Kasus tewasnya Juwita (23), jurnalis wanita asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang diduga dibunuh oknum TNI AL menjadi perhatian berbagai pihak. Termasuk Kepala Staf AL (KSAL) dan DPR. KSAL bahkan menegaskan akan menghukum berat oknum yang terlibat.

"Oh iya, kita hukum berat!" kaya KSAL Laksamana Muhammad Ali kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025), dilansir detikNews.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kepala Staf AL (KSAL) terkait kasus ini. KSAL disebut akan mengecek kebenaran lebih jauh.

"Nah, ya saya sedang menunggu, saya sudah koordinasi dengan KSAL, Pak Ali ya dan sedang mengadakan pengecekan," katanya saat dihubungi, Kamis (27/3/2025).

Sosok oknum TNI AL yang diduga terlibat dalam pembunuhan Juwita berinisial J. Belum dapat dipastikan motif pembunuhan, tetapi kabar menyebut otak pelaku merupakan kekasih korban. Menurut Hasanuddin, kasus pribadi harus dipisahkan dari institusi.

"Harus dipisahkan, antara pribadi dengan pribadi. Kemudian sedang digali motifnya apa karena mereka kan pacaran lama dan mau nikah bulan Mei itu ya," lanjutnya.

Hasanuddin juga memastikan kasus ini mendapat atensi dari KSAL. Terutama setelah beritanya mencuat melalui detikKalimantan.

"Iya, sudah, sudah (diatensi KSAL), saya kemarin begitu dapat dari detikcom kalau nggak salah, langsung saya kirim tolong di-iniin," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Komandan Polisi Militer Lanal Balikpapan Mayor Laut (PM) Ronald L Ganap membenarkan adanya keterlibatan oknum TNI AL dalam kematian Juwita. Oknum tersebut berinisial J.

"Benar, pembunuhan dilakukan oknum TNI AL pangkat I berinisial J," ujarnya, Rabu (26/3).

Ia membeberkan, jika pelaku sudah berdinas di TNI AL selama empat tahun. Kabarnya, terduga pelaku merupakan kekasih korban. Mengenai kabar itu, pihak TNI AL masih mendalaminya.

"Kami memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya.

Video: Tampang Tasman Buronan Pembunuh Sopir Travel di Jambi saat Ditangkap

Video: Tampang Tasman Buronan Pembunuh Sopir Travel di Jambi saat Ditangkap

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menepis isu perselingkuhan. RK bersama tim hukum bakal mengumpulkan bukti atas fitnah tersebut.

"Karenanya, untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum, untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan," kata Ridwan Kamil melalui akun Instagramnya, dilihat Kamis (27/3/2025).

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku heran mengapa isu tersebut mencuat. RK Menegaskan sejak awal permasalahan dengan wanita yang diisukan menjadi selingkuhannya itu telah selesai.

"Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi, atas motivasi yang saya tidak pahami. Semoga yang bersangkutan diberikan hidayah," ujarnya.

RK mengakui sempat bertemu dengan wanita tersebut. Namun RK menyebut pertemuan keduanya terkait dengan permohonan bantuan kuliah. RK juga menepis kabar dirinya memiliki anak di luar pernikahan.

"Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali, terkait permohonan bantuan kuliah. Dan Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," tegasnya.

Terakhir, RK meminta doa supaya keluarganya dijauhkan dari fitnah. Ia pun memohon maaf atas dosa yang diperbuat.

"Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekhilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa. Dan mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia, dan semua yang membaca berita bisa tabayun dengan jernih, apalagi ini saat bulan suci Ramadan," imbuhnya.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Juwita (23), seorang wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), diduga dibunuh kekasihnya yang merupakan seorang oknum TNI AL inisial J berpangkat kelasi satu. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali merespons hal tersebut.

Laksamana M Ali mengatakan Kelasi Satu J akan dijatuhkan hukuman berat.

"Oh iya, kita hukum berat!" kaya Laksamana Muhammad Ali kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timu, Kamis (27/3/2025).

Laksamana M Ali tak memberi banyak tanggapan terkait kasus tersebut. Namun ia menegaskan Kelasi Satu J akan dihukum berat.

"Hukum berat!" tegasnya.

Oknum TNI AL Diamankan Pomal

Sebelumnya, Polisi Militer Lanal (Pomal) Balikpapan mengamankan oknum TNI AL berinisial J diduga membunuh seorang wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pelaku akan diproses hukum secara transparan.

"Kami memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Komandan Polisi Militer Lanal Balikpapan Mayor Laut (PM) Ronald L Ganap dilansir detikKalimantan, Rabu (26/3).

Mayor Ronald membenarkan pembunuhan terjadi di Jalan Gunung Kupang, Kabupaten Banjar dan dilakukan oknum TNI AL berinisial J. Pelaku disebut telah berdinas di TNI AL selama empat tahun.

"Benar, pembunuhan dilakukan oknum TNI AL pangkat I berinisial J," ujarnya.

Diketahui, jasad Juwita ditemukan di Jalan Gunung Kupang, Kabupaten Banjar, Sabtu (22/3) lalu. Awalnya, Juwita diduga mengalami kecelakaan tunggal.

Namun, dalam penyelidikan ditemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah terhadap pembunuhan. Antara korban dan terduga pelaku terikat hubungan kasih.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7, Joko Widodo (Jokowi), sempat berbuka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Pertemuan Prabowo dan Jokowi itu berlangsung selama dua jam. Apa yang dibahas?

Jokowi mengaku pertemuan tersebut hanya berbuka bersama dan silaturahmi dengan Prabowo Subianto.

"Oh, berbuka puasa dan silaturahmi biasa," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (27/3/2025).

Meski begitu, Jokowi mengaku ada pembicaraan politik dengan Prabowo Subianto. Hanya saja, Jokowi enggan mengungkapkan isi pembicaraan tersebut.

"(Pembicaraan politik) Dikit-dikit ada. (Perkembangan negara) Iya dibicarakan dikit-dikit ada. (Soal apa saja) Ya dikit-dikit," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada pembicaraan mengenai Danantara hingga pertemuan usai Lebaran. Jokowi beralasan pertemuan itu membahas mengenai makanan.

"(Perkembangan Danantara) Nggak ada. (Pembicaraan setelah Lebaran) Nggak ada. Yang ringan-ringan mengenai makanan, dua jam pertemuan, sehingga semua dibahas dikit-dikit. (Prabowo tanya hubungan dengan PDIP) Nggak, nggak," pungkasnya.

Sebelumnya dikutip dari detikNews, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Momen akrab terlihat saat keduanya berbuka puasa.

Dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, Rabu (26/3), Jokowi tiba di Istana pukul 17.30 WIB. Jokowi tiba di Istana melalui gerbang utama, tampak enam pasukan Paspampres berbaju biru menyambut kedatangan Jokowi.

Jokowi yang memakai baju batik langsung disambut Prabowo di Istana. Keduanya saling berjabat tangan dengan hangat. Turut menyambut Jokowi, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo dan Jokowi kemudian menuju Presidential Lounge untuk memulai acara buka puasa bersama. Tampak keduanya saling menyapa dan menikmati momen kebersamaan di tengah bulan Ramadan.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Sebanyak 300 narapidana (napi) di Rutan Salemba dipindah dalam semalam. Pemindahan ratusan napi ini dilakukan buntut viral penggunaan ponsel di dalam sel jeruji besi.

Karutan Salemba Wahyu Trah Utomo mengatakan pemindahan napi tersebut merupakan komitmen mendukung 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia menambahkan pemindahan para napi ini telah melalui perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

"Kami berkomitmen untuk mendukung program akselerasi yang telah dicanangkan. Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi," ujar Wahyu dalam keterangan pers, Kamis (27/3/2025).

Pemindahan 300 napi itu disebar di beberapa wilayah Jawa Barat dan Banten pada Selasa, 25 Maret 2025. Proses pemindahan ratusan napi ini dipimpin langsung oleh Wahyu Trah Utomo selaku Karutan Salemba.

Wakyu mengatakan pemindahan napi ini bertujuan mengoptimalkan kapasitas hunian di Rutan Salemba serta meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan. Langkah ini, disebutnya, merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi overkapasitas di rumah tahanan dan lapas serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif.

Selama November 2024-Maret 2025, Rutan Kelas I Jakarta Pusat telah memindahkan sekitar 1.500 warga binaan ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang. Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mengatasi masalah overkapasitas serta meningkatkan kualitas pengamanan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

Napi Main HP

Sebelumnya, beredar foto di media sosial diduga narapidana (napi) di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, bermain ponsel. Napi tersebut dinarasikan bebas bermain ponsel di dalam sel jeruji besi.

Foto yang beredar viral di media sosial memperlihatkan seorang pria duduk di atas kasur sambil bertelanjang dada. Pria bertato tersebut tampak memegang ponsel di tangan kiri. Sedangkan di atas kasur tergeletak dua unit ponsel. Pria yang dinarasikan adalah napi di Rutan Salemba itu terlihat sedang melihat buku catatan yang disimpan di atas kasur.

Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo mengatakan pihaknya saat ini tengah mendalami kebenaran foto yang beredar tersebut. Namun Wahyu menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas penyalahgunaan barang-barang terlarang di dalam sel jeruji, termasuk ponsel hingga narkoba.

"Kami Rutan Kelas I Jakarta Pusat berkomitmen terhadap pemberantasan HP dan narkoba. Saat ini kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat," kata Wahyu saat dimintai konfirmasi, Selasa (25/3).

Wahyu menjelaskan pihaknya juga akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terbukti menggunakan handphone di dalam Rutan. Ia juga memastikan akan menindak tegas petugas yang terbukti terlibat terkait penggunaan ponsel tersebut.

"Jika benar tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada WBP (warga binaan) yang menggunakan HP dan bila ada petugas yang terlibat tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkas Wahyu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

DEPOK, iNewsDepok. id - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat (Kakanwil Ditjen Imigrasi Jabar), Filianto Akbar, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Depok pada Kamis (27/3/2025). 

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung kualitas pelayanan keimigrasian yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Depok menjelang libur Lebaran.

Dalam kunjungan tersebut, Filianto Akbar didampingi oleh Pelaksana harian Kepala Kantor Imigrasi (Plh Kakanim) Depok, Dody Saputra, beserta jajarannya. Mereka meninjau berbagai fasilitas dan sarana prasarana, termasuk tempat layanan, ruang kerja pegawai, ruang arsip, ruang tunggu pemohon, dan fasilitas penunjang lainnya.

Filianto Akbar berinteraksi langsung dengan petugas dan beberapa pemohon untuk memahami alur pelayanan, kendala yang dihadapi, dan harapan masyarakat terhadap peningkatan layanan. Ia juga memastikan bahwa para pegawai bekerja dalam lingkungan yang kondusif dan fasilitas yang memadai.

Setelah peninjauan, Filianto Akbar mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Depok dan memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ia juga mengimbau agar piket pegawai tetap disiagakan selama libur Lebaran untuk melayani kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya terkait layanan paspor.

"Saya melihat bahwa Kantor Imigrasi Depok telah memberikan pelayanan yang cukup baik. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin puas," kata Filianto Akbar.

Dody Saputra menyambut baik arahan tersebut dan berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Imigrasi Depok. 

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jabar dan Kantor Imigrasi Depok dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang prima kepada masyarakat.

Editor : Mahfud

dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak

Jakarta (ANTARA) - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa perkara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap murni penegakan hukum.

Jaksa menyampaikan penegasan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan Hasto dan penasihat hukumnya yang menyebut penanganan perkara dimaksud tersisip motif politik dan unsur balas dendam.

"Melihat pendapat dari terdakwa tersebut, penuntut umum ingin menegaskan bahwa perkara terdakwa ini adalah murni penegakan hukum dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti," tutur jaksa.

Dijelaskan, penegakan hukum atas dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait kecukupan alat bukti.

Menurut jaksa, penegakan hukum terhadap Hasto tidak terkait dengan agenda apa pun atau ditunggangi siapa pun karena semuanya adalah penegakan hukum semata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Oleh karena itu, dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak," kata jaksa penuntut umum komisi antirasuah.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dalam nota keberatan menyebut dirinya sempat diancam akan ditersangkakan dan ditangkap apabila PDI Perjuangan memecat Joko Widodo atau Jokowi.

"Ada utusan yang mengaku dari pejabat negara, yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap," ucap Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan, Jumat (21/3).

Tekanan tersebut, kata Hasto, terjadi terutama pada tanggal 4–15 Desember 2024, menjelang pemecatan Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai.

Akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024 atau satu pekan setelah pemecatan kader PDI Perjuangan pada sore menjelang malam, Hasto ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019–2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Anggota KPU periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019–2020.

Uang tersebut diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I atas nama Anggota DPR periode 2019–2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memutuskan membatalkan permohonan pemindahannya dari Rutan Merah Putih ke Rutan Salemba. Hal tersebut dikatakan politikus PDIP Guntur Romli di sela persidangan ketiga kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (27/3/2025).

Guntur memegang dan membacakan secarik kertas berisi tulisan tangan Hasto. Dia menjelaskan, bosnya tersebut memutuskan untuk tetap berada di Rutan Merah Putih milik KPK karena merasa nyaman dan telah membangun keakraban dengan para warga binaan disana.

Guntur mengeklaim, para warga binaan di Rutan Merah Putih keberatan kalau Hasto pindah. "Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih. Beliau juga membangun tradisi seperti olahraga pagi, menyanyikan lagu-lagu wajib, serta berdiskusi tentang tokoh bangsa dan isu politik di dalam tahanan," kata Guntur kepada wartawan.

Oleh karena itu, permohonan pindah yang sebelumnya diajukan Hasto resmi dicabut. Tercatat, pemintaan pindah tersebut dikatakan Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy dalam sidang pada Jumat (21/3/2025). Hasto saat ini masih mengikuti proses hukum dalam kasus yang sedang disidangkan terkait kasus buronan Harun Masiku.

"Karena itu Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah rutan," kata Guntur. Agenda persidangan pada hari ini ialah pembacaan tanggapan jaksa KPK atas eksepsi Hasto.

Dalam kasus itu, Hasto didakwa memberikan suap dan merintangi penyidikan di kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku. JPU KPK menyebut ,Hasto bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah 57.350 dolar AS atau sekitar Rp 600 juta kepada eks komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menegaskan proses penanganan perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak ada unsur politik. Jaksa mengatakan penanganan perkara Hasto murni sebagai bentuk penegakan umum.

Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan jawaban eksepsi dalam sidang kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan dengan terdakwa Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/3/2025). Jaksa membantah adanya motif di luar hukum dalam penahanan Hasto.

"Dalam eksepsi Terdakwa halaman 2 sampai 5 dan eksepsi penasihat hukum Terdakwa halaman 13 sampai 40, penasihat hukum dan Terdakwa berdalih bahwa dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa karena adanya motif politik dan unsur balas dendam sehingga untuk membungkamnya digunakan instrumen hukum," kata jaksa.

Jaksa menilai eksepsi adanya unsur politik tersebut merupakan tidak benar. Jaksa mengatakan dugaan tersebut tidak relevan dengan alasan yang dibolehkan untuk mengajukan eksepsi.

"Terkait dengan alasan keberatan tersebut, penuntut umum berpendapat materi yang disampaikan penasihat hukum dan Terdakwa tentang hal tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak relevan dengan alasan yang diperkenankan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi," sambungnya.

Jaksa menilai adanya dugaan unsur politik dalam penanganan perkara ini, merupakan asumsi Hasto dan penasihat hukumnya. Jaksa menegaskan penanganan perkara Hasto merupakan murni penegakan hukum.

"Melihat pendapat dari Terdakwa tersebut penuntut umum ingin menegaskan bahwa perkara terdakwa ini adalah murni penegakan hukum, dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti yang sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP," ujarnya.

"Oleh karena itu, dalih penasihat hukum dan Terdakwa tersebut di atas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak," imbuh dia.

KPK mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah jadi buron sejak 2020.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku," kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buronan.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dolar Singapura) atau setara Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017-2022," kata jaksa.

Simak juga Video: KPK Tegaskan Tak Ada Politisasi dalam Penahanan Hasto

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAYAPURA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3/2025).

Berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang guru meninggal dunia dan enam orang guru serta tenaga kesehatan mengalami luka-luka.

Selain itu, terjadi kerugian material berupa pembakaran bangunan sekolah dan rumah guru Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Anggruk serta perusakan terhadap Puskesmas Anggruk.

"Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan KKB atas peristiwa ini. Tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/3/2025).

Atnike menjelaskan bahwa segala bentuk serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun di luar perang, yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, merupakan pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

“Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun (non-derogable rights),” ujarnya.

Komnas HAM juga memberikan perhatian terhadap situasi pasca-konflik di Distrik Anggruk yang dinilai rawan pelanggaran HAM.

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi antara lain penyisiran mendadak oleh aparat penegak hukum, pengungsian internal, dan terganggunya pelayanan publik.

"Komnas HAM memberikan atensi terhadap situasi pasca konflik dan kekerasan di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo yang rawan terhadap pelanggaran HAM, misalnya risiko dampak tindakan penyisiran tiba-tiba pelaku oleh aparat penegak hukum dan keamanan, pengungsian internal, dan terhambatnya pelayanan publik," jelasnya.

Komnas HAM menekankan pentingnya penegakan hukum dan pendekatan keamanan yang terukur dalam penanganan konflik demi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Investigasi Profesional dan Perlindungan Korban

Atnike menegaskan bahwa Komnas HAM mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pembunuhan melalui investigasi yang profesional, transparan, dan menyeluruh.

"Komnas HAM meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban, baik korban jiwa maupun luka, dan keluarga korban aksi kekerasan tersebut, baik pemulihan kesehatan, psikologis, memberikan kompensasi, termasuk pemulangan ke wilayah asal," ungkapnya.

Komnas HAM juga meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk menjamin keamanan warga sipil pasca penyerangan, termasuk perlindungan bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan petugas pelayanan publik lainnya.

"Komnas HAM menyampaikan duka cita yang mendalam bagi para korban, khususnya korban meninggal dunia yaitu Almarhum Rosalia Rerek Sogen yang berprofesi sebagai guru di Distrik Anggruk," kata Atnike.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama tim gabungan dari unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang segera melakukan evakuasi terhadap para korban serta menarik tenaga kesehatan dan pendidikan dari wilayah-wilayah rawan yang menjadi perlintasan KKB.

Sebelumnya, Satgas Operasi Damai Cartenz telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Distrik Anggruk. Kepala Operasi Satgas, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, menyampaikan bahwa proses olah TKP dilakukan di tiga titik utama: kompleks perumahan guru SD YPK Anggruk, gedung Rumah Sakit Efata Anggruk, dan sekolah tempat terjadinya pengrusakan ruang kelas.

"Olah TKP ini dilakukan di tiga lokasi utama, yakni kompleks perumahan guru SD YPK Anggruk, gedung Rumah Sakit Efata Anggruk, dan sekolah tempat pengrusakan ruang kelas," jelas Faizal.

"Olah TKP merupakan bagian penting dari proses penyidikan berbasis Scientific Crime Investigation untuk mengungkap kebenaran peristiwa pidana," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mencabut permohonan untuk pemindahan rumah tahanan (Rutan) yang sempat disampaikan kepada majelis hakim.

Dalam sidang pada Jumat, 21 Maret 2025, Hasto melalui tim hukumnya menyampaikan surat permohonan pemindahan rutan dari rutan gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rutan Salemba.

Pencabutan permohonan ini disampaikan Hasto melalui surat yang ditulis tangan yang dibacakan oleh Politikus PDI-P Guntur Romli di sela-sela sidang pembacaan jawaban KPK atas eksepsi atau nota keberatan Sekjen PDI-P itu terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Ada pesan dari Bapak Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristiyanto yang saat ini masih mengikuti proses persidangan bahwa ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Mas Hasto,” kata Guntur Romli membacakan surat Hasto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

“Mas Hasto melalui penasihat hukum sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih yang kemarin itu ke Salemba,” ujarnya lagi.

Guntur Romli mengatakan, Hasto batal pindah rutan lantaran sudah beradaptasi dengan rekan sesama tahanan di Rutan KPK.

“Bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya juga banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah,” katanya.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto dibacakan Politikus PDI-P Guntur Romli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Berdasarkan surat yang dibacakan Guntur Romli, Hasto menyampaikan bahwa dia telah membangun tradisi keakraban dengan sesama tahanan di rutan KPK.

Hal ini sudah dilakukan dengan berbagai kegiatan rutin di rutan Komisi Antirasuah bersama dengan para tahanan lainnya.

“Apalagi, Mas Hasto ini sudah membangun tradisi keakraban bersama warga Merah Putih di sana. Misalnya, tiap pagi itu olahraga, kemudian juga nyanyi lagu-lagu wajib sambil olahraga,” ujar Guntur Romli.

“Hasto dan tahanan lain juga banyak berdiskusi tentang tokoh bangsa dan juga persoalan politik di dalam tahanan Merah Putih. Karena itu, Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah Rutan,” katanya lagi.

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau berupaya memperketat pengawasan orang asing yang masuk ke Kota Batam melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Hajar Aswad di Batam, Kamis mengatakan untuk menerapkan APOA tersebut diperlukan kolaborasi bersama para pengelola hotel/penginapan agar dapat melakukan pelaporan orang asing melalui aplikasi itu.

“Penggunaan APOA akan mempermudah, mempercepat dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan orang asing, sehingga dapat mendukung pengawasan orang asing di Indonesia, khususnya di Kota Batam,” kata Hajar.

Ia menyampaikan pentingnya aplikasi ini dalam memudahkan masyarakat dan pihak pengelolaan hotel/penginapan dalam melaporkan keberadaan orang asing di lingkungan sekitar.

“Aplikasi ini sangat penting karena dapat mempercepat proses pelaporan dan meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat merugikan berbagai pihak,” ujar dia.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kata dia, pemilik tempat penginapan atau hotel mempunyai kewajiban untuk melaporkan keberadaan orang asing.

"Pada Pasal 72 disebutkan bahwa imigrasi dan kepolisian memiliki kewenangan untuk meminta data orang asing dari pemberi akomodasi," ujar dia.

Dia berharap melalui sosialisasi implementasi APOA, seluruh pengelola hotel dan penginapan dapat lebih aktif dalam melaporkan tamu asing yang menginap.

"Sehingga terciptanya sistem pengawasan yang lebih efektif serta mendukung keamanan dan ketertiban di Batam," kata Hajar.