JAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima 2.783 mahasiswa baru melalui jalur SNBP.

Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP), Sigit Priyanta, mengatakan jalur SNBP di UGM menampung 30 persen dari total kuota mahasiswa baru. Sisanya para calon pendaftar bisa mengikuti jalur seleksi lainnya melalui SNBT, IUP (International Undergraduate Program), dan seleksi Mandiri.

Soal indikator penentuan kelolosan di SNBP, kata Sigit, berdasarkan nilai prestasi akademik yang ditunjukkan dalam rapor, juga prestasi-prestasi lain yang diakui.

“Untuk UGM, kita mengakui minimal tingkat provinsi, diselenggarakan oleh penyelenggara kegiatan lomba yang diakui oleh Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional), terus di UGM misalnya lomba-lomba UGM, di perguruan-perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri yang secara kualitas bisa dipertanggung jawabkan,” jelas Sigit seperti dilansir dari laman UGM.

Sigit menjelaskan perihal mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh UGM, menggunakan dasar dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek ) Nomor 48 Tahun 2022 dan Nomor 62 Tahun 2023.

Sigit menjelaskan, SNBP mengambil 50 persen dari nilai rerata rapor semester 1 sampai dengan 5, yang kemudian sisanya diambil dari nilai rerata rapor untuk 2 mata pelajaran pendukung semester 1 hingga semester 5.

“Dua mata pelajaran pendukung tersebut, dapat berbeda-beda untuk setiap prodi disesuaikan dengan lampiran yang disertakan dalam Peraturan Menteri tersebut. Sebagai contoh, untuk Teknik Mesin mengambil 2 mata pelajaran, yaitu Matematika dan Fisika. Kemudian ditambahkan dengan nilai prestasi yang dimiliki,” kata Sigit.

Pada SNBP 2025 di UGM, ada program studi dengan pendaftar terbanyak adalah kedokteran. Sementara itu, program studi yang paling banyak menerima mahasiswa adalah hukum

Berikut daftar lengkap 10 program studi dengan pendaftar terbanyak dan 10 program studi yang paling banyak menerima mahasiswa.

10 Program Studi dengan Pendaftar Terbanyak di SNBP 2025

1. Kedokteran
2. Hukum
3. Psikologi
4. Farmasai
5. Akuntansi
6. Manajemen
7. Ilmu Keperawatan
8. Ilmu Komputer
9. Gizi
10. Teknik Industri

10 Program Studi yang Paling Banyak Terima Mahasiswa SNBP 2025

1. Hukum, 96 orang
2. Ilmu Peternakan, 90 orang
3. Industri Peternakan, 90 orang
4. Kehutanan, 90 orang
5. Biologi, 72 orang
6. Psikologi, 68 orang
7. Kedokteran Hewan, 60 orang
8. Kedokteran, 53 orang
9. Teknik Mesin, 51 orang
10. Kedokteran Gigi, 57 orang

Jakarta -

Komnas HAM mengecam teror kiriman kepala babi dan bangkai tikus terhadap kantor Tempo. Komnas HAM menilai ada upaya untuk mengancam dan menekan Tempo.

"Komnas HAM menyesalkan terjadinya pengiriman barang-barang tersebut ke Wartawan Tempo. Sudah dua kali pengiriman ini menunjukkan ada kesengajaan untuk mengancam dan menekan Tempo dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Semendawai kepada wartawan, Minggu (23/3/2025).

Dia mengatakan jurnalis berhak untuk mencari informasi dan menyampaikannya kepada publik. Dia mendesak kepolisian untuk segera mengungkap pelaku teror tersebut.

"Padahal jurnalis selain memiliki hak untuk berpendapat dan berekspresi juga berhak mencari informasi dan menyampaikan informasi ke Publik. Oleh karena untuk mencegah praktek seperti ini tidak terulang dan agar pelakunya mendapatkan sanksi yang setimpal. Maka kepolisian harus segera bertindak mengungkap pelakunya," ujarnya.

Seperti diketahui, Pada 19 Maret 2025, kantor redaksi Tempo menerima paket berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh kurir yang memakai atribut aplikasi pengiriman barang. Paket ditujukan untuk Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Sabtu (22/3/2025), Tempo kembali mendapatkan kiriman kedua bangkai hewan. Kali ini berupa kardus berisikan bangkai tikus yang dipenggal.

Pada 21 Maret 2025, Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra mendatangi Markas Besar Polri untuk melaporkan paket kepala babi. Paket tersebut sudah diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti.

Mabes Polri sudah membentuk tim mengusut peneror dan motifnya. Sekitar 20 polisi mendatangi kantor Tempo dan mendokumentasikan bangkai tikus yang dikirim pada Sabtu dini hari.

Olah TKP juga sudah dilakukan pada Minggu (23/3). Selain itu, CCTV di sekitar lokasi juga tengah diperiksa.

(dek/gbr)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti soal perlindungan terhadap masyarakat sipil usai terjadinya penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3/2025).

Seperti diberitakan sebelumnya, korban serangan KKB itu merupakan guru dan tenaga kesehatan.

Pigai menyampaikan rasa belasungkawa atas korban meninggal dari serangan tersebut. Dia menyebut saat ini sudah membangun komunikasi dengan Gubernur NTT Melki Lakalena dan otoritas daerah di Provinsi Papua Pegunungan agar memastikan penanganan yang maksimal pada para korban pasca kejadian ini.

“Saya juga sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT serta otoritas di daerah Papua Pegunungan agar memastikan penanganan para korban pasca kejadian ini dengan baik termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal,” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (23/3/2025).

Pigai menyebut pemerintah perlu memastikan dengan lebih baik lagi upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini ke depan.

"Masyarakat sipil bagaimana pun harus dilindungi utamanya di daerah-daerah rawan yang ada, seperti Yahukimo ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan mengatakan peristiwa penembakan itu terjadi di Kampung Anggruk Distrik Anggruk, Yahukimo, Jumat (21/3/2025) sekitar 16.00 waktu setempat.

Tak hanya penembakan, KKB atau OPM juga telah membakar empat bangunan sekolah dan satu rumah guru di lokasi.

"OPM penjahat kemanusiaan ini benar-benar sangat biadab tidak berprikemanusiaan telah membunuh dan membakar hidup-hidup 6 orang guru, membakar gedung sekolah serta rumah guru," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (23/3/2025).

Hanya saja, Candra tidak menjelaskan secara detail terkait peristiwa tersebut. Dia hanya menyatakan bahwa penembakan dan pembakaran itu merupakan teror dari KKB.

Apalagi, dalam peristiwa itu juga KKB disebut telah melakukan pemerasan dan merampok masyarakat di lokasi kejadian.

"Hasil konfirmasi di lapangan gerombolan OPM ini bersenjata meneror masyarakat sekitarnya," tambahnya.

Adapun enam korban telah diidentifikasi adalah tiga guru berinisial T, F dan F, sedangkan Nakes berinisial I. Sementara, dua lainnya masih dalam proses identifikasi.

Di samping itu, Chandra mengatakan bahwa masyarakat di sejumlah distrik Yahukimo saat ini telah dievakuasi menggunakan Pesawat Adventist Aviation.

Total, masyarakat yang dievakuasi terdiri dari 58 orang, 4 anak-anak dan 1 warga sipil melalui bandara Wamena.

"OPM harus bertanggungjawab aksi biadabnya. Aparat keamanan akan bertindak tegas," pungkasnya.

JAKARTA, iNewsKendari.id - Kasus penembakan yang menewaskan tiga polisi di Way Kanan, Lampung, saat menggerebek arena judi sabung ayam, mengundang perhatian serius dari berbagai pihak. Insiden tragis ini diduga melibatkan oknum anggota TNI, yang kini telah ditahan di Denpom Lampung.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyuarakan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus ini. 

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau kasus ini secara proaktif dan mendorong pengungkapan yang menyeluruh. 

“Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas dan menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya tiga anggota kepolisian,” ujarnya.

Selain itu, Komnas HAM mengapresiasi langkah investigasi gabungan dari Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung yang berkomitmen untuk mengusut kasus ini. Dalam pernyataannya, Uli juga menekankan perlunya penegakan hukum secara etik dan pidana terhadap pelaku.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menanggapi insiden ini dengan serius, bekerja sama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. 

“Pak Kapolda dan Pak Danrem terus melakukan investigasi. Saya bersama Bapak Panglima sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan apa yang ditemukan di lapangan,” ujar Sigit.

Kapolri juga mengingatkan jajaran kepolisian untuk tetap menjaga semangat, sinergitas, dan soliditas demi kepentingan rakyat. 

“Seluruh anggota harus terus bekerja dengan baik, penuh semangat, dan hati-hati,” imbuhnya.

Ketiga korban yang gugur, yakni AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M Ghalib Surya Ganta, telah mendapat penghormatan atas pengabdian mereka.

Editor : Asdar Zuula

Timika (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap tenaga guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan melanggar prinsip HAM.

"Perbuatan OPM tersebut melanggar unsur kejahatan dan melanggar prinsip-prinsip HAM," kata Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat dihubungi Antara dari Timika, Minggu.

Menurut Ramandey, selain itu aksi yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut juga merupakan tindakan kejahatan yang melanggar HAM dan bisa berdampak luas.

"Karena dengan meninggalnya tenaga guru maka pelayanan HAM atas pendidikan menjadi terabaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan penyerangan yang dilakukan OPM di Distrik Anggruk mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya mengalami luka-luka.

"Saat ini para korban sudah berada di RS Marten Indey, Kota Jayapura, Papua untuk mendapatkan perawatan," katanya.

Dia menambahkan korban yang meninggal dunia adalah wanita yang berprofesi sebagai seorang guru.

Dia mengatakan pihaknya sangat menyenangkan kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata karena keberadaan guru untuk mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Yahukimo khususnya di Distrik Anggruk.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih menanti kepastian hukum terkait perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% hingga akhir 2025. Meski pemerintahan Prabowo telah menjanjikan perpanjangan tersebut, regulasi yang mengikat belum diterbitkan, menimbulkan ketidakpastian di kalangan wajib pajak.

Partner RDN Consulting Leander Resadhatu menyoroti kebingungan yang dialami pelaku usaha akibat ketidakjelasan regulasi. Ketidakpastian ini bahkan berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan pajak dan risiko hukum bagi wajib pajak. “Para pelaku UMKM masih menunggu kepastian mengenai siapa yang berhak atas perpanjangan insentif ini serta bagaimana mekanismenya akan diberlakukan,” ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (23/3/2025).

Pernyataan resmi mengenai perpanjangan insentif PPh Final 0,5% pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi pada 16 Desember 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga beberapa kali menegaskan dukungan pemerintah terhadap insentif pajak bagi UMKM.

Bahkan, lanjut dia, Kementerian Koperasi dan UKM sempat menyebut bahwa regulasi terkait akan diselesaikan paling lambat awal Januari 2025. Namun, hingga kini, payung hukum tersebut belum terealisasi.

Saat ini, ketentuan pajak bagi UMKM masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. PP ini menetapkan tarif PPh Final 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar per tahun, namun dengan batas pemanfaatan maksimal tujuh tahun pajak.

Dengan demikian, wajib pajak yang telah menggunakan insentif ini sejak 2018 tidak lagi dapat menikmatinya.Selain itu, PP 55/2022 mengatur batas waktu pemanfaatan insentif bagi berbagai bentuk badan usaha, seperti koperasi, firma, dan badan usaha milik desa, selama empat tahun.

Kejelasan Perpajakan

Sementara itu, bagi perseroan terbatas (PT), durasi pemanfaatan hanya tiga tahun. "Jika insentif PPh Final 0,5% tidak diperpanjang, wajib pajak setidaknya perlu diberikan waktu dan kejelasan untuk menyusun strategi perpajakan guna menjaga keberlanjutan usaha," lanjut Resadhatu.

Sesuai regulasi yang berlaku, wajib pajak memiliki opsi untuk melakukan pembukuan atau menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

"Para pelaku UMKM telah menunggu lebih dari tiga bulan tanpa kejelasan dari pemerintah. Pertanyaannya sekarang: sampai kapan wajib pajak harus menunggu kepastian hukum mengenai pengenaan aturan ini?" tutupnya.

 

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai aksi penyerangan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada para guru di Distrik Anggruk, Yahukimo, Papua Pegunungan, itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

“Bagaimanapun, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya, baik negara maupun aktor bersenjata non-negara,” kata Khairul Fahmi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, aksi penyerangan oleh OPM yang menyebabkan hilangnya nyawa korban masyarakat sipil itu sebagai pola lama yang terus digunakan dengan menuduh korban sebagai mata-mata.

"Tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan, ini terorisme,” ujarnya.

Dia lantas berkata, "Tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan".

Selain pelanggaran HAM, dia memandang serangan tersebut tidak hanya sekedar menyebabkan hilangnya nyawa korban, melainkan penghancuran harapan, dan penyerangan terhadap kehadiran negara pada sektor pendidikan, yang merupakan sektor paling mendasar.

Dia lantas menyebut bahwa pandangan terhadap konflik Papua saat ini sering kali kurang proporsional. Di mana, negara sering dipandang sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan brutal kelompok bersenjata dipandang sebagai ekspresi perlawanan.

Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah dan TNI mempunyai kekhawatiran pula akan reaksi negatif dari dunia luar dan tudingan pelanggaran HAM, terutama bila terjadi ekses kekerasan oleh aparat keamanan.

Terkait dengan insiden di atas, dia pun menilai sudah saatnya pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara serius.

"Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan undang-undang,” kata dia.

Sebelumnya, Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto mengakui adanya laporan terkait penyerangan yang dilakukan KKB terhadap guru kontrak di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Dari laporan terungkap insiden itu terjadi Jumat (21/3) sekitar pukul 16.00 WIT, saat KKB melintas dan menyerang dan membunuh seorang guru.

Adapun Minggu, Tim Satgas Koops TNI Habema Kogabwilhan III berhasil mengevakuasi guru yang menjadi korban penyerangan dan pembunuhan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Minggu.

"Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat mengingat kondisi di Distrik Anggruk masih sangat rawan. Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata, namun berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, untuk proses identifikasi lebih lanjut," kata Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Evakuasi tersebut dilakukan terhadap satu jenazah guru yang tewas dan enam orang guru korban OPM lainnya yang terluka. Tujuh korban yang dievakuasi tersebut, yakni Rosalina yang ditemukan tewas dengan luka mengenaskan akibat kekerasan, tiga korban guru dengan luka berat, yaitu Vidi, Cosmas, dan Tari; serta tiga korban lainnya mengalami luka ringan, yaitu Vanti, Paskalia, dan Irmawati.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kantor Redaksi Tempo menerim aksi teror berturut-turut berupa kiriman kepala babi dan bangkai tikus. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati menilai teror tersebut bukan hanya mengancam kebebasan pers, tapi juga pembela hak asasi manusia (HAM).

"Pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke Kantor Redaksi Tempo tidak hanya menjadi teror terhadap jurnalis yang bersangkutan, tetapi juga ancaman bagi kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) secara umum," kata Sri Suparyati melalui keterangan tertulisnya, Minggu (23/3/2025).

"Pembela HAM adalah individu, kelompok, atau organisasi yang berperan dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM," katanya.



Terkait teror tersebut, Sri menegaskan pentingnya sinergi antara LPSK dengan Dewan Pers dalam memetakan dan mengidentifikasi potensi ancaman. Kerja sama ini penting untuk merancang strategi perlindungan yang komprehensif, sehingga setiap tindakan intimidasi atau serangan dapat segera direspons dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur.

"Saya berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan atas teror tersebut, agar supaya aksi-aksi sejenis tidak terulang kembali," ujarnya.

"Langkah tersebut juga bagian dari komitmen negara dalam menjamin keamanan para pembela HAM," tambahnya.

Dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis, LPSK siap mengimplementasikan langkah-langkah secara menyeluruh guna mengantisipasi setiap bentuk ancaman, sehingga jurnalis dapat bekerja dengan aman tanpa tekanan yang dapat menghambat tugas penting mereka dalam mengawal kebenaran dan keadilan.

Untuk diketahui, teror berturut-turut diterima Kantor Redaksi Tempo dalam pekan ini. Setelah mendapat kiriman kepala babi dengan telinga terpotong pada Rabu, 19 Maret 2025, Tempo juga menerima kiriman berupa bangkai tikus yang dipenggal pada Sabtu, 22 Maret 2025, pukul 08.00 WIB.

Paket ditujukan untuk Francisca Christy Rosana alias Cica, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra mengatakan kiriman bangkai tikus makin memperjelas teror untuk redaksi Tempo. Soalnya, sebelum bangkai tikus, redaksi Tempo menerima pesan ancaman melalui media sosial melalui akun Instagram @derrynoah pada 21 Maret 2025. Pengendali akun itu menyatakan akan terus mengirimkan teror 'sampai mampus kantor kalian'.

Menurut Setri, kiriman kepala babi dan tikus adalah teror terhadap kerja media dan kebebasan pers. "Pengirimnya dengan sengaja meneror kerja jurnalis. Jika tujuannya untuk menakuti, kami tidak gentar tapi stop tindakan pengecut ini," tegasnya.

Pada 21 Maret 2025, Setri mendatangi Markas Besar Polri untuk melaporkan paket kepala babi. Paket tersebut sudah diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti. Mabes Polri sudah membentuk tim mengusut peneror dan motifnya. Sekitar 20 polisi mendatangi kantor Tempo dan mengambil bungkusan berisi enam bangkai tikus yang dikirim Sabtu dini hari.

SRAGEN, KOMPAS.com – Produk mainan hewan hasil kerajinan tangan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sragen, Jawa Tengah, sukses diekspor ke Amerika Serikat.

Ekspor perdana ini mencatat angka 64.700 pieces atau setara dengan nilai 50.000 dollar Amerika Serikat (sekitar Rp800 juta). Ini menjadi ekspor perdana dari Lapas se-Jawa Tengah.

Pelepasan ekspor dilakukan secara seremonial di Lapas Kelas IIA Sragen pada Minggu (23/3/2025) sore.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Tengah Kunrat Kasmiri, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, serta tiga perwakilan dari PT Chewy Louis Group selaku importir, yakni Alexander Dziedusz, Louis Paul Francis, dan Tracey Mayr.

"Dimulai dari pemberian pelatihan terhadap 20 orang WBP membuat mainan hewan dari tali kelapa yang dipadukan dengan kayu kopi. Kemudian ditularkan kepada sekitar 100 WBP lainnya, jadilah apa yang menjadi impian untuk mengekspor aneka mainan coco rope," papar Kepala Lapas IIA Sragen, Mohamad Maolana.

Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara Lapas Sragen dan PT Chewy Louis Group akan berlangsung selama satu tahun. Dalam satu bulan, sekitar 3 ton sabut kelapa akan digunakan untuk memproduksi 64.700 mainan hewan berbentuk berbagai macam karakter untuk diekspor ke Amerika.

"Ini ke Amerika, satu kontainer 64.700 pieces. Ekspor perdana ini juga akan kami jadikan momentum untuk kami bekerjasama dengan UPT di seluruh Jawa Tengah (Jateng), tidak hanya di Sragen," ujar Kunrat Kasmiri.

Meski begitu, Kunrat mengungkapkan bahwa jumlah yang diekspor saat ini masih jauh dari kebutuhan pihak importir yang menginginkan pengiriman sebanyak 4 kontainer per bulan.

"Untuk itu kami upayakan memaksimalkan UPT di seluruh Jateng. Dan mereka kami minta survey dulu mana yang layak mana yang tidak. Agar 4 kontainer bisa terpenuhi," jelasnya.

Lebih lanjut, Kunrat menyebut ekspor ini akan dijadikan momentum untuk mendorong lapas-lapas lain di Jawa Tengah mengikuti jejak serupa. Beberapa lapas seperti Wonosobo dan Boyolali sudah mulai menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya serupa.

"Karena memang, mereka yang dari Inggris, Amerika dan Australia masih berharap dengan warga binaan yang masih bisa dipekerjakan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekspor. Jadi nanti warga binaan yang ada di luar Sragen, akan kami coba kerjasamakan dengan mereka," ujarnya.

Kunrat juga berharap, kerja sama ini tidak hanya memberikan kegiatan positif kepada narapidana, tetapi juga memberi mereka penghasilan dan keterampilan yang berguna setelah masa tahanan berakhir.

"Selain memberikan pembinaan, mereka juga mendapatkan premi dari situ sehingga mereka nanti setelah menyelesaikan pidananya minimal mereka punya keterampilan, punya modal untuk bekerja," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas memberikan apresiasi atas inisiatif Lapas Sragen yang mampu mengangkat karya warga binaan hingga ke pasar internasional.

"Ini terobos bagus yang dibuat oleh Lapas Sragen, tidak hanya memberdayakan warga binaan yang berorientasi kepada masyarakat tetapi pada orientasi ekspor," ujarnya.

"Ini adalah ekspor pertama yang dilakukan di seluruh Jateng, dan kami sangat mendukung. Kalau dari kebutuhan lapas ini belum bisa memenuhi kebutuhan yang diharapkan, masih dibutuhkan lapas yang lain," tutup Sigit.

Jakarta -

Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, merespons penangkapan dan penahanan yang dilakukan polisi Turki terkait tuduhan membantu organisasi teroris. Rival politik utama Presiden Recep Tayyip Erdogan itu mengatakan penangkapannya tidak bermoral dan tidak berdasar.

Dilansir AFP Minggu (23/3/2025), hal itu disampaikan Imamoglu kepada polisi, yang menginterogasinya selama lima jam pada hari Sabtu kemarin. Ia diinterograsi terkait tuduhan membantu organisasi teroris.

"Tuduhan tidak bermoral dan tidak berdasar yang ditujukan kepada saya... dirancang untuk merusak kedudukan dan kredibilitas saya," kata Imamoglu berdasarkan pernyataan yang dirilis Balai Kota Istanbul.

Diketahui, Imamoglu ditangkap pada hari Rabu pagi terkait penyelidikan 'terorisme' dan dugaan kasus korupsi. Penangkapan tersebut memicu aksi unjuk rasa besar-besaran di Turki dalam lebih dari satu dekade.

Hal tersebut juga telah merugikan lira Turki dan pasar keuangan, dengan indeks acuan BIST 100 ditutup hampir delapan persen lebih rendah pada hari Jumat.

"Proses ini tidak hanya merusak reputasi internasional Turki, tetapi juga menghancurkan rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap ekonomi," kata Imamoglu.

"Mereka yang mengatur proses ini akan segera dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan ilahi dan duniawi."

Aksi Unjuk Rasa Dukung Wali Kota Istanbul

Massa sebelumnya berkumpul menggelar protes atas penangkapan Wali Kota Ekrem Imamoglu di luar Balai Kota Istanbul pada Sabtu malam. Aksi demo tersebut digelar pada malam keempat.

Demonstrasi, yang dimulai di Istanbul pada hari Rabu, telah menyebar ke lebih dari 55 dari 81 provinsi di Turki, memicu bentrokan dengan polisi antihuru-hara dalam protes jalanan terburuk di negara itu dalam lebih dari satu dekade.

Diketahui Imamoglu ditangkap atas tuduhan "terorisme" dan "korupsi" -- terjadi beberapa hari sebelum ia secara resmi ditetapkan sebagai kandidat oposisi utama CHP dalam pemilihan presiden 2028.

(yld/knv)

Jakarta -

Pembunuhan enam guru dan pembakaran empat sekolah oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, adalah serangan brutal terhadap masa depan Papua. Ini bukan sekadar soal nyawa yang hilang, tetapi penghancuran harapan dan penyerangan terhadap hak asasi manusia dan kehadiran negara di sektor paling mendasar: pendidikan.

Kelompok yang mengaku bagian dari TPNPB-OPM kerap menuduh korbannya sebagai mata-mata. Ini pola lama yang terus diulang-tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan.

Dalam situasi seperti ini, siapa pun yang membawa layanan publik atau terhubung dengan negara bisa dijadikan sasaran. Tak peduli apakah mereka guru, tenaga kesehatan, atau pekerja infrastruktur.

Tapi tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan-ini terorisme.

Masalahnya, pandangan terhadap konflik Papua sering kali kurang proporsional. Negara dipandang sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan brutal kelompok bersenjata sebagai ekspresi perlawanan. Padahal bagaimanapun, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya-baik negara maupun aktor bersenjata non-negara. Kelakuan biadab OPM jangan dinormalisasi hanya karena mereka mengklaim membawa misi perjuangan. Kekejaman tetaplah kekejaman, dan harus dikutuk tanpa syarat.

Di sisi lain, kita juga menghadapi kenyataan bahwa selama ini pemerintah sering tampak gamang dalam merespons kekerasan di Papua di tengah sorotan internasional. Kekhawatiran akan reaksi negatif dari dunia luar dan tudingan pelanggaran HAM, terutama bila terjadi ekses kekerasan oleh aparat keamanan, membuat respons negara sering kali terlihat terlalu hati-hati. Ini menciptakan kesan ambigu dan bahkan bisa memperlemah legitimasi negara di mata masyarakat lokal.

Sudah saatnya pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara serius. Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan UU.

Namun upaya membangun kepercayaan bukan tugas aparat. Tanggung jawab utama terletak pada otoritas sipil. TNI dan Polri cukup memastikan agar perilaku personelnya di lapangan, tidak kontraproduktif dan mencederai upaya tersebut.

Pendekatan represif yang berlebihan hanya akan memperpanjang lingkaran kekerasan dan memperdalam jurang ketidakpercayaan. Karena itu, setiap pelanggaran atau ekses kekerasan juga harus ditindak secara tegas, fair dan terbuka, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga hak asasi manusia.

Penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mehrtens, yang akhirnya berhasil diselesaikan setelah lebih dari setahun, menjadi pengingat bahwa konflik di Papua sangat kompleks. Negara perlu strategi jangka panjang yang konsisten dan berani menyentuh akar persoalan-ketimpangan, ketidakadilan historis, dan krisis kepercayaan-bukan sekadar memadamkan gejalanya. Karena dalam perang narasi, propaganda terbaik adalah yang paling mendekati realitas. Dan realitas hari ini menuntut negara untuk benar-benar hadir-adil, tegas, dan manusiawi.

Khairul Fahmi.Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).

(rdp/rdp)

Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 15.086 warga binaan beragama Islam di Jatim diusulkan menerima remisi khusus dalam rangka peringatan Idul Fitri 2025 sebagai bentuk penghargaan yang telah menunjukkan perubahan dengan berperilaku positif serta menjauhi pelanggaran selama menjalani masa pidana.

"Pengusulan remisi khusus Idul Fitri juga merupakan bentuk upaya pembinaan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan baik," ujar Kakanwil Ditjenpas Jatim, Kadiyono dalam keterangannya di Surabaya, Minggu.

Ia mengemukakan, dengan pengusulan remisi ini dapat meningkatkan motivasi narapidana untuk mengikuti program pembinaan di lapas serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan baik.

"Selain itu, juga diharapkan dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan di Jatim yang mengalami kelebihan kapasitas hunian hingga 105 persen," tuturnya.

Ia mengatakan, jumlah warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi tahun ini sekitar 75 persen dari jumlah keseluruhan warga binaan yang berstatus sebagai narapidana.

"Saat ini ada 27.592 warga binaan kami, 20.063 berstatus sebagai narapidana dan sisanya masih sebagai tahanan," katanya.

Warga binaan yang diusulkan mayoritas masih harus menjalani sisa masa pidana dan jika nanti disetujui oleh Ditjen Pemasyarakatan, diperkirakan ada sekitar 81 warga binaan yang bisa langsung bebas.

"Warga binaan yang kami usulkan mayoritas merupakan pelaku tindak pidana umum, dengan 7.612 orang, namun meski pelaku tindak pidana khusus lebih kecil dengan 7.474 orang, namun kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang diusulkan dapat remisi juga mendominasi," ucapnya.

Jika dirinci, warga binaan kasus narkotika memang mendominasi usulan remisi dengan 7.235 orang, kemudian warga binaan kasus korupsi sebanyak 184 orang dan juga ada 20 orang warga binaan kasus illegal logging dan empat warga binaan kasus terorisme.

Usulan ini belum bisa dijadikan acuan jumlah warga binaan yang akan mendapat remisi khusus Idul Fitri. Karena semua keputusan dan hasil final tergantung dari Ditjen Pemasyarakatan.

"Hasil akhir masih harus menunggu surat keputusan dari Dirjen Pemasyarakatan," tuturnya.