Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri. Salah satunya jabatan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Dalam Surat Telegram bernomor: ST/488/III/KEP./2025, tanggal 12 Maret 2025, Kapolri menunjuk Brigjen Eko Hadi Santoso sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri.

"Brigjen Eko Hadi Santoso Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri," demikian bunyi Surat Telegram, dikutip detikcom, Kamis (13/3/2025).

Sementara itu, pejabat sebelumnya, Brigjen Mukti Juharsa diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Posisi Brigjen Eko Hadi Santoso di Divisi TIK Polri diduduki oleh Kombes Edi Ciptianto.

Peralihan jabatan juga terjadi di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakapolda NTB Brigjen Ruslan Aspan dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri dalam rangka penugasan pada BP Batam. Posisi Wakapolda NTB digantikan oleh Brigjen Hero Henrianto Bachtiar.

Sementara itu, Kombes Idil Tabransyah Kabagren Rorenim Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, yang sebelumnya dijabat Brigjen Hero Henrianto Bachtiar.

Kapolri juga merotasi sejumlah kapolda. Berikut daftar lengkapnya:

1. Kapolda Bengkulu Brigjen Mardiyono
2. Kapolda DIY Brigjen Anggoro Sukartono
3. Kapolda Sulsel Irjen Rusdi Hartono
4. Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomoan Siregar
5. Kapolda Maluku Utara Brigjen Waris Agono
6. Kapolda Riau Irjen Hery Herjawan
7. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Iwan Kurniawan
8. Kapolda Gorontalo Irjen R. Eko Wahyu Prasetyo
9. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto
10. Kapolda Kalimantan Timur Brigjen Endar Priantoro

Tonton juga Video: Kapolri Lakukan Rotasi, Komjen Agus Andrianto Jadi Wakapolri

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua IM57 Institute, Lakso Anindito menyinggung soal etika mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah bergabung ke dalam tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Lakso menilai secara etika hal tersebut tidak patut dibenarkan, mengingat posisi Febri masih menjadi Jubir ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPU yang berujung pada penetapan empat tersangka.

Empat tersangka itu adalah Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI, Agustiani Tio selaku Anggota Bawaslu RI, eks kader PDIP Harun Masiku, dan Saeful.

"Pertama, secara etika bukanlah hal yang patut dibenarkan dengan mengingat bahwa posisi Febri pada saat proses penanganan kasus OTT KPU sebagai Juru Bicara KPK," kata Lakso saat dihubungi, Kamis (13/3/2025).

Terlebih, menurut Lakso, Febri memahami batas-batas etika di mana pernah juga berkecimpung sebagai pegiat anti korupsi sebelum bergabung dengan KPK.

"Lebih disayangkan lagi, Febri harusnya memahami peran Hasto dalam revisi UU KPK maupun TWK," imbuhnya.

Lakso juga mengatakan, secara substansi, masuknya Febri sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam membuat Hasto menjadi lebih baik.

Sebab, kata dia, penjelasan yang diberikan malah menjadi narasi tanpa adanya basis faktual, bahkan Febri pun tidak memahami kasus ini secara teknis.

"Justru ini menunjukkan bahwa tim hukum yang ada tidak percaya diri sehingga karena tidak mampu menunjukkan bantahan substansial dan berbagai prosedur yang sudah ditempuh pun kandas maka memilih untuk memainkan narasi tetapi tidak berisi," ucap dia.

Sebelumnya, Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah ditunjuk menjadi koordinator juru bicara tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

“Febri Diansyah sebagai koordinator juru bicara tim hukum,” kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Rabu (12/3/2025).

Selain Febri Diansyah, advokat Arman Hanis dan Bobby Rahman Manalu terlihat duduk dalam jajaran tim hukum Sekjen PDI-P.

Mereka mengenakan batik dan duduk di sebelah kanan saat diperkenalkan sebagai tim hukum Sekjen PDI-P.

Ronny lantas menyebutkan 17 nama tim hukum yang bakal mendampingi Hasto Kristiyanto dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi tim hukum Pak Hasto Kristiyanto,” kata Ronny.

Mereka adalah Todung M Lubis, Maqdir Ismail, Ronny B Talapessy, Arman Hanis, Febri Diansyah, A Patramijaya, Erna Ratnaningsih, Johannes Oberlin, L Tobing, Alvon Kurnia Palma, dan Rasyid Ridho, S.H.

Kemudian, Duke Arie W, Triwiyono Susilo, Abdul Rohman, Willy Pangaribuan, Bobby Rahman Manalu, Rory Sagala, Annisa Eka, dan Fitria Ismail.

Sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristiyanto, digelar pada Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof Dr H Muhammad Hatta Ali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua IM57 Institute, Lakso Anindito menyinggung soal etika mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah bergabung ke dalam tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Lakso menilai secara etika hal tersebut tidak patut dibenarkan, mengingat posisi Febri masih menjadi Jubir ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPU yang berujung pada penetapan empat tersangka.

Empat tersangka itu adalah Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI, Agustiani Tio selaku Anggota Bawaslu RI, eks kader PDIP Harun Masiku, dan Saeful.

"Pertama, secara etika bukanlah hal yang patut dibenarkan dengan mengingat bahwa posisi Febri pada saat proses penanganan kasus OTT KPU sebagai Juru Bicara KPK," kata Lakso saat dihubungi, Kamis (13/3/2025).

Terlebih, menurut Lakso, Febri memahami batas-batas etika di mana pernah juga berkecimpung sebagai pegiat anti korupsi sebelum bergabung dengan KPK.

"Lebih disayangkan lagi, Febri harusnya memahami peran Hasto dalam revisi UU KPK maupun TWK," imbuhnya.

Lakso juga mengatakan, secara substansi, masuknya Febri sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam membuat Hasto menjadi lebih baik.

Sebab, kata dia, penjelasan yang diberikan malah menjadi narasi tanpa adanya basis faktual, bahkan Febri pun tidak memahami kasus ini secara teknis.

"Justru ini menunjukkan bahwa tim hukum yang ada tidak percaya diri sehingga karena tidak mampu menunjukkan bantahan substansial dan berbagai prosedur yang sudah ditempuh pun kandas maka memilih untuk memainkan narasi tetapi tidak berisi," ucap dia.

Sebelumnya, Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah ditunjuk menjadi koordinator juru bicara tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

“Febri Diansyah sebagai koordinator juru bicara tim hukum,” kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Rabu (12/3/2025).

Selain Febri Diansyah, advokat Arman Hanis dan Bobby Rahman Manalu terlihat duduk dalam jajaran tim hukum Sekjen PDI-P.

Mereka mengenakan batik dan duduk di sebelah kanan saat diperkenalkan sebagai tim hukum Sekjen PDI-P.

Ronny lantas menyebutkan 17 nama tim hukum yang bakal mendampingi Hasto Kristiyanto dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi tim hukum Pak Hasto Kristiyanto,” kata Ronny.

DEPOK, iNewsDepok. id - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Depok menerima kunjungan Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, pada Rabu (12/3/2025). Kehadirannya disambut hangat oleh Kepala Rutan Kelas I Depok, Agus Imam Taufik, beserta jajaran pejabat dan pegawai.

Dalam kunjungan ini, Maulidi Hilal meninjau berbagai fasilitas pelayanan yang tersedia bagi warga binaan dan keluarga mereka. Ia juga berkesempatan melihat langsung jalannya layanan kunjungan, memastikan kenyamanan serta kelancaran interaksi antara warga binaan dan orang terkasih mereka.

Suasana penuh kehangatan terasa saat ia menyapa warga binaan dan keluarga yang sedang berkunjung. Interaksi ini menjadi momen berharga untuk memperkuat semangat kebersamaan dan memastikan layanan di Rutan berjalan dengan baik serta penuh rasa kemanusiaan.

Setelah sesi peninjauan, Maulidi Hilal memberikan penguatan kepada para pegawai Rutan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta ketulusan hati dalam memberikan pelayanan terbaik.

Di tengah suasana Ramadan, ia juga berkesempatan memberikan tausyiah usai Salat Tarawih.

“Mari kita selalu mensyukuri segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, mari kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan,” ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran Rutan Kelas I Depok dalam memberikan pelayanan yang optimal, tidak hanya bagi warga binaan tetapi juga bagi masyarakat yang datang berkunjung.

Editor : Mahfud

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menggelar kegiatan Evaluasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 dan Sosialisasi Pedoman IRH Tahun 2025 kepada Pemerintah Daerah secara Hybrid, Selasa

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kamis, menyebutkan kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel ini dihadiri oleh peserta perwakilan dari instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan enam Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mengevaluasi IRH Tahun 2024 yang telah dilaksanakan di Daerah, serta untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai Pedoman Penilaian IRH Tahun 2025.

Dalam Laporan kegiatan, Ismail selaku Koordinator kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini mengangkat tema “Bersama Pemerintah Daerah Bangka Belitung Tingkatkan Indeks Reformasi Hukum Untuk Reformasi Birokrasi”.

Dengan semangat tema tersebut, Ismail mengutarakan semoga dapat memberikan Persamaan Persepsi urgensi IRH Pemda dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan perbaikan penataan regulasi yang berkualitas dan akuntabel pada Pemerintah Daerah.

Ketika membuka kegiatan , Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto menyampaikan bahwa Penilaian IRH me- Reviu terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan dan kementerian hukum Bertindak sebagai isntansi Pembina penilaian IRH dengan target IRH nasional 2025 berpredikat Baik (nilai 70-80).

penilaian IRH pada Pemerintah Daerah terdapat 4 Variabel dan 10 Indikator dengan sasaran Tingkat partisipasi atau keikutsertaan seluruh peserta IRH Pemda diharapkan dapat tercapai 100% (seratus persen). Keempat Variabel dan 10 Indikator tersebut adalah:

• Variabel I ,koordinasi kementerian hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan 2 indikator yaitu pengajuan harmonisasi sesuai ketentuan dan kehadiran Pimpinan tinggi pemrakarsa hadir dalam harmonisasi (bobot 25 persen)
• Variabel II, peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan daerah yang berkualitas dengan 3 indikator yaitu data JFT perancang di daerah, Pengembangan kompetensi perancang melalui kegiatan diklat fungsional perancang, serta perancang ikut dalam bimtek, pelatihan, workshop (bobot 25 persen)
• Variabel III ,mendorong kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu dengan 4 indikator yaitu adanya kegiatan Analisa dan evaluasi (anev )produk hukum, Rasio jumlah produk hukum yang dijadikan objek anev, adanya tindaklanjut rekomendasi hasil anev, dan Keikutsertaan JFT analis hukum dalam evaluasi produk hukum di daerah (bobot 30 persen)
• Variabel IV, penataan database peraturan perundang-undangan dengan 1 Indikator yaitu Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) terintegrasi sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum (bobot 20 persen)

Pada tahun 2024, Kanwil Kemenkum Babel berhasil mendapatkan penghargaan pendampingan IRH kategori Kantor Wilayah Terbaik II. Harun sulianto menjelaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kontibusi dari semua pihak termasuk sinergi dengan Pemerintah Daerah.

“Harapannya prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga Seluruh Pemda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan nilai terbaik pada tahun 2025” ujar Harun.

Pada kegiatan tsb terdapat 3 orang narasumber yang menyampaikan materi secara daring yaitu :

1. Oki Wahju Budianto, Analis Kebijakan Madya dengan materi evaluasi umum IRH 2024 dan sosialisasi pedoman penilaian IRH 2025
2. Siti Masitah, kasubdit Bina perancangan Peraturan Perundang Undangan ditjen PP terkait dengan pendalaman materi pada Variabel 1 dan 2
3. Dwi agustine kurniasih, analis hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait dengan pendalaman materi variabel 3 dan 4

IRH sendiri merupakan salah satu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Dengan adanya evaluasi dan sosialisasi ini, diharapkan dapat tercipta reformasi yang lebih cepat, efektif, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Menurut Kadiv Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) kanwil Kemenkum Babel Dr Rahmat Feri Pontoh , bahwa ditahun 2024 Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hampir keseluruhan sudah memperoleh nilai Istimewa dengan rincian :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan nilai 99,58 (Istimewa);
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dengan nilai 98,70 (Istimewa);
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Barat Barat dengan nilai 97,86 (Istimewa);
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Barat Tengah dengan nilai 97,86 (Istimewa);
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dengan nilai 97,84 (Istimewa);
6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 97,48 (Istimewa);
7. Pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan nilai 96,52 (Istimewa);
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Sangat Baik).

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif, para peserta dapat menyampaikan pertanyaan, pandangan dan saran untuk perbaikan pelaksanaan IRH Pemerintah Daerah di tahun-tahun berikutnya.

Turut hadir pada kegiatan Kakanwil Kemenkum Babel (Harun Sulianto), Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Babel (Herman Sawiran), Kakanwil Ditjen Imigrasi Babel (Qriz Pratama), Perwakilan Kanwil Kementerian HAM Babel (Suherman), Kadiv P3H (Rahmat Feri Pontoh), Kadiv Pelayanan Hukum (Kaswo), Kabid Pelayanan AHU (M. Bang Bang), Kabid Pelayanan KI (Adi Riyanto), Kabag Umum Kanwil Ditjen Imigrasi (Erwin), Kabag Hukum Kabupaten Bangka (Sri Elly Safitri), Kabag Hukum Kabupaten Belitung (Wigman), JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan, JFT Analis Hukum serta JFT Penyuluh Hukum.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri. Di antaranya jabatan kepala kepolisian daerah (kapolda).

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram bernomor: ST/488/III/KEP./2025, tanggal 12 Maret 2025 tentang Pengukuhan, Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri.

Dalam surat telegram itu ada sejumlah kapolda yang berganti kepemimpinan, antara lain Kapolda Riau. Jabatan Kapolda Riau yang semula diduduki oleh Irjen Mohammad Iqbal, kini digantikan oleh Irjen Herry Heryawan.

"Irjen Pol Hery Herjawan Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada Kemendagri) diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Riau," demikian tulis Surat Telegram tersebut, dilihat detikcom, Kamis (13/3/2025).

Sementara Irjen Mohammad Iqbal dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri untuk penugasan pada DPD RI.

Irjen Herry Heryawan sebelumnya menjabat sebagai Stafsus Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Akpol 1998 itu sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Narkoba Polda Metro Jaya.

Dalam surat telegram tersebut, ada beberapa kapolda lainnya yang di mutasi. Antara lain Irjen Yudhiawan Kapolda Sulsel dimutasikan sebagai Pati Bareskrim dalam rangka penugasan pada Kemenkes.

Selanjutnya, Gubernur Akpol Lemdiklat Polri Irjen Krisno Halomoan Siregar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jambi.

Brigen Waris Agono Danpaspelopor Korbrimob Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Malut. Sementara Irjen Midi Siswoko yang sebelumnya menjabat Kapolda Malut diangkat dalam jabatan baru sebagai Gubernur Akpol Lemdiklat Polri.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (12/3), mulai dari KPK menggeledah kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) hingga Kejagung mendalami grup “Orang-Orang Senang”.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. KPK geledah kantor BJB di Bandung

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali melakukan penggeledahan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto, Rabu (12/3), membenarkan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di Kantor Bank BJB di wilayah Bandung, Jawa Barat.

Baca selengkapnya di sini.

2. Ombudsman minta pemerintah terbitkan regulasi pengangkatan CASN 2024

Ombudsman meminta Pemerintah menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan sebagai jaminan kepastian Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mengenai pengangkatan CASN 2024.

"Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk CPPPK," ujar Robert saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (12/3).

Baca selengkapnya di sini.

3. Kejagung akan periksa Ahok terkait kasus minyak mentah pada Kamis

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebagai saksi terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tahun 2018–2023 pada Kamis (13/3).

“Rencananya begitu. Sesuai jadwal besok Kamis,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (12/3).

Baca selengkapnya di sini.

4. Golkar sebut tak ada sangkut paut soal Ridwan Kamil digeledah KPK

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan bahwa Partai Golkar tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang menimpa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang kediamannya sempat digeledah oleh KPK.

Menurut dia, masalah yang menimpa Ridwan Kamil adalah masalah pribadi. Walaupun begitu, dia pun akan meminta badan hukum Partai Golkar untuk berkomunikasi dengan Ridwan Kamil untuk mengetahui duduk permasalahannya.

"Ya kita kan belum tahu ya terkait dengan apa, kemarin kan hanya BJB, tapi BJB ini kasusnya kasus yang mana kan kita tidak tahu," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/3).

Baca selengkapnya di sini.

5. Kejagung dalami grup "Orang-Orang Senang" terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami kebenaran grup WhatsApp yang diberi nama “Orang-Orang Senang” terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Tentang grup WhatsApp, kita lagi mendalami, ya,” ucap Jaksa Agung ST Burhanuddin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (12/3).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kini diklaim menjadi tahanan politik dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku.

Sebab, Koordinator Pengacara Hasto, Todung Mulya Lubis, mengklaim kliennya telah menjadi korban kriminalisasi politik jelang sidang perdana pada 14 Maret nanti.

"Kami dari tim penasihat hukum dan keluarga besar PDI Perjuangan dengan tekad yang yakin menyimpulkan perkara ini adalah kasus politik dan Hasto Kristiyanto adalah korban politik, tahanan politik," kata Todung dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (12/3).

Todung mengklaim kriminalisasi politik itu dilakukan KPK dengan menyeret Hasto ke persidangan tanpa bukti dan alasan yang jelas.

Ia menyebut KPK justru membawa Hasto ke kursi pesakitan dengan dasar niat jahat tanpa disertai argumen dan bukti yang kuat.

"Saya sebutkan dipersekusi dan diadili dengan malicious hatred atau intention," jelas dia.

Di sisi lain, Todung berharap KPK dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan undang-undang dan tidak menjadi alat politik kekuasaan. Lebih lanjut, ia berharap majelis hakim yang mengadili kasus Hasto dapat mengambil keputusan yang adil tanpa pandang bulu.

"Saya berharap bahwa majelis hakim yang akan mengadili perkara ini bisa menangkap jeritan keadilan dari banyak orang bukan hanya dari Hasto Kristiyanto," tutur dia.

Hasto bersama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto sudah dilakukan penahanan, sedangkan Donny belum. Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Hasto juga diproses hukum atas sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

Berkas perkara kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada 7 Maret 2025. Adapun sidang perdana pokok perkara tersebut akan digelar pada 14 Maret 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing mantan pegawainya Febri Diansyah bergabung ke dalam jajaran tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan hal tersebut menjadi hak Febri sebagai seorang pengacara.

"KPK tidak bisa melarang Sdr. HK selaku terdakwa menggunakan jasa siapa pun untuk masuk menjadi tim kuasa hukumnya. Bagi kami, siapa pun yang menjadi penasihat hukum terdakwa tidak menjadi masalah," ujar Tessa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (12/3) malam.

Juru bicara berlatar belakang penyidik ini menjelaskan fokus KPK melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan pembuktian unsur perkara yang didakwakan kepada Hasto untuk dibawa ke persidangan mulai Jumat (14/3).

Setidaknya terdapat 17 pengacara yang akan mendampingi Hasto dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Jumat lusa.

Mereka ialah Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, Ronny Talapessy, Arman Hanis, Febri Diansyah, A. Patramijaya, Erna Ratnaningsih dan Johannes Oberlin. L Tobing.

Kemudian Alvon Kurnia Palma, Rasyid Ridho, Duke Arie, Abdul Rohman, Triwiyono Susilo, Willy Pangaribuan, Bobby Rahman Manalu, Rory Sagala dan Annisa Eka Fitria Ismail.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah (belum ditahan) diumumkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga diproses hukum atas sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya lepas dari status tersangka melalui permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, upaya tersebut tidak berhasil.

KOMPAS.com - Insiden lebih dari 50 napi kabur dari penjara di Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, memunculkan kembali masalah klasik tentang jumlah tahanan yang melebihi kapasitas ruang penjara.

Apalagi Penjara Kutacane pernah tercatat sebagai salah satu penjara terpadat di Indonesia.

Sampai Rabu (12/03), sebagian narapidana yang kabur dari Penjara Kutacane dilaporkan belum menyerahkan diri.

Pejabat kepolisian di Aceh Tenggara telah mengeluarkan ultimatum agar para napi yang kabur untuk menyerahkan diri.

"Penyerahan diri akan lebih baik daripada harus berhadapan dengan tindakan hukum yang lebih berat," kata Kapolres Aceh Tenggara, AKBP R Doni Sumarsono, Senin (10/03).

Seruan serupa juga dilayangkan Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Joko Krisdiyanto.

"Kami mengimbau para napi yang masih kabur segera menyerahkan diri demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius," kata Joko, Selasa (11/03).

Joko mengatakan pihaknya terus mengejar narapidana yang belum kembali.

Kepolisian juga meminta masyarakat segera melapor jika mengetahui informasi keberadaan napi-napi yang kabur.

Jumlah pasti narapidana yang kabur masih simpang siur. Namun informasi yang dihimpun wartawan di Aceh, Hidayatullah, sampai Rabu (12/03) pagi, setidaknya ada 21 napi sudah menyerahkan diri atau ditangkap.

"Sementara 32 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh pihak keamanan," kata Hidayatullah yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Sebanyak 53 napi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Provinsi Aceh, pada Senin (10/03) kabur setelah berhasil membobol dua dari tiga pintu utama Lapas.

Polda Aceh telah mengerahkan satu peleton personel Brigade Mobil (Brimob) guna menjaga dan mencegah potensi gangguan keamanan di penjara tersebut.

Bagaimana kronologi para napi kabur dari Penjara Kutacane?

Dari video yang beredar secara luas di media sosial, terlihat sejumlah tahanan kabur dari penjara dengan meloncati pagar dan melewati para pedagang takjil di kawasan tersebut.

Wartawan di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Abdul Azis, melaporkan terdapat puluhan petugas keamanan dengan senjata lengkap yang terdiri dan polisi dan Brimob masih melakukan pengamanan dan penjagaan di area penjara.

"Atap lapas yang sebelumnya dibobol oleh para narapidana juga sudah mulai diperbaiki, sementara ini jam besuk masih belum diperbolehkan, karena para petugas masih memburu puluhan napi yang belum kembali," kata Abdul Azis.

Keterangan yang dihimpun dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kutacane, Andi Hasyim, menyebutkan, para napi kabur setelah membobol lapisan pintu pengamanan hingga merusak atap gedung lapas.

Menurut Andi Hasyim, tiga pintu pengamanan lapas awalnya dalam kondisi terkunci. Namun, dua di antaranya berhasil dibobol.

"Karena pintu terakhir juga terkunci, akhirnya mereka lewat atap. Tahanan yang kabur didominasi kasus narkoba," katanya kepada para wartawan di Kutacane, Senin (10/03) malam.

Andi menjelaskan saat kejadian, yaitu menjelang buka puasa, petugas keamanan hanya enam orang. Sedangkan penghuni lapas mencapai 362 orang.

"Untuk rasio keamanannya tidak berbanding. Jadi, kalau ada mobilisasi dari warga binaan, pasti tidak cukup," ujarnya.

Apa penyebab utama kaburnya para napi?

Pexels/Enrico Hänel ilustrasi lapas.

Dia berujar, Lapas Kelas II B Kutacane seharusnya menampung 85 orang. Namun saat ini dihuni oleh 362 napi, yang berarti melebihi kapasitas hingga 300%.

"Lapas [Kutacane] ini mengalami kelebihan sampai 300%, kemudian [Lapas] Bireuen juga sama, Kuala Simpang 200% dan Lapas di Banda Aceh 150%," ungkap Mashudi.

1. Menurutnya, para napi bahkan harus tidur berhimpitan karena keterbatasan ruangan. Lebih dari itu, dia mengakui, ada beberapa napi ditempatkan di tenda tambahan.

Beberapa di antaranya bahkan telah dipindahkan ke Lapas di Kabupaten Kuala Simpang, Aceh, tambahnya.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kutacane, Andi Hasyim, mengatakan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya, ada faktor lain yang mengakibatkan napi kabur.

Antara lain, para napi menuntut pendirian 'bilik asmara', masalah makanan, dan masalah jam berkunjung.

Bilik asmara adalah ruangan khusus para napi untuk berhubungan intim dengan istri masing-masing.

"Biasanya jam berkunjung itu dari Senin sampai Kamis, pada bulan Ramadan ini kita sudah perpanjang sampai dengan Sabtu, ada juga yang minta 'bilik asmara'," ungkapnya.

Namun ada pula masalah lain yang muncul, yaitu keributan saat antre takjil menjelang buka puasa.

Bagaimana solusinya?

Salah satu solusi masalah hunian yang melebihi kapasitas Penjara Kutacane adalah lapas baru. Pemerintah berencana membangun bangunan penjara yang baru.

Lahan seluas 4,1 hektare tersebut merupakan hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

"Kita sudah terima hibah tanah dari Pemkab Aceh Tenggara dengan luas 4,1 hektare, dan insya Allah akan kita bangun untuk Lapas Kelas II B Kutacane dalam tahun ini," kata Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Mashudi, Selasa (11/03).

Tentu saja ini membutuhkan waktu, karena untuk merealisasikannya ada di tangan di tingkat pusat.

"Nanti kita akan sampaikan ke pusat apa-apa yang menjadi keluhan dari mereka. Tindak lanjutnya ada di pusat," ujarnya..

Dalam jangka pendek atau menengah, pihaknya akan memindahkan hunian di Penjara Kutacane ke penjara lainnya di Aceh.

"Kami akan secara bertahap memindahkan warga binaan ke lapas di kabupaten lain yang masih memiliki ruang kosong," kata Mashudi.

Mashudi mengakui hampir seluruh lapas di Aceh mengalami masalah serupa.

Di Lapas Bireuen, misalnya, kapasitasnya mencapai 300%, sedangkan di Lapas Kuala Simpang mencapai 200%.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan sejumlah pejabat dari Jawa Barat, mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta Bupati Subang Reynaldi Putra Andita. Pertemuan itu dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Rabu (12/3) sore.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal di bidang perumahan, salah satunya terkait penegakan hukum untuk bangunan di area 'hijau'. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ke depan tidak ada lagi bangunan berupa villa maupun rumah di daerah yang dekat aliran sungai, persawahan, hingga hutan. Sebab, hal itu memicu terjadinya banjir akibat tidak ada resapan air.

"Dan itu harus ditegaskan, jadi memang penegakan hukum kita sepakat sama Pak Dedi harus ditegakkan," katanya kepada wartawan di kantornya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengajak Pemerintah Jawa Barat untuk berkunjung ke Muara Angke guna melihat bangunan rumah apung. Apabila cocok, desain bangunan tersebut bisa dipakai di beberapa wilayah Jawa Barat yang rawan banjir.

Ia juga mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi yang cepat untuk mencegah terjadinya banjir di kemudian hari.

"Saya pikir tidak boleh lagi kita sebagai pejabat publik lama-lama ya membiarkan dan harus tegas terhadap yang merusak lingkungan, yang membangun di wilayah yang tidak boleh, akhirnya jadi rakyat banyak yang jadi korbannya," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya siap untuk mengeluarkan peraturan gubernur terkait larangan penggunaan area perkebunan, perhutanan, maupun daerah aliran sungai (DAS) untuk didirikan bangunan.

"Kalau provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan area perkebunan, kehutanan, dan daerah alir sungai, kemudian Pak Menteri juga akan mengeluarkan permen yang masih dalam kajian," ungkapnya.

Pihaknya akan membahas lebih lanjut mengenai tata ruang bangunan di bantaran sungai pekan depan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Perumahan.

Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjenpas Aceh mengungkap kabar terkini soal para tahanan Lapas Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh, yang ramai-ramai kabur. Pihak kanwil menyebut dari 52 napi yang kabur, 29 sudah kembali ke lapas sementara 23 lainnya masih diburu.

"Sampai malam hari ini sudah kembali ke lapas 12 orang karena diantar keluarga dan yang sudah tertangkap berada di Polres 17 orang," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto kepada detikSumut, Rabu (12/3/2025).

Yan mengatakan seorang napi yang tertangkap masih dirawat di rumah sakit di Aceh Tenggara. Hal itu karena napi tersebut mengalami luka di bagian kaki.

Selain itu, Yan juga memberikan penjelasan terkait data jumlah napi kabur yang berbeda-beda versi. Menurutnya, total napi kabur awalnya tercatat 52 orang namun setelah dirilis dua orang kembali ke lapas sehingga dilaporkan jumlahnya 50 orang.

Tak lama berselang, tertangkap satu orang lagi sehingga muncul versi 49 orang yang kabur. "Jadi yang belum kembali 23 orang sehingga total keseluruhan yang kabur 52 orang," ujar Yan.

Yan juga mengatakan insiden kaburnya napi itu menyebabkan kerusakan signifikan berbagai fasilitas perkantoran dan infrastruktur di dalam Lapas Kutacane. Tim gabungan terdiri dari petugas lapas, warga binaan pemasyarakatan (WBP), TNI dan Polri disebut telah membersihkan puing-puing, memperbaiki fasilitas yang rusak, serta memperkuat sistem keamanan guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

"Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan perbaikan fasilitas berjalan dengan lancar, ini juga menjadi bukti solidnya sinergitas dengan TNI & Polri. Kami juga berharap ini menjadi pembelajaran bagi WBP untuk lebih bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatan yang merugikan banyak pihak," jelasnya.

Sebelumnya, napi Lapas Kutacane, Aceh ramai-ramai kabur dari penjara. Informasi diperoleh detikSumut, napi tersebut kabur sekitar pukul 18.20 WIB, Senin (10/3/2025). Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Beberapa napi yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Sejumlah petugas berusaha menangkap para napi. Namun mereka sebagian berhasil lolos. Aksi napi tersebut menyita perhatian warga sehingga arus lalulintas di lokasi macet.

"Tadi saya lihat langsung (mereka kabur) karena pas lagi beli takjil," kata seorang warga Aceh Tenggara, Fahmi.

Fahmi mengaku melihat para napi keluar dari pintu depan lapas. "Tadi sore menjelang buka puasa napinya kabur," jelas Fahmi.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu