JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyebut, penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak sesuai dengan amanat undang-undang (UU) dan reformasi.

Ketua Centra Initiative Al Araf menilai, penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil penting menjadi perhatian publik. Tidak hanya TNI, ternyata polisi aktif juga telah masuk dalam ruang jabatan sipil. Penempatan Polri aktif dalam jabatan sipil adalah bentuk dwifungsi Polri.

?Kami memandang penempatan Polri aktif dalam kementerian dan lembaga negara tidak sejalan dengan Pasal 28 Ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal itu berbunyi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,? ujarnya, Jumat (21/3/2025).

Menurut Al Araf, penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil telah menyalahi fungsi mereka sebagai penegak hukum, keamananan, dan ketertiban masyarakat serta pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Selain itu juga akan memperlemah profesionalisme Polri.

?Kami menilai, penempatan personel Polri di luar lingkup kepolisian juga berpotensi mengaburkan garis wewenang dan tanggung jawab antara lembaga-lembaga negara yang berbeda. Hal ini bisa mengurangi efektivitas pengawasan internal Polri serta berdampak pada integritas lembaga-lembaga tersebut,? katanya.

Penempatan jabatan semacam ini, kata Al Araf juga harus dilihat dalam konteks tujuan dan tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penegak hukum yang harus beroperasi secara independen dan bebas dari intervensi politik atau sektor lain yang bisa mengganggu objektivitas dan netralitasnya.

Senda, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar menyebut, penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil mengganggu tata kelola pemerintahan yang demokratis. Langkah tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap meritokrasi dalam pola karier Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya untuk melakukan reformasi birokrasi.

?Kami menilai ini juga akan mengurangi kesempatan bagi ASN untuk mengembangkan karier mereka sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan. Penempatan yang dilakukan secara tiba-tiba kepada personel Polri untuk menduduki jabatan strategis di lembaga/institusi sipil tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan,? ujarnya.

Hal ini berpotensi mendemotivasi ASN, karena mereka merasa peluang karier mereka dibatasi oleh penempatan pejabat dari luar lembaga yang tidak melalui proses seleksi internal yang semestinya.

?Kami mendesak Kapolri untuk segera mengevaluasi dan meninjau penempatan polisi aktif yang menempatkan puluhan pamen dan pati Polri pada jabatan sipil di Kementerian dan Lembaga negara yang bertentangan dengan amanat UU Kepolisian,? katanya.

?Kami mendesak pemerintah untuk menjaga agar reformasi birokrasi dan sistem meritokrasi ASN tetap dijalankan secara konsisten, serta memastikan kesempatan karier bagi ASN di Kementerian dan Lembaga negara tidak terganggu akibat penempatan personel kepolisian aktif di institusi sipil secara serampangan,? ujarnya.

Ambon (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjenpas) Kanwil Maluku melakukan penggeledahan di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di daerah itu untuk memastikan keamanan menjelang kunjungan Idul Fitri di lapas.

“Kegiatan ini sebagaimana tindak lanjut untuk mendukung 13 program akselerasi Menteri Hukum dan HAM, khususnya dalam memberantas peredaran narkoba dan penipuan di lapas dan rutan menjelang Lebaran 2025,” kata Kepala Kanwil (Kakanwil) Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro di Ambon, Jumat.

Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut dilakukan juga dalam rangka menyambut Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-6.

Penggeledahan dilakukan pada sejumlah lapas antara lain Lapas Kelas IIA Ambon dan lapas perempuan.

“Kami instruksikan pihak lapas untuk menggelar razia gabungan di blok hunian warga binaan bersama aparat penegak hukum terkait,” kata dia.

Menurut Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi penggeledahan tersebut melibatkan Polsek Baguala, Koramil 1504-01 Baguala, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku.

“Kegiatan pemasyarakatan bersih-bersih adalah komitmen nyata kami. Bersama aparat penegak hukum lainnya. Lapas Kelas IIA Ambon siap mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif,” tuturnya.

Dalam penggeledahan itu petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan, seperti senjata tajam, barang berbahan kaca dan besi, kompor rakitan, terminal listrik, dan kipas angin listrik.

Hal senada juga disampaikan Plt Kepala Lapas Perempuan Jefry R. Persulessy, bahwa langkah ini diambil untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

“Sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan memastikan kelancaran kegiatan keagamaan selama bulan suci dan menjelang Idul Fitri, kami perlu memastikan bahwa semua penghuni lapas dalam kondisi yang sehat dan terjaga,” kata Jefry.

Diharapkan penggeledahan yang dilakukan ini dapat memberikan kenyamanan pada warga binaan untuk menjalankan ibadah puasa selama Ramadhan juga mengantisipasi adanya pelanggaran pada saat kunjungan Idul Fitri nanti.

NUNUKAN, KOMPAS.com – Keterlibatan anjing pelacak K-9 dalam razia narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nunukan, Kalimantan Utara, membawa cerita tersendiri.

Kalapas Nunukan, Puang Dirham, menjelaskan bahwa razia kali ini dilakukan secara menyeluruh di semua blok hunian para tahanan dengan bantuan anjing pelacak (K-9) milik Bea Cukai Nunukan.

“Kami melibatkan anjing pelacak K-9, untuk membantu jalannya razia dalam mengantisipasi adanya barang terlarang seperti Narkotika,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (21/3/2025).

Proses razia dimulai dengan meminta para WBP untuk keluar dari kamar hunian dan berbaris menghadap dinding.

Anjing pelacak pun dikerahkan untuk mengendus setiap sudut kamar tahanan.

Hasil dari razia ini, petugas tidak menemukan adanya narkoba, namun mereka menjumpai barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan seperti korek api gas, sendok, dan gunting.

“Razia menyeluruh kamar hunian WBP merupakan bagian dari program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang terus dijalankan secara berkelanjutan,” tegas Puang Dirham.

Ia menambahkan, harapan besar tertuang untuk 1.314 penghuni Lapas Nunukan agar dapat menjalani masa pembinaan dengan lebih baik dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat tanpa terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkoba. Razia ini terus dilakukan sebagai langkah deteksi dini," kata Puang Dirham menutup penjelasannya.

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan kepada seluruh pihak yang masih keberatan dengan Undang-undang TNI terbaru, dapat menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Supratman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menekankan bahwa mekanisme ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan yang memungkinkan masyarakat menguji undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak," katanya, menanggapi penolakan sejumlah golongan terhadap UU TNI.

Supratman mengimbau masyarakat untuk membiarkan UU TNI yang baru ini dijalankan terlebih dahulu. Jika ada yang merasa keberatan, ada jalur konstitusional seperti judicial review untuk mengujinya.

Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada dikotomi yang berlebihan antara berbagai kekuatan bangsa, sebab Republik Indonesia didirikan oleh berbagai golongan dan profesi dengan peran yang seimbang dalam membangun negara.

""Intinya, tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal karena itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu, masih ada saluran-saluran lain yang bisa digunakan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Supratman memastikan bahwa UU TNI yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR tidak mengandung unsur dwifungsi TNI sebagaimana dikhawatirkan oleh sebagian pihak.

Ia menjelaskan bahwa aturan baru ini justru memberikan batasan yang jelas terkait jabatan sipil yang boleh diisi oleh personel militer.

Terkait kritik mengenai minimnya transparansi dalam pembahasan RUU ini, Supratman membantahnya. Alasannya, pembahasan sudah dilakukan sejak periode sebelumnya.

"Undang-undang ini dulu saya yang menginisiasi waktu di badan legislasi, itu tahun 2024, tapi tidak jadi waktu itu, karena memang pemerintah belum menyelesaikan DIM-nya. Karena itu, menjadi carry over di periode sekarang," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kuasa hukum aktor Kim Soo Hyun, pengacara Kim Jong Bok dari LKB & Partners, menjawab pertanyaan CBS NoCut News tentang apakah akan ada gugatan tambahan untuk pencemaran nama baik terkait klaim hubungan di bawah umur.

Sebelumnya, pada 20 Maret 2025, pihak Kim Soo Hyun mengajukan gugatan pidana terhadap keluarga mendiang Kim Sae Ron dan Garo Sero Research Institute.

Alasannya karena adanya dugaan pelecehan atau penghinaan seksual karena Garo Sero merilis foto Kim Soo Hyun dengan hanya mengenakan celana dalam dan baju kaus.

"Kami sedang meninjau potensi tindakan hukum, sesuai dengan pernyataan resmi pertama," ujar kuasa hukum Kim Soo Hyun, dilansir Koreaboo, Jumat (21/5/2025).

"Untuk saat ini, kami sebisa mungkin menahan diri untuk tidak melakukan tindakan hukum lebih lanjut. Kami tidak punya pilihan selain mengajukan keluhan kali ini karena ada risiko bahwa foto-foto eksplisit yang bersifat ekstrem akan terus dirilis," tambahnya.

Keputusan tidak mengajukan gugatan pidana lain diambil dengan pertimbangan bahwa Kim Sae Ron baru saja meninggal dunia dan keluarga serta mantan agensinya masih dalam suasana berduka.

Sementara media Korea menyimpulkan bahwa tindakan hukum langsung tidak mungkin dilakukan.

Di sisi lain, keluarga Kim Sae Ron belum mengambil tindakan hukum langsung terhadap Kim Soo Hyun.

Mereka hanya mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap YouTuber Lee Jin Ho, yang telah mengungkapkan masalah pribadi Kim Sae Ron semasa hidupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tasikmalaya menyatakan sebanyak 21 warga negara asing (WNA) yang tidak mempunyai identitas resmi di Garut, Jawa Barat, terancam dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dari wilayah Indonesia serta dimasukkan ke dalam daftar cegah dan tangkal.

“Selama menunggu pelaksanaan deportasi, 21 WNA tersebut ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Tasikmalaya terlebih dahulu yang selanjutnya akan dipindahkan ke rumah detensi imigrasi sampai dengan menunggu pelaksanaan deportasi dilakukan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya Indra Bangsawan dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, pengamanan terhadap 21 WNA tanpa identitas resmi itu berawal dari informasi yang didapatkan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Tasikmalaya dari Polsek Cibalong Kabupaten Garut.

Pada Jumat (14/3), Inteldakim Kantor Imigrasi Tasikmalaya mendatangi Polsek Cibalong untuk memastikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, para WNA yang berjenis kelamin laki-laki itu mengaku berasal dari Bangladesh.

“Hal ini diperkuat, salah satu dari mereka menunjukkan paspor Bangladesh,” kata Indra.

Keberadaan 21 WNA ini bermula dari laporan warga pada Kamis (13/3) bahwa ditemukan sekelompok laki-laki yang diantar oleh mobil travel dan hendak menginap di salah satu penginapan di Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Pada saat dimintai identitas oleh pihak penginapan, mereka tidak dapat menunjukkan identitasnya. Oleh sebab itu, pihak penginapan berinisiatif melaporkan hal tersebut kepada Polsek Cibalong.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tasikmalaya menyatakan sebanyak 21 warga negara asing (WNA) yang tidak mempunyai identitas resmi di Garut, Jawa Barat, terancam dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dari wilayah Indonesia serta dimasukkan ke dalam daftar cegah dan tangkal.

“Selama menunggu pelaksanaan deportasi, 21 WNA tersebut ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Tasikmalaya terlebih dahulu yang selanjutnya akan dipindahkan ke rumah detensi imigrasi sampai dengan menunggu pelaksanaan deportasi dilakukan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya Indra Bangsawan dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, pengamanan terhadap 21 WNA tanpa identitas resmi itu berawal dari informasi yang didapatkan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Tasikmalaya dari Polsek Cibalong Kabupaten Garut.

Pada Jumat (14/3), Inteldakim Kantor Imigrasi Tasikmalaya mendatangi Polsek Cibalong untuk memastikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, para WNA yang berjenis kelamin laki-laki itu mengaku berasal dari Bangladesh.

“Hal ini diperkuat, salah satu dari mereka menunjukkan paspor Bangladesh,” kata Indra.

Keberadaan 21 WNA ini bermula dari laporan warga pada Kamis (13/3) bahwa ditemukan sekelompok laki-laki yang diantar oleh mobil travel dan hendak menginap di salah satu penginapan di Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Pada saat dimintai identitas oleh pihak penginapan, mereka tidak dapat menunjukkan identitasnya. Oleh sebab itu, pihak penginapan berinisiatif melaporkan hal tersebut kepada Polsek Cibalong.

Menurut Indra, perbuatan 21 WNA tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA demi tegaknya hukum keimigrasian di Indonesia. Kami tidak ragu-ragu melakukan penindakan tegas, terhadap pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang ada di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya memastikan bahwa hanya WNA yang berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Hal ini agar masyarakat tidak dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan.

“Kami juga terus menghimbau kepada masyarakat, untuk terus berperan aktif dalam hal pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA yang berada di sekitarnya,” demikian Indra.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Arief Rosyid Hasan mengemukakan Rancangan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan DPR RI menjadi undang-undang bukanlah bentuk dari kemunduran reformasi TNI.

"Revisi Undang-Undang TNI ini merupakan langkah besar dalam reformasi TNI. Bukan kemunduran, namun sebaliknya sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan pertahanan modern," kata Arief dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Salah satu bukti Undang-Undang TNI bisa mengakomodasi militer untuk berkembang sejalan dengan tantangan zaman, yakni Pasal 47 UU TNI soal perwira militer bisa masuk jabatan sipil.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa ada 14 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif.

Menurut Arief, aturan tersebut justru mempertegas wilayah kinerja TNI agar tidak merambah ke instansi sipil yang lebih luas.

"Hal ini juga sudah ditegaskan Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Agtas. Jadi, tidak ada tendensi, bahkan secara aturan, tidak bisa mengembalikan dwifungsi TNI seperti upaya-upaya provokasi yang dilakukan beberapa pihak," kata Arief.

Selain itu, Undang-Undang TNI yang baru ini juga mempertegas aturan bahwa prajurit TNI aktif yang menjabat di luar 14 kementerian/lembaga itu harus mundur dari kedinasan TNI.

Di satu sisi, Arief memahami adanya gelombang kekhawatiran masyarakat terhadap undang-undang itu, terutama kalangan mahasiswa.

Ia mengapresiasi langkah mahasiswa melakukan demo penolakan RUU TNI seperti yang terjadi di depan Gedung DPR pada Kamis (20/1) malam.

"Atas nama pribadi, saya juga mengapresiasi teman-teman dan junior-junior yang kemarin ikut turun dan mengawal proses revisi RUU TNI menjadi Undang-Undang TNI yang baru ini. Istilahnya been there, done that juga begitu urusan aksi dan demonstrasi, sebagai salah satu jalur perjuangan," kata Arief.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat, terutama mahasiswa, untuk terus mengawal implementasi dari Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan.

"Insyaallah kita kawal bersama agar apa yang dituangkan dan disampaikan melalui Undang-Undang TNI ini benar-benar terwujud untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan negara di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto," jelas Arief.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta agar penahanannya dipindah dari Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK. Hasto meminta dipindah ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, ke majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3/2025).

"Menjadi ke Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat, Salemba?" tanya ketua majelis hakim Rios Rahmanto.

"Betul," jawab Ronny.

Tim hukum Hasto juga mengajukan perubahan pembatasan izin kunjungan. Dia mengatakan banyak kolega Hasto yang ingin memberikan semangat, tapi tak bisa karena pembatasan kunjungan tersebut.

"Hanya dibatasi pengacara dan keluarga, sedangkan mohon izin, Yang Mulia, bahwa Pak Hasto Kristiyanto banyak kolega atau sahabat yang ingin juga memberi semangat," kata Ronny.

Hakim meminta agar permohonan itu diajukan dengan lampiran tanggal dan nama orang yang ingin mengunjungi Hasto secara spesifik. Hakim berpendapat tak semua orang dapat mengunjungi Hasto karena alasan keamanan.

"Kalau memang terkait dengan hak kunjung karena sudah menjadi tahanan oleh majelis, silakan ajukan tapi dengan menunjuk pada tanggal yang jelas dan siapa orang-orangnya. Artinya, mungkin tidak semuanya, kalau semuanya dibiarkan nanti otomatis dari aspek keamanan perlu dipertimbangkan ya, kalau memang jelas siapa yang mengajukan mungkin bisa majelis pertimbangan. Kalau hanya terkait itu ya, Pak," ujar hakim.

Sebagai informasi, Hasto telah ditahan sejak 20 Februari 2025 di rutan yang berada di bagian belakang Gedung Merah Putih KPK. Hasto masih berada di rutan tersebut saat proses persidangan.

Dia didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak 2020.

Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku standby di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

Jaksa juga menyebutkan Hasto memerintahkan anak buahnya menenggelamkan ponselnya jelang diperiksa KPK. Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku belum tertangkap hingga saat ini.

Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

(mib/haf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, mengungkapkan bahwa dua putra Baim dan Paula Verhoeven menolak kehadiran sang ibu saat sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

"Ternyata anak-anak tetap menolak bahkan tetap berteriak-teriak," ujar Fahmi usai pemeriksaan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dalam sidang tersebut, majelis hakim melakukan pemeriksaan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan hak asuh anak, yakni rumah Baim Wong, rumah Paula Verhoeven, serta kantor Baim yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai kelayakan tempat tinggal bagi kedua anak pasangan tersebut.

Fahmi juga mempertanyakan alasan di balik penolakan anak-anak terhadap Paula.

"Tidak mau dengan ibunya, jadi anehnya bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak kehadiran ibunya, ada apa dengan ibu tersebut sampai anaknya pun menolak," tuturnya.

Diketahui, Baim Wong tengah mengajukan permohonan hak asuh anak dalam proses perceraiannya dengan Paula Verhoeven.

Dalam proses ini, faktor kesehatan jasmani dan rohani menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hak asuh.

Di sisi lain, meskipun sempat ditolak, Paula tetap menunjukkan kedekatannya dengan kedua anaknya.

Saat hendak pulang dari rumah Baim, ia terekam awak media sedang berpamitan dan berpelukan dengan kedua putranya.

(Penulis: Melvina Tionardus | Editor: Andi Muttya Keteng Pangerang)

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut pengesahan UU TNI memperkokoh ideologi Pancasila. Hal itu sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

Di dalam UU TNI baru tersebut, ada tiga perubahan penting yaitu Pasal 7 yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Pasal 47 terkait penempatan prajurit di jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai masa dinas prajurit.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, selama pembahasan, DPR dan Pemerintah telah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia dan sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional.

Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menyampaikan apresiasinya atas upaya pimpinan DPR untuk mempertimbangkan aspek demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU tersebut.

?Kesediaan pimpinan DPR yang bersedia memberi penjelasan seputar isi dan implikasi UU tersebut dalam rangka merespons kekhawatiran publik perlu disambut baik,? katanya, Jumat (21/3/2025).

Terkait kemungkinan munculnya kembali dwifungsi TNI dalam kehidupan sosial-politik, Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar (Dubes) untuk Austria dan PBB di Wina, menegaskan hal itu tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

Menurut dia, dalam tingkatan tertentu Indonesia saat ini sudah memasuki tingkat kematangan demokrasi yang sudah lebih baik dari era Orde Baru (Orba) ketika dwifungsi ABRI mendapat kritik dari masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan operasi 5M dalam kasus yang kini menjeratnya sebagai terdakwa.

"Proses penyidikan yang dilakukan KPK terhadap saya dan saksi-saksi jelas melanggar HAM. Penyidik KPK melakukan operasi 5M,” kata Hasto saat membacakan nota keberatan terhadap dakwaan JPU dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (21/3/2025).

“Menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas, dan memeriksa tanpa surat panggilan. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip hukum yang adil," ucapnya.

Di hadapan majelis hakim, Hasto menjelaskan bahwa penyidik KPK Rossa Purbo Bekti telah melakukan operasi 5M terhadap stafnya, Kusnadi.

"Pada tanggal 10 Juni 2024, saya diperiksa KPK. Namun, pemeriksaan saya hanya sebagai kedok. Tujuannya sebenarnya adalah untuk merampas paksa barang-barang milik Kusnadi yang dilakukan secara melawan hukum," ucapnya.

Hasto mengatakan, saat itu Kusnadi didatangi oleh penyidik KPK yang menyamar dan mengintimidasi.

"Penyidik KPK menyamar, membohongi, dan mengintimidasi Kusnadi. Barang-barang milik Kusnadi dan DPP Partai, termasuk telepon genggam dan buku catatan rapat partai, dirampas tanpa surat panggilan yang sah," kata Hasto.

Hasto menilai tindakan penyidik Komisi Antirasuah itu telah melanggar prinsip penghormatan terhadap HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"KPK di dalam menjalankan tugasnya harus berasaskan pada penghormatan terhadap HAM. Namun, dalam praktiknya, KPK justru melakukan pelanggaran HAM yang serius," kata Hasto.

Ia pun mengutip Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam hukum.

"Proses penyidikan yang intimidatif dan melawan hukum ini jelas melanggar hak konstitusional saya dan Kusnadi sebagai saksi," kata Hasto.

Dalam eksepsinya, ia turut menyoroti dampak psikologis dan hukum dari operasi 5M yang dilakukan KPK.

Dia bilang, operasi 5M tersebut tidak hanya merugikan Kusnadi, tetapi juga merusak integritas proses hukum.

"Bukti yang diperoleh melalui cara-cara melawan hukum tidak sah dan seharusnya tidak dapat digunakan dalam persidangan," kata Hasto.

Atas fakta tersebut, Hasto meminta majelis hakim untuk menolak bukti-bukti yang diperoleh melalui operasi 5M.

"Saya memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak bukti-bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Proses hukum harus dilakukan dengan cara yang adil dan menghormati HAM," kata Hasto.

"KPK harus bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang merugikan saya dan saksi-saksi. Ini bukan hanya tentang kasus saya, tetapi tentang integritas penegakan hukum di Indonesia," imbuhnya.