian salah satu potongan konten yang diunggah oleh Isa Zega dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ari Kuswadi.

Ari menjelaskan bahwa konten tersebut diunggah melalui akun Instagram @zega_real dan akun TikTok @mami_online yang diketahui milik terdakwa Adrena Isa Zega.

Ia menegaskan bahwa semua unggahan di media sosial yang dilakukan terdakwa merupakan fitnah yang tidak benar, sehingga mencemarkan nama baik Shandy Purnamasari, sebagai pemilik Brand Kosmetik MS Glow, dan bahkan mendiskreditkan dirinya secara pribadi serta produk kosmetiknya.

Atas perbuatannya, JPU mengancam Isa Zega dengan ancaman pidana sesuai Pasal 45 ayat (10) huruf a juncto Pasal 27B ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Banda Aceh (ANTARA) - Bupati Aceh Tenggara (Agara) HM Salim Fakhry mengimbau masyarakat agar tetap waspada karena masih ada 39 narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIB Kutacane belum tertangkap.

“Harus waspada semua karena situasinya masih ada narapidana yang melarikan diri belum kembali ke lembaga," kata HM Salim Fakhry saat dihubungi dari Banda Aceh, Selasa.

Meskipun begitu, dia meminta warga tidak panik karena Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah meningkatkan patroli guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Saat ini, Kepala satpol PP bersama anggota lagi di lapangan semua untuk menjaga keamanan warga,” katanya.

Selain itu, Salim juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan camat dan kepala desa setempat untuk memastikan situasi tetap kondusif. Ia pun mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menemukan napi yang masih dalam pelarian.

Baca: Versi polisi: Pembagian makanan berbuka puasa picu Napi Lapas Kutacane Aceh Tenggara kabur

“Saya sudah berkoordinasi dengan camat dan kepala desa untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kalau ada terjadi cepat dilaporkan ke pihak kepolisian, baik TNI maupun Polri," katanya.

Salim juga mengatakan bahwa dirinya telah mengirimkan imbauan melalui media sosial dan grup-grup WhatsApp agar warga binaan yang masih belum menyerahkan diri segera kembali ke lembaga pemasyarakatan.

“Warga binaan Lapas Kutacane sudah kita imbau melalui sosmed dan grup-grup sampai melalui camat untuk kembali ke Lapas,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 51 narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane melarikan diri, Senin (10/3) saat menjelang berbuka puasa sekitar pukul 18.25 WIB.

Dari 51 narapidana yang kabur, 39 di antaranya masih dalam pencarian. Sementara, 12 orang telah diamankan Polres Aceh Tenggara.

Baca: Puluhan narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane Aceh Tenggara kabur

“Kerja sama yang kita sepakati bersama mudah-mudahan kita bisa implementasikan dengan kolaborasi, koordinasi, dan langkah-langkah yang simultan, tentunya bisa menggunakan anggaran sendiri-sendiri maupun anggaran bersama, dalam rangka melindungi warga

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) meneken nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam bidang penegakan hukum hingga rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kepala BNN Marthinus Hukom menandatangani tiga nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antarunit kerja di kementerian dan lembaga tersebut di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

“Kerja sama yang kita sepakati bersama mudah-mudahan kita bisa implementasikan dengan kolaborasi, koordinasi, dan langkah-langkah yang simultan, tentunya bisa menggunakan anggaran sendiri-sendiri maupun anggaran bersama, dalam rangka melindungi warga negara kita dari korban pecandu dan penyalahguna narkotika,” kata Agus.

Adapun nota kesepahaman yang ditandatangani, yakni Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dan Kementerian Imipas. Nota kesepahaman ini menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan masing-masing tugas.

Kemudian, Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini untuk membangun sistem penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi.

Selain itu, diteken pula Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Perjanjian kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

Dalam sambutannya, Agus mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan pengejawantahan dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dia pun menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang sejatinya merupakan korban.

“Kalau terus-terusan dia (pecandu dan penyalahguna) tidak dilakukan rehabilitasi, nanti pasti dia akan terus menjadi pecandu dan penyalahguna. Karena bagi korban narkotika tidak ada kata sembuh, kata-katanya adalah pulih. Kalau dia salah memilih pergaulan, dia akan kumat lagi,” ujar Menteri Imipas.

Sementara itu, Marthinus berharap dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut, tercipta suatu pemahaman kolektif bahwa narkotika merupakan musuh bersama.

Kepala BNN juga berharap melalui kerja sama dengan Kementerian Imipas, kejahatan lintas negara terkait narkotika dapat dideteksi sejak dini agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang terjerumus dalam jaringan peredaran narkotika internasional.

“Kewajiban kita kan melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri, yang bepergian ke luar negeri, termasuk mencegah mereka untuk melakukan kejahatan,” kata Marthinus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) meneken nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam bidang penegakan hukum hingga rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kepala BNN Marthinus Hukom menandatangani tiga nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antarunit kerja di kementerian dan lembaga tersebut di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

“Kerja sama yang kita sepakati bersama mudah-mudahan kita bisa implementasikan dengan kolaborasi, koordinasi, dan langkah-langkah yang simultan, tentunya bisa menggunakan anggaran sendiri-sendiri maupun anggaran bersama, dalam rangka melindungi warga negara kita dari korban pecandu dan penyalahguna narkotika,” kata Agus.

Adapun nota kesepahaman yang ditandatangani, yakni Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dan Kementerian Imipas. Nota kesepahaman ini menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan masing-masing tugas.

Kemudian, Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini untuk membangun sistem penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi.

Selain itu, diteken pula Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Perjanjian kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

Dalam sambutannya, Agus mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan pengejawantahan dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dia pun menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang sejatinya merupakan korban.

“Kalau terus-terusan dia (pecandu dan penyalahguna) tidak dilakukan rehabilitasi, nanti pasti dia akan terus menjadi pecandu dan penyalahguna. Karena bagi korban narkotika tidak ada kata sembuh, kata-katanya adalah pulih. Kalau dia salah memilih pergaulan, dia akan kumat lagi,” ujar Menteri Imipas.

Sementara itu, Marthinus berharap dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut, tercipta suatu pemahaman kolektif bahwa narkotika merupakan musuh bersama.

Kepala BNN juga berharap melalui kerja sama dengan Kementerian Imipas, kejahatan lintas negara terkait narkotika dapat dideteksi sejak dini agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang terjerumus dalam jaringan peredaran narkotika internasional.

“Kewajiban kita kan melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri, yang bepergian ke luar negeri, termasuk mencegah mereka untuk melakukan kejahatan,” kata Marthinus.

ACEH TENGGARA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto mengungkapkan adanya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh. Menurutnya, jumlah penghuni saat ini dua kali lipat lebih tinggi dari kapasitasnya.

"Kapasitas lapas di Kutacane itu sebenarnya adalah 100 orang, namun dihuni oleh 368 lebih warga binaaan pemasarakatan," kata Agus di kantornya, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Over kapasitas itu menjadi penyebab sejumlah masalah permasalahan, di antaranya yang terbaru puluhan tahanan Kutacane melarikan diri.

Terkait kaburnya tahanan, Agus menyatakan pihaknya masih memastikan apa penyebabnya.



"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 49 narapidana melarikan diri alias kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh. Puluhan napi tersebut kabur dari Lapas Kutacane pada Senin, 10 Maret 2025 sore menjelang buka puasa.

"Betul terjadi peristiwa upaya pelarian warga binaan Lapas Kutacane," kata Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti saat dikonfirmasi SindoNews, Selasa (11/3/2025).

Sekadar informasi, sebuah video puluhan napi kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, viral di berbagai platform.

Para napi terlihat berhamburan kabur memanjat pagar serta berlarian di atas atap Lapas Kutacane, beberapa di antaranya berhasil diamankan oleh warga.

Peristiwa yang terjadi sore hari tersebut menjadi tontonan warga sekitar dan sempat membuat macet. Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kaburnya puluhan napi tersebut. Ditjenpas dan sejumlah pihak sedang melakukan investigasi.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mewanti-wanti jajarannya terkait pengedaran narkoba dari dalam lapas atau rutan. Dia mengatakan 300 lebih bandar narkoba yang divonis hukum mati dan hukuman seumur hidup dipindahkan ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng).

"Sudah 300 lebih bandar yang dihukum mati dan hukuman seumur hidup yang sudah kami pindahkan ke Nusakambangan," kata Menteri Agus di kantor Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Dia menegaskan pemindahan narapidana yang berisiko tinggi melakukan kejahatan dari dalam lapas akan terus berlanjut. "Dan ini akan terus berlanjut," imbih dia.

Menteri Agus menjelaskan jika ditemukan tindak pidana peredaran narkoba di dalam lapas, menurutnya lebih efektif langsung memindahkan narapidananya ke Lapas Supermaximum Security di Nusakambangan.

"Daripada para kalapas atau karutan dipindah karena adanya pengendalian narkoba dari dalam lapas, lebih bagus pindahkan yang terindikasi menjadi pengedar dari dalam lapas untuk ditaruh di Nusakambangan," kata dia.

Menteri Agus menerangkan narapidana berisiko tinggi yang dipindah ke Lapas Supermaximum Security akan mengurangi beban kerja para petugas lapas di wilayah. "Untuk ditempatkan di ruang tahanan super maksimum security mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban kerja daripada rekan-rekan di lapangan," tambahnya.

Agus menyampaikan dirinya tak pernah ragu mencopot pegawai yang membiarkan ada pengedaran narkoba dari lapas. Dirinya tidak ingin ada petugas yang ragu menindak pengedaran narkoba dari tahanan.

"Dan saya tidak pernah ragu untuk mencopot pegawai yang masih mau menjadi korban orang-orang binaan dia yang terus mengendalikan narkoba dari dalam lapas," sebutnya.

(ial/aud)

Bontang -

Narapidana kasus narkoba berinisial AF (25) di Lapas Kelas IIA Bontang, Kalimantan Timur ( Kaltim) tewas dengan sejumlah luka-luka di bagian tubuh. Keluarga napi itu pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang.

"Saat kami terima (laporan), itu korban meninggal dunia di RSUD Bontang," ucap Kasat Reskrim Polres Bontang Iptu Hari Supranoto kepada detikcom, Selasa (11/3/2025).

AF dilaporkan meninggal di RSUD Bontang pada Senin (10/3). AF sempat dibawa petugas Lapas Bontang menjalani perawatan karena mengeluh sakit.

"Iya memang ada luka-luka di beberapa titik, namun dari luka-luka itu ada yang luka lama dan ada yang baru," terangnya.

Hari mengatakan penyidik masih mengusut perkara ini. Pihaknya akan memeriksa saksi-saksi termasuk petugas lapas.

"Masih kami dalami dengan memeriksa saksi-saksi, karena dari hasil visum kami belum bisa menyimpulkan penyebab kematian, soalnya waktu kita meminta untuk diautopsi pihak keluarga menolak," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Bontang Suranto menyebut AF merupakan napi pindahan dari Rutan Samarinda. AF divonis 17 tahun lantaran terlibat kasus penyalahgunaan narkotika.

"Yang bersangkutan ini pindahan dari Rutan Samarinda," sebut Suranto.

Sebelum meninggal, AF sempat mendapatkan hukuman kurungan sel isolasi lantaran melakukan pelanggaran disiplin. Dia pun diasingkan dari blok kamarnya.

"Yang bersangkutan ini dalam proses diasingkan karena melakukan pelanggaran disiplin menyelundupkan handphone dan diduga terlibat penyelundupan narkoba," kata Suranto.

AF kemudian dilarikan ke klinik lapas usai mengeluh sakit pada Minggu (9/3) dini hari. Namun kondisinya yang semakin memburuk membuat AF dirujuk ke RSUD Bontang.

"Kita bawa ke RSUD itu pukul 02.00 Wita dan yang bersangkutan meninggal pada pukul 06.30 Wita dengan diagnosa dokter akibat asma dan paru-paru," bebernya.

Suranto pun tidak mempermasalahkan laporan keluarga AF ke polisi. Dia menegaskan pihaknya akan kooperatif mengikuti proses hukum yang dilakukan Satreskrim Polres Bontang.

"Jadi pada intinya kita sudah memberikan pelayanan kesehatan yang sudah standar. Bila memang ada pelayanan kami ada ketidakpuasan dari pihak keluarga kita terima," pungkasnya.

(sar/asm)

JAKARTA, iNewsPortalAceh.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto menyatakan akan mencari tahu penyebab kaburnya puluhan tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

Menurutnya, masih banyak spekulasi mencuat yang diduga menjadi penyebab kaburnya tahanan pada Senin (10/3/2025) itu. Diantaranya perilaku petugas hingga makanan. 

"Sementara perkembangan kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp18.000 per hari, ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000," kata Agus di kantornya, Selasa (11/3/2025). 

"Ya kalau minta seperti itu bukan kapasitas saya lah ya. Tapi yang pasti kita akan lakukan pengecekan, apa yang menjadi motif sebenarnya daripada kejadian kemarin," sambungnya. 

Agus memastikan, efisiensi anggaran yang sedang digencarkan di kementerian/lembaga tidak berpengaruh terhadap kualitas makanan bagi tahanan. 

"Efisiensi itu untuk perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Tapi kalau hal yang penting seperti itu nggak akan mungkin pemerintah melakukan efisiensi," ucapnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja pada 20 Februari 2025 ditangkap oleh Divisi Propam Polri atas dugaan kasus narkoba dan asusila. Khusus kasus asusila, Fajar diduga melakukan pencabulan terhadap tiga anak dibawah umur, di mana usianya mulai dari tiga tahun, 12 tahun dan 14 tahun.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mendesak Mabes Polri untuk langsung memecat Kapolres Ngada nonaktif Fajar Widyadharma Lukman. Desakan senada juga muncul dari kalangan masyarakat sipil, khususnya aktivis perempuan.

“Mabes Polri harus berhentikanlah, langsung dipecat saja itu,” katanya saat dihubungi dari Kupang, Selasa (11/3/2025) siang.

Benny pun menyoroti dugaan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur. Di mana, saat melakukan aksinya Kapolres nonaktif itu justru membuat video aksinya, lalu mengirimkan videonya ke situs porno luar negeri.

Selain dilakukan pemecatan, Benny juga mendesak agar Mabes Polri memproses secara hukum terhadap pelaku yang sudah membuat malu institusi Polri. "Perlu Mabes Polri juga periksa yang bersangkutan, jangan-jangan jaringan penggunaan narkobanya,” ujar dia.

Hal ini juga, ujar dia, untuk menyelidiki modus operandinya, karena menurut dia peredaran narkoba itu juga melibatkan anggota-anggota Polri juga. Terkait masih tertutupnya Polri terkait kasus itu, dia meminta agar Mabes Polri harus segera mengungkap kasus tersebut ke publik serta menjelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat.

“Siapapun itu yang melakukan pelanggaran seperti itu harus dipecat,” tambah dia.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina juga mendesak Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja agar dihukum berat. Wakil rakyat yang berada di komisi bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak ini mengatakan bahwa AKBP Fajar juga terindikasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

"Harus dihukum maksimal. Apalagi, dia sebagai Kapolres seharusnya memberi contoh, bukan merenggut masa depan anaknya sendiri, benar-benar perbuatan biadab," kata Selly dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Saat ini, AKBP Fajar sudah dicopot dari jabatannya dan tengah berproses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) di lingkungan Polri. Namun, Selly menegaskan bahwa hal itu tidak memberikan rasa puas bagi hukum di negara ini.

Merujuk dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dia mendesak hukuman maksimal wajib diberikan kepada lulusan Akpol pada 2004 ini. Jeratan Pasal 13 UU TPKS bisa diberikan kepada yang bersangkutan dengan hukuman 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Namun, karena pelaku adalah pejabat daerah dan keluarga, hukumannya bisa diperberat sepertiga atau tambahan 5 tahun serta perekaman yang membuat dirinya bisa dituntut tambahan 4 tahun. Selain berkaca dari konsumsi narkotika yang ada, AKBP Fajar melanggar Pasal 127 ayat (1) sebagaimana UU Narkotika.

"Artinya bila di-juncto-kan, serendahnya dia bisa dikenai hukuman 20 tahun. Akan tetapi, karena bejatnya, saya pikir hukuman seumur hidup atau mati lebih pantas," ujarnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan sekitar 50 narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh, pada Senin (10/3). Sebanyak 12 di antaranya sudah berhasil ditangkap.

"Kalau enggak salah 50 [narapidana yang kabur], 12 sudah ditangkap di Polres," ujar Agus di Kantornya usai agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Selasa (11/3).

Agus mengimbau kepada narapidana yang kabur agar segera menyerahkan diri jika tidak ingin mendapat masalah lagi. Pemasyarakatan, kata dia, bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menangkap mereka yang masih kabur.

"Kalau kami yang mengancam enggak bisa. Artinya, tentunya nanti dari pihak kepolisian yang mengimbau kepada... ya saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka, ya, mungkin ada musibah yang lain lah," ucap Agus.

Purnawirawan polisi ini mengungkapkan pihaknya masih mendalami motif sebenarnya terkait peristiwa tersebut. Hanya saja, informasi sementara menyebut masalah makanan menjadi pemicu.

"Ini lah yang mau dicek apakah karena perilaku petugas, karena yang sementara berkembang kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp18.000 per hari, ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000," ungkap Agus.

"Ya kalau minta seperti itu bukan kapasitas saya lah ya, tapi yang pasti kita akan lakukan pengecekan apa yang menjadi motif sebenarnya daripada kejadian kemarin," sambungnya.

Agus mengungkapkan di Lapas Kutacane terjadi kelebihan kapasitas atau over capacity sebagaimana Lapas-lapas lainnya. Dari kapasitas 100 orang, Lapas Kutacane kini diisi oleh 368 narapidana. Sementara petugas hanya enam orang saja.

"Tentunya ini memang masalah klasik ya, tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya pecandu dan penyalahguna [narkoba] ini sudah sepakat pak Kepala BNN, pak Kapolri, termasuk pak Jaksa Agung pada saat kami audiensi sudah sepakat bahwa pecandu dan penyalahguna ini wajib direhab," tutur Agus.

Ia menambahkan saat ini Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah melakukan asesmen terkait pecandu yang akan direkomendasikan mendapat amnesti dan abolisi.

"Ini sedang di-asesmen oleh Bapak Kementerian Hukum dan pak Menko Yusril, sekitar ada 19 ribu yang nanti sebagian besarnya pecandu dan penyalahguna. Mudah-mudahan ini kalau mendapatkan pengampunan dari Bapak Presiden ini juga akan sangat mengurangi beban di pemasyarakatan," kata Agus.

Selain itu, Agus menyatakan akan memerintahkan petugas di lapangan agar selektif menerima tahanan.