Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta kepada Dirjen Pemasyarakatan (PAS) agar selektif memberikan remisi. Agus tujuannya bukan membatasi hak waega binaan atau narapidana.

"Beberapa saat yang lalu saya juga dikomplain sama Pak Dirjenpas (Direktur Jenderal Permasyarakatan), 'Kenapa kok dibatasi?', Saya bilang saya tidak membatasi hak warga binaan atau anak dalam binaan. Karena menurut saya kalau hak itu diberikan secara, karena remisi ini menurut saya juga rawan penyimpanan," tutur Menteri Agus dalam sambutan acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Lebaran kepada para narapidana di Lapas II Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Menurut dia, Lapas juga berhak untuk menolak memberikan remisi. Terutama bagi narapidana dengan kasus-kasus yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Oleh karena itu saya juga memohon kepada Pak Dirjen PAS untuk betul-betul selektif di dalam memberikan remisi. Memang hak, tapi kita juga punya hak untuk menolak. Karena terutama kepada kasus-kasus yang menimbulkan keresahan atau meresahkan masyarakat atau yang berdampak luas ke masyarakat," lanjut dia.

Pemberian remisi, kata Agus, memang penghargaan dari pemerintah kepada narapidana. Namun pemberiannya harus selektif dan mempertimbangkan keamanan masyarakat. Dia meminta agar Ditjenpas tak takut apabila ada yang komplain soal remisi.

"Pemberian remisi bukan hanya penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik, tapi juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku," tutur Agus.

Agus menuturkan Kementerian Imipas melalui Ditjenpas memiliki wewenang menolak remisi narapidana. Agus berulang kali menekankan, bila pertimbangannya keamanan masyarakat.

"Jadi nggak usah takut untuk kalau ada yang komplain, 'Kenapa saya tidak diberikan hak saya sesuai dengan ketentuan undang-undang'. 'Ya anda boleh mengajukan hak, kita juga punya hak menolak dengan berbagai pertimbangan mungkin berdampak luas kepada masyarakat'," jelasnya.

Agus juga menyinggung terkait petugas Lapas yang 'dikasih makan'. Dia kemudian juga menyoroti narapidana dengan kasus narkoba.

"Masalah kelakuan baik kadang-kadang kalau Kalapasnya atau semua petugas lapasnya dikasih makan di kantin, pasti nilainya baik kan. Yang pada akhirnya dampaknya juga membahayakan, terutama kepada pelaku-pelaku narkoba," pungkasnya.

Tonton juga Video: 8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

(rdh/aud)

Jakarta -

Dalam rangka libur Lebaran Idul Fitri 2025, Imigrasi tetap melayani permohonan paspor. Namun, hal ini hanya berlaku untuk masyarakat yang mengajukan permohonan paspor dalam keadaan mendesak.

Berikut informasi selengkapnya:

Libur Lebaran 2025, Layanan Paspor Tetap Buka

Selama libur Lebaran 2025, Imigrasi tetap melayani permohonan paspor hanya untuk pemohon dalam keadaan mendesak. Berdasarkan informasi resmi dari Ditjen Imigrasi, berikut keadaan mendesak yang dimaksud.

• Sakit dan harus berobat di luar negeri
• Keluarga inti pemohon meninggal atau sakit di luar negeri.

*Catatan:
Permohonan paspor harus dengan menunjukkan dokumen atau bukti lain yang menerangkan keadaan mendesak.

Paspor Expired, Harus Bikin Baru atau Bisa Diperpanjang?

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014, paspor yang masa berlakunya sudah habis (expired) perlu diganti dengan paspor baru. Dalam hal ini, tidak ada istilah perpanjangan paspor, tetapi penggantian paspor.

Jika masa berlaku paspor akan atau telah berakhir, pemegang paspor dapat mengajukan permohonan penggantian paspor baru. Pemohon nantinya akan diberikan nomor paspor yang baru dengan masa berlaku yang sudah ditambahkan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan pengajuan perpanjangan paspor.

Menurut Pasal 36 ayat (1), penggantian paspor biasa dilakukan jika masa berlakunya akan atau telah habis, halaman penuh, hilang, dan rusak pada saat proses penerbitan atau di luar proses penerbitan, sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi.

Permohonan penggantian paspor baru dapat dilakukan langsung di Kantor Imigrasi. Ini daftar persyaratannya.

• Paspor asli yang sudah habis masa berlakunya
• Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku
• Kartu Keluarga (KK).
• Permohonan paspor baru ini dapat diajukan oleh warga negara Indonesia (WNI), baik saat berada di dalam maupun luar wilayah Indonesia. Paspor yang diajukan bisa dengan paspor biasa elektronik (e-paspor) dan paspor biasa non elektronik.

Khusus untuk paspor terbitan sebelum tahun 2009, ini daftar persyaratannya.

• KTP yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri
• Kartu keluarga (KK)
• Dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, ijazah, atau surat baptis
• Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang
• Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Simak juga Video Menteri Imipas Harap Paspor Baru Indonesia Makin Kuat di Internasional

(kny/jbr)

RIAU, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa program dialog kebangsaan menjadi sarana krusial dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Menurut Eddy, paham radikal terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut," kata Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa di Pekanbaru, Riau, seperti dilansir Antara, Jumat (28/3/2025).

Acara dialog kebangsaan itu digelar BNPT bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme.

Dialog ini dihadiri oleh 240 peserta dari berbagai unsur, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

Eddy menuturkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi ancaman terorisme di tiga era berbeda, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Pada masa orde lama, Indonesia diuji dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Pada masa orde baru, muncul kelompok residu dari DI/TII yang bermetamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada pendekatan intelijen bernama Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah).

Setelah itu pada era reformasi tahun 1999, mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah, seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dan sebagainya.

"Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi penegakan hukum hingga saat ini,” tuturnya menjelaskan.

Program Strategis BNPT

Eddy menambahkan bahwa BNPT juga memiliki program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

BNPT turut melaksanakan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto serta prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Dalam upaya mencegah radikalisme, Eddy mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman paham radikal yang tumbuh dari intoleransi.

“Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar-suku bangsa itu harus terus dipelihara. Ini penting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya membangun diskusi tentang persatuan, terutama di bulan Ramadan, agar masyarakat terus mengingat bagaimana Indonesia hadir sebagai bangsa.

“Sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu, karena masyarakat Indonesia memiliki dua konsep penting, yakni persaudaraan dan kebangsaan,” ucap Willy.

Menurutnya, memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan tidak cukup hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi juga harus dilakukan melalui dialog dan kerja bersama.

Dengan demikian, ia berharap Dialog Kebangsaan ini dapat memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Bogor -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah overkapasitas lapas. Masalah tersebut menurutnya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah masalah over-crowded atau kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan. Ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus dalam sambutannya pada acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idulfitri di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

Dia kemudian meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan melakukan beberapa hal untuk mengatasinya. Salah satunya, memberikan kemudahan bagi narapidana dengan kriteria tertentu untuk bebas bersyarat.

"Oleh karena itu upaya yang kita lakukan untuk bisa mengurai over-crowded yang ada saya minta Pak Mashudi kepada warga binaan yang sudah memenuhi syarat untuk cuti bersyarat atau bebas bersyarat, taruh aja di Lapas terbuka," jelasnya.

Agus meminta agar narapidana diberikan pelatihan tertentu. Kemudian pemberian remisi atau potongan masa tahanan bagi kejahatan yang dinilai tidak meresahkan masyarakat.

"Berikan pelatihan keahlian tertentu, yang nantinya akan mengurangi over-crowded yang ada di pemasyarakatan. Termasuk pemberian remisi yang kepada para pelaku yang ancaman hukumannya di bawah 1 tahun dan kejahatan yang tidak meresahkan masyarakat kejahatan umum," ungkapnya.

Agus juga meminta narapidana yang masih muda diberikan pendidikan. Lalu, saat keluar dari Lapas diberikan kerja sosial sesuai masa hukumannya.

"Dan beri kesempatan, terutama bagi yang masih muda untuk bisa mengikuti pendidikan selama di pemasyarakatan. Kalau bisa cepat menyelesaikan masa hukumannya, kasih kerja sosial. Nanti mudah-mudahan dengan penerapan KUHP yang baru nanti mereka bisa menjalani itu," imbuhnya.

(rdh/taa)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menanggapi usulan Kementerian HAM terkait penghapusan SKCK. Agus mengatakan dengan SKCK rekam jejak seseorang mudah diketahui.

"Imipas tidak melayani SKCK yah. SKCK itu kan ranahnya kepolisian. Itu kan bukan kelakuan baik, tapi kan setahu saya itu catatan kepolisian," kata Agus kepada wartawan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

"Ya yang mungkin menjadi salah satu syarat kalau orang mau cari kerja atau mau menjadi anggota TNI Polri dengan maksud ya setahu saya ya mengetahui rekam jejak orang," lanjutnya.

Agus pun mengibaratkan usulan penghapusan SKCK layaknya membeli kucing dalam karung. Dia mencontohkan seorang warga yang akan mendaftar menjadi anggota TNI.

"Jagan sampai membeli kucing dalam karung. Kalau catatannya pernah melakukan kejahatan di tahu kira-kira bisa masuk TNI nggak? Ya kalau tiba-tiba tidak tahu, ternyata sudah masuk, ternyata dia pernah menjadi pelaku kejahatan. Ini kan bisa merugikan secara institusi." bebernya.

Diketahui, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka mengusulkan agar SKCK dihapus lantaran dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat lalu.

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay dilansir dari Antara, Senin (24/3).

Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Nicholay juga menyebut upaya tersebut selaras dengan Asta Cita yang dikedepankan Presiden Prabowo Subianto, khususnya butir yang pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Saya berharap surat ini mendapat respons positif dari Kapolri, demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tapi ini semata-mata demi kemanusiaan, demi penegakan dan pemenuhan serta penguatan HAM," ucapnya.

Tonton juga Video: Mulai 1 Maret 2024 BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bikin SKCK

(rdh/amw)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025 yang diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Dengan rincian, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sedangkan, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dengan rincian, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.

Menurut dia, pemberian remisi buka hanya sebagai penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik, melainkan juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Rutan Lapas dan LPKA bukanlah tempat untuk membelenggu, tapi untuk introspeksi belajar, mempersiapkan diri menjadi bagian yang lebih baik di masyarakat," ujarnya.

Pemberian RK dan PMP Khusus merupakan bentuk pemenuhan hak Warga Binaan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diatur lebih lanjut bahwa Narapidana yang menerima Remisi harus telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, sedangkan Anak Binaan yang menerima PMP harus telah menjalani pidana lebih dari tiga bulan.

Khusus bagi Narapidana Terorisme, Remisi dapat diberikan jika telah mengikuti program deradikalisasi dan berikrar setia NKRI.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara Rp 81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Pemberian RK dan PMP Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat pengeluaran negara untuk biaya makan warga binaan sebesar Rp 804.525.000.

Sementara, dari pemberian RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah menghemat anggaran makan warga binaan sebesar Rp 80.460.405.000.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah kelebihan kapasitas di lapas dan rutan, ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus, seperti dilansir dari Antara, Jumat.

Pemberian RK dan PMP dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri 2025 diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Rinciannya, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sementara itu, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Rinciannya, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.

Jakarta -

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada narapidana di seluruh Indonesia. Sebanyak 157.933 narapidana diberikan remisi.

"Yang pertama, remisi khusus 1 (Nyepi) dan pengurangan masa pidana khusus sebanyak 1.621. Sedangkan berkenan dengan hari raya Idul Fitri, pemerintah juga memberikan permisi khusus dan pengurangan masa pidana khusus sebanyak 156.312 orang," kata Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Irjen Mashudi, dalam sambutannya di Lapas II Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Total sebanyak 948 narapidana dinyatakan bebas. Dengan rincian 20 narapidana mendapatkan remisi Nyepi dan 928 narapidana mendapatkan remisi Idul Fitri.

"Remisi khusus 2 dan pengurangan masa pidana khusus sebanyak 20 orang, di mana setelah mendapatkan remisi ini, dinyatakan langsung bebas. Remisi khusus 2 dan pengurangan masa pidana sebanyak 928, di mana setelah mendapatkan remisi ini, dinyatakan langsung bebas," imbuhnya.

Remisi yang diberikan sebanyak pemotongan 15-30 hari masa tahanan. Mashudi kemudian menjelaskan kriteria narapidana yang berhak mendapatkan remisi.

"Syaratnya, yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti kegiatan pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko selama menjalani pidana," tuturnya. M

Pemberian remisi dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 174 Tahun 1999. Remisi khusus diberikan pada hari-hari besar keagamaan.

"Selain itu, pemberian remisi dan pengurangan masa pidana ini juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran sebesar Rp 81.264.930.000," tuturnya.

"Terakhir, remisi merupakan hadiah bagi narapidana dan anak binaan yang betul-betul harus dimanfaatkan dan bermanfaat guna perbaikan diri mereka," lanjut Mashudi.

Tonton juga Video: 8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

(rdh/azh)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025 yang diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Dengan rincian, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sedangkan, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dengan rincian, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

Pangkalpinang (ANTARA) - Sebanyak 375 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, sebagai bentuk penghargaan negara kepada WBP berprilaku baik.

"Tiga dari 375 WBP dinyatakan langsung bebas, karena mendapatkan remisi khusus selama sebulan," kata Kepala Lapas Pangkalpinang, Sugeng Indrawan di Pangkalpinang, Jumat.

Ia menyatakan pemberian remisi khusus Lebaran Idul Fitri 2025 kepada 375 WBP ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Nomor: PAS-413.PK.05.04 Tahun 2025 tentang Pemberian Remisi Khusus (RK) Idulfitri 1446 Hijriah.

Total jumlah WBP Lapas Pangkalpinang yang menerima remisi adalah sebanyak 375 orang, dengan rincian 15 hari 109 orang, satu bulan : 190 orang, sabu bulan 15 hari 53 orang dan dua bulan 19 orang.

Selanjutnya remisi khusus dua (RK II) satu bulan empat orang dan tiga orang di antaranya langsung bebas dan pembebasan akan dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H.

"Pemberian remisi ini merupakan wujud penghargaan Negara bagi WBP yang telah menunjukkan perubahan positif selama menjalani masa pidan," ujarnya.

Ia mengapresiasi bagi seluruh petugas Lapas Pangkalpinang yang selama ini membantu membimbing dan membina Warga Binaan sehingga berprilaku menjadi lebih baik.

“Kami berharap remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus berperilaku baik dan mengikuti pembinaan dengan lebih baik lagi," katanya.

Ia menambahkan khusus bagi tiga warga binaan yang langsung bebas diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan lebih siap dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

"Dengan adanya pemberian remisi ini, diharapkan warga binaan semakin termotivasi untuk terus berkelakuan baik dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik," katanya.

NUNUKAN, KOMPAS.com – Sebanyak 939 narapidana Muslim di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan, Kalimantan Utara, mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Kalapas Nunukan, Puang Dirham, menyebutkan bahwa dari 992 napi Muslim di Lapas Nunukan, hanya 939 orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan masa pidana yang telah disetujui oleh Direktorat Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Terdapat 931 napi yang mendapatkan RK I, dan 8 napi yang mendapatkan RK II. Mereka telah memenuhi syarat substantif dan administratif. Sisanya masih berstatus tahanan dan belum berhak untuk diajukan remisi,” ujar Puang Dirham melalui pesan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Rincian Penerima Remisi RK I

RK I adalah remisi yang diberikan berupa pengurangan masa pidana tanpa langsung bebas. Berikut rincian penerima RK I berdasarkan jenis pidana:

• Human Trafficking: 4 orang
• ITE: 1 orang
• Keimigrasian: 1 orang
• KDRT: 5 orang
• Kekerasan Seksual: 3 orang
• Kesusilaan: 1 orang
• Pengeroyokan: 3 orang
• Narkotika: 657 orang
• Pembunuhan: 6 orang
• Penadahan: 1 orang
• Pencurian: 77 orang
• Penganiayaan: 10 orang
• Penggelapan: 22 orang
• Penipuan: 9 orang
• Perampokan: 3 orang
• Perlindungan Anak: 105 orang
• Perlindungan Pekerja Imigran: 22 orang
• Pidum (UU Perdagangan/Cipta Kerja/Migas): 9 orang

Napi Penerima Remisi Khusus II

RK II adalah remisi yang diberikan dengan syarat menjalani denda atau langsung bebas. Berikut nama-nama napi yang menerima RK II:

• Bayu Eko Widodo Bin Wahis: Napi kasus narkotika, remisi 1 bulan 15 hari.
• Herman Bin Rusdi: Napi kasus narkotika, remisi 2 bulan.

Beberapa napi langsung bebas setelah mendapatkan remisi, yakni:

• Muhari Bin Muri: Napi kasus pidana migas, remisi 15 hari, mengikuti program cuti bersyarat.
• Edi Laron Bin Laron: Napi kasus pencurian, remisi 1 bulan.
• Ismail Bin Ateng: Napi kasus pencurian, remisi 1 bulan.
• Muhammad Said Ramadhan Bin Umarullah: Napi kasus pencurian, remisi 1 bulan.
• Yoga Prasetio Bin Darmawi: Napi kasus pencurian, remisi 1 bulan.
• Albadros Antonius Bin Antonius: Napi kasus pencurian, remisi 15 hari.

Apresiasi bagi Napi Berperilaku Baik

Puang Dirham menjelaskan bahwa remisi khusus Idul Fitri diberikan bersamaan dengan perayaan Hari Idul Fitri 1 Syawal 1446 H. Pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi dari negara bagi narapidana yang telah berusaha menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik.

“Para napi yang ingin berubah, mau bekerjasama dengan petugas dalam mengikuti kegiatan pembinaan, baik dalam hal kepribadian maupun kemandirian, serta selalu komitmen mematuhi seluruh tata tertib/peraturan Lapas hingga selesai masa pidana,” jelas Puang Dirham.

Ia juga mengingatkan bahwa napi yang menerima remisi diharapkan dapat menjaga perilaku baik agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat berujung pada pencabutan remisi.

“Harapan saya bagi warga binaan yang mendapatkan usulan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat diberi sanksi pencabutan remisi,” tutup Puang Dirham.

PEKANBARU - Paham radikal terorisme menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut.

Hal itulah yang mendasari BNPT dan Komisi XIII DPR berkolaborasi memperkuat ketahanan masyarakat. Salah satunya lewat kegiatan dialog kebangsaan ?Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa? di Gedung Daerah Balai Serindit Gubernuran Riau, Pekanbaru.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono pada sesi talk show mengatakan bahwa dialog seperti ini menjadi sarana krusial untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan.

?Kami melakukan dialog kebangsaan dimana kami bersama Komisi XIII DPR RI berkolaborasi dalam rangka untuk mengedukasi dan meliterasi terhadap bahayanya paham radikal terorisme di provinsi Riau sehingga ini perlu dilakukan,? ujar Eddy Hartono dikutip Jumat (28/3/2025).



Alumni Akpol 1990 ini menyebut, dialog seperti ini sangat penting sekali, sebagaimana tema yang diangkat yakni memperkuat persaudaraan untuk menjaga keutuhan bangsa. Karena sejatinya bangsa Indoensia memiliki sejarah panjang terhadap ancaman terorisme di tiga era, dimulai dari masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

?Salah satu ujian negara ita adalah ancaman terorisme, diuji dengan pemberontakan DI/TII pada masa Orde Lama, sedangakan masa Orde Baru muncul kelompok residu dari DI/TII yang melakukan metamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada melalui intelijen approach dimana saat itu namanya Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah),? ujarnya.

Setelah itu di era reformasi di tahun 1999 keatas menurutnya mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah. seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II dan sebagainya.

?Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi Penegakkan Hukum hingga saat ini,? jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa BNPT juga mempunyai program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (RAN-PE) Berbasis Kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Juga melaksanakan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto dan juga melaksankan prioriotas daripada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Untuk itu dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadan dari potensi ancaman penyebaran paham radikal terorisme ini yang mana radikalisme itu tumbuh dari intoleransi.

?Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar suku bangsa itu harus terus dipelihara. Itupenting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,? ujarnya.

Dialog Kebangsaan yang dihadiri sebanyak 240 peserta yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh masyrakat, ormas, partai politik dan mahasiswa ini menghadirkan tiga orang anggota Komisi XIII DPR.

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya dalam keynote speechnya mengatakan bahwa penting bagi seluruh masyarakat untuk berdiskusi tentang persatuan di bulan Ramadan ini. Hal ini agar masyarakat tidak lupa bagaimana Indonesia ini hadir sebagai sebuah bangsa.

?Karena hal itu sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa, dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu. Karena masyarakat Indonesia ini memiliki dua konsep penting yakni persaudaraan dan kebangsaan,? ucapnya.

Dia menyebut, dalam memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan tentunya tidak cukup jika hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi harus melalui dialog dan kerja bersama.

?Saya minta kepada pak Gubernur Riau, apa yang membuat bangsa kita terfragmentasi? Ayo kita fasilitasi anak daerah kita, asrama daerah dan berkuliah dikota-kota. Primordialisme mengikis perasaan kebangsaan kita. Kalau masih mempersoalkan etnis dan primordial kapan kita jadi Indonesia? Semoga dialog ini memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan,? tuturnya.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengatakan bahwa generasi saat ini cenderung kurang peduli terhadap konsep benar dan salah. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.

?Kearifan lokal berbasis kekerabatan berpotensi menjadi benteng dalam menangkal radikalisme. Namun, diperlukan penguatan agar kearifan lokal tetap relevan dalam menghadapi ancaman modern. Perlu adanya lembaga yang fokus memberikan pemahaman tentang pentingnya persatuan dan persaudaraan. Lembaga ini (BNPT) dapat berperan sebagai penangkal ideologi radikal dan memperkuat nilai kebangsaan,? ujanya.

Dirinya berpesan kepada masyarakat Riau agar tidak mudah terpapar radikal terorisme yang mana tentunya struktur masyarakatnya harus kuat, tidak boleh longgar. Hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain harus dijaga.

Anggota Komisi XIII DPR lainnya, Siti Aisyah berpesan kepada generasi Z harus cerdas dalam bermedia sosial. Generasi Z jangan ikut-ikutan membully atau merasa paling benar. Karena Cyberbullying bisa menjadi awal munculnya radikalisme dan terorisme.

?Kunci utama mencegah terorisme adalah dengan menanamkan sikap toleransi, termasuk dalam interaksi di media sosial. Ibu memiliki peran kuat dalam mendidik anak agar tidak mudah terpengaruh paham radikal. Sehingga untuk memiliki ilmu dan wawasan luas agar tidak terjebak janji palsu kelompok radikal,? kata Siti Asiyah.