Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia lantas menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia.

"Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Selain itu, sebagai orang yang menjadi bagian dari perjalan politik Presiden Prabowo, ia menegaskan bahwa Presiden tidak alergi dengan demonstrasi.

"Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga, red) demonstrasi," jelasnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam wawancara khusus yang dilakukan oleh salah satu media nasional yang ditayangkan pada Jumat (7/3), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo alergi terhadap demo.

Satryo menyampaikan pernyataan tersebut merujuk demo terhadap dirinya di Kementerian Diktisaintek dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Pedagang di Pasar Pancasila, Kota Tasikmalaya, semakin kesulitan mendapatkan stok minyak goreng subsidi Minyakita.

Pantauan di lokasi, pada Rabu (12/3/2025) siang, tidak semua etalase milik para pedagang di Pasar Pancasila menjual Minyakkita. Hanya ada segelintir pedagang yang masih menjual dengan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Saya sudah tidak lagi menjual Minyakita karena pasokan yang tidak stabil. Padahal dulu rutin saya dapatkan dari UPTD Pasar, tapi sekarang sudah tidak ada," kata Dadang Sayur, pedagang di Pasar Pancasila.

Ia mengaku, pada saat minyak goreng subsidi itu gampang didapat, dirinya bisa mendapatkan sampai enam karton sekali belanja dari UPTD Pasar. Akan tetapi, diterangkan dia, saat ini barang tersebut sulit didapatkan, jika pun ada harus membeli ke groris yang harganya sudah mahal.

Kondisi ini, menurut Dadang, sangat menyulitkan para pedagang, karena mereka tidak bisa menjual sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 15.700 per liter.

Selain itu, untuk mendapatkan stok, pedagang harus membeli dalam paket dengan merek lain.  

"Harga Minyakita di grosir mencapai Rp 16.250 per liter, dan saya terpaksa harus jual di kisaran Rp 17.000 hingga Rp 18.00p per liter. Susah sih sekarang, kalau pun mau dapat harus membeli dalam paket dengan merek lain," ungkapnya.

"Berbagai kendala, membuat saya dan pedagang lain memilih untuk tidak lagi menjual Minyakita. Daripada ribet terus untungnya dikit, saya lebih memilih jual minyak goreng merel lain saja," tambahnya.

Dadang pun sangat setuju perihal adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat yang menarik minyak goreng subsidi Minyakita dari pasaran akibat adanya kecurangan dalam distribusi.

"Sangat setuju, mending ditarik kalau memang ada kecurangan. Dari awal harga sudah tidak sesuai dengan yang tertera di kemasan," tandasnya.

Editor : Asep Juhariyono

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan Dr. Hussam Abu Safiya, telah menghabiskan 14 hari di penjara Sde Teiman yang terkenal kejam, dan 25 hari di sel isolasi di penjara Ofer, sejak ia diculik Desember lalu, menurut seorang pengacara yang menemuinya baru-baru ini, lapor Palestine Chronicle.

“Penyiksaan yang dialaminya sangat berat. Pada suatu saat, ia menjadi sasaran interogasi yang berlangsung selama 13 hari berturut-turut, dan setiap interogasi berlangsung sekitar 8 hingga 10 jam,” kata Pengacara Ghaida Qasem, menurut sebuah pernyataan dari Kantor Media Tahanan pada Selasa (11/3/2025).

Qasem yang berhasil mengunjungi Abu Safiya hanya berhasil melakukan kunjungan hukum dua kali selama lebih dari 70 hari dokter tersebut berada dalam tahanan Israel. Dokter itudiculik bersama staf medis dan warga sipil lainnya dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara selama penyerbuan tentara Israel di fasilitas medis tersebut.

Melanggar hukum

Qasem mengunjungi dokter tersebut di penjara Ofer, tempat ia saat ini ditahan. Dr Abu Safiya diketahui telah menjalani interogasi yang keras. Meskipun dokter tersebut memiliki masalah kesehatan, hak-hak dasarnya ditolak.

"Selama interogasi, ia menjadi sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan serangan brutal," kata dia.

Dr Abu Safiya bahkan tak menyadari kematian ibunya. Dia juga bertanya, "Apakah jenazah putranya yang mati syahid telah dipindahkan dari rumah sakit untuk dimakamkan."

Bulan lalu, sebuah perintah dikeluarkan oleh tentara Israel agar Dr. Abu Safiya ditahan berdasarkan Undang-Undang Pejuang yang Melanggar Hukum," menurut Pusat Hak Asasi Manusia Al Mezan.

"Undang-undang ini memungkinkan penahanan yang berkepanjangan tanpa tuduhan, mencabut hak-hak peninjauan kembali hukum atau proses hukum yang wajar dari para tahanan," kelompok hak asasi yang berbasis di Gaza tersebut menjelaskan.

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta transparansi dalam implementasi kebijakan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah terjadinya maladministrasi.

Dalam pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta (11/3), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan oleh badan usaha, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

"Hal ini penting guna menghindari adanya potensi mala-administrasi yang dapat merugikan masyarakat," ujar Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ombudsman juga menyoroti perlunya penguatan tata kelola dalam proses pengadaan dan distribusi BBM guna memastikan kelancaran suplai dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Yeka menekankan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan publik sangat diperlukan dalam setiap tahapan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Sejalan dengan isu yang sedang menjadi perhatian publik, Ombudsman secara tegas menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap Pertamina.

"Proses pengadaan BBM juga menjadi aspek yang sangat penting untuk disoroti dan dibenahi guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang," ucapnya.

JAKARTA - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK) Febri Diansyah bergabung ke dalam tim hukum yang akan membela Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam persidangan.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyampaikan, saat ini proses hukum akan memasuki persidangan, dan pihaknya telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Hasto Kristiyanto.

"Saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristyanto pada persidangan yang akan dimulai pada Jumat, 14 Maret 2025," kata Ronny di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Ronny menyampaikan tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai, dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full-profesional. Dari daftar nama yang disebutkan, terdapat nama Febri Diansyah masuk ke dalam tim hukum Hasto. Bahkan, Febri juga didapuk sebagai Koordinator Jubir Tim Hukum.

Berikut Daftar nama-nama Tim Hukum Hasto Kristiyanto:

1. Prof. Dr. Todung M. Lubis, S.H., LL.M.
2. Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.
3. Ronny B. Talapessy, S.H., M.H.
4. Arman Hanis, S.H.
5. Febri Diansyah, S.H.
6. Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M
7. Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.
8. Johannes Oberlin. L Tobing, S.H.
9. Dr (C) Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H.
10. Dr. Rasyid Ridho, S.H., M.H.
11. Dr. Duke Arie W, S.H., M.H., CLA.
12. Abdul Rohman, S.H.
13. Triwiyono Susilo, S.H.
14. Willy Pangaribuan, S.H.
15. Bobby Rahman Manalu, S.H., M.H.
16. Rory Sagala, S.H.
17. Annisa Eka Fitria Ismail, B.A., (HONS) LL.M., M.A., S.H.

"Ini adalah 17 Tim pengacara yang akan mendampingi Pak Hasto Kristiyanto," katanya.

Proses pengadaan BBM juga menjadi aspek yang sangat penting untuk disoroti dan dibenahi guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta transparansi dalam implementasi kebijakan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah terjadinya mala-administrasi.

Dalam pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta (11/3), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan oleh badan usaha, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

"Hal ini penting guna menghindari adanya potensi mala-administrasi yang dapat merugikan masyarakat," ujar Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ombudsman juga menyoroti perlunya penguatan tata kelola dalam proses pengadaan dan distribusi BBM guna memastikan kelancaran suplai dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Yeka menekankan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan publik sangat diperlukan dalam setiap tahapan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Sejalan dengan isu yang sedang menjadi perhatian publik, Ombudsman secara tegas menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap Pertamina.

"Proses pengadaan BBM juga menjadi aspek yang sangat penting untuk disoroti dan dibenahi guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang," ucap dia.

Dengan adanya pertemuan tersebut, Ombudsman berharap dapat terus mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), sehingga mampu menciptakan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Menanggapi, Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Ombudsman dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BBM, serta terus melakukan evaluasi kebijakan demi kepentingan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola good governance yang baik di dalam Pertamina Group," ujar Direktur Manajemen Risiko Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo dalam pertemuan itu.

Pertemuan Ombudsman dengan Pertamina Patra Niaga dilakukan guna membahas isu yang sedang menjadi perhatian publik terkait permasalahan dalam pengadaan BBM.

Dalam kesempatan yang sama turut dibahas mengenai isu penyaluran elpiji (Liquefied Petroleum Gas/LPG) yang berlangsung di tengah masyarakat, sebab kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang mengandalkan pengecer dalam mendapatkan elpiji, yang dianggap memudahkan.

Namun di sisi lain, pola distribusi tersebut dinilai juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal ketersediaan dan kestabilan harga elpiji di tingkat konsumen.

Untuk itu, Ombudsman ingin memastikan keberlanjutan pendataan yang saat ini sedang dilakukan oleh Pertamina guna meningkatkan efektivitas distribusi serta memastikan subsidi elpiji dapat tepat sasaran.

Turut hadir dalam pertemuan, yakni Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga Ego Syahrial, Vice President Risk Strategy dan Governance Pertamina Patra Niaga Edo Prihandika, Manager Fuel Channel Pertamina Patra Niaga Mardian, dan Manager Stakeholder Relation Pertamina Patra Niaga Sri Nur Hidayati.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan Undang-undang Kebebasan Beragama yang bisa membuat warga memeluk kepercayaan di luar agama resmi yang telah ditetapkan di Indonesia.

"Kemudian terkait dengan diskriminasi kelompok minoritas, misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi, kami malah menginginkan ke depan harus ada Undang-undang Kebebasan [Umat] Beragama, ini sikap kementerian," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia menekankan perlu dibuat payung hukum tentang Undang-undang Kebebasan Umat Beragama, bukan Undang-undang Pelindungan Umat Beragama.

"Kenapa? Kalau Undang-undang Pelindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya penekanan. Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama," ucap dia.

"Oleh karena itu, kami menginginkan Undang-undang Kebebasan [Umat] Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama. Saya kira itu bisa diperdebatkan," tambahnya.

Ia yang berlatar belakang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ini membuka pintu terhadap semua masukan. Kata dia, negara demokrasi membuka ruang untuk itu.

"Silakan ada yang memprotes tidak apa-apa, dan tidak protes tidak apa-apa. Tapi kan boleh dong namanya demokrasi. Ada yang nanti menerima, ada yang mau Undang-undang Pelindungan Umat Beragama, boleh. Ada yang mau Undang-undang Kebebasan Umat beragama boleh," kata Pigai.

"Tapi saya mengusulkan ya suatu saat Undang-undang Kebebasan Umat Beragama menjadi salah satu yang dipertimbangkan," tandasnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Pigai menyatakan hal tersebut baru sebatas gagasan yang disampaikan kepada publik. Belum ada tindakan lebih lanjut termasuk menjadikan itu sebagai inisiatif pemerintah untuk selanjutnya bisa dibahas bersama-sama dengan DPR.

"Itu baru lemparan ide atau gagasan. Silakan untuk diwacanakan," kata Pigai saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

Jakarta -

Kementerian Hak Asasi Manusia mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama. Usulan pembentukan UU tersebut untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dilansir Antara, Rabu (12/3/2025).

Pigai mengatakan Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Hal itu karena menurutnya negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," tutur Pigai.

Lebih lanjut, Pigai menambahkan, usulan pembentukan UU tersebut masih dapat diperdebatkan karena baru sebatas wacana.

"Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi," ujarnya.

Pigai menyebut usulan tersebut untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Selain mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama, Pigai mengatakan Kementerian HAM juga merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai upaya meningkatkan angka indeks demokrasi di tanah air.

(yld/imk)

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pecandu narkoba adalah korban dan harus direhabilitasi.

Hal itu disampaikan Agus dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Aula Yusuf Adiwinata, Lantai 12 Ex Gedung Sentra Mulia Kementerian Imipas, Selasa (11/3).

"Pecandu dan penyalahguna narkoba ini korban. Kalau terus-terusan dia tidak dilakukan rehabilitasi, nanti pasti dia akan terus menjadi pecandu dan penyalahguna. Karena bagi korban narkotika tidak ada kata sembuh, kata-katanya adalah pulih. Kalau dia salah memilih pergaulan, dia akan kumat lagi," ujar Agus.

Ia mengatakan kolaborasi dengan BNN diperlukan agar dapat melindungi masyarakat dari korban pecandu dan penyalahguna narkoba. Ia mengungkit upaya penangkalan penyelundupan narkotika ke dalam dan ke luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah dilakukan lebih dari 40 kali.

"Syukur alhamdulillah tentunya kerja sama yang sudah terjalin (dengan BNN) selama ini sudah cukup baik," imbuhnya.

Purnawirawan polisi ini menuturkan pencegahan dan pemberantasan narkoba menjadi salah satu dari 17 Program Prioritas Pemerintah sebagai penjabaran dari Asta Cita Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Upaya tersebut juga selaras dengan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

Terdapat tiga dokumen penting yang ditandatangani bersama, yaitu Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas antarkedua lembaga.

Kemudian Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lapas.

Menurut Agus, hal itu ditujukan untuk membangun sistem penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi.

Selanjutnya Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan.

"Perjanjian kerja sama ini di antaranya mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika," ungkap Agus.

Ia menambahkan hingga saat ini sudah lebih dari 300 bandar, yang divonis mati dan seumur hidup, yang dipindahkan ke Nusakambangan untuk ditempatkan di ruang tahanan super maximum security.

"Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban kerja daripada rekan-rekan di lapangan," ucap Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN Marthinus Hukom menjabarkan tiga hal yang perlu ditekankan atas kolaborasi dimaksud.

Yakni penyelesaian kasus pidana narkoba dalam penghukuman dan sistem peradilan pidana, solusi komprehensif peredaran narkoba yang berhubungan dengan perlintasan manusia (imigrasi), serta pelaksanaan program rehabilitasi bagi warga binaan pidana narkoba.

"Semoga dengan penandatangaan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini kita peroleh kesepakatan bahwa narkoba adalah musuh bersama dan mereka yang terlibat dalam penjara itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya," kata Marthinus.

Jakarta -

Puluhan narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane, Aceh, melarikan diri menjelang berbuka puasa pada Senin (10/3). Ternyata ada persoalan bilik asmara di balik kaburnya para narapidana tersebut.

Dilansir Antara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto menyebutkan Lapas Kelas IIB Kutacane diisi 368 orang. Sebanyak 318 orang di antaranya narapidana, selebihnya tahanan.

Dari 318 narapidana tersebut, kata dia, sebanyak 50 orang di antaranya melarikan diri. Kini, setelah 13 orang ditangkap, tinggal 37 orang lagi masih dalam pencarian. Di mana tujuh orang diamankan di Mapolres Aceh Tenggara dan seorang ditangkap di rumah petugas.

Berdasarkan informasi dari pihak lapas, Lapas Kelas IIB Kutacane dalam keadaan kelebihan kapasitas. Selain itu, ada tuntutan warga binaan terkait bilik asmara dalam penjara tersebut.

Tiga pintu pengaman di lapas tersebut dijebol narapidana. Padahal, sebelum kejadian, tiga pintu pengaman tersebut dalam keadaan terkunci. Narapidana yang melarikan diri tersebut sebagian besar kasus narkotika.

"Pihak lapas terus berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI serta pemerintah daerah setempat. Kami juga mengimbau narapidana yang kabur tersebut segera kembali karena akan dicari terus," kata Yan Rusmanto dilansir Antara, Rabu (12/3/2025).

Sebagian dari mereka kabur melalui pintu utama dan beberapa narapidana melarikan melalui atap lembaga pemasyarakatan tersebut.

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

(wnv/zap)

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama. UU ini berbeda dengan UU perlindungan Umat Beragama.

Ia menjelaskan, pembentukan UU tersebut menanggapi adanya diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dilansir detikNews dari Antara, Rabu (12/3/2025).

Menurut Pigai, Undang-Undang Kebebasan Beragama lebih dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Sebab menurutnya, negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," ujarnya.

Ia juga menyebut, usulan itu masih sebatas wacana, hingga dapat diperdebatkan.

"Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi," ujarnya.

Usulan pembentukan UU itu, lanjut Pigai, juga untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Selain itu, Kementerian HAM juga merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

(nkm/nkm)

Medan -

Komisi XIII DPR RI mendorong mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi mata pelajaran wajib. PPKn disebut harus diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

"Kami mendorong agar PPKn menjadi mata pelajaran wajib di SD hingga SMA. Dan juga masuk menjadi mata kuliah wajib di tingkat perguruan tinggi," ucap Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso di Medan, Rabu (12/3/2025).

Komisi XIII menyebut pembelajaran ini harus bersumber pada buku yang dikeluarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurutnya, sebagai lembaga yang fokus terhadap pembinaan, BPIP dapat merumuskan panduan pembelajaran PPKn tersebut.

"BPIP dapat bekerjasama dengan Kemendikdasmen dan Kemendikti dalam menjalankan program pendidikan Pancasila tersebut," sebutnya.

Sugiat mengatakan, nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan kepada peserta didik mulai tingkat dasar dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Selain itu, nilai-nilai Pancasila diajarkan dengan tepat akan meningkatkan moral putra-putri negara Indonesia.

"Ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo poin pertama yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia," jelasnya.

(afb/mjy)