JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XII DPR RI mempertanyakan urgensi pembentukan Undang-Undang (UU) Kebebasan Beragama yang diusulkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Sebab, ketentuan mengenai kebebasan beragama bagi setiap warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan berbagai regulasi lainnya.

“Maksud saya itu apa itu penting UU itu. Bukankah kita tanpa UU itu, selama ini kita bebas juga beragama. Kan UUD 1945 juga sudah mengatur, kemudian UU HAM mengatur, kan sudah ada semua,” ujar Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025).

Politikus PKB itu khawatir, pembentukan regulasi baru soal kebebasan beragama membuat Indonesia memiliki terlalu banyak UU, dan berpotensi membuat setiap aturan yang ada menjadi tumpang tindih.

“Kenapa harus dibuat lagi UU kebebasan beragama? Nanti kita ini kebanyakan UU. Jadi, kita pun sudah tak hafal sama UU kita, sudah pun kita sudah enggak bisa mengawasi semua UU kita,” kata Mafirion.

Atas dasar itu, Mafirion pun mengingatkan Natalius Pigai untuk lebih memikirkan hal-hal yang lebih substantif mengenai persoalan HAM di Tanah Air.

“Apakah sekarang ini tanpa UU kebebasan beragama dengan aturan-aturan yang ada dan UUD 1945, apa orang tidak bebas beragama? Bebas,” ungkap Mafirion.

“Sudahlah kalau saya Kementerian HAM ini pikirkan hal-hal substansi yang lainnya soal hak asasi manusia. Misalnya indeks HAM kita yang turun, iya kan? Lebih bagus itu,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Natalius Pigai mengusulkan adanya UU Kebebasan Beragama.

Menurut Pigai, UU itu perlu dibuat untuk memperbolehkan warga memeluk kepercayaan di luar agama-agama yang telah diakui negara.

"Misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi. Kami malah menginginkan untuk ke depan harus ada undang-undang kebebasan beragama. Ini sikap kementerian ya," kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Mafirion, menanggapi usulan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai undang-undang tentang kebebasan beragama. Mafirion meminta Pigai berfokus pada hal-hal substansial.

"Kalau saya Kementerian HAM ini pikirkan hal-hal substansi yang lainnya soal hak asasi manusia, daripada urusin (UU Kebebasan Beragama), (pikirkan) misalnya indeks HAM kita yang turun, ya kan, lebih bagus itu," kata Mafirion di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

"Sudah itu melakukan sosialisasi kepada pemerintah pemahaman HAM itu seperti ini, kepada masyarakat seperti ini," sambungnya.

Mafirion mengatakan kebebasan beragama telah diatur dalam UUD 1945. Menurutnya, masyarakat tetap bebas beragama meski tidak ada UU tentang kebebasan beragama.

"Bukankah kita tanpa uu selama ini kan kita bebas juga beragama gitu. UUD 1945 mengatur, kan banyak juga UUD 1945 Pasal 29 atau berapa gitu, Pasal 29 ya, udah itu UU HAM mengatur, kan sudah ada semua, kenapa harus dibuat lagi UU kebebasan beragama," jelasnya.

Dia menilai banyaknya undang-undang akan mempersulit pengawasan. Terlebih, kata dia, saat ini kebebasan beragama di Indonesia sudah berjalan baik.

"Kalau kemudian ada ekses yang kecil soal misalnya rumah ibadah atau apa, emang ada jaminan kalau itu nggak terjadi lagi kalau ada undang-undang kebebasan beragama?" Apakah sekarang ini tanpa UU kebebasan beragama dengan aturan-aturan yang ada dan UUD 1945 apa orang tidak bebas beragama? Bebas," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian HAM mengusulkan pembentukan undang-undang tentang kebebasan beragama. Usulan pembentukan UU tersebut untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dilansir Antara, Rabu (12/3).

Pigai mengatakan UU itu dibutuhkan. Menurutnya, negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," tutur Pigai.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Warga Palestina yang merupakan mantan tahanan Israel memberikan kesaksian di PBB. Warga bernama Said Abdel Fattah (28) mengaku menjadi korban penyiksaan dan pelecehan dari tentara Israel.

"Saya dipermalukan dan disiksa," kata Fattah dilansir Al-Jazeera, Rabu (12/3/2025).

Fattah merupakan perawat. Dia ditahan di dekat Rumah Sakit al-Shifa di Kota Gaza tempatnya bekerja sejak 2023.

Kesaksian Fattah disampaikannya dari Gaza melalaui tautan video ke sidang terbuka di markas PBB. Dia juga dibantu oleh seorang penerjemah saat memberikan penjelasan.

Dalam kesaksiannya, Fattah mengaku ditelanjangi dalam cuaca dingin. Dia juga dipukul hingga diancam diperkosa dan mengalami rentetan pelecehan lainnya selama 2 bulan sejak dia ditahan dan dipindahkan ke fasilitas penahanan yang penuh sesak.

Warga lainnya yang bersaksi, Mohamed Matar, juga menuturkan kisah serupa. Dia mengaku mengalami penyiksaan selama berjam-jam di tangan petugas keamanan di Tepi Barat dan polisi Israel menolak untuk memberikan pertolongan.

Dugaan adanya pelecehan yang menimpa warga Palestina yang ditahan Israel mencuat sejak Agustus 2024. Saat itu Amerika Serikat telah mendesak Israel untuk menyelidiki sebuah video yang menunjukkan tentara-tentara Tel Aviv melakukan pelecehan seksual terhadap tahanan Palestina.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS saat itu, Matthew Miller, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (8/8/2024), menegaskan bahwa "tidak ada toleransi" bagi para pelaku tindak pelecehan seksual.

Sebuah video CCTV yang bocor dan disiarkan oleh televisi lokal Israel, Channel 12, menunjukkan sejumlah tentara Israel memilih-milih tahanan di pangkalan Sde Teiman, di mana Tel Aviv menahan para tahanan Palestina selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.

Tentara-tentara Israel itu, menurut video tersebut, tampak melakukan tindakan seksual terhadap tahanan di balik perisai, dengan setidaknya salah satu tentara meletakkan tangannya di selangkangannya sendiri. Ketika ditanya soal video tersebut, Miller mengatakan para pejabat AS telah melihatnya dan sedang melakukan peninjauan.

"Kami telah melihat videonya, dan laporan pelecehan seksual terhadap para tahanan sangat mengerikan," ucap Miller saat berbicara kepada wartawan setempat.

"Video itu harus diselidiki sepenuhnya oleh pemerintah Israel, oleh IDF (Angkatan Bersenjata Israel)" cetusnya.

Lihat juga Video 'Bak Spiderman, Pria di London Panjat Big Ben Kibarkan Bendera Palestina':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi.

"Kalau pernyataan seperti itu enggak usah percaya, sepanjang tak ada cover both side enggak usah percaya," ujar Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/3).

Pigai mengklaim menjadi bagian perjalanan politik Prabowo selama setidaknya 20 tahun lebih. Dari pengalaman itu, ia memastikan tak ada alergi terhadap demo dalam diri Prabowo.

"Saya adalah bagian dari perjalanan politik Presiden Prabowo. Pagi, siang, sore, malam serang kita habis-habisan. Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa saja," kata dia.

Ia yang merupakan aktivis Hak Asasi Manusia ini menegaskan demo atau menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi. Di negara demokrasi, hal itu lazim terjadi dan dia sebut sebagai parlemen jalanan.

"Demonstrasi parlemen jalanan boleh dong. Dulu orang demonstrasi dihukum di pengadilan, tapi sekarang kami bebaskan," tandasnya.

Sebelumnya, Satryo dalam wawancara khusus dengan salah satu media nasional mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Minahasa yang menyebut Presiden Prabowo alergi dengan demo. Sebab, demo menimbulkan kegaduhan-kegaduhan.

Satryo menyampaikan pernyataan tersebut mengacu pada demo terhadap dirinya di Kementerian Diktisaintek dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal, yang pada akhirnya membuat ia keluar dari kabinet dalam waktu relatif cepat.

Pigai menegaskan bahwa militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini.

"Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai.

Ia menjelaskan bahwa pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik, yang pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak melalui proses demokrasi.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di tanah air.

Menurut ia, pemerintahan Presiden Prabowo melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia.

"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," jelasnya.

Oleh sebab itu, Menteri HAM menegaskan bahwa sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia.

"Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia," katanya menambahkan.

Pigai juga menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa pemerintahan Prabowo.

"(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru," kata Pigai.

Pada tahun 2024, angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,44 atau menurun dari angka indeks tahun 2023 yang tercatat 6,53.

Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 bukan berarti menunjukkan pemerintah tidak bersahabat dengan demokrasi, melainkan adanya perbedaan variabel penilaian dengan EIU.

Menurut ia, EIU hanya berfokus pada aspek aturan-aturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan putusan peradilan yang dinilai mengekang kebebasan demokrasi.

Oleh sebab itu, Pigai mengakui bahwa apabila berfokus pada variabel penilaian EIU maka terdapat beberapa aturan yang mengakibatkan penurunan indeks demokrasi di tanah air, terutama dari tahun 2015 hingga 2024.

"Pertama, Peraturan Kapolri tentang hate speech (ujaran kebencian, red) pada 2015 sehingga Peraturan Kapolri tentang hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi," jelasnya.

Kedua, kata Pigai, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur anggota dewan dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka.

"Berikutnya, revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Perppu tentang Ormas (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017) yang akarnya membubarkan satu, dua ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah," katanya.

Kemudian, penangkapan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang terjadi sejak tahun 2015.

"Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun," jelasnya.

Secara khusus, Menteri HAM mengatakan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 karena adanya upaya DPR RI untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

Jakarta (ANTARA) - Setiap individu memiliki hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh hukum. Namun, dalam beberapa kasus, hak-hak tersebut dilanggar secara sistematis dan berdampak luas.

Pelanggaran HAM berat merupakan bentuk pelanggaran yang paling serius karena melibatkan tindakan yang terencana, meluas, dan sering kali dilakukan oleh negara atau kelompok tertentu terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat serta bagaimana karakteristiknya berbeda dari bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Definisi HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau status sosial. Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan bahwa:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Dengan demikian, HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. HAM mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan berbagai hak lainnya yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat.

Definisi pelanggaran HAM Berat

Secara yuridis, Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mendefinisikan pelanggaran HAM berat sebagai tindakan serius yang mencakup:

• Pembunuhan massal (genosida)
• Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing)
• Penyiksaan
• Penghilangan orang secara paksa
• Perbudakan
• Diskriminasi yang dilakukan secara sistematis

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat terdiri dari dua kategori utama, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM Berat

1. Kejahatan genosida

Kejahatan genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok berdasarkan kebangsaan, ras, etnis, atau agama, dengan cara:

• Membunuh anggota kelompok
• Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
• Menciptakan kondisi kehidupan yang dapat menyebabkan kehancuran fisik kelompok secara keseluruhan atau sebagian
• Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut
• Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Bentuknya meliputi:

• Pembunuhan
• Pemusnahan, termasuk tindakan yang menyebabkan penderitaan berat, seperti penghambatan suplai makanan dan obat-obatan
• Perbudakan, termasuk perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak
• Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
• Perampasan kebebasan secara sewenang-wenang
• Penyiksaan, baik fisik maupun mental
• Kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, sterilisasi paksa, dan eksploitasi seksual lainnya
• Penganiayaan terhadap kelompok tertentu berdasarkan politik, ras, kebangsaan, agama, atau faktor lain yang diakui dalam hukum internasional
• Penghilangan orang secara paksa, yaitu penangkapan atau penculikan yang dilakukan oleh negara atau kelompok dengan dukungan negara, tanpa informasi yang jelas tentang keberadaan korban
• Kejahatan apartheid, yaitu penindasan dan dominasi sistematis oleh suatu kelompok ras terhadap kelompok ras lain dalam suatu rezim kelembagaan

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Aceh menggelar pertemuan dengan seluruh camat dan kepala desa di Aceh Tenggara, Rabu (12/3/2025), untuk meminta bantuan dalam pencarian narapidana yang kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane.

Kepala Dirjen Pas Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan pertemuan ini bertujuan agar perangkat desa membantu mengajak para napi yang melarikan diri untuk kembali ke lapas secara sukarela.

"Untuk meminta secara kekeluargaan melalui keluarganya oleh para perangkat desa supaya dengan kesadaran mereka kembali ke lapas untuk melanjutkan tanggung jawabnya sebagai seorang warga binaan," kata Yan Rusmanto saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Ia menegaskan bahwa seluruh pihak, termasuk Bupati Aceh Tenggara dan jajarannya, telah menyatakan dukungan dalam proses pencarian napi.

"Intinya, bapak bupati dengan segenap perangkatnya di hadapan bapak direktur jenderal pemasyarakatan, siap mendukung dan membantu menyelesaikan permasalahan terkait pelarian di Lapas Kutacane," ujarnya.

Hingga saat ini, sebanyak 26 napi telah berhasil diamankan dari total 52 napi yang melarikan diri. "Pagi ini nambah 2 orang lagi, jadi yang belum kembali masih 26 orang," sebutnya.

Para napi diketahui kabur menjelang berbuka puasa pada Senin (10/3/2025), diduga akibat kekecewaan terhadap sejumlah tuntutan yang tidak dipenuhi petugas lapas.

Salah satu tuntutan mereka adalah keberadaan bilik asmara di dalam lapas, serta keluhan terkait lambatnya pembagian makanan berbuka puasa yang menyebabkan antrean panjang dan desak-desakan.

"Menurut keterangan dari pihak Lapas, insiden bermula saat proses pembagian makanan berbuka puasa dilakukan secara satu per satu, yang memicu ketidakpuasan para warga binaan," ujar Kapolres Aceh Tenggara, AKBP R. Doni Sumarsono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/3/2025).

Kericuhan terjadi sekitar pukul 18.25 WIB. Sejumlah napi secara serentak mendobrak pintu besi pembatas wilayah aman di dalam lapas. Setelah pintu roboh, mereka berlarian menuju pintu gerbang utama dan melawan petugas.

Mereka kemudian membobol plafon ruangan staf lapas, naik ke atap, dan mendobrak seng atap kantor untuk keluar dari lapas. Pihak berwenang kini masih terus memburu napi yang belum kembali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah ditunjuk menjadi koordinator juru bicara tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

“Febri Diansyah sebagai koordinator juru bicara tim hukum,” kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Rabu (12/3/2025).

Selain Febri Diansyah, advokat Arman Hanis dan Bobby Rahman Manalu terlihat duduk dalam jajaran tim hukum Sekjen PDI-P.

Mereka mengenakan batik dan duduk di sebelah kanan saat diperkenalkan sebagai tim hukum Sekjen PDI-P.

Ronny lantas menyebutkan 17 nama tim hukum yang bakal mendampingi Hasto Kristiyanto dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi tim hukum Pak Hasto Kristiyanto,” kata Ronny.

Mereka adalah Todung M Lubis, Maqdir Ismail, Ronny B Talapessy, Arman Hanis, Febri Diansyah, A Patramijaya, Erna Ratnaningsih, Johannes Oberlin, L Tobing, Alvon Kurnia Palma, dan Rasyid Ridho, S.H.

Kemudian, Duke Arie W, Triwiyono Susilo, Abdul Rohman, Willy Pangaribuan, Bobby Rahman Manalu, Rory Sagala, Annisa Eka, dan Fitria Ismail.

Sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristiyanto, digelar pada Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof Dr H Muhammad Hatta Ali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Arman Hanis hingga eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah gabung tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

Keduanya terlihat saat tim hukum PDI-P menggelar konferensi pers perkembangan kasus Hasto Kristiyanto di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Rabu (12/3/2025).

Selain Arman Hanis dan Febri Diansyah, terlihat pula Bobby Rahman Manalu ikut dalam jajaran tim hukum Sekjen PDI-P.

“Saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi tim hukum Pak Hasto Kristiyanto,” kata tim hukum Hasto, Ronny Talapessy.

Ronny lantas menyebutkan 17 nama tim hukum yang bakal mendampingi Hasto Kristiyanto dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Mereka adalah Todung M. Lubis, Maqdir Ismail, Ronny B. Talapessy, Arman Hanis, Febri Diansyah, A Patramijaya, Erna Ratnaningsih, Johannes Oberlin, L Tobing, Alvon Kurnia Palma, dan Rasyid Ridho.

Kemudian, Duke Arie W, Triwiyono Susilo, Abdul Rohman, Willy Pangaribuan, Bobby Rahman Manalu, Rory Sagala, Annisa Eka, dan Fitria Ismail.

“Febri Diansyah sebagai koordinator juru bicara tim hukum,” kata Ronny.

Sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristiyanto digelar pada Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan memicu perdebatan publik. RUU ini diusulkan untuk mereformasi institusi Kejaksaan agar lebih transparan, akuntabel, dan independen. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul kekhawatiran bahwa RUU ini justru akan menjadi alat politisasi yang melemahkan independensi Kejaksaan. Apakah RUU ini benar-benar dirancang untuk memperkuat sistem peradilan, atau hanya menjadi alat kekuasaan?

Reformasi atau Politisasi Kejaksaan?

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) adalah lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam sistem peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, lembaga ini bertugas sebagai penuntut umum, pengawal kepentingan hukum, dan pelindung masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Kejaksaan sering dihadapkan pada tuduhan intervensi politik, korupsi, dan tidak transparan.

Misalnya, dalam kasus korupsi e-KTP, mantan Jaksa Agung Prasetyo disebut-sebut terlibat dalam upaya melindungi pihak tertentu. Teori Principal-Agent Problem dalam ilmu politik menjelaskan bagaimana lembaga seperti Kejaksaan dapat menyimpang dari kepentingan masyarakat (principal) karena tekanan atau kepentingan pribadi. Jika RUU Kejaksaan tidak dirancang dengan mekanisme pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan wewenang oleh Kejaksaan akan semakin besar.

Beberapa pasal dalam RUU Kejaksaan dinilai berpotensi melemahkan independensi lembaga ini. Misalnya, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang masih terlalu bergantung pada keputusan politik eksekutif dan legislatif. Hal ini bertentangan dengan prinsip "independensi peradilan" yang diamanatkan oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

Problem Dualisme Kewenangan

Salah satu isu kritis dalam RUU Kejaksaan adalah dualisme kewenangan antara Jaksa Agung dan pemerintah. RUU ini dinilai belum secara tegas mengatur batasan wewenang eksekutif dalam mengintervensi Kejaksaan. Misalnya, dalam Pasal 35, Presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan Jaksa Agung dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan posisi Kejaksaan.

Teori Separation of Powers (Pemisahan Kekuasaan) yang dicetuskan oleh Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jika RUU Kejaksaan tidak mengatur mekanisme checks and balances yang kuat, dikhawatirkan Kejaksaan akan menjadi alat kepentingan politik eksekutif.

Selain itu, RUU ini juga dinilai belum mengatur secara tegas mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap Kejaksaan. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada 15 kasus korupsi yang melibatkan jaksa dalam kurun waktu 2015-2022. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, potensi korupsi dan politisasi dalam tubuh Kejaksaan akan semakin besar.

Partisipasi Publik yang Minim

Proses pembahasan RUU Kejaksaan menjadi sorotan banyak pihak karena minimnya partisipasi publik. Padahal, prinsip "partisipasi publik" dalam pembentukan kebijakan adalah elemen dasar dalam good governance yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai perbandingan, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 yang minim partisipasi publik menghasilkan undang-undang yang melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Jika pola serupa terjadi dalam pembahasan RUU Kejaksaan, dikhawatirkan hasil akhirnya juga akan sama yaitu soal lemahnya akuntabilitas dan transparansi.

Partisipasi publik yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa RUU Kejaksaan mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik. Oleh karena itu, setiap tahapan pembahasan harus melibatkan lebih banyak perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan penggiat hukum untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan menghindari terjadinya bias politik.

Pentingnya Independensi Kejaksaan

Independensi Kejaksaan adalah prinsip yang tak boleh diganggu gugat dalam reformasi lembaga ini. Tanpa independensi, Kejaksaan akan kehilangan kredibilitasnya sebagai penegak hukum yang objektif dan adil. Teori Rule of Law yang dicetuskan oleh A.V. Dicey menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara imparsial dan bebas dari intervensi politik.

Salah satu langkah penting yang bisa dipertimbangkan adalah pembentukan badan pengawas independen yang bertugas mengawasi kinerja Kejaksaan. Badan pengawas ini harus terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Pendekatan semacam ini sudah terbukti efektif di beberapa negara, seperti Judicial Appointments Commission di Inggris yang memiliki peran mengawasi proses pengangkatan hakim dan jaksa.

Jangan Biarkan Kejaksaan Jadi Alat Kekuasaan

Polemik RUU Kejaksaan mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan reformasi dan kepentingan politik. Di satu sisi, memang diperlukan upaya reformasi Kejaksaan untuk memperkuat sistem peradilan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga ini. Namun, ada kekhawatiran bahwa RUU ini justru akan menjadi alat untuk melemahkan independensi Kejaksaan dan memperkuat kontrol politik atas lembaga tersebut.

Untuk itu, RUU Kejaksaan harus dirancang dengan prinsip-prinsip good governance yang kuat, yaitu transparansi, partisipasi publik yang luas, dan mekanisme checks and balances yang memadai. Tanpa komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tersebut, RUU Kejaksaan berisiko menjadi alat politisasi yang merugikan sistem peradilan dan masyarakat.

Masyarakat harus aktif mengawasi proses pembahasan RUU Kejaksaan. Gunakan platform seperti Change.org atau layanan e-participation dari DPR untuk menyampaikan aspirasi. Jangan biarkan Kejaksaan menjadi alat kekuasaan yang merugikan rakyat!

Junet Hariyo Setiawanaktivis literasi hukum

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh memastikan sebanyak 26 napi Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, sudah diamankan kembali.

Kepala Dirjen Pas Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan, awalnya update terakhir per Rabu (12/3/2025) pukul 02.15 WIB, ada 28 napi masih berada di luar, namun pagi tadi dua orang kembali ditangkap.

"Pagi tadi bertambah 2 orang lagi, jadi yang belum kembali masih 26 orang," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com via WhatsApp.

Yan menjelaskan, jumlah keseluruhan tahanan kabur sebanyak 52 orang.

Dari jumlah itu, beberapa di antaranya ada yang menyerahkan diri dan juga diamankan petugas.

"Pertama ada yang menyerahkan diri, kemudian ketangkap lagi dan seterusnya," ujar Yan.

Informasi yang diterima Kompas.com, para napi yang telah diamankan tersebut sekitar 17 orang berada di Polres Aceh Tenggara, dan selebihnya di lapas.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, mengatakan, kondisi Lapas Kutacane saat ini telah kembali kondusif.

Untuk memperketat pengamanan, aparat kepolisian telah menurunkan satu pleton personel Brigade Mobil (Brimob) guna mencegah potensi gangguan keamanan lebih lanjut.

"Saat ini, situasi di dalam lapas sudah terkendali. Kami juga telah mengerahkan satu pleton Brimob untuk memperkuat pengamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Pihak kepolisian juga terus melakukan pengejaran terhadap napi yang masih buron dan mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui keberadaan mereka.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui informasi terkait keberadaan para napi yang melarikan diri," ujarnya.

Joko juga mengimbau para napi yang masih buron agar segera menyerahkan diri secara sukarela guna menghindari tindakan hukum yang lebih berat.

Keluarganya juga diimbau untuk membantu aparat kepolisian mengantarkan kembali napi yang sudah telanjur kabur dari lapas.

"Kami mengimbau para napi yang masih kabur untuk segera menyerahkan diri demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius. Partisipasi keluarga juga sangat dibutuhkan untuk mengantarkan kembali napi yang telanjur kabur," tutupnya.

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh memastikan sebanyak 26 napi Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, sudah diamankan kembali.

Kepala Dirjen Pas Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan, awalnya update terakhir per Rabu (12/3/2025) pukul 02.15 WIB, ada 28 napi masih berada di luar, namun pagi tadi dua orang kembali ditangkap.

"Pagi tadi bertambah 2 orang lagi, jadi yang belum kembali masih 26 orang," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com via WhatsApp.

Yan menjelaskan, jumlah keseluruhan tahanan kabur sebanyak 52 orang.

Dari jumlah itu, beberapa di antaranya ada yang menyerahkan diri dan juga diamankan petugas.

"Pertama ada yang menyerahkan diri, kemudian ketangkap lagi dan seterusnya," ujar Yan.

Informasi yang diterima Kompas.com, para napi yang telah diamankan tersebut sekitar 17 orang berada di Polres Aceh Tenggara, dan selebihnya di lapas.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, mengatakan, kondisi Lapas Kutacane saat ini telah kembali kondusif.

Untuk memperketat pengamanan, aparat kepolisian telah menurunkan satu pleton personel Brigade Mobil (Brimob) guna mencegah potensi gangguan keamanan lebih lanjut.

"Saat ini, situasi di dalam lapas sudah terkendali. Kami juga telah mengerahkan satu pleton Brimob untuk memperkuat pengamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Pihak kepolisian juga terus melakukan pengejaran terhadap napi yang masih buron dan mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui keberadaan mereka.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui informasi terkait keberadaan para napi yang melarikan diri," ujarnya.

Joko juga mengimbau para napi yang masih buron agar segera menyerahkan diri secara sukarela guna menghindari tindakan hukum yang lebih berat.

Keluarganya juga diimbau untuk membantu aparat kepolisian mengantarkan kembali napi yang sudah telanjur kabur dari lapas.

"Kami mengimbau para napi yang masih kabur untuk segera menyerahkan diri demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius. Partisipasi keluarga juga sangat dibutuhkan untuk mengantarkan kembali napi yang telanjur kabur," tutupnya.

Baturaja (ANTARA) - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan meningkatkan razia kamar hunian warga binaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.

Kepala Rutan Baturaja, Abdul Hamid di Baturaja, Rabu mengatakan bahwa giat tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi sedini mungkin terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkoba di dalam rutan.

Razia tersebut dilakukan di seluruh kamar warga binaan hingga menjelang Lebaran untuk memastikan tidak ada benda terlarang masuk ke area rutan setempat.

"Karena biasanya mendekati Lebaran banyak barang terlarang seperti narkoba masuk ke dalam rutan," katanya.

Oleh sebab itu, untuk memastikan area rutan steril dari benda terlarang tersebut razia rutin ditingkatkan secara berkala dengan melibatkan tim gabungan dari pihak terkait.

Seperti razia yang dilakukan pada Senin (10/3/2025) pihaknya menyita sejumlah barang terlarang seperti telepon genggam, charger, sendok besi, gunting, serta beberapa benda lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan.

"Petugas juga membongkar tirai di beberapa kamar hunian yang dapat menghambat kontrol keamanan. Untuk barang-barang yang ditemukan langsung diinventarisasi dan akan dimusnahkan sesuai prosedur," tegasnya.

Usai penggeledahan, lanjut dia, Rutan Baturaja juga melaksanakan tes urine terhadap tiga orang petugas dan 13 warga binaan sebagai bagian dari tindak lanjut Program Akselerasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya di bidang pemasyarakatan.

"Hasilnya, seluruh peserta tes dinyatakan bersih dari narkoba," ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025