JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 300 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat dan Banten imbas razia penggunaan ponsel dan narkoba, Selasa (25/3/2025).

Selain itu, pemindahan ini juga dilakukan untuk menanggulangi overkapasitas rutan.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi overkapasitas di rumah tahanan dan lapas, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif,” kata Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo, dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

Wahyu menjelaskan, pemindahan ini telah melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI untuk memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan,” tutur dia.

Selama November 2024 sampai Maret 2025, Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 narapidana ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang.

Para narapidana dipindahkan ke lapas yang sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka.

Dengan pemindahan ini, kapasitas Rutan Salemba diharapkan lebih terkendali, sehingga pelayanan terhadap narapidana lebih optimal.

“Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,” ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, pihaknya terbuka dengan masukan dan saran masyarakat, seperti penanganan narkoba dan penggunaan ponsel di lapas.

“Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk turut membangun Rutan Salemba dengan masukan dan kritik membangun karena ini adalah hak konstitusi semua lapisan masyarakat,” ungkap Wahyu.

Sebelumnya, Wahyu buka suara soal beredarnya foto-foto yang menunjukkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana sedang bermain ponsel di dalam sel.

Wahyu menyatakan bahwa lembaganya akan mendalami kebenaran foto-foto tersebut.

“Saat ini, kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” kata Wahyu saat dikonfirmasi pada Selasa (25/3/2025).

Wahyu menegaskan, jika foto tersebut terbukti diambil di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terlibat.

"Jika benar, tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada narapidana yang menggunakan ponsel," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 300 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat dan Banten imbas razia penggunaan ponsel dan narkoba, Selasa (25/3/2025).

Selain itu, pemindahan ini juga dilakukan untuk menanggulangi overkapasitas rutan.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi overkapasitas di rumah tahanan dan lapas, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif,” kata Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo, dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

Wahyu menjelaskan, pemindahan ini telah melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI untuk memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan,” tutur dia.

Selama November 2024 sampai Maret 2025, Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 narapidana ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang.

Para narapidana dipindahkan ke lapas yang sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka.

Dengan pemindahan ini, kapasitas Rutan Salemba diharapkan lebih terkendali, sehingga pelayanan terhadap narapidana lebih optimal.

“Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,” ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, pihaknya terbuka dengan masukan dan saran masyarakat, seperti penanganan narkoba dan penggunaan ponsel di lapas.

“Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk turut membangun Rutan Salemba dengan masukan dan kritik membangun karena ini adalah hak konstitusi semua lapisan masyarakat,” ungkap Wahyu.

Sebelumnya, Wahyu buka suara soal beredarnya foto-foto yang menunjukkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana sedang bermain ponsel di dalam sel.

Wahyu menyatakan bahwa lembaganya akan mendalami kebenaran foto-foto tersebut.

“Saat ini, kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” kata Wahyu saat dikonfirmasi pada Selasa (25/3/2025).

Wahyu menegaskan, jika foto tersebut terbukti diambil di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terlibat.

"Jika benar, tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada narapidana yang menggunakan ponsel," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum Rabu (26/3) menjadi sorotan, mulai dari patroli rutin pada area rehat Tol Jakarta-Cikampek selama periode Operasi Ketupat 2025 hingga arus mudik Lebaran 2025 dari arah Jakarta dan Jawa Barat yang memasuki wilayah Jawa Tengah mulai meningkat.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Polres Bekasi patroli area rehat Tol Jakarta-Cikampek

Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi melakukan patroli rutin pada area rehat Tol Jakarta-Cikampek selama periode Operasi Ketupat 2025 sebagai upaya antisipasi potensi aksi kejahatan di wilayah tersebut.

"Selama arus mudik dan balik Lebaran kita jaga ketat rest area sebagaimana instruksi pimpinan menyangkut penyesuaian area perlindungan Operasi Ketupat 2025," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Mustofa di area rehat Km 39, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

2. Komnas HAM: Penegakan hukum kasus penembakan bos rental berjalan baik

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan penegakan hukum atas kasus penembakan bos rental di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak berjalan baik, menyusul vonis majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta kepada tiga pelaku.

“Proses penegakan hukum atas pembunuhan bos rental di Rest Area KM 45 Tangerang telah berjalan dengan baik,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Kapolri dan Panglima TNI kunjungi rumah Briptu (Anumerta) Ghalib

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengunjungi rumah duka Briptu (Anumerta) Ghalib Surya Ganta di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, Rabu.

"Hari ini kami baru bisa berkunjung ke sini, mohon maaf. Kami mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum Ghalib," kata Kapolri.

Selengkapnya klik di sini.

4. Kapolda: Arus mudik yang memasuki wilayah Jateng mulai meningkat

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Ribut Hari Wibowo mengatakan arus mudik Lebaran 2025 dari arah Jakarta dan Jawa Barat yang memasuki wilayah Jateng mulai meningkat.

"Per hari ini (26/3) alhamdulillah masih lancar. Cuma memang ada peningkatan, mungkin sekitar 30 persen hitungan kami, nanti kami akan komunikasi dengan Perhubungan," katanya usai mengunjungi Pos Pengamanan Terpadu Operasi Ketupat Candi 2025 Kepolisian Resor Kota Banyumas di Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

5. Pengamat: Putusan MK soal ketentuan caleg mundur perkuat demokrasi

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 176/PUU-XXII/2024 terkait ketentuan mundur calon anggota legislatif (caleg) merupakan langkah untuk memperkuat demokrasi.

Adapun dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa caleg terpilih dapat diganti jika yang bersangkutan mundur karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum, bukan mundur untuk mengikuti kontestasi pilkada.

“Putusan MK ini bisa dilihat sebagai langkah maju dalam memperkuat demokrasi yang lebih berintegritas karena mencegah caleg terpilih menjadikan kursinya sebagai batu loncatan ke eksekutif,” kata Felia dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Sebanyak 300 narapidana (napi) Rutan Kelas 1 Salemba dipindahkan dalam semalam ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jawa Barat dan Banten pada Selasa, 25 Maret 2025. Kepala Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba Wahyu Trah Utomo menjelaskan bahwa pemindahan ratusan napi tersebut merupakan wujud komitmen Rutan Salemba untuk memerangi narkoba maupun handphone (HP) di institusinya.

Selain itu, sekaligus menjawab kritikan publik mengenai peredaran narkoba dan HP di institusinya. Wahyu mengaku bahwa pihaknya tidak antikritik di era keterbukaan informasi saat ini.

?Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk turut membangun Rutan Salemba dengan masukan dan kritik yang membangun, karena ini adalah hak konstitusi semua lapisan masyarakat,? kata Wahyu dalam keterangannya.

Dia menambahkan, pemindahan para napi tersebut juga merupakan komitmen pihaknya untuk menyukseskan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. ?Pemindahan 300 napi disebar di beberapa wilayah wilayah Jawa Barat dan Banten pada Selasa, 25 Maret 2025, adalah implementasi dari program akselerasi Menteri Imipas untuk penanggulangan overkapasitas di lapas/rutan,? kata pria kelahiran Madura ini.

Dia melanjutkan, pemindahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas hunian di Rutan Salemba serta meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan. ?Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi overkapasitas di rumah tahanan dan lapas, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif,? tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemindahan ini telah melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dia menekankan komitmen pihaknya untuk mendukung program akselerasi yang telah dicanangkan.

?Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,? imbuhnya.

Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 warga binaan ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang dalam kurun waktu dari November hingga Maret 2025. Dia mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mengatasi masalah overkapasitas serta meningkatkan kualitas pengamanan di Rutan Salemba.

Para warga binaan yang dipindahkan akan ditempatkan di beberapa lapas sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka. Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI guna memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan.

Kapasitas Rutan Salemba diharapkan dapat lebih terkendali dengan adanya pemindahan tersebut, sehingga pelayanan terhadap warga binaan dapat lebih optimal. Selain itu, program akselerasi yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun mengenai 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kualitas layanan pemasyarakatan dan keimigrasian di seluruh Indonesia. Program ini mencakup berbagai aspek, termasuk reformasi dalam pengelolaan lapas, peningkatan kapasitas pembinaan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemasyarakatan.

Dengan langkah konkret seperti pemindahan warga binaan ini, diharapkan sistem pemasyarakatan Indonesia dapat semakin maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta warga binaan itu sendiri.

Dengan profesinya sebagai penegak hukum, saya rasa hukuman seumur hidup saja belum cukup

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong adanya reformasi mentalitas di tubuh Polri, khususnya guna menekan kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan oknum kepolisian.

Menurut Selly, komitmen menjaga mentalitas itu harus dimiliki oleh setiap anggota kepolisian agar marwah institusi Polri tetap terjaga dan persoalan rendahnya kepercayaan publik saat ini dapat dipulihkan.

“Dengan profesinya sebagai penegak hukum, saya rasa hukuman seumur hidup saja belum cukup. Bagaimana bisa penegak hukum malah menjadi pelanggar, bahkan pelaku?” ujar Selly dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa fenomena keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap anak seperti gunung es atau kasus yang terungkap diyakini hanya sebagian kecil dari permasalahan sebenarnya.

Dia lalu menyampaikan sejumlah kasus mencuat ke publik itu di antaranya adalah keterlibatan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dalam kasus pencabulan dan pornografi serta Brigadir Ade Kurniawan (AK) dari Ditintelkam Polda Jateng yang diduga membunuh anak kandungnya sendiri.

Selaras dengan itu, ujarnya melanjutkan, Komisi Yudisial juga menyoroti vonis bebas Hakim PN Jayapura terhadap terdakwa Brigadir Alfian Fauzan Hartanto (AFH), anggota Polres Keerom Polda Papua yang melakukan pencabulan anak.

Menurut Selly, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian, serta sumpah Tribrata bagi setiap anggota Polri, kekerasan terhadap anak oleh oknum kepolisian itu semestinya tidak terjadi.

Oleh karena itu, Selly yang juga merupakan Ketua Kelompok Fraksi Komisi VIII PDI Perjuangan DPR RI itu menyarankan agar komitmen menjaga mentalitas harus dimiliki setiap anggotanya agar bisa tetap menjaga marwah institusi Polri. Penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman seberat-berat demi efek jera, kata dia menambahkan, harus pula dilakukan oleh pihak kepolisian.

Berkaca pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hingga 14 Maret, mantan Bupati Cirebon itu menyoroti tingginya tingkat tindak kekerasan terhadap anak. Dari 5.118 kasus terhadap anak yang terjadi di sepanjang 2025, sebanyak 2.163 diantaranya atau 42 persen merupakan kekerasan seksual.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan Astacita kedua Presiden Prabowo Subianto, yang terkait dengan menciptakan sumber daya manusia berkualitas, dihadapkan pada tantangan besar yang perlu segera diselesaikan.

“Jadi, saya pikir kita jangan pernah mimpi menciptakan generasi emas kalau supremasi hukum saja masih belum tercipta di institusi penegak hukumnya,” ujar dia.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak -

Sebanyak 2.973 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Kalimantan Barat (Kalbar) diusulkan mendapatkan remisi khusus pada Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M ini. Dari jumlah tersebut, 36 warga binaan berkesempatan langsung bebas dari tahanan.

Warga binaan yang bebas ini paling banyak berasal dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 2A Pontianak. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjen PAS) Kalbar Teguh Wibowo mengatakan, saat ini jumlah warga binaan di wilayahnya melebihi 7.500 orang.

Maka dari itu, pengajuan remisi diberlakukan untuk hampir 3 ribu warga binaan. Teguh memastikan pengajuan ini telah melalui seleksi ketat sesuai persyaratan yang berlaku.

"Warga binaan yang bisa diusulkan harus memenuhi syarat administratif dan substantif," kata Teguh kepada wartawan, Rabu (26/3/2025)

Teguh melanjutkan warga binaan yang diusulkan mendapat remisi wajib mengikuti program pembinaan-pembinaan yang ada di rutan maupun lembaga pemasyarakatan (lapas), tidak masuk dalam register F serta tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana.

"Jika terbukti melanggar aturan dalam tahun berjalan, mereka tidak akan mendapatkan remisi," tegasnya.

Teguh juga mengingatkan agar warga binaan yang bebas setelah menerima remisi dapat segera menyesuaikan diri di tengah masyarakat.

"Memang butuh waktu agar masyarakat kembali percaya. Wajar jika masih ada yang ragu, tapi harapan kami mereka bisa menunjukkan perubahan positif dan berperilaku baik. Sehingga bisa diterima kembali dengan baik oleh lingkungan sekitar," harapnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Rutan Kelas 2A Pontianak Irwan menerangkan sebanyak 343 warga binaan telah diusulkan pihaknya untuk mendapat remisi khusus Idulfitri. Warga binaan yang mendapat remisi langsung bebas sebanyak 34 orang.

"Mudah-mudahan pada saat Idulfitri nanti, SK remisi ini sudah dapat diterima warga binaan," ucap Irwan.

Irwan berharap warga binaan yang mendapat remisi pengurangan masa tahanan dan khusus yang mendapat remisi langsung bebas dapat kembali dan diterima masyarakat.

"Yang paling penting tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya," tutupnya.

(des/des)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat pemberantasan korupsi dalam Forum Global Anti-Korupsi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Paris, Perancis, Rabu.

Yusril pun menyampaikan berbagai langkah strategis yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.

"Kami menyadari bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan kelembagaan," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Penguatan regulasi dan kelembagaan dimaksud, sambung dia, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 serta meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Melawan Korupsi (UNCAC) pada 2006.

Dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan negara anggota OECD tersebut, Yusril menyoroti sejarah panjang Indonesia dalam memerangi korupsi sejak era kemerdekaan.

Sejak tahun 1958, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah hukum terhadap kasus korupsi yang berkembang.

Ia menyebutkan komitmen itu diperkuat dengan penerbitan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1971, yang kemudian diperbarui pada tahun 1999 dan 2001.

Dirinya juga menekankan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.

Langkah tersebut diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

Lebih lanjut, Yusril pun menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bergabung dengan Konvensi Anti-Suap OECD sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama global dalam pemberantasan korupsi.

"Kami berharap langkah ini dapat menjadi bukti konkret dari keseriusan kami dalam memerangi korupsi sesuai dengan standar internasional," tuturnya.

Di sisi lain, sambung dia, Indonesia juga telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong integritas di sektor bisnis, salah satunya Inisiatif Integritas Bisnis atau Business Integrity Initiative yang diluncurkan pada 2019, yang berhasil meningkatkan skor transparansi sebesar 27 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Kendati demikian, Menko Kumham Imipas RI menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta.

"Dengan langkah-langkah yang telah diambil serta dukungan internasional, Indonesia optimistis dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang bersih dari korupsi," ucap Yusril menambahkan.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi maju dan berkembang, yang bertujuan mempromosikan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan OECD merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi ekonomi global dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proses keanggotaan tersebut melibatkan berbagai penyesuaian kebijakan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan, transparansi, pemberantasan korupsi, investasi, dan regulasi perdagangan.

Proses keanggotaan Indonesia di OECD dimulai pada 20 Februari 2024 ketika Dewan OECD memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Pada Mei 2024, pemerintah Indonesia menyatakan harapannya untuk menjadi anggota penuh OECD pada tahun 2027.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Kumhamimipas tegaskan komitmen RI berantas korupsi di forum OECD

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah, mengajak masyarakat dan kalangan akademisi untuk memantau jalannya persidangan kasus kliennya.

Pasalnya, menurut Febri, kasus Hasto merupakan ujian bagi kredibilitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Segala dimensi dalam proses persidangan ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Febri Diansyah kepada Kompas.com, Rabu (26/3/2025).

Pada Kamis (27/3/2025) hari ini, Hasto akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda tanggapan jaksa atas eksekspi atau nota keberatan yang telah disampaikan Hasto pada Jumat (21/3/2025).

Febri berharap majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dapat melihat dengan jernih nota keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan oleh Hasto dan tim penasihat hukumnya.

Eks juru bicara KPK ini pun berharap majelis hakim dapat membuat putusan sela yang adil atas nota keberatan yang telah diajukan maupun jawaban KPK dalam proses persidangan kasus Hasto.

“Harapan penuh juga kami haturkan ke majelis hakim Yang Mulia agar dapat secara adil dan berimbang mempertimbangkan eksepsi dan jawaban KPK sehingga proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Febri.

Dalam perkara ini, Hasto didakwa ikut menyuap eks anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan agar caleg PDI-P Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu.

Selain itu, Hasto juga didakwa merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang berstatus buron sejak 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kaget dengan suasana Istana Merdeka yang berubah setelah ia lengser dari jabatan presiden.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri undangan buka puasa bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Rabu (26/3/2025) kemarin.

Berdasarkan video Sekretariat Presiden, Kamis (27/3/2025), Jokowi awalnya disambut oleh Prabowo di dalam Istana.

Setelah saling menyapa, Jokowi menyebut wajah Prabowo terlihat segar meski sedang berpuasa.

"Selamat sore," ujar Jokowi.

"Apa kabar?" kata Prabowo.

"Segar banget," ucap Jokowi sambil menunjuk Prabowo.

Lalu, Jokowi menyalami Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya.

Setelahnya, Jokowi dan Prabowo masuk ke dalam presidential lounge.

Pada momen ini, Jokowi menyatakan kekagetannya ketika menyadari suasana Istana sudah berubah.

Jokowi sendiri telah menempati Istana selama 10 tahun sebelum Prabowo menjabat Presiden.

"Saat saya masuk ke Istana Merdeka, woah, suasananya langsung kelihatan berubah," kata Jokowi sambil terkekeh.

Setelah buka puasa bersama, Jokowi pamit pergi dari Istana.

Prabowo pun tampak mengantar Jokowi langsung ke mobilnya.

"Terima kasih, terima kasih," kata Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyanyi sekaligus vokalis band GIGI, Armand Maulana, memberikan pandangannya mengenai skema royalti musikdirect license (DL) yang tengah ramai diperbincangkan.

Armand juga menanggapi revisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang sedang dalam proses perubahan.

Berikut rangkuman pernyataannya:

Tak Mempermasalahkan Skema Direct License

Armand Maulana mengaku tidak mempermasalahkan sistem pembayaran royalti direct license untuk performing rights, selama memiliki dasar hukum yang jelas.

Skema ini menjadi sorotan setelah Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) — yang diketuai oleh Piyu (Padi Reborn) dengan Ahmad Dhani sebagai dewan pembina — menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

“Ketika skema baru ditawarkan, itu sama seperti dalam kehidupan lain. Sesuatu yang sudah berjalan cukup lama, tiba-tiba ada skema baru, tentu harus ada penyesuaian,” kata Armand saat ditemui di daerah Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

Namun, menurutnya, sistem ini harus memiliki payung hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di industri musik.

“Permasalahannya, skema yang ditawarkan ini harus ada dasar hukumnya. Sejauh yang saya tahu, sejak dulu sampai sekarang, seluruh stakeholder di industri musik Indonesia berpegang pada Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014,” tutur Armand.

“(Harus) Ada mekanismenya, ada perhitungan yang jelas, karena kalau royalti kan harus ada pajaknya juga,” tambahnya.

Harap Pemerintah Segera Memutuskan Aturan Hukum

Pelantun “Nakal” ini berharap persoalan royalti musik bisa segera diselesaikan agar tidak memunculkan kebingungan di kalangan musisi.

Sebagai penyanyi, ia meminta pemerintah untuk segera memberikan keputusan yang jelas mengenai aturan royalti.

“Sebagai ujung tombak yang menyanyikan sebuah karya, kami merasa bingung. Ini harus segera diberikan jawaban oleh pemerintah,” ucap Armand.

“Pekerjaan performer, begitu juga pencipta lagu, itu kan dilakukan setiap hari. Kalau terus begini, semuanya jadi status quo. Sebenarnya kami hanya meminta kepada negara untuk segera memutuskan aturan mana yang harus dijalankan,” tambahnya.

Sebelumnya, Armand yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI) telah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperjelas aturan hukum bagi penyanyi.

“Makanya, kemarin VISI sebagai wadah penyanyi memohon uji materi ke MK. Seperti yang saya bilang tadi, penyanyi itu kan ujung tombak yang membawakan karya. Sekarang ada poin baru, makanya kami bertanya,” ungkapnya.

Salah satu hal yang dipertanyakan dalam uji materi ini adalah kewajiban penyanyi untuk meminta izin langsung kepada pencipta lagu sebelum membawakan sebuah karya.

“Yang dipertanyakan, apakah penyanyi harus izin dulu kepada pencipta? Sebenarnya bukan minta izin lagi, karena kita sudah punya izin melalui LMK. Jadi, bukan tiba-tiba serta-merta kita menyanyikan lagu tanpa adanya izin,” jelasnya.

Dukung Revisi UU Hak Cipta

Armand juga menanggapi rencana revisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ia mengaku setuju dengan perubahan tersebut karena hukum harus terus mengikuti perkembangan zaman, terutama di industri musik.

“Saya setuju revisi Undang-Undang Hak Cipta karena sebuah undang-undang harus selalu update dengan perkembangan zaman,” ucap Armand.

Ia menyoroti perubahan besar dalam industri hiburan, terutama dengan munculnya berbagai platform digital yang kini menjadi bagian dari ekosistem musik.

“Dulu, penyiaran hanya lewat TV dan radio. Sekarang ada YouTube, ada podcast, ada banyak platform lain. Kalau regulasinya enggak ikut berubah, ya susah,” katanya.

Lubuklinggau -

Sebanyak 796 narapidana di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, Sumatera Selatan diusulkan mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. 12 orang diantaranya akan mendapat remisi bebas langsung.

Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, Bimo Gustu mengatakan terdapat 1.075 warga binaan di lapas tersebut dimana ada 902 narapidana dan 173 tahanan.

"Namun sebanyak 111 warga binaan tidak memenuhi syarat seperti waktu tahanannya belum sampai 6 bulan, ada juga yang beberapa register F (pelanggaran), serta ada permasalahan yang lain sehingga diusulkan ada 719 yang dapat remisi," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Rabu (26/3/2025).

Bimo mengatakan dari 719 napi yang mendapat remisi, 12 di antaranya diusulkan mendapat remisi langsung bebas.

"Jadi 12 orang itu rata-rata masa tahanannya pendek. Satu orang kasus narkoba, sisanya kasus pidana umum seperti pencurian dan sebagainya," jelasnya.

Bimo membeberkan kebanyakan napi yang diusulkan akan mendapat remisi sebesar 15 hari.

Dari 791 yang diusulkan, terbanyak diusulkan mendapat remisi 15 hari karena banyak tahanan yang masih baru. Di data ada sekitar 212 orang kemungkinan yang dapat remisi 15 hari itu," ungkapnya.

Dia mengatakan saat ini keputusan untuk 791 napi yang diusulkan mendapat remisi tersebut masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Imipas.

"Biasanya H-2 sebelum Lebaran sudah keluar. Nanti kalau sudah keluar akan kita tempel datanya di dinding sehingga warga binaan bisa tahu dapat berapa dia dapat remisi Lebaran," tuturnya.

(dai/dai)

Kusfiardi
Analis Ekonomi Politik FINE Institute

SRI Mulyani Indrawati telah menjadi figur utama dalam pengelolaan keuangan negara selama bertahun-tahun. Kiprahnya sebagai Menteri Keuangan diakui secara internasional, bahkan ia meraih gelar Best Finance Minister in Asia-Pacific selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan oleh FinanceAsia dengan mempertimbangkan indikator seperti stabilitas makroekonomi dan defisit APBN yang terkendali.

Namun, penghargaan ini tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan dalam semua aspek pengelolaan fiskal. Beberapa indikator utama menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang belum teratasi, terutama dalam optimalisasi penerimaan pajak , efektivitas belanja negara, serta penguatan fundamental ekonomi untuk memastikan kesejahteraan rakyat.

Meskipun pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, hal ini belum cukup untuk menjamin peningkatan kesejahteraan secara merata. Tanpa reformasi fiskal yang lebih mendalam dan strategi yang lebih efektif, Indonesia berisiko mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja Menteri Keuangan menjadi hal yang sangat penting.

Tax Ratio Tertinggal

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan fiskal Indonesia adalah rendahnya tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tax ratio mencerminkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian suatu negara, yang menjadi salah satu indikator kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia mengalami stagnasi. Pada 2021, angkanya hanya 9,11%, lalu meningkat menjadi 10,38% pada 2022. Namun, pada 2023 justru turun sedikit menjadi 10,31%, dan di 2024 kembali turun ke 10,08%.
Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, capaian ini masih jauh tertinggal. Thailand memiliki tax ratio berkisar 14%-16%, Malaysia 12%-15%, dan Vietnam mencapai 18%-20%. Negara-negara dengan tax ratio yang lebih tinggi memiliki kapasitas fiskal lebih besar untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta program sosial lainnya. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi keterbatasan fiskal yang menyebabkan pembangunan berjalan lebih lambat dan tidak merata.

Rendahnya tax ratio ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak masih belum cukup efektif. Ini juga menandakan adanya potensi pajak yang belum tergali secara optimal, baik dari sektor formal maupun informal. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, Indonesia akan semakin sulit untuk bersaing dengan negara-negara tetangga dalam hal pembangunan ekonomi.

Setengah Hati

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi sistem perpajakan. Namun, hasilnya masih belum optimal karena reformasi yang dilakukan cenderung setengah hati.

Salah satu isu utama dalam reformasi pajak adalah status Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang masih berada di bawah Kementerian Keuangan . Padahal, di banyak negara lain, otoritas pajak berdiri sebagai lembaga independen yang langsung berada di bawah presiden. Model ini memungkinkan lembaga pajak bekerja lebih fleksibel dan efisien dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis pajak.

Namun, Sri Mulyani enggan melepaskan DJP dari Kementerian Keuangan, yang menyebabkan reformasi perpajakan berjalan lambat. Ketergantungan terhadap sistem birokrasi yang panjang membuat kebijakan pajak sering kali tidak dapat diterapkan dengan cepat dan efektif.

Selain itu, penerapan sistem Coretax yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan justru menimbulkan banyak kendala. Gangguan teknis dalam sistem ini menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan dalam pelaporan pajak, sehingga berdampak pada anjloknya penerimaan negara.

Pada dua bulan pertama 2025, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 30% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika gangguan dalam sistem ini tidak segera diselesaikan, maka stabilitas fiskal akan semakin terganggu dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Defisit Lebih Awal

Defisit APBN merupakan kondisi ketika belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Biasanya, defisit terjadi pada pertengahan atau akhir tahun, ketika kebutuhan belanja meningkat. Namun, pada 2025, defisit APBN sudah terjadi sejak awal tahun, menunjukkan adanya tekanan besar pada kondisi fiskal.

Hingga 28 Februari 2025, defisit APBN telah mencapai Rp31,2 triliun atau sekitar 0,13% dari PDB. Ini adalah pertama kalinya sejak 2021 APBN mengalami defisit sejak awal tahun.

Pemerintah menyebut bahwa defisit ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas utama seperti batu bara, minyak, dan nikel. Namun, faktor lain yang turut berkontribusi adalah kebijakan restitusi pajak yang besar serta masalah dalam penerapan Coretax.

Ketergantungan terhadap penerimaan dari komoditas yang fluktuatif membuat keuangan negara sangat rentan terhadap dinamika pasar global. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis untuk memperluas sumber penerimaan pajak dan mengoptimalkan belanja negara, maka kondisi ini dapat semakin memburuk dalam beberapa tahun ke depan.

Belanja Belum Maksimal

Salah satu tujuan utama dari pengelolaan APBN adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, meskipun anggaran belanja negara terus meningkat, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum optimal.

Beberapa permasalahan utama dalam belanja negara antara lain adalah pertama, ketimpangan alokasi anggaran. Sebagian besar anggaran masih terserap untuk belanja pegawai dan operasional birokrasi, sementara anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial masih terbatas.

Kedua, Inefisiensi proyek pemerintah. Banyak proyek infrastruktur yang berjalan lambat atau tidak tepat sasaran, sehingga tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Ketiga, Minimnya pengawasan dan transparansi. Masih terdapat banyak kasus penyalahgunaan anggaran dan kebocoran dalam pengelolaan dana negara.

Jika pemerintah ingin memastikan bahwa belanja negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi rakyat, maka diperlukan reformasi dalam pengelolaan anggaran. Pengalokasian anggaran harus lebih transparan, efisien, dan fokus pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi Kebijakan Fiskal

Sri Mulyani memang dikenal sebagai teknokrat yang memiliki rekam jejak mengesankan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, tantangan fiskal yang dihadapi Indonesia saat ini membutuhkan pendekatan baru yang lebih inovatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Reformasi perpajakan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan independensi DJP, memperbaiki sistem administrasi pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, belanja negara harus lebih difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Jika kebijakan fiskal yang diterapkan saat ini tidak mampu menjawab tantangan yang ada, maka evaluasi terhadap strategi pengelolaan keuangan negara harus menjadi prioritas. Indonesia tidak bisa terus berjalan dengan pola kebijakan yang sama jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.



Langkah konkret dan keberanian dalam melakukan reformasi adalah kunci untuk memastikan stabilitas fiskal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.