JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah tidak menjadikan teror kepala babi yang dikirim kepada Jurnalis Tempo, Francisca atau Cica, sebagai lelucon.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut, teror tersebut tidak bisa dianggap sederhana.

Hal ini disampaikan Anis menyusul adanya tanggapan Kantor Komunikasi Kepresidenan yang meminta kepala babi tersebut dimasak saja, alih-alih mengecam pelaku.

"Kami meminta pemerintah dan semua pihak tidak menjadikan, atau tidak reaktif, tidak menjadikan kasus ini sebagai satu lelucon atau menyederhanakan teror ini," kata Anis, dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Anis menyampaikan, penyederhanaan teror justru menunjukkan pemerintah tidak serius dan tidak empati kepada korban yang mengalami intimidasi dan ancaman.

Ia pun meminta pemerintah lebih serius menangani teror kepala babi.

"Tentu kami mendorong sebenarnya semua pihak untuk merespons kasus ini dengan serius, karena sesungguhnya kasus ini merupakan tidak hanya serangan kepada Tempo tetapi adalah serangan kepada kebebasan pers di Indonesia, dan ini tentu mengancam demokrasi dan HAM," ucap Anis.

Setidaknya, kata Anis, ada lima pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Pertama, peristiwa teror dan intimidasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas rasa aman di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis, baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945, Pasal 28-35 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan Tempo juga salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers yang merupakan salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi, yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam konteks ini, kata Anis, termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya baik secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kemudian, tindakan teror merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender (HRD), ketika jurnalis menjadi salah satu kelompok atau entitas yang diakui sebagai pembela HAM.

Lalu, setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum (access to justice).

Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya pemenuhan terhadap hak asasi, terutama bagi korban.

Hal tersebut telah dimandatkan dalam Pasal 28 D UUD 1945 dan Pasal 5, 6, dan 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Terakhir, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo dapat memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang merupakan hak asasi manusia.

Padahal, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

"Kerja-kerja jurnalis juga selaras dengan tujuan Undang-Undang keterbukaan informasi publik, utamanya Pasal 3 yang menyatakan adalah hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses pengambilan, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik," ujar Anis.

Sebelumnya diberitakan, Redaksi Tempo mendapat kiriman seonggok kepala babi dengan kondisi kedua telinganya terpotong melalui paket dari orang tak dikenal.

Kepala babi itu dibungkus dengan kardus, styrofoam, dan plastik.

Tidak ada surat yang mengiringi paket, hanya sebuah kata "Cica" — mengacu pada seorang jurnalis dan host sinar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica.

Menurut dia, aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Ia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah memberikan empat rekomendasi terkait teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo.

Pertama, kata Anis dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, adalah mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

"Yang kedua, mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut," kata Anis.

Ketiga, mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik maupun psikis.

"Keempat, pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari," sambungnya.

Dia menyebutkan setidaknya ada lima pelanggaran HAM dari peristiwa teror di kantor Tempo. Pertama adalah peristiwa teror dan intimidasi kepada Tempo dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelanggaran asasi manusia.

"Terutama yang pertama atas perasaan aman, di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan miliknya," ujar Anis.

Kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers, yang merupakan salah satu esensi asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi.

Menurut dia, aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Ia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM.

"Yang ketiga, tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM, karena jurnalis juga merupakan pembela HAM, yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," tambahnya.

Anis juga menilai jika tidak diusut secara serius, kasus itu berpotensi melanggar hak untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, teror kepada media Tempo yang berdampak pada gangguan informasi publik juga berpotensi melanggar hak atas informasi publik.

"Yang keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum, jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara sebaik dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar," jelas Anis.

"Yang kelima, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat, yang merupakan hak asasi manusia, di mana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," lanjutnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membatalkan permohonan pindah rumah tahanan (rutan), yang semula di Rutan Merah Putih ke Rutan Salemba. Hasto mengaku merasa nyaman dan membangun keakraban dengan warga binaan di Rutan Merah Putih.

Hal itu disampaikan politikus PDIP, Guntur Romli, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/3/2025). Guntur membacakan surat yang ditulis oleh Hasto.

"Mas Hasto melalui PH sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih yang kemarin itu ke Salemba," kata Guntur Romli.

"Dengan alasan bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya juga banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah," sambungnya.

Terlebih, menurut dia, saat ini Hasto telah membangun tradisi keakraban bersama warga binaan di Rutan Merah Putih. Misalnya, setiap pagi berolahraga bersama kemudian menyanyikan lagu-lagu wajib.

"Karena itu, Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah rutan," ujarnya.

Selain itu, Guntur Romli mengatakan banyak pihak telah mengapresiasi eksepsi yang ditulis Hasto. Dia mengatakan eksepsi itu memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum dan politik yang menimpa Hasto.

"Kami percaya bahwa perjuangan dari Sekjen PDI Perjuangan ini merupakan perjuangan nilai-nilai. Karena itu kami sangat yakin bahwa ini bukan persoalan hukum, ini lebih kepada persoalan politik," jelasnya.

"Karena kita melihat misalnya saat ini orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembelaan terhadap Mas Sekjen itu mengalami tekanan, mengalami kriminalisasi," sambung dia.

Lebih lanjut, Guntur Romli mengatakan Hasto meminta para kader PDIP untuk tetap solid. Dia menuturkan Hasto juga meminta kader menjaga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ya tentu saja surat-surat yang dikirimkan Mas Hasto kepada kami ya banyak sekali pesan-pesan, paling khusus tentu saja yang juga disampaikan oleh beliau, kami kader PDI Perjuangan harus tetap loyal, setia dan menjaga ibu Ketua Umum ibu Megawati Soekarnoputri, dan juga meminta struktur partai selalu solid terhadap pemimpinan ibu Megawati Soekarnoputri," tuturnya.

Simak juga Video 'Tim Hukum Kusnadi Kecewa KPK Minta Tunda Sidang Praperadilan':

(amw/taa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong kepolisian untuk menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan teror terhadap jurnalis Tempo secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah mengatakan, hal itu merupakan salah satu dari lima rekomendasi yang diberikan Komnas HAM atas insiden teror tersebut.

"Mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut, termasuk memberikan perlindungan lebih kepada korban dan keluarga korban," kata Anis dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Adapun rekomendasi lainnya, Komnas mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan akses perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut.

Lalu, mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik maupun psikis.

Di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin kebebasan pers agar kejadian yang sama dapat diminimalisasi.

"Pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi serta sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang kembali di kemudian hari," ucap Anis.

Setidaknya, kata Anis, ada lima pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Pertama, peristiwa teror dan intimidasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas rasa aman di mana setiap orang dilindungi secara fisik dan psikis, baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, maupun hak miliknya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945, Pasal 28-35 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan Tempo juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers yang merupakan salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi, yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam konteks ini, kata Anis, termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kemudian, tindakan teror merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender (HRD), ketika jurnalis menjadi salah satu kelompok atau entitas yang diakui sebagai pembela HAM.

Lalu, setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum (access to justice).

Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya pemenuhan terhadap hak asasi, terutama bagi korban.

Hal tersebut telah dimandatkan dalam Pasal 28 D UUD 1945 dan Pasal 5, 6, dan 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Terakhir, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo dapat memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang merupakan hak asasi manusia.

Padahal, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

"Kerja-kerja jurnalis juga selaras dengan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, utamanya Pasal 3 yang menyatakan adalah hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses pengambilan, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik," tandas Anis.

Jakarta -

Markas Besar (Mabes) TNI mengatakan proses hukum bagi oknum TNI AD penembak 3 anggota Polri di Way Kanan, Lampung, masih berjalan. Mabes TNI akan menghukum seberat-beratnya apabila oknum tersebut terbukti bersalah.

"Masalah proses hukum yang di Lampung ya, artinya kan kemarin sudah disampaikan tersangka-tersangkanya, dari petunjuk dari Panglima TNI kita ikuti saja, proses investigasi, penyelidikan dan belum selesai," kata Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).

Dia menegaskan para prajurit akan dihukum berat jika terbukti terlibat. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung.

"Nanti kalau memang betul terbukti bersalah, dan benar-benar betul-betul dia melakukan itu, sesuai hasil scientific investigation dan sebagainya, dan sebagainya yang telah dikembangkan oleh tim investigasi. Ya kita hukum seberat-beratnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kristomei mengatakan pihaknya tidak akan melindungi prajurit terlibat. Pihaknya akan memecat oknum prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah.

"Nggak ada, ngapain kita lindungi-lindungi. Sudah jelas kalau Panglima TNI, kalau bagi prajurit yang melanggar hukum, ya kita proses," kata dia.

"Ngapain takut, kalau prajurit pecat-pecat. Kan yang daftar jadi prajurit TNI banyak, hari ini aja yang dilantik segitu banyaknya, 805 orang. Yang daftar ribuan. Jadi ngapain melindungi yang jelek. Sudah hukum aja lah, banyak yang daftar, kok," imbuhnya.

Sebagai informasi, peristiwa penembakan terhadap tiga polisi itu terjadi pada Senin (17/3) sore. Saat itu, ketiga polisi tersebut tengah menggerebek salah satu lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

Mereka yang gugur adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta.

Dua oknum TNI yang menembak tiga polisi di Way Kanan, Lampung, berinisial Kopda B dan Peltu L, resmi jadi tersangka. Keduanya pun dijerat dengan pasal yang berbeda.

"Untuk Kopda B dijerat dengan Pasal 340 juncto 338 KUHPidana. Sementara untuk Peltu L dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana," kata WS Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, Rabu (25/3).

(wnv/wnv)

Muara Bulian, Batanghari (ANTARA) - Sebanyak 254 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Muara Bulian, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi mendapatkan remisi khusus hari raya Idul Fitri 1446 H.

Kepala Lapas kelas II B Muara Bulian Dede Mulyadi di Muara Bulian, Kamis, mengatakan bahwa yang mendapatkan Remisi Khusus (RK) II atau langsung bebas pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah hanya satu orang.

"Ya, di hari lebaran nanti ada satu orang yang langsung bebas, dan selebihnya hanya dapat pengurangan atau RK 1,"katanya.

Untuk total keseluruhan narapidana di Lapas Muara Bulian tersebut sebanyak 376 orang. Akan tetapi, yang dapat remisi hanya 254 orang yang terdiri dari 253 orang dapat remisi RK I dan satu orang RK II.

Remisi itu diberikan dengan tujuan untuk mempercepat proses reintegrasi sosial sesuai dengan perundang-undangan sehingga dapat segera kembali ke tengah masyarakat.

"Remisi hari raya Idul Fitri ini hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja,"ujarnya.

Agar mendapatkan remisi tersebut harus mempunyai syarat-syarat seperti berkelakuan baik selama di lapas, telah menjalani masa pidana selama tiga bulan, mengikuti kegiatan pembinaan lembaga.

Untuk itu, ia mengharapkan dengan adanya remisi khusus hari raya Idul Fitri ini bagi narapidana baik remisi pengurangan masa tahanan dan juga remisi langsung bebas agar dapat kembali dan diterima masyarakat serta jangan mengulangi kelakuan yang seperti sebelumnya.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membatalkan permohonan pemindahan penahanan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat, Salemba, karena telah merasa berbaur dan akrab dengan tahanan lainnya di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih (Rutan KPK). Beliau juga membangun tradisi seperti olahraga pagi, menyanyikan lagu-lagu wajib, serta berdiskusi tentang tokoh bangsa dan isu politik di dalam tahanan," kata politikus PDIP Guntur Romli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis.

Dengan begitu, permohonan pemindahan penahanan yang sebelumnya disampaikan kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, resmi dicabut.

Dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (21/3), Rony mengatakan bahwa Hasto ingin dipindahkan ke Rutan Salemba karena akses kliennya di Rutan KPK terbatas untuk bertemu dengan kolega.

"Hanya dibatasi untuk pengacara dan keluarga, sedangkan mohon izin yang mulia, bahwa Pak Hasto memiliki banyak kolega atau sahabat yang ingin juga memberi semangat," ujar Ronny.

Merespons permintaan tersebut, Hakim Ketua Rios Rahmanto menyampaikan apabila alasan permohonan pemindahan hanya terkait hak kunjung maka penasihat hukum Hasto bisa mengajukan permintaan mengenai izin kolega yang akan mengunjungi Hasto.

Namun, Hakim Ketua menjelaskan permintaan tersebut harus dijelaskan secara detail siapa orang yang akan berkunjung.

"Artinya mungkin tidak semuanya diizinkan, kalau semuanya dibiarkan nanti otomatis dari aspek keamanan perlu dipertimbangkan. Kalau memang jelas siapa yang mengajukan, mungkin bisa majelis pertimbangkan," ucap Hakim Ketua.

Hasto Kristiyanto dalam perkara ini didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019–2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota KPU periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019–2020.

Uang tersebut diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Anggota DPR periode 2019–2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Keluarga Juwita (23), seorang jurnalis perempuan yang ditemukan tewas di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), menuntut keadilan atas kematian tragisnya.

Kakak kandung korban, Praja Ardinata, secara tegas meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya.

"Kalau keluarga minta hukuman yang seadil-adilnya dan seberat-beratnya sesuai apa yang diperbuat yang bersangkutan, bahkan hukuman mati," ujar Praja kepada wartawan pada Kamis (27/3/2025).

Selain itu, keluarga juga menuntut agar persidangan terhadap pelaku dilakukan di pengadilan sipil, bukan melalui pengadilan militer. Mereka berharap proses hukum bisa berlangsung lebih transparan dan adil.

"Untuk sementara ini keluarga ikuti prosesnya, tapi kalau secara pribadi kalau bisa diadili di pengadilan sipil," tambahnya.

Bagaimana Respons dari Pihak TNI?

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi prajurit yang terlibat dalam kasus hukum, terutama dalam kasus pembunuhan.

Pernyataan ini disampaikan setelah muncul dugaan keterlibatan seorang prajurit TNI AL dalam kasus pembunuhan Juwita.

"Kalau memang terbukti dia (prajurit AL) memang pelakunya, ya enggak ada ampun. Tadi yang saya sebutkan tadi, hukum seberat-beratnya," ujar Kristomei di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).

Namun, hingga saat ini, pihak TNI masih menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sebelum mengambil sikap tegas.

Kristomei juga menyebut bahwa informasi terakhir yang diterima menunjukkan bahwa terduga pelaku merupakan pacar dari korban.

"Masalah di Banjarbaru ini, informasi terakhir yang kami dapat, bahwa saat ini sedang diadakan penyelidikan dan penyidikan. Apakah betul Kelasi J itu adalah pelakunya? Karena ini sifatnya baru informasi dari pihak keluarga. Karena ternyata si Kelasi J ini adalah pacar dari korban. Nanti kita lihat apakah betul," ungkap Kristomei.

Kristomei juga menambahkan bahwa Kelasi J sejak 17 Maret hingga saat ini berada di satuannya di Balikpapan.

"Jadi mohon bersabar, jangan artinya kita bertumpu pada opini, bahwa si A yang bersalah kan belum tentu. Kasihan dia kalau enggak bersalah nanti," katanya.

Bagaimana Kronologi Kejadian?

Kasus ini bermula ketika Juwita ditemukan tewas di tepi jalan menuju Gunung Kupang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Sabtu (22/3/2025).

Warga menemukan jasadnya sekitar pukul 14.57 WITA di perbatasan wilayah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, tepatnya di kawasan Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka.

Sebelumnya, pada pukul 09.00 WITA, Juwita sempat berpamitan kepada keluarganya untuk pergi ke arah Guntung Payung tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Namun, beberapa jam kemudian, ia ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.

Dugaan awal mengarah pada seorang anggota TNI AL berinisial Kelasi Satu J (23), yang diduga memiliki hubungan dekat dengan korban.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Keluarga Jurnalis Juwita Tuntut Prajurit TNI AL Dihukum Mati".

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) meminta aparat kepolisian untuk mengusut secara transparan dalam menuntaskan penanganan perkara teror kepala babi dan bangkai tikus terhadap Tempo. Permintaan itu dituangkan dalam rekomendasi Komnas HAM terhadap kasus tersebut.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, teror terhadap Tempo termasuk kategori pelanggaran HAM. Ia menjelaskan, kebebasan pers merupakan salah satu esensi asasi manusia.

"Tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers," ujar Anis saat jumpa pers dari kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).



Kendati demikian, Anis menuturkan, tindakan teror terhada Tempo merupakan bagian serangan terhadap HAM. "Tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembelahan karena jurnalis juga merupakan pembelahan yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," tuturnya.

Anis mengatakan, potensi keadilan bisa terlanggar apabila penegakan hukum tam berjalan dengan baik. Ia pun menilai, tindakan teror terhadap jurnalis bisa mengganggu pemenuhan hak atas informasi publik.

"Tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang merupakan hak asasi manusia dimana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," terang Anis.

Kendati demikian, Anis menyampaikan, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi dalam merespon kasus tersebut. Pertama, Komnas HAM meminta aparat kepolisian untuk mengusut secara transparan dalam menuntaskan penanganan perkara teror terhadap Tempo.

"Pertama adalah mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga," ujar Anis.

Selain itu, ia juga mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut. Anis juga mendorong pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis

"Terakhir, pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan perlindungan kepada jurnalis Tempo yang menjadi korban teror kepala babi dan bangkai tikus.

Program perlindungan tersebut diberikan usai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar audiensi dengan redaksi Tempo dan Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia.

“Kami menilai bahwa yang bersangkutan membutuhkan pelindungan dari LPSK, maka kami pun berkoordinasi datang langsung ke LPSK. Dan, permintaan (perlindungan) itu diterima oleh pembinaan LPSK,” kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Abdul menerangkan, pihaknya telah meminta keterangan dari berbagai pihak yang diduga mengetahui aksi teror tersebut serta meninjau tempat kejadian perkara (TKP) di kantor Tempo.

Komnas HAM juga telah bertemu dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk membahas perihal ini.

Setelahnya, barulah Komnas HAM meminta LPSK memberikan program perlindungan ke korban.

“Hasil diskusi tersebut adalah pemberian pelindungan kepada Francisca (korban teror) beserta keluarganya yang membutuhkan,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin mengatakan, perlindungan yang akan diberikan ke korban bukan hanya meliputi fisik, tetapi juga psikologi.

"Kalau nanti kemungkinan ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan, baik itu untuk rehabilitasi psikologis apa pun itu bentuknya, kemudian pendampingan dalam bentuk pengamanan fisik, itu kita akan siap," ujar Wawan.

Wawan menambahkan, pihaknya telah melakukan asesmen terhadap dua korban teror. Kemungkinan, total ada enam orang yang mendapat perlindungan.

"Tim LPSK sudah turun lakukan asesmen terhadap dua korban, dan kita masih menunggu ada kemungkinan enam korban dari keseluruhan itu," kata dia.

Teror bangkai hewan

Sebelumnya, kantor Tempo mendapatkan kirim paket berisikan kepala babi, Kamis (20/3/2025) sore.

Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat menjelaskan, kepala babi itu diterima oleh wartawan Tempo Francisca Christy alias Cica dengan terbungkus kardus, styrofoam, hingga plastik.

“Diterimanya kemarin (Rabu) jam 16.15 WIB, dibukanya jam 16.00 WIB hari ini. Jadi kardus, di dalamnya itu ada styrofoam di dalamnya dibungkus plastik lagi kepalanya (babi)," kata Bagja saat dihubungi, Kamis (20/3/2025).

Bagja mengatakan, paket itu diterima oleh sekuriti kantor dengan nama Cica sebagai penerima, tertulis di kardus itu. Ketika menerima paket tersebut, Cica segera membawa paket itu ke lantai atas kantor untuk dibuka.

Namun, karena berbau busuk, paket itu segera dibawa turun kembali oleh rekan kantornya.

Ketika dibuka, Bagja mengatakan, tidak ada surat ancaman yang ditujukan kepada Cica. Hanya saja, kondisi kedua telinga babi itu tampak terpotong.

“Enggak ada sih (kalimat ancaman). Jadi telinganya terpotong, tulisan sih nama Cica aja," kata dia.

Lalu, pada Sabtu (22/3/2025) pagi, kantor redaksi Tempo kembali menerima paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpisah.

Paket berbentuk kardus itu dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah dan ditemukan dalam kondisi sedikit penyok.

Petugas kebersihan yang menemukan paket tersebut langsung melapor kepada petugas keamanan.

Berdasarkan pemeriksaan sementara dari manajemen gedung, paket bangkai tikus itu dilempar oleh orang tak dikenal pada pukul 02.11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo.

Petugas keamanan menduga bahwa kotak tersebut sempat mengenai sebuah mobil yang terparkir sebelum jatuh ke aspal. Akibatnya, mobil tersebut mengalami baret.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa serangan teror kepada Redaksi Tempo bersifat sistematis.

Tidak hanya mengirim kepala babi dan enam ekor bangkai tikus, serangan juga termasuk peretasan hingga penyampaian kalimat ancaman melalui media sosial.

"Kami mendapatkan data dan informasi bahwa serangan bersifat sistematis dan tidak hanya dua ini saja, bukan hanya paket pengiriman kepala babi, (tapi) ada peretasan HP, ada juga mengirim pesan di IG, dan lain sebagainya. Jadi, melalui medsos," kata Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa teror tersebut berhubungan dengan demo terhadap Tempo.

Namun, korelasi antara keduanya perlu dibuktikan lebih lanjut.

Dia menuturkan, kejadian ini diduga untuk mengancam dan mengintimidasi Tempo agar tidak lagi mau bersuara.

"Temuan kami juga melihat bahwa teror tersebut sengaja untuk menimbulkan rasa takut kepada jurnalis dan berpengaruh pada kebebasan pers. Wartawan tidak berani bicara kebenaran dan terhadap hal-hal yang sensitif," ucap dia.

Ia mengungkapkan bahwa Komnas HAM sudah melakukan berbagai langkah untuk menangani kasus tersebut.

Pada Senin pekan ini, misalnya, pihaknya menerima audiensi dari Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia dan Redaksi Tempo.

Dalam momen ini, Tempo juga menyampaikan laporan terkait dua teror, yakni teror pengiriman kepala babi pada tanggal 19 Maret 2025 dan pengiriman bangkai tikus pada 22 Maret.

Setelahnya, Komnas HAM melakukan permintaan keterangan dan peninjauan di lokasi kejadian, yakni Kantor Redaksi Tempo.

"Setelah kami bertemu dengan jurnalis Tempo tersebut, dan kunjungan ke kantor redaksi, kami menilai bahwa yang bersangkutan membutuhkan perlindungan dari LPSK. Maka, kami pun datang ke LPSK dan diterima oleh LPSK untuk mendiskusikan pemberian kemungkinan perlindungan salah satu jurnalis Tempo beserta keluarga yang membutuhkan," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Redaksi Tempo mendapat kiriman seonggok kepala babi dengan kondisi kedua telinganya terpotong melalui paket dari orang tak dikenal.

Kepala babi itu dibungkus dengan kardus, styrofoam, dan plastik.

Tidak ada surat yang mengiringi paket, hanya sebuah kata "Cica" — mengacu pada seorang jurnalis dan host Sinar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica.

Adapun paket diterima pihak keamanan kantor pada Rabu (19/3/2025) dan baru diterima Cica pada Kamis (20/3/2025) sore, sekembalinya dari liputan.

Saat dibuka, bau busuk menguar.

Redaksi Tempo lantas membawanya ke luar ruangan karena khawatir membahayakan.

Setelah dibuka, tampak kepala babi yang terbungkus plastik lekat-lekat.

"Nah, di kantor dibuka, baunya menyengat. Sehingga itu dibawa ke luar, lalu dibuka. Ya itu isinya kepala babi," kata Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat saat dihubungi, Kamis (20/3/2025).

Sebanyak 300 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Salemba dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Barat dan Banten imbas kegiatan razia narkotika dan handphone (telepon genggam).

"Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan," kata Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo di Jakarta, Rabu (26/3).

Menurut dia, pemindahan 300 narapidana ini adalah wujud komitmen Rutan Salemba untuk memerangi narkoba maupun handphone (HP) di institusinya.

Selain itu, pemindahan juga bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas hunian di Rutan Salemba serta meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan.

Ia melanjutkan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi kelebihan (over) kapasitas di rumah tahanan dan lapas demi terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif.

"Pemindahan 300 napi disebar di beberapa wilayah Jawa Barat dan Banten adalah implementasi dari program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menanggulangi over kapasitas di Lapas/ Rutan," ujarnya.

Wahyu menyampaikan bahwa pemindahan ini telah melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Ia menyatakan, dalam kurun November 2024 hingga Maret 2025, Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 warga binaan ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang.

Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mengatasi masalah over kapasitas serta meningkatkan kualitas pengamanan di Rutan Salemba.

Para warga binaan yang dipindahkan akan ditempatkan di beberapa lapas sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka.

Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI guna memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan.

"Dengan adanya pemindahan ini, diharapkan kapasitas Rutan Salemba dapat lebih terkendali, sehingga pelayanan terhadap warga binaan dapat lebih optimal," katanya.