Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut penyerahan 42 sertifikat tanah seluas 32.782,5 hektare untuk Puslatpur Kodiklat TNI AD di wilayah Ogan Oomering Ulu (OKU) Raya untuk kepastian hukum lahan yang dimiliki pemerintah.

"Penyerahan sertifikat ini tentu menjadikan kepastian hukum Puslatpur semakin kuat. Diharapkan lahan Puslatpur yang 8.000-9.000 hektare berada di OKU Timur dapat semakin terjaga batas wilayahnya," ujar Deru, Rabu (13/3/2025).

Dalam sambutannya Deru menyebut Puslatpur kerap dijadikan lokasi latihan tempur skala internasional. Hal itu menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Bukan hanya menjadi salah satu wisata, latihan yang diadakan ikut mendongkrak roda perekonomian masyarakat setempat.

"Saya minta pelatihan antar negara tetap dilakukan di sini, karena sangat menopang perputaran ekonomi di sini. Ini bahkan jadi wisata bagi orang-orang dari kabupaten sekitar," jelasnya.

Deru menyebut lahan Puslatpur berada di wilayah OKU Raya yaitu Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan. Meskipun merupakan lahan latihan militer, keberadaan Puslatpur cukup dekat dan bersahabat dengan warga sekitar.

Dia menjadi saksi selama 10 tahun menjadi Bupati OKU Timur (2005-2015), hubungan Puslatpur dengan masyarakat sekitar terjalin dengan baik.

"Dalam kapasitas Saya waktu itu sebagai bupati, kemitraan terus terlaksana. Dan tidak pernah ada konflik," jelasnya.

Hubungan baik berlanjut saat menjadi Gubernur Sumsel 2018-2023. Menurutnya, sebagai paru-paru kota dia juga pernah mengucurkan bantuan hingga Rp21 miliar untuk membangun jalan dan fasilitas komplek.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan sejak awal dirinya mendapat tugas dari Presiden menyelesaikan sejumlah dokumen terkait aset TNI secara keseluruhan. Ada 649 titik yang harus diselesaikan karena ada sebagian aset ini sudah beralih ke masyarakat, diserobot pengusaha, belum jelas dan masih diduduki masyarakat.

"Setelah 3 bulan kini ada 92 titik yang sudah kita selesaikan," ujar Nusron.

Dalam penyelesaiannya, Nusron menyebut tetap memanusiakan masyarakat. Apalagi mereka yang sudah terlanjur menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Pihaknya pun terus berupaya mencari jalan tengah dengan merangkul masyarakat bukan memusuhi.

"Karena itu kita buat skema-skema salah satunya semua aset TNI kami terbitkan HPL. Ini hak yang paling tinggi dari SHM, HGB," tambahnya.

Kalaupun di atas lahan tersebut sudah terlanjur diduduki masyarakat dan menghindari konflik, lanjutnya, maka akan ditawarkan HGU atau hak pakai dengan persetujuan TNI. Sehingga menjadi solusi agar masyarakat terlindungi namun aset TNI tidak hilang.

Sementara Kepala Staf TNI angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersyukur karena Menteri ATR/BPN langsung turun menyelesaikan persoalan tanah milik TNI termasuk Puslatpur.

"Kami di TNI AD kami fight pertahankan karena memang punya negara. Beberapa kali bersinggungan dengan masyarakat dan kami telusuri ada koordinatornya. Ini akan kami benahi dan akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana lahan itu berproduksi dan pro ke masyarakat sekitar," jelasnya.

Video: Perahu Getek Terbalik di Sungai Rawas, 2 Orang Ditemukan Tewas

Video: Perahu Getek Terbalik di Sungai Rawas, 2 Orang Ditemukan Tewas

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengamankan 13 warga negara asing (WNA). Belasan WNA itu diamankan dari 12 perusahaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau(Kepri) yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh BKPM.

"Ini merupakan kegiatan kedua yang digelar, setelah Bali. Operasi gabungan bersama ini berhasil mengamankan 13 WNA," kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Kamis (13/3/2025).

Saffar mengatakan dalam operasi yang digelar 11 Maret -12 Maret 2025, Imigrasi menargetkan pengawasan terhadap perusahaan PMA yang dicurigai fiktif dan WNA yang terindikasi melanggar aturan. Ada 12 perusahaan yang dilakukan pengecekan oleh Imigrasi dan BKPM di Batam.

"Berdasarkan hasil pengawasan, total 26 Orang Asing dari 12 perusahaan PMA yang perlu ditindaklanjuti. Dari 12 perusahaan PMA yang diperiksa, ditemukan 4 perusahaan dengan belum memenuhi komitmen investasi Rp 10 miliar, 6 perusahaan fiktif, serta dua perusahaan yang memiliki alamat berbeda dari yang terdaftar," ujarnya.

"Dari 26 Orang Asing yang terdata sebanyak 13 orang diamankan. Untuk 13 orang sisanya masuk daftar pencarian orang, terdata 9 WNA yang berada di luar wilayah Indonesia dan nantinya akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian. Untuk sisanya 4 orang ini masih dicari keberadaannya di wilayah Indonesia," tambahnya.

Belasan WNA yang diamankan Imigrasi itu saat ini masih menjalani serangkaian pemeriksaan. Nantinya jika terbukti mereka bisa diberikan sanksi mulai dari denda, pendeportasian, hingga diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan soal investasi.

Direktur Wilayah V Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM), Adi Soegyharto menyampaikan operasi ini merupakan kolaborasi bersama Ditjen Imigrasi dalam menertibkan perusahan yang tidak memenuhi syarat dalam berinvestasi.

"Ini adalah kota yang kedua, setelah Bali. Kami mengharapkan kolaborasi ini bisa menghadirkan investasi yang taat aturan. Investasi yang masuk benar-benar benar sesuai dengan ketentuan, demi menjaga iklim investasi di Indonesia," kata dia.

Adi menyebut pengawasan ini dilakukan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mendaftarkan diri melalui OSS, dan mengantongi NIB. Perusahaan tersebut kemudian dilakukan pengawasan kembali.

"Kami memperketat pengawasan melalui posted audit. Karena ini daerah perbatasan, dan dekat dengan Singapura dan Malaysia. Jadi biar tumbuh investasinya, dan jelas serta terjamin, maka perlu dilakukan penertiban terhadap PMA yang nakal ini," ujarnya.

Adi menyebut Investasi asing yang masuk diharapkan bisa memberikan manfaat bagsa dan negara serta pendorong pertumbuhan ekonomi akan didukung terus bertumbuh.

"Mereka wajib berinvestasi minimal Rp 10 miliar. Operasi ini diharapkan bisa menjadi efek jera bagi investor asing, untuk tidak main main. Pengawasan ini memperkuat sistem investasi di Indonesia," tambahnya.

Video: KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Terkait Kasus Investasi Fiktif

Video: KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Terkait Kasus Investasi Fiktif

AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ditangkap karena diduga terlibat kasus narkoba dan asusila. Dia juga sudah dicopot dari jabatan Kapolres Ngada.

Mabes Polri menampilkan AKBP Fajar dalam jumpa pers hari ini, Kamis (13/3/2025). AKBP Fajar mengenakan baju tahanan dan bermasker hitam. AKBP Fajar sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menjelaskan mantan Kapolres Sumba Timur itu ditangkap pada Kamis (20/2). Saat itu, Pengamanan Internal (Paminal) Polda NTT mendampingi Divisi Propam Mabes Polri untuk melakukan pengamanan. Sejak penangkapan hingga saat ini, Fajar masih ditahan di Mabes Polri untuk diperiksa.

"Yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan di Propam Mabes Polri," jelas Henry.

Dia menegaskan Fajar akan dikenai tindakan tegas jika dalam pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Dia menambahkan, apabila seorang perwira menengah (pamen) yang menjabat suatu jabatan strategis di lingkungan Polri terbukti melakukan pelanggaran, kewenangan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan akan diambil alih oleh Divisi Propam Polri, sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan supervisi ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tangerang di Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai pengoptimalan layanan dan kenyamanan bagi para warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak, Masjuno mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk meninjau langsung kualitas pelayanan yang diberikan kepada warga binaan dan memastikan peningkatan keamanan serta ketertiban selama pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan.

"Bulan Ramadhan adalah kesempatan bagi warga binaan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami memastikan seluruh fasilitas ibadah, termasuk musala, Al-Qur’an, dan jadwal kegiatan keagamaan tersedia dengan baik," katanya.

Menurutnya, supervisi ini difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan akses terhadap ibadah selama Ramadhan.

Selain itu, kegiatan itu sebagai memastikan penguatan pengawasan dan peningkatan keamanan juga menjadi prioritas guna mencegah potensi gangguan ketertiban di dalam rutan.

Dia juga menambahkan, bahwa upaya yang dilakukannya merupakan bagian dari komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan setiap warga binaan mendapatkan pelayanan yang layak dan dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

"Ini sejalan dengan Implementasi 13 Program Akselerasi dan Perintah Harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait optimalisasi Reintegrasi Sosial sebagai tujuan Pemasyarakatan, yang diharapkan dapat memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi warga binaan," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Tangerang, Raja Muhammad Ismael Novadiansyah menambahkan bahwa pentingnya peningkatan pelayanan dan pengamanan selama bulan Ramadan.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan bagi warga binaan, terutama dalam aspek pembinaan keagamaan. Selain itu, pengawasan dan keamanan di dalam rutan kami tingkatkan agar suasana tetap kondusif, sehingga warga binaan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman," tuturnya.

Ia mengaku, bila kegiatan tersebut bagian dari evaluasi terhadap layanan makanan berbuka dan sahur, fasilitas kesehatan, serta kondisi ruang hunian tahanan dan anak.

Dalam hal ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan lembaga keagamaan untuk menghadirkan pembinaan spiritual berupa ceramah agama, tadarus Al-Qur’an, dan shalat tarawih berjamaah yang diikuti oleh warga binaan.

Dari aspek keamanan, pengawasan diperketat, terutama saat pelaksanaan ibadah malam, guna menghindari potensi gangguan atau pelanggaran tata tertib di dalam rutan. Petugas pemasyarakatan melakukan patroli berkala dan menyiapkan prosedur pengamanan yang lebih ketat demi menjaga ketertiban.

"Alhamdulillah, kami bisa menjalankan ibadah Ramadhan dengan lebih tenang dan khusyuk. Bimbingan keagamaan yang diberikan juga membantu kami dalam memperbaiki diri," tutur dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id--Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Bangka Belitung berkomitmen mendukung program pemerintah dalam menangkal dan menolak paham radikalisme dan anti Pancasila.

Ketua PW DMI Provinsi Kep. Bangka Belitung H. Muhammad Rasyid Ridho, S.Ag mengatakan, DMI Babel akan berperan aktif ikut menangkal dan menolak segala bentuk paham radikalisme dan paham anti Pancasila.

"Kami DMI Bangka Belitung rutin mensosialisasikan di setiap masjid terkait perlunya kita bersama-sama mendukung program pemerintah, serta menolak segala bentuk paham radikalisme dan anti pancasila yang dapat mengganggu Sitkamtibmas di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", ujarnya.

Selain itu, DMI Bangka Belitung turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Yakni, melakukan pembagian paket sembako kepada masyarakat di Masjid Kampung Zed, Masjid Nurul Al Ihsan dan Masjid Nurul Goni Dok Kartini Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang.

"Kita ingin masyarakat dapat terbantu kebutuhan pokoknya. dengan adanya  ini yang merupakan rejeki dari Allah SWT, diharapkan mampu meringankan beban antar sesama," ujar Rasyid Ridho.

Rasyid Ridho juga menyampaikan pentingnya memakmurkan masjid dan meningkatkan keimanan jemaah sekitarnya, sebagaimana motto DMI.

“Sebaiknya kita manfaatkan kemulian di Bulan Ramadan, para dermawan harus berbagi kepada yang kurang mampu agar semua merasakan indahnya beribadah di bulan yang penuh barokah ini,”tuturnya.

Editor : Agus Wahyu Suprihartanto

Sekitar 23 narapidana di Lapas Kutacane, Aceh masih dalam proses pencarian usai ramai-ramai kabur dari penjara. Polda Sumut yang daerahnya cukup berdekatan dengan Kutacane turut membantu proses pencarian para napi itu.

"Kita akan membantu Polda Aceh untuk bisa membantu menangkap kembali tahanan di wilayah Kutacane sana dan tentu koordinasi kita ke sana cukup baik. Kita akan mendukung, membantu kegiatan penangkapan kembali para narapidana yang lepas di Kutacane," kata Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto, Kamis (13/3/2025).

Whisnu mengatakan pihaknya juga melakukan pengawasan di perbatasan wilayah Kutacane dan Sumut.

"Tentunya ada, tentunya pengawasan, pengamanan kita selalu siap," ujarnya.

Sebelumnya, napi Lapas Kutacane, Aceh ramai-ramai kabur dari penjara. Informasi diperoleh detikSumut, napi tersebut kabur sekitar pukul 18.20 WIB, Senin (10/3).

Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjenpas Aceh mengungkap bahwa dari 52 napi yang kabur, 29 sudah kembali ke lapas sementara 23 lainnya masih diburu.

"Sampai malam hari ini sudah kembali ke lapas 12 orang karena diantar keluarga dan yang sudah tertangkap berada di Polres 17 orang," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto kepada detikSumut, Rabu (12/3).

Yan mengatakan seorang napi yang tertangkap masih dirawat di rumah sakit di Aceh Tenggara. Hal itu karena napi tersebut mengalami luka di bagian kaki.

Selain itu, Yan juga memberikan penjelasan terkait data jumlah napi kabur yang berbeda-beda versi. Menurutnya, total napi kabur awalnya tercatat 52 orang namun setelah dirilis dua orang kembali ke lapas sehingga dilaporkan jumlahnya 50 orang.

Tak lama berselang, tertangkap satu orang lagi sehingga muncul versi 49 orang yang kabur.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot dan memproses eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang terlibat kasus narkoba dan asusila. Nasir menanti proses hukum dan sidang etik terhadap AKBP Fajar.

"Sudah tepat Kapolri mencopot Kapolres Ngada. Langkah selanjutnya diproses secara etik dan hukum," ujar Nasir kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Nasir mengungkit aspirasi masyarakat yang menginginkan AKBP Fajar dipecat secara tidak hormat jika terbukti melakukan tindakan tersebut. Dia juga menyatakan perbuatan AKBP Fajar keji jika terbukti.

"Sejumlah masyarakat menyampaikan agar Kapolres itu dipecat dengan tidak hormat jika terbukti melakukan perbuatan keji dan memalukan tersebut sebagaimana yang diberitakan di sejumlah media," kata Nasir Djamil.

Jabatan Kapolres Ngada kini diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Nagakeo. AKBP Fajar sebelumnya ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri diduga karena kasus narkoba dan asusila.

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, melihat proses kasus ini berjalan lama. Namun, kata Anam, ternyata hal itu terjadi karena penguraian konstruksi peristiwanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Saat ini proses untuk etik dan pidana sedang berjalan dalam waktu dekat akan digelar sidangnya dan akan segera menetapkan tersangka, itu update yang kami peroleh," kata Anam.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mencopot AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dari jabatan Kapolres Ngada dan menyidang etik serta memproses pidana dalam kasus asusila dan narkoba. Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam mengapresiasi langkah yang ditempuh Kapolri.

"Tentu kita mengapresiasi Pak Kapolri yang sudah mencopot Kapolres Ngada dan kita minta Kapolri untuk menghukum Kapolres tersebut," kata Dek Gam kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Dek Gam geram dengan kasus yang dilakukan eks Kapolres Ngada itu. Dia menyebutkan kelakuan eks Kapolres Ngada sudah mencoreng negara.

"Ini kan kurang ajar dia, masa dia anak-anak disikat sama dia, bikin malu Polri. Bukan hanya Polri, tapi negara yang malu," kata Dek Gam.

Jabatan Kapolres Ngada kini diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Nagakeo. AKBP Fajar sebelumnya ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri diduga karena kasus narkoba dan asusila.

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, melihat proses kasus ini berjalan lama. Namun, ternyata, kata Anam, hal itu karena penguraian konstruksi peristiwanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Saat ini proses untuk etik dan pidana sedang berjalan dalam waktu dekat akan digelar sidangnya dan akan segera menetapkan tersangka, itu update yang kami peroleh," kata Anam.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong agar Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman dipecat dari Korps Bhayangkara. Pigai memandang aksi pencabulan anak yang diduga dilakukan Fajar begitu keji hingga tak layak lagi menjadi polisi.

"Diproses hukum. Ada tiga hukuman yang harus dikasih. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua pidana, yang ketiga kode etik," kata Pigai kepada wartawan seusai pelantikan pejabat manajerial Kemenham pada Rabu (13/3/2025).

AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja diduga terlibat dalam kasus narkoba dan asusila. Pigai menyinggung Fajar yang harusnya memberantas narkoba malah menjadi pelakunya. Lebih parahnya lagi, Fajar diduga menjadi pelaku pencabulan anak di bawah umur.

"Tidak boleh tanggung-tanggung (hukumannya). Dia kan diberi tugas untuk membersihkan, meniadakan narkotika, tapi dia sendiri sebagai pengguna. Maka pertama ada tiga hukumannya, harus benar-benar tiga. Pertama adalah hukuman disiplin, pencopotan jabatan. Yang kedua hukuman pidana penjara. Yang ketiga kode etik, yaitu diberhentikan dari polisi," ujar Pigai.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham, Munafrizal Manan menegaskan kasus pencabulan anak di bawah umur oleh Fajar sebagai tindakan mencederai rasa kemanusiaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) AH Wakil Kamal mengatakan, maraknya kasus tenaga kerja asing ilegal di Indonesia, dikarenakan penegakan hukum yang tidak tegas dan pengawasan yang lemah.

“Meskipun aturan perundang-undangan sudah lengkap dan sebaik apapun, tetapi jika integritas, political will dan konsistensi penegak hukum tidak ada, maka persoalan tenaga kerja asing ilegal ini akan terus meningkat,” kata Wakil Kamal kepada wartawan di Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.

Seperti diberitakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam rapat dengan DPR RI mengatakan ribuan warga negara asing (WNA) melakukan pelanggaran adminstrasi. Berdasarkan data hingga akhir 2024 sebanyak 5.434 melakukan pelanggaran administrasi.

Pelanggaran ini di antaranya overstay, dan penyalahgunaan visa. Selain itu, terdapat 130 WNA telah diberikan hukuman pidana, karena melakukan tindakan kriminal. Hasil pengawasan ini terungkap lewat dua mekanisme utama yang dimiliki Jenderal Imigrasi. Yaitu, pengawasan dibawah kendali pusat dengan 1.630 kegiatan, dan di pengawasan di bawah kendali satuan kerja dengan total 10.895 kegiatan.

Menurut Wakil Kamal, penegakan hukum yang efektif itu harus dimulai dari atasan. Jika atasannya sudah tidak komitmen, maka aparat penegak hukum di bawah juga akan mengikutinya.

“Dalam budaya kita di Indonesia ini, bawahan itu akan selalu mengikuti apa yang dilakukan atasannya,” ujar Wakil Kamal yang juga advokat ini.

Lebih jauh Wakil Kamal mengatakan, sistem pengawasan WNA saat ini harus terus diperkuat dan ditingkatkan. Bagaimana agar para pengawas ini tidak kongkalikong dengan WNA yang berniat menyalahi aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan.

Batam (ANTARA) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap penanaman modal asing (PMA) hingga pekerja asing.

Direktur Wilayah V Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ady Soegiharto di Batam, Kamis, mengatakan dengan adanya kolaborasi dua lembaga ini diharapkan investasi yang masuk ke Indonesia memiliki nilai efek pengganda (multiplier effect).

"Jadi, karena ada dua lembaga yang mengurus pengeluaran izin, yaitu izin yang dilakukan secara mudah, akan tetapi dari sektor pengawasan juga kita lakukan secara ketat. Makanya kita lakukan post audit," kata Ady.

Ia mengatakan seluruh pengajuan dan persyaratan dalam pengurus izin berusaha berada di layanan Perizinan OSS (Online Single Submission).

"Jadi, aturan yang sudah ada, tata cara Service Level Agreement (perusahaan) sudah ada, kita tinggal perketat dari sisi pengawasan," ujarnya.

Dengan adanya Operasi Wira Waspada yang dilaksanakan bersama Ditjen Imigrasi, terdapat 12 perusahaan PMA yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) karena adanya perusahaan fiktif dan tidak sesuai dengan izin yang diajukan.

"Yang dimaksud fiktif itu, berdasarkan data di OSS itu, NIB, misal alamat di Batam Center, pada saat kita cek ke lapangan kawasan industrinya ada, tetapi nama PT-nya tidak ada. Tentu orangnya juga tidak ada. Kemudian ada juga mereka yang tertangkap nilai investasinya tidak sampai Rp10 miliar, lalu bidang usahanya tidak sesuai dengan izin yang diajukan," kata Ady.

Ady menyampaikan Kota Batam merupakan kota kedua setelah Bali yang menggelar Operasi Wira Waspada.

Ke depan, BKPM bersama Ditjen Imigrasi akan melanjutkan Operasi Wira Waspada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Saffar M. Godam mengatakan Operasi Wira Waspada adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan keimigrasian dan menjaga ketertiban umum.

"Operasi Wira Waspada ini kami laksanakan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar aturan, serta memastikan bahwa WNA yang beraktivitas di Batam mematuhi peraturan yang berlaku," kata Godam.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang ditetapkan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

"Pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memastikan bahwa hanya WNA berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan 13 orang warga negara asing yang bekerja serta mendirikan perusahaan fiktif dalam kegiatan penanaman modal asing (PMA) di Batam, Kepulauan Riau.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Saffar M. Godam di Batam, Kamis, mengatakan selain 13 orang warga negara asing (WNA) yang telah diamankan, terdapat 13 orang WNA lainnya masih berada di wilayah Indonesia dan akan dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) keimigrasian.

"Sembilan orang yang berada di luar wilayah Indonesia akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian," kata Godam dalam konferensi pers mengenai hasil Operasi Wira Waspada 2025.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak dijatuhkannya sanksi etika sekaligus pidana bagi mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang diduga menggunakan narkoba dan mencabuli anak di bawah umur.

“Mendesak penegakan hukum yang adil dan transparan dengan perlunya sanksi etika dan pidana atas pelecehan seksual dan/atau tindakan pencabulan yang diduga dilakukan oleh Kapolres non-aktif Ngada,” ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dalam keterangan tertulisnya, Komnas HAM meminta adanya pelindungan saksi dan korban, serta pemulihan untuk para korban pencabulan dengan menyediakan layanan psikologi, menyertakan restitusi, maupun kompensasi dalam proses penegakan hukum.

Komnas HAM juga meminta kepolisian beserta pihak terkait lainnya memastikan peristiwa tersebut tidak terulang, khususnya di lingkungan kepolisian, dengan melakukan evaluasi secara berkala melalui uji narkoba rutin dan asesmen psikologi.

Uli menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap kasus tersebut. Hal itu untuk memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik serta adanya pelindungan hak anak dan pemulihan korban.

“Komnas HAM memandang anak-anak merupakan korban yang rentan mengalami tindakan kekerasan, pelecehan seksual dan/atau pencabulan yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Anak-anak menjadi salah satu kelompok rentan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Dia pun menekankan bahwa pencabulan, khususnya terhadap anak di bawah umur, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pasal 52 ayat (1) UU HAM mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sementara itu, Pasal 52 ayat 2 UU HAM menegaskan hak anak adalah HAM yang diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.

Pelindungan hak setiap anak juga dijamin dalam Pasal 58 ayat 1 UU HAM. Secara lebih khusus, Pasal 15 huruf f UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.

Diketahui bahwa AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang diduga terlibat dalam kasus narkoba dan asusila dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada, NTT.

Pencopotan jabatan tersebut tertuang dalam surat telegram (ST) Kapolri bernomor ST/489/III/KEP./2025 yang ditandatangani oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo tertanggal 12 Maret 2025.

Berdasarkan salinan surat telegram yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, AKBP Fajar dimutasikan menjadi Pamen Yanma Polri.

Sebelumnya, AKBP Fajar ditangkap oleh Divisi Propam Polri atas dugaan kasus narkoba dan asusila pada 20 Februari 2025 di Kupang, NTT. Per Selasa (11/3), Polda NTT telah memeriksa sembilan saksi terkait kasus tersebut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025