REPUBLIKA.CO.ID,

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menegaskan bahwa mobil dinas milik Pemprov dilarang digunakan untuk mudik atau pun hal lain di luar tugas kedinasan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Mobil dinas milik Pemprov tidak boleh digunakan untuk mudik atau kegiatan di luar tugas kedinasan," kata Khofifah di sela kegiatan Pasar Pangan Murah Ramadhan di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Menurutnya, hal itu berlaku bagi seluruh pegawai pemerintahan di bawah naungan Pemprov Jatim.

Ia juga menjelaskan agar masyarakat tidak salah persepsi, jika selama masa Lebaran mendapati mobil dinas yang mengaspal, maka bisa dipastikan mobil tersebut merupakan mobil dinas yang digunakan untuk kepentingan negara seperti mobil dinas milik Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Jatim yang memang harus melaksanakan tugas selama libur Lebaran.

Selain itu Khofifah menjelaskan bahwa ada tiga kategori pelaksanaan dinas di wilayah Pemprov Jatim selama periode tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kategori pertama merupakan ASN yang 100 persen bekerja dari kantor (work from office), seperti ASN dari Dishub, Dinkes, Dinas Sosial (Dinsos) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memang diharuskan untuk bertugas melayani rakyat saat Lebaran.

Selanjutnya adalah ASN yang bekerja dari mana saja (work from anywhere atau WFA), dengan ketentuan maksimal 25 persen hingga 50 persen tergantung kebijakan dari setiap kepala dinas untuk pengaturan kuota bekerja dari kantor maupun dari mana saja.

Selain itu Khofifah juga menyatakan kategori terakhir merupakan Flexible Working Arrangement (FWA) yang lebih fleksibel dengan ketentuan yang ketat, yang ditentukan oleh kepala dinas terkait.

"Baik mobil dinas maupun pelaksanaan dinas ASN terkait sudah ada surat edaran yang mengikat," ucap Khofifah.*

Makassar -

Sebanyak 20 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengikuti program menghafal Al-Qur'an dengan metode one day one ayat. Program ini bertujuan membina spiritualitas warga binaan selama menjalani masa hukuman.

"Untuk sementara ini (program one day one ayat) diikuti oleh saudara-saudara kita warga binaan sebanyak 20 orang," ujar Kepala Rutan Kelas 1 Makassar Jayadikusumah kepada wartawan, Rabu (26/3/2025).

Program ini berlangsung di Masjid Rutan Kelas 1 Makassar pada Rabu (26/3). Pihak rutan bekerjasama dengan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam program ini.

"Jadi kami berharap pada kesempatan ini mereka diberikan pemahaman oleh adik-adik kita terkait bagaimana menghafal Al-Qur'an setidaknya satu ayat dalam satu hari itu kita laksanakan untuk surah-surah yang panjang terkait metode kemudian terkait bagaimana tartil," katanya.

Jayadikusumah menuturkan jumlah warga binaan yang mengikuti program ini akan bertambah. Pasalnya mahasiswa UNM melakukan magang di Rutan Makassar selam 6 bulan.

"Insyallah kegiatan ini berkelanjutan karena adik-adik kita dari Fakultas Psikologi ini akan melaksanakan magang ditempat ini selama 6 bulan ke depan. Jadi kita berharap setelah 20 orang ini kita akan mengambil lagi warga binaan pemasyarakatan yang baru yang dapat kita ikutkan dalam kegiatan seperti ini," ungkapnya.

Dia mengungkapkan tidak semua warga binaan dapat langsung mengikuti program ini. Dia menyebut mereka harus melalui tahapan Dirosah terlebih dahulu.

"Mereka (warga binaan) ini yang sudah dinyatakan lulus Dirosah kemudian tingkat selanjutnya mereka akan melaksanakan kegiatan one day one ayat seperti itu," jelasnya.

Jayadikusumah berharap program ini bisa memberikan manfaat bagi warga binaan. Sehingga kata dia mampu membawa perubahan positif dalam diri mereka.

"Mudah-mudahan ini jadi manfaat kepada mereka setidaknya setelah keluar nanti ada sedikit perubahan bahwa sebelumnya tidak tahu menjadi tahu yang sebelumnya mungkin tidak hafal menjadi hafal dan setidaknya mengerti apa yang mereka hafalkan tersebut, seperti itu," pungkasnya.

(hsr/hsr)

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute of Business Law and Management (IBLAM) School of Law baru menggelar pendidikan hukum yang menargetkan generasi muda. Pendidikan dalam program kuliah kerja nyata Iblam SL, mengajak para siswa SMA Muhammadiyah 4 Jakarta untuk memahami aspek hukum baik dari gagasan dan ide.

Kepala Program Studi S1 IBLAM SL Feny Windiyastuti menyatakan, literasi hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menghindari hoax dan ujaran kebencian dalam dunia maya atau digital. "Literasi atau pendidikan hukum jadi upaya mencegah hoax, sehingga siswa memiliki pemahaman yang baik," tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua I Bidang Akademik Marjan Miharja menyebut kegiatan gabungan KKN tentang pendidikan Hukum kepada generasi muda memberikan dampak upaya untuk menerbitkan pemahaman agar gagasan, ide, kreativitas dan inovasi. Sehingga generasi muda mendapatkan pendidikan aspek hukum yang aman dan berkemajuan.

Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Jakarta, Riyanta berharap kegiatan ini menjadi benteng pendidikan dan litareasi hukum untuk Indonesia unggul dan mencerahkan.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memperkuat pengawasan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di desa binaan, yakni Desa Ie Meulee.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Ibnu Riadi, dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Rabu, mengatakan bahwa penguatan pengawasan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara Imigrasi Sabang dan perangkat desa guna mencegah TPPO dan TPPM, terutama seiring meningkatnya kunjungan wisatawan pada libur Lebaran.

“Diharapkan perangkat desa dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan petugas imigrasi pembina dalam hal pengawasan orang asing yang meningkat saat Idul Fitri sehingga perlu adanya perhatian khusus terkait keberadaan dan kegiatan mereka agar mematuhi peraturan yang berlaku dengan melibatkan pendekatan berbasis komunitas serta edukasi kepada masyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan, program Desa Binaan Imigrasi ini merupakan salah satu program skala nasional yang digagas oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama pemerintah daerah dan perangkat desa di seluruh wilayah Indonesia.

Program ini, lanjut dia, juga sejalan dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, yang menitikberatkan pada pencegahan TPPO dan TPPM.

Ibnu menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah membentuk dua desa binaan, yaitu Desa Ie Meulee dan Desa Anoi Itam. Kedua desa ini diharapkan dapat memberikan praktik baik dalam mencegah TPPO dan TPPM.

“Diharapkan program Desa Binaan Imigrasi dapat berjalan lebih efektif dalam mencegah praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia, serta memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat yang rentan terhadap kejahatan transnasional tersebut,” katanya.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Ie Meulee, Faisal mengucapkan terima kasih karena telah memilih Desa Ie Meulee sebagai salah satu Desa Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

“Kamis siap untuk bersinergi terkait pengawasan orang asing serta Pencegahan TPPO dan TPPM yang berada di wilayah kerja Desa Ie Meulee,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kementerian Imigrasi untuk mulai mengawasi gerakan orang asing atau warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan bahwa Presiden Prabowo telah membuat aturan baru untuk mengawasi gerak-gerik orang asing di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah akan mengawasi orang asing tersebut sejak tiba di Indonesia dan menginapannya. Dia juga menjelaskan bahwa pemilik hotel yang hotelnya disewa orang asing pun harus melapor ke imigrasi.

"Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana, yaitu berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta," tuturnya di Jakarta, Rabu (26/3).

Dia mengatakan proses pelaporan terhadap orang asing yang menginap itu bisa melalui aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) di mana pemilik penginapan harus melakukan registrasi terlebih dulu di aplikasi tersebut.

"Mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi. Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya," katanya.

Dia membeberkan alasan pemerintah mulai melakukan pengawasan terhadap orang asing itu agar Indonesia bisa terbebas dari aktivitas ilegal yang dilakukan orang asing yang bisa mengancam kedaulatan negara.

"Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, peluang untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara menjadi lebih besar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kementerian Imigrasi untuk mulai mengawasi gerakan orang asing atau warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan bahwa Presiden Prabowo telah membuat aturan baru untuk mengawasi gerak-gerik orang asing di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah akan mengawasi orang asing tersebut sejak tiba di Indonesia dan menginapannya. Dia juga menjelaskan bahwa pemilik hotel yang hotelnya disewa orang asing pun harus melapor ke imigrasi.

"Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana, yaitu berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta," tuturnya di Jakarta, Rabu (26/3).

Dia mengatakan proses pelaporan terhadap orang asing yang menginap itu bisa melalui aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) di mana pemilik penginapan harus melakukan registrasi terlebih dulu di aplikasi tersebut.

"Mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi. Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya," katanya.

Dia membeberkan alasan pemerintah mulai melakukan pengawasan terhadap orang asing itu agar Indonesia bisa terbebas dari aktivitas ilegal yang dilakukan orang asing yang bisa mengancam kedaulatan negara.

"Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, peluang untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara menjadi lebih besar," ujarnya.

PAPUA - Sekjen LSM Sekber Papua Peduli Kemanusiaan, Pendeta Benny Naraha meminta semua pihak, utamanya anak muda Papua agar tak mudah terprovokasi dengan isu-isu HAM yang sering dilempar oleh kelompok separatis Papua merdeka secara masif hanya untuk mendapat simpatik dan dukungan.

Hal itu ia ungkapkan menyikapi insiden penembakan dan penyerangan terhadap masyarakat sipil yang belum lama ini terjadi berbagai wilayah Papua.

Benny memahami jika kemarahan dirasakan karena yang menjadi korban penyerangan oleh para Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah para guru dan nakes yang merupakan pekerjaan terhormat dan seharusnya dilindungi.

"Emosi boleh tapi jangan sampai emosi mengendalikan kita. Harus kita yang mengendalikan emosi. Jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan," kata Benny di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Menurutnya, seluruh pihak sebaiknya memercayakan kasus ini kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas. Ia yakin aparat kepolisian bakal mengungkap kasus penyerangan oleh para KKB ini mengingat yang pelaku lakukan jelas melanggar hak asasi manusia. "Saya yakin sebenarnya kasus di Papua ini bisa diselesaikan dan tidak susah," kata Benny.

Benny menegaskan, tindakan yang dilakukan KKB di Kabupaten Yahukimo jelas melanggar hak asasi manusia. Apalagi, korbannya adalah guru dari luar Papua yang memutuskan mengabdi di pedalaman Papua demi mengajar generasi muda.

"Apapun alasannya, tindakan mereka itu sangat melanggar HAM. Guru itu harusnya dihormati, mereka itu bisa tulis dari siapa? dari guru, tapi kenapa guru diserang.

Perjuangan guru itu tidak gampang, Orang Asli Papua saja tidak semua mau mengajar di pedalaman, tetapi mereka itu yang sudah rela datang ke pedalaman Papua hanya untuk mengajar punya niat tulus dan ikhlas malah menjadi korban," tuturnya.

Di sisi lain, ia meminta para pemuka agama di Papua untuk terus menyuarakan pesan-pesan perdamaian agar situasi di Papua kembali kondusif.

"Kepada para pendeta khotbah agar terus menyampaikan hukum kasih bukan hukum rimba. Kasih pandangan yang baik jangan kita terhanyut dan terdiam dan bisu untuk menyuarakan kebenaran," ujar Benny.

Terlebih berkaca dari agamanya, pihaknya menyakini tidak ada ajaran kekerasan di agama manapun. Karenanya ia meminta agar Papua tetap diberkati.

Benny berharap pemerintah pusat mau membuka dialog dengan warga dan tokoh masyarakat di Papua sebagai salah satu upaya untuk menghentikan konflik.

"Harapan kedepan agar pemerintah pusat mau mengajak dan buka ruang dialog dgn masyarakat Papua lebih byk, Ibaratnya ini kan antara orang tua dan anak. Wajarlah orang tua mendengar anaknya meskipun ada yang tanda kutip nakal karena tidak diperhatikan," ucapnyanya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, merupakan aturan yang penting untuk mengisi kekosongan kepastian hukum.

Dia mengatakan bahwa masih ada berbagai hal yang perlu diatur dengan RUU Penyiaran, mulai dari video on demand, layanan video streaming, media sosial, hingga frekuensi-frekuensi lainnya. Maka, dia mengatakan pembahasan RUU harus dimulai dari awal lagi karena teknologi yang ada saat ini terus berkembang.

"Ini harus ada konsepnya, karena seperti ini, kita langganan tv on demand, kalau usia dewasa nggak masalah karena biasa. Tapi ada yang belum cocok untuk anak di bawah umur, karena ada yang vulgar," kata Dave kepada ANTARA dalam wawancara khusus di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu.

Dia menuturkan bahwa beberapa hal yang perlu diatur dalam RUU itu di antaranya soal definisi layanan video on demand hingga layanan over the top (OTT).

Selain itu, menurutnya, sensor ketat sudah diterapkan pada tv konvensional, tetapi tidak bagi tayangan-tayangan di platform digital seperti YouTube, dan platform lain.

Namun jika platform digital diterapkan aturan pembatasan seperti yang berlaku bagi televisi konvensional, dia menilai hal itu juga akan menghambat perkembangan ekosistem digital. Maka dari itu, menurut dia, harus ada penyamaan visi antara berbagai pihak.

Dia menjelaskan bahwa RUU tersebut merupakan RUU operan atau carry over dari tiga periode sebelumnya. Menurut dia, ada beberapa bahan pembahasan yang bisa digunakan dari periode lalu, tetapi saat ini pun sudah banyak perubahan perkembangan terkini.

"Kita harus berpikir bahwa undang-undang ini bisa berlaku 30-40 tahun ke depan, memang kita tidak bisa meramal, tapi kita bisa memprediksi," kata dia.

Untuk itu, dia memastikan bahwa RUU Penyiaran yang kini sedang disusun dan akan dibahas di Komisi I DPR RI akan memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi para pelaku industri maupun masyarakat umum untuk menyesuaikan dengan situasi perkembangan zaman.

"YouTube itu beberapa kali dikeluhkan karena menampilkan konten yang menghina kepala negara, pelecehan seksual, sampai iklan judi online. Ini semua harus menjadi catatan juga," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Medan -

Menjelang Idul Fitri, tradisi menukar uang baru menjadi kebiasaan yang tak terpisahkan bagi masyarakat Indonesia. Uang baru ini biasanya diberikan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anak-anak, sanak saudara, maupun orang terdekat.

Namun, muncul pertanyaan terkait hukum penukaran uang ini dalam perspektif Islam, terutama karena adanya praktik jasa penukaran uang yang berpotensi menormalisasi riba. Lalu, bagaimana sebenarnya hukum Islam memandang praktik ini?

Hukum Tukar Uang Lebaran dalam Islam

Melansir laman NU Online dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), hukum menukar uang Lebaran dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

· Dari Segi Uang yang Ditukar (Ma'qud 'Alaih)

Jika penukaran uang dilakukan dengan tambahan nominal yang berbeda dari jumlah yang ditukarkan, maka hukumnya haram karena termasuk dalam praktik riba. Dalam Islam, pertukaran uang dengan jumlah yang berbeda dianggap riba jika dilakukan secara tunai, sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ulama.

· Dari Segi Jasa yang Diberikan (Ijarah)

Jika melihat dari sudut pandang penyedia jasa, penukaran uang dengan biaya tertentu dapat dianggap mubah (boleh) karena termasuk transaksi ijarah, yaitu jual beli jasa. Dalam kitab Fathul Mujibil Qarib karya Kiai Afifuddin Muhajir, dijelaskan bahwa ijarah tidak termasuk riba karena yang diperjualbelikan adalah manfaat atau jasa, bukan barang fisik.

Pendapat Ulama tentang Tukar Uang Lebaran

Dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagian pendapat dalam mazhab Hambali, penukaran uang Lebaran diperbolehkan selama dilakukan secara kontan dan tidak berbasis utang. Perbedaan pendapat muncul karena adanya dua sudut pandang:

• Sebagian orang melihat uang sebagai barang yang dipertukarkan, sehingga tambahan nominal dianggap sebagai riba.
• Sebagian lainnya melihat adanya jasa dalam proses penukaran uang, sehingga tambahan biaya dianggap sebagai upah jasa.

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain menjelaskan bahwa suatu barang dapat mengikuti akad tertentu. Misalnya, dalam konteks menyusui bayi, yang menjadi objek akad adalah jasa pengasuhan, bukan air susu ibu itu sendiri. Dengan analogi ini, biaya tambahan dalam penukaran uang dapat dianggap sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, bukan sebagai pertukaran uang yang mengandung riba.

Misal yang ingin ditukarkan adalah uang senilai Rp 2.000.000 kemudian ada biaya penukaran sejumlah Rp 50.000, maka biaya tersebut diperbolehkan dengan tujuan upah jasa penukaran, bukan bunga. Apabila melakukan penukaran uang Rp 100.000 akan mendapatkan uang baru sebanyak Rp 80.000 kemudian berlaku kelipatan, maka hal tersebut bisa dianggap riba karena terdapat perbedaan nilai tukar uang tersebut.

Dalil Al-Qur'an tentang Jasa dalam Transaksi

Dalam Al-Qur'an, surah At-Thalaq ayat 6 membahas mengenai pemberian upah atas jasa:

... فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ ..

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka." (QS At-Thalaq: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa upah diberikan atas jasa yang dilakukan, bukan pada barangnya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Abu Bakar Al-Hisni menegaskan bahwa Allah SWT mengaitkan upah dengan aktivitas menyusui, bukan pada air susu itu sendiri.

Aturan Islam dalam Pertukaran Uang

Dalam Islam, terdapat beberapa ketentuan mengenai jual beli dan pertukaran uang, yaitu:

• Kesetaraan nilai (tamatsul): Uang yang dipertukarkan harus memiliki nominal yang sama.
• Pembayaran langsung (taqabudh): Transaksi harus dilakukan secara tunai tanpa penundaan atau sistem kredit.
• Tanpa tambahan yang tidak sah: Tidak diperbolehkan adanya kelebihan atau komisi, kecuali jika berupa jasa yang diakui dalam syariat.

Maka dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menukar uang baru dengan tambahan biaya diperbolehkan dalam Islam asalkan biaya tersebut ditujukan untuk jasa penukaran, bukan sebagai tambahan dalam jumlah uang yang ditukarkan. Untuk besaran tarifnya, hal ini dapat disesuaikan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

Semoga bermanfaat, ya!

(nkm/nkm)