Kom13

Kantor Imigrasi Tutup Mulai 27 Maret 2025, Kapan Buka Lagi? Halaman all

KOMPAS.com - Layanan kantor Imigrasi di seluruh Indonesia akan tutup untuk sementara selama libur dan cuti bersama Lebaran 1446 H, sekaligus libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi 2025.

“Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis (27/3/2025). Namun, hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur Lebaran serta Nyepi adalah Rabu (26/3/2025),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangan resmi, Rabu (26/3/2025).

Dengan demikian, kantor Imigrasi seluruh Indonesia akan tutup mulai 27 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

Godam menyampaikan beberapa imbauan penting bagi masyarakat, baik WNI maupun WNA, yang akan melakukan pengurusan layanan keimigrasian.

Pertama, ambil paspor sebelum libur.

Bagi yang sudah selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum tanggal 27 Maret 2025.

Bila tidak sempat mengambil paspor pada hari terakhir kantor Imigrasi dibuka, silakan atur ulang jadwal melalui M-Paspor.

Shutterstock/scorpeow Ilustrasi paspor. Paspor Terkuat di ASEAN 2025, Indonesia Nomor Berapa?

Masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur Lebaran, tetapi masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

Silakan menghubungi hotline kantor Imigrasi untuk layanan darurat, seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keluarga inti yang meninggal atau sakit di luar negeri.

“Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak,” pungkas Godam.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkini seputar layanan keimigrasian maupun hotline masing-masing kantor imigrasi melalui www.imigrasi.go.id atau media sosial masing-masing kantor imigrasi.

Kemenpar sebut aparat penegak hukum punya peran pastikan kunjungan wisatawan nyaman

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata menyebut Aparat Penegak Hukum (APH) mempunyai peran untuk memastikan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata tetap aman, nyaman dan menyenangkan.

"Dalam pandangan kami, dua aspek pertama dari aspek law enforcement, penegakan hukum, bagaimana pun juga penanaman ganja dan juga hal-hal lain sejenisnya itu adalah melanggar norma hukum, dan langkah-langkah tindakan untuk penanganan hukum itu ada di APH," kata Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, dalam diskusi bersama media di Jakarta, Rabu.

Menanggapi adanya temuan ladang ganja di kawasan Gunung Bromo, Hariyanto menekankan APH memiliki peran untuk memberikan sanksi sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia apabila menemukan adanya oknum atau tindakan-tindakan yang mengganggu kenyamanan wisatawan.

Kementerian Pariwisata sendiri selalu memperbarui kerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencegah hal-hal seperti temuan ladang ganja terjadi di tempat lain. Koordinasi antar kedua belah pihak diperkuat melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang diperbarui sekitar akhir tahun lalu.

Tujuan dari kerja sama yang dilanjutkan itu, yakni menjaga koordinasi berjalan lebih baik, termasuk dengan pemerintah daerah yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus di tempat wisata.

Selain melalui koordinasi, Kementerian Pariwisata bersama pihak-pihak terkait juga mendata dan memastikan dampak dari kejadian tersebut tidak berdampak terlalu jauh pada pengelolaan destinasi secara keseluruhan.

"Mengingat kita punya regulasi Menteri Parekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang pendorongan destinasi pariwisata menuju aspek keberlanjutan, banyak kaitannya di dalamnya, kalau dengan dapur penegakan hukum, tentu ada indikasi-indikasi lain. Jadi sejauh ini kita melakukan koordinasi dengan pemda dan aparat terkait termasuk APH," ujar Hariyanto.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani Mustafa menilai bahwa wisatawan yang datang tidak memiliki keinginan untuk berkunjung ke kebun ganja yang dilaporkan ditemukan sebanyak 59 titik di kawasan TNBTS Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur itu.

Kalau pun datang, wisatawan lebih memilih untuk menikmati keindahan alam di sekitar Bromo dan mencari pengalaman yang menarik untuk diabadikan di sana.

"Kalau menurut saya ini dari aspek kepariwisataan ya karena orang berwisata itu yang melihat keindahan, kalau memang sengaja ingin ke sana berarti niatnya bukan wisata niatnya adalah tertentu, jadi saya tidak mengkategorikannya sebagai wisatawan," katanya.

Maka dari itu, supaya tujuan berwisata tetap pada ranah peruntukannya dan dilakukan untuk mendapatkan pengalaman yang positif, Rizki mengimbau agar media dapat memberikan narasi yang baik pada masyarakat, sehingga segala bentuk tindakan buruk yang dapat merusak citra maupun keindahan destinasi wisata bisa dicegah.

"Jangan sampai karena di blow-up ke media, orang jadi ingin ke sana karena ingin melakukan kunjungan edutrip, kunjungan perjalanan agrowisata tapi ke kebun ganja, jangan sampai kalau menurut saya. Makanya peranan media sangat penting di sini," ucapnya yang akrab disapa Kiki.

Sebelumnya pada Selasa (18/3) tersiar warta bahwa ada 59 titik ladang ganja di kawasan TNBTS Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang melalui pantauan drone di udara.

Ladang ganja itu menempati luas sebesar satu hektare, dengan setiap titiknya memiliki luas yang bervariasi mulai dari 4-16 meter persegi.

Rutan Sampang usulkan 149 narapidana dapat remisi Lebaran

Sampang (ANTARA) - Sebanyak 149 narapidana penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Sampang, Jawa Timur diusulkan dapat remisi khusus pada Lebaran 1446 Hijriah kali ini.

"Ke 149 narapidana yang kami usulkan mendapatkan remisi ini yang dinilai memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Klas IIB Sampang Ali Yunus di Sampang, Jawa Timur, Rabu.

Ia menjelaskan, di antara prasyarat untuk mendapatkan remisi khusus ini berprilaku baik selama menjalani hukum, dan memenuhi ketentuan minimal dalam menjalani hukuman di Rutan Sampang, yakni lebih dari enam bulan.

"Jumlah sebanyak 149 narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi ini bisa berubah, karena masih bersifat usulan dan belum ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," katanya.

Biasanya, sambung Ali, keputusan akan turun menjelang H-1 Lebaran dan penyerahan remisi dilakukan setelah shalat Idulfitri.

Sementara itu, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, warga binaan yang berhak mengajukan remisi yang sudah menjalani tahanan minimal enam bulan penjara dan berkelakuan baik selama berada di dalam penjara.

Ada lima jenis remisi, sebagaimana diatur dalam yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yakni remisi umum, remisi umum susulan, remisi khusus, remisi khusus susulan dan remisi tambahan.

Remisi Umum diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus dan Remisi Umum Susulan diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat enam bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Remisi Khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana bersangkutan.

Sedangkan, Remisi Khusus Susulan diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama dianutnya, serta telah menjalani masa penahanan paling singkat enam bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun yang dimaksud dengan Remisi Tambahan, yakni kedua remisi di atas dapat ditambah apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara.

Selain itu, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menko Kumhamimipas tegaskan komitmen RI berantas korupsi di forum OECD

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat pemberantasan korupsi dalam Forum Global Anti-Korupsi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Paris, Perancis, Rabu.

Yusril pun menyampaikan berbagai langkah strategis yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.

"Kami menyadari bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan kelembagaan," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Penguatan regulasi dan kelembagaan dimaksud, sambung dia, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 serta meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Melawan Korupsi (UNCAC) pada 2006.

Dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan negara anggota OECD tersebut, Yusril menyoroti sejarah panjang Indonesia dalam memerangi korupsi sejak era kemerdekaan.

Sejak tahun 1958, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah hukum terhadap kasus korupsi yang berkembang.

Ia menyebutkan komitmen itu diperkuat dengan penerbitan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1971, yang kemudian diperbarui pada tahun 1999 dan 2001.

Dirinya juga menekankan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.

Langkah tersebut diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

Lebih lanjut, Yusril pun menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bergabung dengan Konvensi Anti-Suap OECD sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama global dalam pemberantasan korupsi.

"Kami berharap langkah ini dapat menjadi bukti konkret dari keseriusan kami dalam memerangi korupsi sesuai dengan standar internasional," tuturnya.

Di sisi lain, sambung dia, Indonesia juga telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong integritas di sektor bisnis, salah satunya Inisiatif Integritas Bisnis atau Business Integrity Initiative yang diluncurkan pada 2019, yang berhasil meningkatkan skor transparansi sebesar 27 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Kendati demikian, Menko Kumham Imipas RI menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta.

"Dengan langkah-langkah yang telah diambil serta dukungan internasional, Indonesia optimistis dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang bersih dari korupsi," ucap Yusril menambahkan.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi maju dan berkembang, yang bertujuan mempromosikan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan OECD merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi ekonomi global dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proses keanggotaan tersebut melibatkan berbagai penyesuaian kebijakan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan, transparansi, pemberantasan korupsi, investasi, dan regulasi perdagangan.

Proses keanggotaan Indonesia di OECD dimulai pada 20 Februari 2024 ketika Dewan OECD memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Pada Mei 2024, pemerintah Indonesia menyatakan harapannya untuk menjadi anggota penuh OECD pada tahun 2027.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Rutan Makassar terapkan program cetak Hafidz dari warga binaan

Makassar (ANTARA) - Pengelola UPT Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar menerapkan program bertajuk 'Menggali Potensi Kognitif Warga Binaan dalam Menghafal Al Quran melalui Metode One Day One Ayat' yang bertujuan mencetak tahfidz dari warga binaan pemasyarakatan.

"Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mereka. Setidaknya, setelah keluar nanti ada perubahan dalam diri mereka, dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu," tutur Kepala Rutan Kelas I Makassar Jayadikusumah, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

Program ini berjalan atas kerja sama mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM) yang dirancang untuk menggali potensi kognitif warga binaan, memanfaatkan daya ingat dan daya pikir mereka dalam menghafal Alquran.

Dalam program ini, sebanyak 20 warga binaan yang merupakan pengurus Masjid Nurul Iman Rutan Kelas I Makassar dilibatkan secara langsung. Mereka, kata Jayadi, juga berperan sebagai pengajar Dirosa bagi warga binaan lain pada setiap blok yang belum bisa membaca dan menulis Al Quran.

"Insya Allah, kegiatan ini berkelanjutan, karena mahasiswa magang dari Fakultas Psikologi UNM akan berada di sini selama enam bulan. Kami akan terus merekrut warga binaan lain untuk ikut serta," ujar dia.

Jayadi berharap, program tersebut mampu membawa dampak positif dan menjadi bekal berharga bagi warga binaan ketika bebas nanti karena telah memiliki keterampilan serta menjalankan siar agama.

Selain One Day One ayat atau satu hari satu ayat, warga binaan sudah lebih dulu mengikuti program Pendidikan Al Quran Orang Dewasa atau Dirosa. Khusus Ramadhan, Rutan Kelas I Makassar juga mengadakan berbagai kegiatan seperti pesantren kilat, kajian Ramadan, tadarus, dan Dirosa.

Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Rutan Makassar Abd Jalil menambahkan, bahkan setiap pelaksanaan shalat tarawih berjamaah, beberapa warga binaan bertindak sebagai imam saat tidak ada ustaz yang datang,

"Untuk program tahfidz one day one ayat ini rutin dilakukan setiap hari jelang berbuka puasa," papanrya menuturkan .

Salah satu perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi UNM Nur Lathifah Dzakiyyah Aqilah, mengemukakan, metode yang digunakan dalam program hafalan Al Quran ada dua trik utama diterapkan, yakni melalui suara dan penglihatan.

"Warga binaan diperdengarkan ayat terakhir Surah Al-Baqarah, diputar sebanyak tiga kali. Selanjutnya, ayat tersebut ditulis di atas kertas dan dibaca berulang sebanyak 10-20 kali. Dari situ, kami bisa mengidentifikasi apakah mereka lebih mudah menghafal lewat pendengaran atau penglihatan," katanya menjelaskan.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025